Banjarbaru (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) RI menyebut Sensus Ekonomi 2026 akan memetakan perubahan aktivitas ekonomi di Indonesia sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih akurat di tengah pesatnya transformasi model usaha dan transaksi berbasis digital.

Inspektur Utama BPS RI Dadang Hardiwan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Rabu, mengatakan perkembangan teknologi telah mengubah berbagai aktivitas ekonomi masyarakat, mulai dari perdagangan, transportasi, pendidikan, hingga sistem pembayaran.

“Pergeseran tersebut melahirkan model usaha dan pola transaksi baru yang perlu didata secara menyeluruh agar mampu menggambarkan kondisi perekonomian terkini,” ujar dia saat pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Banjarbaru.

Menurut dia, aktivitas ekonomi yang sebelumnya didominasi transaksi konvensional kini semakin bergeser ke platform digital melalui marketplace, layanan daring, pembayaran nontunai menggunakan QRIS, hingga investasi emas digital.

“Perubahan yang berlangsung cepat tersebut menjadi tantangan sekaligus alasan utama BPS menyelenggarakan Sensus Ekonomi 2026 untuk memotret seluruh pelaku usaha sesuai perkembangan zaman,” katanya.

Ia menjelaskan pendataan akan dilakukan secara langsung atau door-to-door guna menjangkau seluruh pelaku usaha, termasuk usaha yang berkembang di ekosistem digital dan tidak selalu mudah diidentifikasi melalui pendekatan konvensional.

Dia berharap langkah tersebut menghasilkan data yang lengkap dan akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan ekonomi di tingkat nasional maupun daerah.

Dadang menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan menjadi sensus ekonomi kelima yang diselenggarakan BPS.

Menurut dia, pelaksanaan sensus bukan hanya menjadi tanggung jawab BPS, melainkan membutuhkan kolaborasi aktif pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, asosiasi, media, serta masyarakat agar pendataan berjalan optimal.

Ia mengapresiasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang telah mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 melalui berbagai sarana sosialisasi, seperti surat edaran, videotron, baliho, dan media informasi lainnya.

“Dukungan tersebut membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif serta menyampaikan data yang benar selama proses pendataan,” ujar dia.

Selain pemerintah daerah, ia juga mengapresiasi insan media yang menjadi mitra strategis dalam menyebarluaskan informasi mengenai Sensus Ekonomi 2026 kepada masyarakat.

“Partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan akan menentukan kualitas data sensus yang menjadi landasan penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi serta pengembangan dunia usaha pada masa mendatang,” ujar Dadang.

Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Kondisi jalan nasional mantap 97 persen di 2027 melalui penguatan konektivitas guna mempercepat mobilitas masyarakat, distribusi logistik, serta pemerataan pembangunan nasional.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan kondisi jalan nasional mantap mencapai 97 persen pada 2027 melalui penguatan konektivitas guna mempercepat mobilitas masyarakat, distribusi logistik, serta pemerataan pembangunan nasional.

Dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI, di Jakarta, Rabu, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU Roy Rizali Anwar mengatakan target tersebut mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang menjadi pedoman pembangunan infrastruktur.

Dia menyebutkan dalam RPJMN 2025-2029 itu, muatan pokok kegiatan prioritas utama yang didukung oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga adalah meningkatnya konektivitas jalan pada jalur utama dan aksesibilitas daerah tertinggal dan perbatasan, mendukung pertumbuhan dan pemerataan.

"Dengan sasaran dan target indikator outcome pada 2027 sebagai berikut, waktu tempuh pada lintas utama jaringan jalan nasional sebesar 1,80 jam per 100 kilometer, kondisi mantap jalan nasional sebesar 97 persen," kata Roy.

Selain kondisi jalan nasional mantap 97 persen, pemerintah menargetkan waktu tempuh pada lintas utama jaringan jalan nasional mencapai 1,80 jam per 100 kilometer pada 2027.

Kementerian Pekerjaan Umum juga menargetkan kondisi jalan provinsi mantap mencapai 73 persen, jalan kabupaten 61 persen, serta jalan kota sebesar 83,60 persen pada 2027.

Pemerintah turut menargetkan tingkat aksesibilitas jalan di daerah tertinggal dan perbatasan mencapai 2,67 kilometer per 100 kilometer persegi untuk membuka keterisolasian wilayah strategis.

Pada sektor infrastruktur perkotaan, Direktorat Jenderal Bina Marga menargetkan pembangunan jalan perkotaan sepanjang 113 kilometer secara kumulatif hingga mendukung kelancaran mobilitas masyarakat perkotaan.

Pemerintah juga menargetkan panjang jalan tol yang beroperasi mencapai 2.383 kilometer pada 2027 melalui investasi serta dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Roy menjelaskan sasaran tersebut menjadi bagian dari program peningkatan kinerja pelayanan infrastruktur konektivitas jalan yang diukur melalui indikator waktu tempuh dan kualitas jaringan jalan nasional.

Program tersebut difokuskan pada pembangunan dan preservasi jalan nasional, peningkatan keselamatan jalan, pembangunan jalan perkotaan, serta penguatan aksesibilitas wilayah yang masih tertinggal.

Selain itu, Direktorat Jenderal Bina Marga juga menitikberatkan peningkatan pelayanan jalan tol melalui pengaturan, pengusahaan, dan pengawasan guna mendukung konektivitas antarkawasan secara berkelanjutan.

Sementara peningkatan kinerja pelayanan jalan daerah dilakukan melalui pembinaan pemerintah daerah serta dukungan pembangunan jalan daerah yang pelaksanaannya menyesuaikan tambahan anggaran yang diterima.

Melalui berbagai target tersebut, Kementerian PU berharap konektivitas jalan nasional semakin andal dan terintegrasi, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta meningkatkan daya saing nasional.

Untuk mewujudkan hal itu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum mengusulkan tambahan anggaran sekitar Rp59,83 triliun pada 2027 guna memperkuat program infrastruktur konektivitas nasional.

Roy mengatakan kebutuhan anggaran Direktorat Jenderal Bina Marga pada 2027 diusulkan sebesar Rp89,07 triliun untuk mendukung target pembangunan.

Usulan tersebut terdiri atas anggaran dukungan manajemen sebesar Rp3,02 triliun dan program infrastruktur konektivitas sebesar Rp84,07 triliun sesuai kebutuhan Rencana Strategis (Renstra) 2027.

Berdasarkan Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Menteri Keuangan, pagu indikatif Ditjen Bina Marga ditetapkan sebesar Rp29,24 triliun. Artinya dari usulan dan pagu indikatif,l maka terjadi kekurangan sekitar Rp59,83 triliun.

Roy menjelaskan nilai pagu indikatif tersebut lebih rendah sekitar 39,97 persen dibandingkan alokasi anggaran Direktorat Jenderal Bina Marga pada 2026, sehingga memerlukan penyesuaian program prioritas.

Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi, Kementerian Pekerjaan Umum telah mengajukan usulan tambahan anggaran kepada Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas sejak 22 Mei 2026.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan potongan komisi aplikator ojek online (ojol) maksimal 8 persen mulai berlaku hari ini, Rabu (1/7/2026).

Kebijakan ini dikhawatirkan akan membuat aplikator mencari sumber-sumber pendapatan lain dari jenis layanan yang belum tercakup dalam kebijakan tersebut.

Pakar transportasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Sony Sulaksono Wibowo mengatakan, angkutan online sepenuhnya adalah bisnis dan berbeda dengan angkutan umum yang memiliki dimensi pelayanan dominan daripada keuntungan.

Menurut dia, mitra sebagaimana namanya, bukan aset bisnis aplikator dan driver juga bukan pegawainya.

Dengan begitu, ikatan antara aplikator dan mitra bukan ikatan kerja walau pada praktiknya seperti itu.

"Ketika pemerintah menetapkan proporsi bagi hasil, denga proporsi yang besar untuk mitra, maka aplikator sebagai entitas bisnis akan mencari alternatif lain agar pendapatan mereka tidak turun dan cash flow mereka tidak terganggu," kata dia kepada Kompas.com, Rabu (1/7/2026).

Menurut dia, langkah itu penting untuk aplikator demi mempertahankan kepercayaan investor di bursa saham.

Sony bilang, salah satu alternatif yang paling mungkin dilakukan aplikator adalah menaikan ongkos, baik ongkos dari jasa ojek maupun jasa delivery barang atau pengantaran termasuk makanan dan barang.

"Kenaikan ongkos ini akan dirasakan langsung pengguna, dan itu sudah mulai terjadi," imbuh dia.

Tambahan pemasukan tidak signifikan

Sementara itu, Sony bilang bagi pengemudi (driver online) proporsi potongan yang lebih besar tentu akan menambah pemasukan harian mereka, tapi tidak akan signifikan.

Demi menjaga profit, aplikator menaikan ongkos yang harus dibayar pengguna.

Namun ongkos naik akan mengurangi orang yang menggunakan jasa aplikasi sehingga pesanan berkurang dan jumlah order driver pun berkurang.

"Apalagi dengan kondisi ekonomi sekarang yang cukup banyak pengangguran, jumlah driver cenderung terus bertambah," ucap dia.

Pedagang ritel was-was harga bakal naik

Di sisi lain, pedagang ritel yang bekerja sama dengan aplikator ojek online berharap aturan potongan komisi maksimal 8 persen tidak berdampak pada usaha mereka.

Aturan baru tersebut diharapkan tidak membuat aplikator menaikkan potongan yang ada di restoran dan toko ritel.

Ketika hal tersebut terjadi, besar kemungkinan harga akan menjadi lebih mahal bagi konsumen.

Ketua Umum Himpunan Penyewa Pusat Belanja Indonesia (Hippindo) Budiharjo Iduansjah berharap adanya penerapan potongan aplikator 8 persen tidak merembet pada pengenaan potongan di sektor ritel.

"Kami akan pantau agar jangan menaikkan dari ritel atau restoran," kata dia ketika dihubungi Kompas.com, Rabu (1/7/2026).

Ia menambahkan, pihaknya juga akan berdiskusi dengan para pengelola marketplace agar tidak menaikkan komisi dari para restoran atau ritel yang berjualan di mall atau secara online.

Potongan komisi aplikator belum berlaku untuk semua sektor

Kebijakan potongan komisi aplikator maksimal 8 persen memang belum berlaku untuk semua sektor.

Saat ini, potongan aplikator maksimal 8 persen memang baru diterapkan untuk layanan ojek online roda dua yang mengangkut penumpang.

Dengan aturan ini, mitra pengemudi motor sekarang bisa membawa pulang 92 persen dari total tarif perjalanan.

Sementara itu, perusahaan aplikasi mendapatkan paling besar 8 persen dari total tarif tersebut. Sebelumnya, aplikator dapat mengantongi potongan hingga 20 persen.

Skema bagi hasil antara pengemudi ojol dan platform sebelumnya mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan (Menhub) No 1001/2022.

Dalam aturan ini, pembagian antara pengemudi ojol dan platform sebesar 80 persen dan 20 persen.

Aturan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 dan resmi berlaku mulai 1 Juli 2026.

Sementara itu, layanan pesan-antar makanan, kurir barang (logistik), dan taksi online roda empat masih menggunakan skema komisi lama.

Pemerintah menyatakan fokus awal kebijakan ini sengaja diarahkan ke ojol penumpang roda dua terlebih dahulu karena jumlah pengemudi dan penggunanya adalah yang paling besar.

Dampak kebijakan belum terasa

Kendati demikian, salah satu pengemudi di Kota Bekasi mengaku belum merasakan dampak positif dari kebijakan tersebut karena pendapatan mereka dinilai tidak mengalami peningkatan.

Salah satu pengemudi ojol Candra (44), mengatakan kebijakan komisi 8 persen belum memberikan manfaat nyata bagi para mitra pengemudi.

Menurut dia, masih ada berbagai potongan lain yang membuat penghasilan bersih tidak jauh berbeda dibanding saat komisi aplikator masih mencapai 20 persen.

"Menurut saya kebijakan ini justru sangat merugikan driver. Kami seperti dibohongi oleh sistem aplikasi," kata Candra.

Ia mencontohkan, dari tarif perjalanan Rp 15.000, pengemudi terlebih dahulu dipotong biaya administrasi aplikasi sebesar Rp 2.000 sehingga tersisa Rp 13.000.

Setelah itu masih dikenakan potongan komisi 8 persen dan biaya promo yang menurutnya dibebankan kepada pengemudi.

"Harusnya pendapatan kami sekitar Rp 11.912, tetapi masih dipotong lagi biaya promo sekitar Rp 1.500. Akhirnya saya hanya menerima sekitar Rp 10.212. Jadi, di mana manfaat potongan 8 persen itu bagi driver? Tidak ada," ujarnya.

Menurut Candra, kondisi tersebut tidak jauh berbeda dibanding sebelumnya.

Sebagai penbanding, saat komisi aplikator masih 20 persen, ia mengaku hanya menerima sekitar Rp 10.400 dari tarif Rp 15.000.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bagi pecinta seni dan budaya, Yogyakarta kembali menghadirkan agenda yang wajib masuk dalam daftar kunjungan tahun ini. ARTJOG 2026 resmi digelar di Jogja National Museum (JNM) mulai 19 Juni hingga 30 Agustus 2026, menghadirkan karya, instalasi, pertunjukan, serta program edukatif dari berbagai seniman dan pelaku kreatif.

Selama hampir dua dekade pelaksanaannya, ARTJOG dikenal sebagai salah satu festival seni kontemporer terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Tak hanya menjadi ajang pamer karya, ARTJOG juga berkembang sebagai ruang dialog kreatif yang mempertemukan seniman, komunitas, pelaku industri kreatif, hingga masyarakat umum dalam satu pengalaman yang inspiratif.

Tahun ini, ARTJOG kembali mengajak publik untuk menjelajahi beragam gagasan yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan melalui karya-karya yang lahir dari beragam latar belakang dan generasi.

ARTJOG 2026: Ketika Seni Menjadi Bahasa Lintas Generasi

Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup yang begitu cepat, seni tetap menjadi medium yang mampu menjembatani berbagai sudut pandang. Inilah yang menjadi salah satu kekuatan utama ARTJOG Yogyakarta dari tahun ke tahun.

Melalui instalasi, karya visual, pertunjukan, hingga program edukatif yang digelar sepanjang festival, pengunjung diajak untuk berinteraksi secara langsung dengan ide-ide baru yang lahir dari dialog lintas generasi.

Bagi generasi muda, ARTJOG 2026 menjadi kesempatan untuk menemukan inspirasi sekaligus memahami bagaimana seni dapat menjadi refleksi terhadap berbagai isu sosial, budaya, dan kehidupan sehari-hari. Sementara bagi para penikmat seni yang telah mengikuti perjalanan ARTJOG selama bertahun-tahun, festival ini menjadi ruang untuk melihat bagaimana kreativitas terus berkembang dan beradaptasi dengan zaman.

Tak heran jika ARTJOG kerap menjadi salah satu agenda budaya yang paling dinantikan, baik oleh masyarakat Indonesia maupun wisatawan yang datang ke Yogyakarta.

Apa yang Bisa Dinikmati di ARTJOG 2026?

Sebagai salah satu event seni Indonesia 2026 yang paling banyak dibicarakan, ARTJOG menghadirkan pengalaman yang berbeda dari sekadar mengunjungi galeri atau pameran biasa.

Pengunjung dapat menikmati karya-karya dari berbagai seniman dengan pendekatan yang beragam, mulai dari eksplorasi teknologi, isu kemanusiaan, lingkungan, hingga identitas budaya. Berbagai program pendukung juga turut melengkapi pengalaman, menjadikan festival ini sebagai ruang belajar sekaligus rekreasi yang menyenangkan.

Bagi wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta selama musim liburan, ARTJOG 2026 dapat menjadi pilihan wisata seni yang menawarkan pengalaman berbeda dan berkesan.

Cara Beli Tiket ARTJOG 2026 Lewat BRImo

Salah satu kemudahan yang hadir tahun ini adalah akses pembelian tiket yang semakin praktis. Pengunjung dapat membeli tiket ARTJOG 2026 melalui fitur Lifestyle BRImo tanpa perlu berpindah ke berbagai platform.

Melalui satu aplikasi, pengguna dapat menemukan informasi event sekaligus menyelesaikan transaksi dengan cepat dan mudah. Kemudahan ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan pengalaman yang lebih sederhana bagi masyarakat yang ingin menikmati berbagai aktivitas lifestyle, termasuk event seni dan budaya.

Nikmati Diskon Tiket ARTJOG 2026 hingga 15 Persen



Kabar baiknya, pengalaman menikmati festival seni tahun ini juga bisa menjadi lebih hemat. Pengguna BRImo berkesempatan memperoleh diskon tiket ARTJOG sebesar 15 persen. Promo ini menjadi nilai tambah bagi masyarakat yang ingin menikmati salah satu festival seni kontemporer terbesar di Indonesia dengan biaya yang lebih hemat.

Tidak hanya diskon tiket lho. Pengunjung juga dapat menikmati berbagai promo menarik lain dari BRI selama acara berlangsung. Cukup dengan melakukan tiga kali transaksi menggunakan BRImo, pengunjung berkesempatan mengikuti lucky wheel berhadiah merchandise eksklusif.

Selain itu, pembukaan rekening dan aktivasi BRImo berhak mendapatkan cashback, sementara penambahan saldo tabungan memberikan kesempatan memperoleh Kartu Debit BRI FC Barcelona edisi khusus sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.

Ingin menikmati salah satu festival seni kontemporer terbesar di Indonesia? Kunjungi ARTJOG 2026 di Jogja National Museum, Yogyakarta, mulai 19 Juni hingga 30 Agustus 2026. Beli tiket ARTJOG melalui Lifestyle BRImo dan nikmati diskon spesial 15 persen.

KOMPAS.com – Cara cek penerima bansos Juli 2026 menjadi informasi yang banyak dicari masyarakat untuk memastikan apakah masih tercatat sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program bantuan sosial pemerintah.

Pengecekan kini semakin praktis karena dapat dilakukan secara online lewat HP. Masyarakat hanya perlu menyiapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera pada KTP untuk mengetahui status penerima bansos terbaru.

Penyaluran bansos Juli 2026 merupakan bagian dari pencairan triwulan III, yakni periode penyaluran bantuan yang mencakup Juli, Agustus, dan September 2026.

Pada tahap ini, pemerintah melanjutkan penyaluran sejumlah program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bantuan beras pangan, serta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN), sesuai jadwal dan mekanisme yang ditetapkan untuk masing-masing program.

Melalui layanan resmi Kementerian Sosial (Kemensos), masyarakat dapat melihat apakah namanya masih terdaftar sebagai penerima bantuan, mengetahui jenis bansos yang diterima, hingga periode penyalurannya.

Perlu diketahui, data penerima bansos terus diperbarui melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Karena itu, status penerima bisa berubah sesuai hasil pemutakhiran dan verifikasi data sehingga pengecekan secara berkala sangat disarankan.

Lalu, bagaimana cara cek penerima bansos Juli 2026 secara online?

Cara cek penerima bansos Juli 2026 lewat HP

- Cara cek penerima bansos Juli 2026 di cekbansos kemensos go id

Masyarakat dapat melakukan cara cek penerima bansos Juli 2026 tanpa perlu mengunduh aplikasi. Berikut langkah-langkah cek bansos Juli 2026:

• Buka browser di HP
• Kunjungi situs resmi cek bansos kemensos go id, https://cekbansos.kemensos.go.id
• Masukkan NIK sesuai KTP
• Isi kode captcha yang muncul
• Klik tombol "Cari Data".

Setelah itu, sistem akan menampilkan informasi berupa nama, kelompok desil, jenis bantuan, hingga periode pencairannya.

- Cara cek bansos melalui aplikasi Cek Bansos

Selain melalui situs resmi, masyarakat juga bisa mengecek status penerima bantuan menggunakan aplikasi Cek Bansos. Berikut cara cek penerima bansos Juli 2026:

• Unduh aplikasi Cek Bansos di Play Store atau App Store
• Buka aplikasi Cek Bansos
• Pilih menu "Cek Bansos"
• Masukkan NIK sesuai KTP
• Tekan tombol "Cari Data".

Sistem akan menampilkan informasi penerima bantuan, meliputi nama penerima, kategori desil, jenis bantuan sosial yang diterima, hingga periode penyaluran.

Daftar bansos yang disalurkan pada Juli 2026

Pemerintah masih melanjutkan sejumlah program bantuan sosial bagi masyarakat yang memenuhi syarat sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Beberapa program yang masih disalurkan pada 2026 meliputi:

• Program Keluarga Harapan (PKH)
• Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
• Bantuan beras pangan
• Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) atau BPJS PBI

Seluruh penetapan penerima bantuan kini mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang telah terintegrasi dengan data kependudukan berbasis NIK.

Oleh sebab itu, status penerima bansos dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti hasil verifikasi terbaru.

Besaran bansos 2026

Nominal bantuan yang diterima setiap KPM berbeda-beda sesuai program dan kategori penerima.

- Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT):

Penerima BPNT memperoleh bantuan sebesar Rp 200.000 per bulan atau Rp 600.000 setiap tahap penyaluran.

- Bantuan beras pangan

Penerima mendapatkan bantuan berupa 20 kilogram beras setiap bulan.

- Program Keluarga Harapan (PKH)

Besaran bantuan PKH dibedakan berdasarkan kategori penerima, yaitu:

• Ibu hamil: Rp 750.000 per tahap
• Anak usia dini (0-6 tahun): Rp 750.000 per tahap
• Siswa SD/sederajat: Rp 225.000 per tahap
• Siswa SMP/sederajat: Rp 375.000 per tahap
• Siswa SMA/sederajat: Rp 500.000 per tahap
• Lansia usia 60 tahun ke atas: Rp 600.000 per tahap
• Penyandang disabilitas berat: Rp 600.000 per tahap

- PBI-JKN atau BPJS PBI

Pemerintah membayarkan iuran Rp 42.000 per orang setiap bulan langsung kepada BPJS Kesehatan bagi peserta yang memenuhi syarat.

Penyaluran bantuan sosial dilakukan melalui bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yaitu BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN.

Di sejumlah daerah, pencairan bansos juga masih dilakukan melalui kantor pos agar masyarakat yang belum memiliki akses layanan perbankan tetap dapat menerima bantuan.

Bagi masyarakat yang ingin memastikan status penerima bantuan, cara cek penerima bansos Juli 2026 dapat dilakukan kapan saja melalui HP menggunakan NIK KTP.

Mengingat data penerima terus diperbarui, pengecekan secara berkala menjadi langkah penting agar tidak ketinggalan informasi mengenai penyaluran bantuan sosial terbaru.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

TEL AVIV - Israel sedang mengembangkan senjata laser berbasis ruang angkasa yang mampu menargetkan satelit. Pernyataan itu diumumkan Menteri Pertahanan Israel Katz.

Sistem yang diusulkan dimaksudkan untuk memberi Israel kemampuan yang saat ini tidak dimiliki negara lain, kata anggota kabinet tersebut kepada wartawan pada hari Senin.

“Hingga saat ini, tidak ada negara yang memiliki kemampuan untuk melancarkan serangan di ruang angkasa. Kita harus menjadi negara terdepan di dunia dengan kemampuan ini,” kata Katz.

Dia menambahkan laser antariksa akan memberi Pasukan Pertahanan Israel keunggulan atas “musuh kita dengan sumber daya besar” – pernyataan yang ditafsirkan media nasional sebagai referensi kepada Iran.

Kemungkinan permusuhan langsung yang diperbarui dengan Republik Islam merupakan tema utama dari pengarahan tersebut.

AS, Rusia, dan China diyakini memiliki berbagai kemampuan anti-satelit. Sistem rudal anti-balistik Arrow 3 milik Israel sendiri dipahami mampu mengenai target di ruang angkasa.

Namun, masalah senjata semacam itu sangat sensitif. Sejak Perang Dingin, telah ada aspirasi yang dinyatakan untuk mencegah persenjataan ruang angkasa, atau setidaknya menghentikannya menjadi medan perang.

Ada juga kekhawatiran praktis tentang efek Kessler. Skenario yang dikhawatirkan menggambarkan serangan kinetik pada satelit musuh yang memicu reaksi berantai di orbit Bumi rendah yang semakin padat, berpotensi membuatnya tidak dapat digunakan selama beberapa dekade hingga puing-puing tersebut secara alami menghilang.

‘Laser Ruang Angkasa Yahudi’

Inisiatif laser ruang angkasa Israel, yang dilaporkan akan dibangun berdasarkan teknologi yang digunakan dalam proyek militer lainnya, seperti sistem pertahanan udara Iron Beam yang sedang dikembangkan, menggemakan rumor tentang apa yang disebut "laser ruang angkasa Yahudi."

Kemampuan yang diduga tersebut menarik perhatian media AS pada tahun 2021 ketika para jurnalis meneliti jejak daring beberapa anggota parlemen Partai Republik yang baru terpilih, termasuk Marjorie Taylor Greene dari Georgia.

Pada tahun 2018, Greene membagikan klaim bahwa sistem semacam itu dapat menyebabkan kebakaran hutan di AS.

Dia mengutip dugaan laporan saksi mata tentang "laser atau sinar cahaya biru" dan menyebutkan "Rothschild Inc" dalam unggahan Facebook, tampaknya merujuk pada kerajaan bisnis yang diciptakan oleh keluarga Rothschild.

Ia kemudian mengatakan pada saat itu ia tidak mengetahui bahwa keluarga Rothschild beragama Yahudi.

Greene, yang sekarang menjadi warga negara biasa, berselisih hebat dengan Presiden Donald Trump mengenai beberapa kebijakan, termasuk keputusannya untuk menyerang Iran pada akhir Februari dalam operasi gabungan dengan Israel.

Ia dan pendukung vokal pemimpin Partai Republik lainnya mengecamnya sebagai pengkhianatan terhadap agenda 'America First' Trump dan pelanggaran kepercayaan pemilih.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan pemangkasan potongan komisi aplikasi ojek online (ojol) menjadi maksimal 8 persen resmi mulai berlaku pada hari ini, Rabu (1/7/2026).

Aturan kebijakan baru yang membatasi potongan komisi aplikasi maksimal 8 persen untuk layanan transportasi penumpang roda dua disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 lalu.

Kebijakan ini lalu dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026.

Adapun porsi pendapatan yang diterima mitra pengemudi meningkat menjadi 92 persen dari total tarif perjalanan, sementara perusahaan aplikasi hanya dapat mengenakan komisi maksimal 8 persen.

Aplikator kompak terapkan aturan hari ini

CEO Grab Indonesia, Neneng Goenadi, mengatakan implementasi kebijakan bagi hasil 8 persen menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung kebijakan pemerintah dan semangat ekonomi kerakyatan.

“Langkah ini merupakan bentuk kepatuhan Grab Indonesia terhadap arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto serta sejalan dengan semangat ekonomi kerakyatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi digital agar memberikan manfaat yang lebih luas dan nyata bagi masyarakat,” kata Neneng.

Senada, Wakil Direktur Utama dan Deputi CEO GoTo Catherine Hindra Sutjahyo mengatakan, mulai hari ini Gojek akan menerapkan potongan aplikasi sebesar 8 persen untuk layanan transportasi penumpang GoRide.

“Mulai 1 Juli 2026, Gojek akan mengimplementasikan potongan aplikasi sebesar 8 persen untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda dua atau GoRide,” ujar Catherine.

“Hal ini merupakan upaya kami untuk terus meningkatkan kesejahteraan para Mitra Pengemudi ojek online,” lanjut dia.

Demikian juga dengan Maxim Indonesia. Meski menerapkan komisi aplikasi sebesar 8 persen, Maxim menyatakan tetap mempertahankan tarif perjalanan yang terjangkau bagi pelanggan sekaligus menjaga peluang penghasilan mitra pengemudi.

Director Development Maxim Indonesia Dirhamsyah mengatakan, penerapan komisi aplikasi 8 persen dilakukan sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi pemerintah.

"Penerapan komisi aplikasi sebesar 8 persen merupakan bentuk penyesuaian terhadap regulasi pemerintah. Kami menghormati kebijakan tersebut dan berkomitmen menjaga keseimbangan antara keberlangsungan operasional perusahaan, kesejahteraan mitra pengemudi, serta keterjangkauan layanan bagi masyarakat," ujar Dirhamsyah dalam keterangan resmi, Senin (29/6/2026).

Regulator pastikan aplikator menerapkan aturan

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan mayoritas perusahaan aplikasi transportasi daring siap menerapkan kebijakan pemotongan komisi ojek online (ojol) menjadi maksimal 8 persen mulai 1 Juli 2026.

Menurut Dudy, perusahaan besar seperti Grab, GoTo, dan Maxim pada prinsipnya telah siap menjalankan ketentuan tersebut.

Meski begitu, masing-masing perusahaan masih perlu melakukan penyesuaian internal.

"Tapi kalau seperti Grab, GoTo, maupun Maxim sepertinya mereka sudah siap, tentunya dengan keseimbangan yang baru ada adjustment-adjustment atau ada penyesuaian-penyesuaian secara internal dari masing-masing aplikator tersebut," kata Dudy saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Sambutan pengemudi Ojol

Pengemudi ojek online asal Jakarta, Suryanto, mengatakan kebijakan itu berpotensi meningkatkan pendapatan bersih di tengah naiknya biaya hidup.

“Kalau benar 92 persen tarif perjalanan masuk ke pengemudi, tentu sangat membantu. Selama ini kami berharap ada pembagian yang lebih adil karena kami yang langsung melayani penumpang di lapangan. Semoga aturan ini benar-benar diterapkan sesuai ketentuan,” ujar Suryanto kepada Kompas.com, Selasa (30/6/2026).

Senada driver ojol bernama Dedi Pratama, juga menilai pembatasan komisi aplikator menjadi langkah maju untuk memperbaiki kesejahteraan pengemudi.

Meski begitu, dia mengingatkan pentingnya pengawasan agar aturan berjalan sesuai ketentuan.

“Kami mendukung aturan ini, tetapi jangan hanya bagus di atas kertas. Pemerintah harus memastikan tidak ada potongan tambahan yang membuat penghasilan kami tetap berkurang. Transparansi sangat penting agar pengemudi tahu persis berapa pendapatan yang menjadi haknya,” kata Dedi.

Pengemudi lainnya, bernama Ahmad Rizki, berharap kebijakan tersebut memberi dampak nyata terhadap kondisi ekonomi mitra pengemudi.

Menurut dia, tambahan pendapatan dari berkurangnya komisi aplikator akan membantu memenuhi kebutuhan keluarga.

“Pendapatan ojol sangat bergantung pada jumlah order. Kalau potongan aplikator lebih kecil, hasil yang kami bawa pulang tentu lebih besar. Harapannya kebijakan ini bisa membuat kehidupan pengemudi dan keluarga menjadi lebih baik, terutama bagi mereka yang menjadikan ojol sebagai pekerjaan utama,” ujarnya.

Respons pengguna

Pengguna ojol, Rina Wijayanti, menilai kesejahteraan pengemudi perlu menjadi perhatian karena berpengaruh terhadap keberlangsungan layanan transportasi daring.

“Menurut saya wajar kalau pengemudi mendapatkan bagian yang lebih besar dari tarif perjalanan. Mereka bekerja di lapangan dan menghadapi berbagai risiko setiap hari. Yang penting, kebijakan ini tidak membuat tarif bagi penumpang naik terlalu tinggi sehingga layanan ojol tetap terjangkau,” ujarnya.

Pengguna ojol, Rina Wijayanti, menilai kesejahteraan pengemudi perlu menjadi perhatian karena berpengaruh terhadap keberlangsungan layanan transportasi daring.

“Menurut saya wajar kalau pengemudi mendapatkan bagian yang lebih besar dari tarif perjalanan. Mereka bekerja di lapangan dan menghadapi berbagai risiko setiap hari. Yang penting, kebijakan ini tidak membuat tarif bagi penumpang naik terlalu tinggi sehingga layanan ojol tetap terjangkau,” ujarnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memastikan tarif ojek online tidak mengalami kenaikan seiring kebijakan Presiden Prabowo Subianto menetapkan potongan komisi aplikator menjadi maksimal 8 persen sebagai bentuk keberpihakan kepada pengemudi.

"Enggak, enggak naik. Tarif enggak naik," kata Menhub dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Menhub menegaskan hal itu saat dikonfirmasi mengenai kemungkinan aplikator menaikkan tarif apabila menilai potongan komisi 8 persen terlalu kecil, seraya memastikan tarif ojek online tidak akan mengalami kenaikan.

Dudy menjelaskan pemerintah tidak memiliki rencana menaikkan tarif karena salah satu komponen pembentuk tarif, yakni biaya asuransi, kini telah sepenuhnya menjadi tanggung jawab perusahaan aplikator.

Dengan ditanggungnya biaya asuransi oleh aplikator, komponen tersebut tidak lagi relevan dimasukkan dalam perhitungan tarif sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah untuk melakukan penyesuaian tarif.

Menurutnya, kenaikan tarif justru berpotensi mengurangi daya beli masyarakat sehingga dapat menurunkan jumlah pesanan yang akhirnya merugikan pengemudi meskipun potongan komisi telah diperkecil.

"Nah kalau ini tarif naik, ini nanti bebannya ke masyarakat. Sebenarnya nanti juga akan memukul balik kepada para pengendara. Karena kalau kesannya kan 8 persen (potongan komisi) itu bagus buat mereka, tapi kalau enggak ada order, kan jadi bumerang juga buat mereka," beber Menhub.

Karena itu, pemerintah memilih menjaga tarif tetap stabil agar keseimbangan antara kepentingan pengemudi, aplikator, dan pengguna jasa transportasi daring tetap terpelihara.

Bahkan menurut Dudy, para perusahaan aplikator juga tidak pernah meminta pemerintah menaikkan tarif setelah kebijakan penurunan potongan komisi menjadi 8 persen diputuskan.

Ia menilai perusahaan telah memahami mempertahankan tarif merupakan langkah penting untuk menjaga jumlah pelanggan sehingga permintaan layanan tetap terjaga di tengah perubahan kebijakan.

Terkait kemungkinan perubahan tarif pada layanan premium, Dudy mengatakan hal tersebut merupakan kebijakan bisnis masing-masing aplikator karena layanan inovatif berada di luar kategori layanan dasar.

Menurut dia, pemerintah hanya mengatur tarif layanan dasar atau kelas ekonomi, sedangkan layanan khusus dengan fasilitas tambahan dapat disesuaikan oleh perusahaan sesuai strategi bisnis masing-masing.

"Iya kelas ekonomi. Kalau nanti dia melakukan inovasi seperti misalnya comfort pakai Harley Davidson gitu. Ya tentu dia akan menggunakan, harus memilah gitu," jelasnya.

"Ya sama seperti Bluebird lah. Kan ada yang eksekutif, yang lebih mahal. Ya itu pilihan ke masyarakat mau menggunakan itu atau tidak," tambah Dudy.

Meski demikian, Dudy mengakui pemerintah tidak dapat menjamin seluruh harga yang ditawarkan aplikator kepada konsumen akan tetap sama karena perusahaan memiliki kewenangan mengelola produk layanannya.

Namun, ia meyakini aplikator akan lebih memilih melakukan penyesuaian internal dibanding membebankan perubahan biaya kepada konsumen demi menjaga daya saing dan loyalitas pelanggan.

Dudy memperkirakan perusahaan akan menerapkan mekanisme subsidi silang dari layanan yang memberikan keuntungan lebih besar untuk menopang layanan dasar agar tetap kompetitif di pasar.

Menhub juga mengatakan mayoritas perusahaan aplikator transportasi daring telah menyatakan kesiapan menerapkan kebijakan pemotongan komisi ojek online (ojol) menjadi maksimal delapan persen sesuai kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

Perusahaan besar seperti Grab, GoTo, dan Maxim pada prinsipnya telah siap menjalankan ketentuan baru tersebut meski tetap memerlukan sejumlah penyesuaian internal dalam operasional perusahaan.

"Tapi kalau seperti Grab, GoTo, maupun Maxim sepertinya mereka sudah siap, tentunya dengan keseimbangan yang baru ada adjustment-adjustment atau ada penyesuaian-penyesuaian secara internal dari masing-masing aplikator tersebut," kata Menhub.

Adapun kebijakan pemotongan komisi ojol menjadi maksimal 8 persen mulai berlaku pada 1 Juli 2026.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Manado (ANTARA) - Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi memastikan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE 2026) di Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) berjalan dengan baik.

"Saya ingin pastikan pelaksanaan SE2026 di Minahasa Utara berjalan baik dan lancar," kata Sonny, saat melakukan kunjungan kerja, di Kantor BPS Minahasa Utara, Selasa.

Dia mengatakan kunjungan kali ini selain melihat kondisi kantor dan sumber daya manusia di daerah, juga memantau pelaksanaan SE 2026 di Minahasa Utara.

"Petugas sensus ekonomi akan datang ke setiap rumah masyarakat untuk mendata, tidak ada satupun keluarga yang akan dilewati," katanya.

Walaupun, katanya, terdapat masyarakat yang berada di kepulauan, semua akan didata tanpa terkecuali.

Apalagi, kata, Gubernur Sulut Yulius Selvanus, ada ratusan pulau di Sulut.

Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia Sonny Harry Budiutomo Harmadi bersama Gubernur Sulut Yulius Selvanus mencanangkan SE 2026 di Sulut.

Gubernur mengimbau kepada masyarakat menerima para petugas sensus dan memberikan data yang riil.

"Terima para petugas, isi data dengan baik dan jangan khawatir rahasia pasti terjaga," kata Yulius.

Pewarta: Karel Alexander Polakitan
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) bersama PT Jakarta OSES Energi (JOE) mendorong penguatan tata kelola Participating Interest (PI) atau hak partisipasi 10 persen di sektor minyak dan gas bumi. Upaya tersebut dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Penguatan dan Kepastian Hukum Pengelolaan Participating Interest 10 Persen Sesuai Ketentuan Perundang-undangan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Dalam forum tersebut, Direktur Pengawasan BLU, BUMD, dan BUMDesa BPKP Heru Tarsila memaparkan hasil pengawasan terhadap 688 BUMD pada tahun buku 2024.

Sebanyak 121 BUMD atau 17,59 persen masuk kategori zona merah karena mengalami kerugian selama tiga tahun berturut-turut dengan total kerugian mencapai Rp1,19 triliun.

"Sebanyak 341 BUMD berada di zona kuning dengan kondisi keuangan yang fluktuatif, sedangkan 226 BUMD berhasil masuk zona hijau dengan total laba bersih mencapai Rp3,36 triliun," ujar Heru.

Menurut Heru, lemahnya penerapan Governance, Risk Management, and Compliance (GRC) menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kinerja banyak BUMD. Karena itu, BPKP merekomendasikan penguatan komitmen kepala daerah sebagai pemegang saham, peningkatan independensi satuan pengawas internal, penerapan sistem antikecurangan, penguatan manajemen risiko, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan PI 10 persen.

Kasatgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK Harun Hidayat mengatakan, kebijakan PI 10 persen seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan daerah penghasil migas. Namun, implementasinya masih menghadapi persoalan tata kelola, perbedaan persepsi antarpemangku kepentingan, hingga kerentanan terhadap praktik korupsi.

"Lemahnya tata kelola menjadi salah satu penyebab pengelolaan PI 10 persen berujung pada persoalan hukum. Banyak perkara korupsi berawal dari rusaknya tata kelola dan hubungan antarpihak yang semula bekerja sama," ujar Harun.

KPK mengidentifikasi tiga persoalan utama dalam implementasi PI 10 persen. Pertama, masih adanya perbedaan persepsi mengenai waktu pelaksanaan, penerimaan PI, hingga mekanisme pembagian wilayah lintas reservoir (cross border reservoir). Kedua, lemahnya tata kelola yang mencakup koordinasi, pengawasan, regulasi, transparansi, akuntabilitas, serta strategi bisnis BUMD.

"Ketiga, berbagai celah tersebut membuka ruang terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan PI 10 persen," kata Harun.

Selain itu, KPK memetakan 11 isu strategis, antara lain akuntabilitas laporan produksi migas, ketidaksesuaian laba bersih kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dengan penerimaan PI, transparansi komunikasi antara BUMD dan KKKS, mekanisme pembentukan BUMD, hingga pembagian porsi kepemilikan saham antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Untuk memperkuat tata kelola, KPK merekomendasikan penguatan kelembagaan BUMD, sinkronisasi pengelolaan keuangan, digitalisasi sistem informasi PI, serta pengawasan berlapis melalui audit internal dan eksternal.

Sementara itu, Jaksa Ahli Utama Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung Idris F. Sihite menilai pengelolaan PI 10 persen memerlukan pedoman hukum yang lebih jelas agar tidak menimbulkan multitafsir.

Idris mengusulkan ADPMET menyusun pedoman mengenai aktivitas yang diperbolehkan maupun yang dilarang dalam pengelolaan PI dengan melibatkan auditor keuangan, auditor hukum, BPKP, dan Kejaksaan.

"Kalau memang ada hal-hal yang masih menimbulkan tafsir, libatkan auditor keuangan maupun auditor hukum. Yang penting pengelola BUMD bisa fokus mengembangkan usaha dan memperoleh keuntungan tanpa dibayangi persoalan hukum," kata Idris.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun menekankan urgensi penguatan, pengembangan, dan pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) guna meningkatkan ketepatan sasaran berbagai program pemerintah.

“DTSEN diharapkan menjadi basis utama dalam meningkatkan kualitas perencanaan hingga evaluasi program pemerintah, khususnya program kesejahteraan sosial dan subsidi masyarakat, agar dapat diterima secara tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu,” ujarnya dalam pidato Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025 kepada DPR di Gedung DPR, dari keterangan resmi, di Jakarta, Selasa.

Dalam kesempatan tersebut, dirinya menyampaikan sejumlah area yang memerlukan penguatan dan perbaikan berkelanjutan, melalui Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2025.

Selain perbaikan DTSEN, lanjut dia, hal krusial lainnya adalah menyangkut transformasi kelembagaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seiring lahirnya Undang-Undang Nomor 1 dan Nomor 16 Tahun 2025. Perubahan regulasi ini dinilai membawa konsekuensi signifikan yang menuntut penguatan kerangka tata kelola dan mekanisme akuntabilitas yang memadai.

LKPP Tahun 2025 unaudited sendiri diserahkan oleh pemerintah kepada BPK pada 31 Maret 2026. BPK selanjutnya menuntaskan seluruh rangkaian pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku dan secara tepat waktu. Hasil pemeriksaan atas LKPP tahun 2025 telah diserahkan secara administratif kepada DPR pada 26 Mei 2026.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2025, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini tersebut didukung oleh opini WTP atas 97 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN).

“Hampir semua kementerian/lembaga memperoleh opini WTP dan hal ini menunjukkan kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah yang makin baik,” ucap Isma.

Dia menegaskan bahwa pemeriksaan atas LKPP bukan sekadar pelaksanaan mandat BPK, tetapi wujud komitmen konstitusional untuk memastikan setiap rupiah yang dikelola melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) digunakan secara bertanggung jawab dan memberikan dampak konkret bagi kesejahteraan serta keadilan sosial, sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945.

“BPK juga berkomitmen untuk terus menjalankan mandat konstitusional secara independen, profesional, dan berintegritas dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara,” kata dia.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Manado (ANTARA) - Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sonny Harry Budiutomo Harmadi mengatakan pihaknya menggunakan teknologi AI (kecerdasan buatan) untuk membantu percepatan proses data dan efisiensi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang saat ini berlangsung serentak di seluruh Indonesia.

“Sensus Ekonomi 2026 ini memiliki kesulitan yang cukup tinggi, mulai dari wilayah sensus hingga menyangkut jutaan pelaku usaha, sehingga penggunaan AI sangat membantu dalam pemrosesan data agar lebih cepat dan akurat, yang biasanya memakan waktu cukup lama. AI juga dapat membantu secara signifikan akurasi datanya serta mampu mendeteksi anomali, duplikasi dan kesalahan input,” kata Sonny dalam sambutannya pada pencanangan Sensus Ekonomi 2026 Sulawesi Utara di kantor gubernuran di Manado, Selasa.

Namun demikian, Sonny juga memastikan bahwa kerahasiaan dan keamanan data responden terjaga dengan baik mengingat verifikasi semua data tetap akan dilakukan secara berjenjang oleh pegawai organik BPS.

Terlebih lagi, jaringan dan server dimiliki sendiri oleh BPS. Sensus Ekonomi 2026 berlangsung selama 2,5 bulan mulai dari 15 Juni sampai 31 Agustus 2026.

Pada kesempatan tersebut, Sonny mengatakan bahwa sensus ekonomi merupakan agenda rutin negara yang dilakukan 10 tahun sekali, di mana setiap sepuluh tahun tersebut terjadi perubahan yang signifikan dalam pembangunan suatu negara.

Sensus Ekonomi berlangsung secara rutin sejak tahun 1986, hingga tahun 2026, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

"Sensus ekonomi ibarat melakukan 'medical check-up'.' Bisa saja kita merasa tubuh sehat, mungkin juga merasa kok ada yang tidak enak di badan kita. Dan kita baru bisa tahu apa penyebab badan kita tidak enak," ujarnya.

Sonny menegaskan bahwa data 'medical check-up' tidak akan diberikan kepada orang lain, sehingga betul-betul data Sensus Ekonomi 2026 yang dikumpulkan tersebut digunakan untuk kepentingan statistik dan nanti data statistiknya, data agregatnya, akan digunakan untuk kepentingan pembangunan yang ada di seluruh daerah di Indonesia.

Sonny juga mengapresiasi capaian kinerja Sulawesi Utara yang biasa dikenal dengan Bumi Nyiur Melambai, karena menyimpan kekayaan dan potensi ekonomi yang luar biasa.

"Jadi nanti Pak Gubernur akan dapat data gambaran utuh tentang ekonomi yang ada di Sulawesi Utara ini. Mulai dari laut dan darat, semuanya luar biasa. Bila dilihat dari data, pertumbuhan ekonominya Sulawesi Utara melampaui rata-rata nasional yang diiringi dengan tingkat kemiskinan yang terus menurun, mencapai 6,62 persen," katanya menambahkan.

Pada 2025, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara mencapai 5,66 persen.
Sulut juga secara statistik, menjadi provinsi terbaik pertama di kawasan Sulawesi dalam penanggulangan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting, sehingga capaian tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di provinsi tersebut berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus mengatakan pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Sulawesi Utara akan sangat berarti bagi pemerintah daerah.

Oleh karena itu, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di provinsi ujung utara tersebut.

Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, katanya, semoga dilaksanakan dengan lancar, tidak ada kendala selama proses di lapangan. Sulawesi Utara memiliki 382 pulau yang tersebar, termasuk tiga kabupaten kepulauan, dan akan didata oleh 2.401 petugas lapangan.

"Saya yakin BPS, dengan pengalaman saat melakukan Sensus Penduduk dan Sensus Pertanian, dan pada Sensus Ekonomi kali ini tentunya bisa tetap berjalan dengan baik. Apalagi didukung dengan tim lapangan yang mencapai dua ribu lebih," ujarnya.

Gubernur berharap data BPS secepat mungkin selesai sehingga bisa menjadi standar pemerintah daerah untuk melakukan program-program pada tahun 2027.

Pewarta: Karel Alexander Polakitan
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026