OJK juga senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah dan stakeholders lainnya agar pelaksanaan Program Kredit Rakyat tepat sasaran dan termitigasi dengan baik

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta perbankan untuk tetap mengantisipasi potensi risiko perburukan kredit pada program kredit rakyat dengan bunga maksimal 5 persen melalui pencadangan yang memadai sesuai dengan ketentuan berlaku.

Di samping itu, bank juga diminta tetap menerapkan prinsip character, capacity, capital, collateral dan condition of economy atau disingkat "5C" dalam proses penyaluran kredit agar kualitas pembiayaan tetap terjaga.

“Dalam mengantisipasi potensi risiko kredit dari program tersebut, OJK mendorong penguatan pengawasan serta pelaksanaan stress test secara berkala untuk memastikan ketahanan permodalan dan kualitas aset tetap terjaga di berbagai skenario ekonomi,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam jawaban tertulis di Jakarta, Senin.

OJK memandang bahwa langkah pemerintah senantiasa bertujuan menghadirkan berbagai program yang berdampak positif dalam menggerakkan perekonomian nasional.

Lebih lanjut, program kredit usaha rakyat yang diinisiasi pemerintah dinilai sangat baik yang dapat dimanfaatkan oleh bank sebagai kesempatan bisnis yang berkelanjutan sehingga masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah dan unbankable dapat merasakan manfaatnya secara berkesinambungan.

Mempertimbangkan hal tersebut, jelas Dian, bank perlu meningkatkan kualitas tata kelola dan manajemen risiko yang baik dalam menjalankan program dimaksud agar dapat menjadi program yang berkesinambungan sesuai dengan risk appetite dan expertise bank.

“OJK juga senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah dan stakeholders lainnya agar pelaksanaan Program Kredit Rakyat tepat sasaran dan termitigasi dengan baik, serta berjalan secara sehat dan berkelanjutan,” kata Dian.

Terkait suku bunga perbankan, rata-rata tertimbang suku bunga kredit rupiah pada Maret 2026 tercatat sebesar 8,76 persen, secara tren menurun dibandingkan Februari 2026 dan Maret 2025 yang masing-masing sebesar 8,80 persen dan 9,20 persen.

Penurunan tersebut didorong dari penurunan rata-rata tertimbang suku bunga kredit produktif, baik kredit modal kerja dan kredit investasi secara tahunan (year on year/yoy) masing-masing mengalami penurunan sebesar 67 bps dan 68 bps sehingga menjadi 8,00 persen dan 7,90 persen.

Penurunan suku bunga kredit rupiah tersebut sejalan dengan penurunan rata-rata tertimbang DPK rupiah secara tahunan sebesar 55 bps sehingga menjadi 2,66 persen yang juga dikontribusikan dari penurunan BI-Rate selama setahun terakhir dari sebesar 5,75 persen pada Maret 2025 menjadi sebesar 4,75 persen pada Maret 2026, dengan kondisi penurunan BI-Rate terakhir pada September 2025.

Dian mengatakan bahwa secara umum, penurunan BI-Rate akan direspons oleh bank melalui penurunan suku bunga kredit, oleh karena itu suku bunga kredit diperkirakan masih dalam tren menurun.

Adapun penurunan suku bunga pada masing-masing bank akan tergantung pada strategi dan struktur biaya masing-masing bank, terutama terkait dengan biaya dana (cost of fund/CoF).

“Untuk itu, perbankan perlu mengelola strategi pendanaan mereka, khususnya untuk meningkatkan porsi dana murah sehingga akan menciptakan ruang bagi penurunan suku bunga kredit. Selain itu, upaya penurunan lebih lanjut suku bunga diharapkan juga tetap memperhatikan kondisi geopolitik dan dinamika ekonomi global,” kata Dian.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengungkapkan pertumbuhan konsumsi masyarakat RI masih terbatas. Meski demikian dirinya menegaskan permodalan perbankan masih kuat dan stabilitas sektor jasa keuangan tetap terjaga.

"Stabilitas sektor jasa keuangan nasional sampai posisi September 2025 tetap terjaga stabil, sekalipun perekonomian global yg mempengaruhi perlambatan pertumbuhan kredit tetap harus diperhitungkan," jelas Mahendra dalam rapat kerja Komisi IV DPD RI bersama Gubernur Bank Indonesia (BI) dan OJK, Senin (17/11/2025).

OJK menyebut kondisi global yang penuh tantangan, ikut membuat rebound dari konsumsi masyarakat domestik terlihat masih terbatas.

"Jadi di satu sisi ada kondisi global yg memang masih penuh tantangan, dan di lain sisi pertumbuhan kembali atau rebound dari konsumsi dari masyarakat domestik terlihat masih terbatas," ujar Mahendra.

Meski demikian, Mahendra tetap optimis akan perbaikan pertumbuhan konsumsi. Hal ini karena didukung oleh permodalan perbankan yang sebenarnya kuat ditunjukkan oleh capital adequacy ratio (CAR) yang tinggi 26,15% dan likuiditas yang juga melimpah dengan liquidity coverage ratio (LCR) 205,94%

Total kredit secara menyeluruh tercatat 8.163 triliun dan dibandingkan tahun lalu tumbuh 7,7% secara tahunan (yoy) yang merupakan peningkatan dibandingkan pertumbuhan tahunan Agustus 2025 di angka 7,56%

Sedangkan untuk risiko kredit tetap terjaga dengan rasio NPL gross dan net masing-masing 2,24% dan 0,86%

Untuk DPK tercatat secara menyeluruh 9.694 triliun tumbuh 11,16% yoy, meningkat dibandingkan pada bulan Agustus 8,49%.

Jakarta, CNBC Indonesia — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan peraturan hapus buku dan hapus tagih kredit macet UMKM di bank-bank pelat merah akan diperkuat guna lebih efektif.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyebut aturan ini penting untuk pelaksanaan penyehatan kredit tanpa mengganggu penyaluran pembiayaan baru.

"Terkait pemberlakuan kembali kebijakan penghapusan piutang atau hapus buku dan hapus tagih kredit macet UMKM di bank-bank pemerintah, kami telah berdiskusi dengan Menteri Keuangan," ujarnya saat Konferensi Pers Rapat Dewan Komisioner Bersama (RDKB), Jumat (7/11/2025).

Mahendra melanjutkan, pihaknya telah menyampaikan usulan penguatan aturan kepada sejumlah kementerian, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri UMKM, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Menteri Hukum, dan Menteri Sekretariat Negara. Harapannya, proses penyelesaian kredit macet di bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) bisa lebih cepat dan efektif.

"Saat ini pemerintah tengah menindaklanjuti langkah teknis, termasuk jangka waktu pelaksanaan, syarat, dan kriteria pelaksanaan kebijakan tersebut," papar Mahendra.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, melaporkan pertumbuhan kredit UMKM masih amat lesu, hanya naik 0,23% secara tahunan (yoy) pada pada September 2025. Sementara itu, secara keseluruhan pertumbuhan kredit perbankan naik 7,70% yoy.

Dian menilai perbankan saat ini lebih mengedepankan kualitas dalam penyaluran kredit UMKM. "Risiko di segmen UMKM memang relatif lebih tinggi dibandingkan segmen lainnya," ujar Dian.

Dalam rangka mendorong penyaluran pembiayaan UMKM, OJK telah merilis POJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada UMKM. Aturan ini memudahkan para penyaluran pembiayaan dan pelaku usaha kecil dan mikro agar proses penyaluran lebih sederhana dan cepat.

Meski demikian, Dian menekankan bahwa bank harus tetap menerapkan prinsip kehati-hatian. Selain itu, peningkatan kemampuan pelaku UMKM juga penting agar kredit tidak macet.

Jakarta, CNBC Indonesia — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan pembiayaan pinjaman daring (pindar) atau pinjol mencapai Rp 90,99 triliun hingga September 2025. Angka ini naik 22,16% secara tahunan (yoy).

Kendati melambat dibandingkan dibandingkan dengan angka pertumbuhan September 2024, laju pembiayaan pinjol masih jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan kinerja multifinance dan perbankan.

Piutang multifinance per September 2025 tumbuh melambat jadi 1,07% yoy dan kredit konsumsi perbankan tumbuh 7,42% yoy.

Pertumbuhan pembiayaan pindar diiringi dengan kenaikan tingkat wanprestasi lebih dari 90 hari (TWP90).

Data OJK menunjukan TWP90 per September 2025 sebesar 2,82%. Angka ini naik 44 basis poin (bps) secara tahunan dan naik 12 bps secara bulanan.

Adapun sebelumnya OJK telah meminta pinjaman dalam jaringan (pindar) atau pinjol memperketat syarat penyaluran kredit. OJK juga telah menetapkan bahwa mulai tanggal 31 Juli 2025, penyelenggara pindar wajib menjadi pelapor Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 Tahun 2024.

OJK melihat bahwa selain kondisi ekonomi peminjam yang memburuk, ada pula peminjam yang sedari awal memiliki niat untuk tidak melunasi pinjaman.

"OJK mengimbau kepada masyarakat agar lebih bijak dalam memanfaatkan fasilitas pendanaan dari penyelenggara pindar, termasuk agar tidak melakukan langkah-langkah untuk sengaja tidak membayar utang terhadap penyelenggara pindar," kata Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, M. Ismail Riyadi, dikutip Selasa (7/10/2025).

Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan penyaluran kredit per September 2025 sebesar Rp 8.162 triliun, naik 7,70% secara tahunan (yoy). Pertumbuhan pada periode tersebut lebih tinggi 58 basis poin (bps) dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Kepala Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan bahwa berdasarkan jenis penggunaan, kredit investasi tumbuh paling tinggi, yakni 15,18% yoy. Lalu diikuti oleh kredit konsumsi 7,42% yoy dan kredit modal kerja 3,37% yoy.

"Sementara itu kualitas kredit terjaga dengan NPL gross sebesar 2,24% dan net 0,87%," katanya dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Kuartal III-2025, Senin (3/11/2025).

Lebih lanjut, Mahendra menjelaskan kredit berisiko (LAR) juga relatif stabil di angka 9,4% dengan dana pihak ketiga (DPK) bank tumbuh 11,18% menjadi Rp 9.695 triliun. Giro, tabungan dan deposito masing-masing naik 14,58%, 6,45% dan 12,37%.

Kemudian, Mahendra juga mengungkapkan ketahanan perbankan RI masih terjaga kuat dengan tingkat permodalan (CAR) per sep 2025 tetap berada di level tinggi atau mencapai 26,15%. Likuiditas perbankan per September tetap memadai dengan LDR 84,19% .

"AL NCD dan AL DPK masing-masing di tercatat 130,47% dan 29,3%, jauh di atas threshold masing-masing 50% dan 10%," jelas Mahendra.

Kendati secara total pertumbuhan kredit industri perbankan menguat, akan tetapi bila dibedah pertumbuhan kredit konsumsi mengalami perlambatan. Berbanding terbalik dengan kredit investasi dan kredit modal kerja yang tercatat mengalami akselerasi.

Kredit konsumsi pada Juli 2025 tumbuh 8,11% yoy atau lebih tinggi 31 bps. Bila dibandingkan dengan capaian Agustus 2024, pertumbuhan kredit konsumsi turun 294 bps.

Sementara itu, OJK mencatat risiko kredit terjaga pada Agustus 2025. Rasio kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL) gross sebesar 2,28% dan NPL net 0,87%. Angka tersebut relatif sama dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

"LAR (risiko kredit) stabil 9,73%. LAR stabil sebelum pandemi," katanya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukan bahwa pembiayaan Buy Now Pay Later (BNPL) atau pay later menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Menurut laporan tersebut, penyaluran pembiayaan BNPL tumbuh 56,26 persen menjadi Rp 8,56 triliun pada Juni 2025.

Meski pertumbuhan masih kuat, namun daya beli saat ini juga tengah melemah dan kelas menengah turun.

Menanggapi tren tersebut, Director Shopee PayLater Indonesia, Anggie Ariningsih, menegaskan bahwa pertumbuhan signifikan di sektor pembiayaan digital tetap harus diimbangi dengan kehati-hatian dan penguatan pengawasan risiko.

Ia menegaskan bahwa Shopee PayLater menekankan keseimbangan antara ekspansi dan keberlanjutan kualitas pembiayaan.

"Meski demikian perlu ditegaskan bahwa memang daya beli masyarakat itu tetap menjadi faktor yang paling penting, yang kami juga antisipasi dengan sangat hati-hati," ujar Anggie saat media gathering SPayLater di Jakarta, Kamis (30/10/2025).

Anggie menyebut peningkatan portofolio pembiayaan Shopee PayLater (SPL) berjalan seiring dengan penguatan kualitas kredit dan edukasi konsumen.

"Meskipun portofolionya naik, kami juga meningkatkan monitoring dan mitigasi risiko yang semakin ketat, untuk memastikan kualitas pembiayaan tetap terjaga," kata Anggie.

Anggie menambahkan, Shopee PayLater melakukan pemantauan risiko secara real-time guna memastikan kenaikan permintaan kredit tidak menimbulkan lonjakan gagal bayar.

"Maka dengan itu kami tetap walaupun dia meningkat, orang mau beli, kreditnya meningkatnya lebih banyak, tapi monitoring kami disini jadinya harus lebih hati-hati. Risk monitoringnya harus sangat hati-hati dengan mitigasi resiko yang kami juga monitor real-time," terangnya.

SPayLater sendiri menegaskan kembali komitmennya untuk mendorong inklusi keuangan digital dengan memperluas akses terhadap layanan kredit yang bertanggung jawab, fleksibel, dan ramah pengguna.

"SPayLater mendukung masyarakat dalam mengelola keuangan mereka dengan lebih efektif melalui penawaran opsi cicilan fleksibel yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka," ungkap Anggie. "Dengan QRIS yang diterima di banyak merchant offline, pengguna kami dapat menikmati kemudahan pembayaran digital sambil tetap mengontrol pengeluaran mereka," lanjutnya

Jakarta, CNBC Indonesia - Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukan bahwa pembiayaan Buy Now Pay Later (BNPL) atau pay later menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Menurut laporan tersebut, penyaluran pembiayaan BNPL tumbuh 56,26 persen menjadi Rp 8,56 triliun pada Juni 2025.

Meski pertumbuhan masih kuat, namun daya beli saat ini juga tengah melemah dan kelas menengah turun.

Menanggapi tren tersebut, Director Shopee PayLater Indonesia, Anggie Ariningsih, menegaskan bahwa pertumbuhan signifikan di sektor pembiayaan digital tetap harus diimbangi dengan kehati-hatian dan penguatan pengawasan risiko.

Ia menegaskan bahwa Shopee PayLater menekankan keseimbangan antara ekspansi dan keberlanjutan kualitas pembiayaan.

"Meski demikian perlu ditegaskan bahwa memang daya beli masyarakat itu tetap menjadi faktor yang paling penting, yang kami juga antisipasi dengan sangat hati-hati," ujar Anggie saat media gathering SPayLater di Jakarta, Kamis (30/10/2025).

Anggie menyebut peningkatan portofolio pembiayaan Shopee PayLater (SPL) berjalan seiring dengan penguatan kualitas kredit dan edukasi konsumen.

"Meskipun portofolionya naik, kami juga meningkatkan monitoring dan mitigasi risiko yang semakin ketat, untuk memastikan kualitas pembiayaan tetap terjaga," kata Anggie.

Anggie menambahkan, Shopee PayLater melakukan pemantauan risiko secara real-time guna memastikan kenaikan permintaan kredit tidak menimbulkan lonjakan gagal bayar.

"Maka dengan itu kami tetap walaupun dia meningkat, orang mau beli, kreditnya meningkatnya lebih banyak, tapi monitoring kami disini jadinya harus lebih hati-hati. Risk monitoringnya harus sangat hati-hati dengan mitigasi resiko yang kami juga monitor real-time," terangnya.

SPayLater sendiri menegaskan kembali komitmennya untuk mendorong inklusi keuangan digital dengan memperluas akses terhadap layanan kredit yang bertanggung jawab, fleksibel, dan ramah pengguna.

"SPayLater mendukung masyarakat dalam mengelola keuangan mereka dengan lebih efektif melalui penawaran opsi cicilan fleksibel yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka," ungkap Anggie. "Dengan QRIS yang diterima di banyak merchant offline, pengguna kami dapat menikmati kemudahan pembayaran digital sambil tetap mengontrol pengeluaran mereka," lanjutnya

Jakarta, CNBC Indonesia — PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) membukukan laba bersih konsolidasi Rp15,12 triliun hingga akhir September 2025. Perolehan itu turun 7,32% secara tahunan atau year on year (yoy) dari sebesar Rp16,43 triliun pada periode yang sama setahun sebelumnya.

Mengutip laporan keuangan periode kuartal III, BNI mencatatkan pendapatan bunga sebesar Rp51,16 triliun, naik 4,77% yoy dari sebelumnya Rp48,83 triliun.

Dalam keterangannya, Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan mengatakan, strategi penguatan kualitas portofolio dan efisiensi pendanaan yang disiplin membuat BNI tetap tangguh menghadapi volatilitas, sekaligus menjaga keseimbangan pertumbuhan di seluruh segmen bisnis.

"Keberhasilan ini menunjukkan kemampuan BNI untuk tetap adaptif dalam menghadapi tantangan, sambil terus mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan," ujar Putrama dalam keterangan tertulis, Jumat (24/10/2025).

BNI mencatat rasio permodalan yang solid, dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) mencapai 21,1%, termasuk Tier-1 Capital yang tetap kuat. Likuiditas juga berada pada level aman dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) sebesar 86,9%, Liquidity Coverage Ratio (LCR) 167,4%, dan Net Stable Funding Ratio (NSFR) 142,1%.

Direktur Finance & Strategy BNI Hussein Paolo Kartadjoemena menjelaskan, hingga akhir September 2025, total penyaluran kredit BNI tumbuh 10,5% (YoY) menjadi Rp812,2 triliun. Pertumbuhan tersebut tercatat merata di seluruh segmen bisnis, mencerminkan portofolio kredit yang semakin sehat dan berimbang.

"Pertumbuhan kredit BNI kini lebih seimbang di seluruh segmen, baik korporasi, menengah, maupun UMKM. Hal ini menunjukkan efektivitas strategi pembiayaan kami dalam menjaga kualitas aset sekaligus mendorong pertumbuhan sektor produktif," ujar Paolo.

Kredit korporasi naik 12,4% YoY menjadi Rp450,7 triliun, ditopang peningkatan pembiayaan kepada korporasi swasta, BUMN, dan institusi. Sementara itu, kredit segmen menengah tumbuh 14,3% YoY, dan kredit UMKM non-KUR meningkat 13,9% YoY menjadi Rp46,3 triliun, menandakan komitmen BNI dalam memperkuat sektor riil dan mendorong kemandirian ekonomi nasional.

Segmen konsumer juga menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan 9,6% YoY menjadi Rp150,2 triliun, ditopang pembiayaan KPR, personal loan, dan kartu kredit. Sinergi dengan anak perusahaan turut memperkuat ekosistem bisnis BNI, tercermin dari pertumbuhan kredit usaha di level grup yang naik 15,3% YoY menjadi Rp17,4 triliun.

Guna menjaga kualitas aset dan profil risiko bank tetap sehat, perseroan terus memperkuat ketahanan keuangannya melalui pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) yang solid dan disiplin.

Hingga akhir kuartal III 2025, CKPN BNI tercatat sebesar Rp34,7 triliun, dengan rasio cakupan terhadap kredit bermasalah (NPL coverage ratio) mencapai 222,7%. Penguatan cadangan yang dilakukan secara selektif ini menegaskan komitmen BNI dalam mengantisipasi potensi risiko kredit serta menjaga ketahanan keuangan yang berkelanjutan.

Kualitas aset pun tetap terjaga. Rasio kredit bermasalah (NPL gross) berada di kisaran 2,0%, sementara Loan at Risk (LAR) membaik ke level 10,4%, mencerminkan keberhasilan BNI menjaga kualitas aset melalui penerapan manajemen risiko yang kuat dan strategi ekspansi bisnis yang sehat dan prudent.

"Kami terus memperkuat kualitas portofolio kredit dan menerapkan risk-based provisioning untuk memastikan ketahanan jangka panjang," tambah Paolo.

Direktur Treasury & International Banking Abu Santosa Sudradjat menuturkan, strategi digital transaction banking yang agresif telah menciptakan pertumbuhan yang kuat. BNI mencatat Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 21,4% YoY menjadi Rp934,3 triliun, dengan CASA naik 13,3% YoY menjadi Rp613,4 triliun.

"Porsi dana murah ini memperkuat struktur pendanaan dan menekan biaya dana (cost of fund), menjaga profitabilitas tetap sehat," ujar Abu.

Selain peningkatan DPK khususnya CASA, strategi digital transaction banking yang agresif juga menghasilkan pertumbuhan fee-based income sebesar 11% YoY dan berkontribusi sebesar 30% dari total fee-based income BNI hingga akhir kuartal III tahun 2025.

Pertumbuhan tersebut banyak didorong oleh akselerasi kanal digital, khususnya aplikasi wondr by BNI, yang mencatat lonjakan pengguna dari 2,8 juta pada September 2024 menjadi 10,5 juta pengguna per September 2025. Nilai transaksi wondr by BNI mencapai Rp783 triliun, dengan 866 juta transaksi tercatat sepanjang periode yang sama.

Selain itu, kanal BNIdirect untuk segmen korporasi mencatat nilai transaksi Rp8.080 triliun, tumbuh 26,7% YoY, dan volume transaksi naik 14,8% menjadi 1.061 juta. Pertumbuhan ini turut memperkuat pendapatan berbasis komisi (fee income) yang berkelanjutan.

"Strategi digital transaction banking yang agresif mendorong pertumbuhan CASA yang lebih sustain dan fee income yang konsisten. Kami melihat ini sebagai awal dari fase pemulihan biaya dana yang lebih sehat dan berkelanjutan," jelas Abu.

Jakarta, CNBC Indonesia — Bank Indonesia menilai permintaan kredit belum kuat hingga September 2025. Hal ini seiring dengan pertumbuhan kredit yang masih terbatas.

Per September 2025, kredit tumbuh 7,7% secara tahunan (yoy), naik 5 basis poin (bps) dari 7,65% pada bulan sebelumnya. "Permintaan kredit belum kuat karena pengusaha wait and see dan suku bunga kredit relatif tinggi," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur Oktober 2025, Rabu (22/10/2025).

Perry mengatakan bahwa permintaan kredit yang belum kuat itu juga tercermin pada posisi undisbursed loan yang mencapai 22,54% dari total kredit per September 2025 atau Rp 2.374,8 triliun.

Hal ini utamanya disumbang oleh segmen perdagangan dan industri pertambangan dengan jenis kredit modal kerja.

Sementara itu, dari sisi penawaran, Perry menilai sudah cukup baik. Syarat pemberian kredit terbilang longgar, kecuali untuk segmen konsumer dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal itu disebabkan oleh kehati-hatian perbankan di tengah risiko kredit di dua segmen tersebut.

Pun kapasitas pembiayaan bank saat ini memadai dengan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) mencapai 11,18% yoy. "Seiring ekspansi keuangan pemerintah, termasuk penempatan dana pemerintah serta kebijakan pelonggaran likuiditas dan insentif makroprudensial dari Bank Indonesia," kata Perry.

Perry menambahkan bahwa Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan kredit pada 2025 akan berada di batas bawah kisaran 8%-11% secara tahunan.

"Dan meningkat pada 2026," katanya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kebangkrutan pemasok suku cadang mobil AS, First Brands, dan dealer mobil Tricolor telah memicu kekhawatiran di Wall Street.

Mengutip Reuters, JPMorgan Chase menyatakan telah meninjau kembali kendalinya setelah mendapati bank terbesar AS itu terekspos risiko dari kedua perusahaan bangkrut itu. Hal itu dilakukan meskipun bank-bank secara umum menyatakan bahwa kualitas kredit peminjam AS kuat.

Dalam paparan kinerja keuangan bersama investor, para eksekutif puncak di bank dan lembaga keuangan terbesar AS, termasuk Citigroup, Wells Fargo, dan BlackRock, mengatakan aktivitas investasi kredit tetap kuat. Namun demikian, ada beberapa investor yang khawatir akan efek domino yang lebih luas dan dapat memperlambat bisnis kredit korporasi global yang sedang booming.

Kebangkrutan ganda First Brands dan Tricolor pada bulan September telah memengaruhi beberapa sektor di Wall Street, yang memiliki mesin kredit multitriliun dolar, dan memaksa beberapa investor pasar obligasi untuk mengurangi eksposur ke sektor-sektor tertentu karena kekhawatiran akan melemahnya kredit konsumen dan otomotif.

"Ketika Anda melihat satu kecoak, kemungkinan besar ada lebih banyak lagi, jadi semua orang harus waspada terhadap yang satu ini," kata CEO JPMorgan Jamie Dimon dalam panggilan analis pasca-laba pekan lalu, sebagaimana dikutip dari Reuters, Selasa (21/10/2025).

"First Brands akan saya masukkan ke dalam kategori yang sama dan ada beberapa perusahaan lain yang saya lihat dan saya masukkan ke dalam kategori serupa. Kami selalu memperhatikan hal-hal ini dan kami tidak mahakuasa - kami juga membuat kesalahan."

Dimon melanjutkan, pihaknya telah mengalami pasar kredit yang bullish selama hampir sebagian besar waktu sejak 2010. Menurutnya, muncul tanda-tanda awal bahwa mungkin ada kelebihan dana di luar sana karena pemilihan pasar kredit tersebut.

"Jika kita mengalami penurunan, kita akan melihat lebih banyak masalah kredit," tambah Dimon.

Adapun, JPMorgan menghapus bukukan US$170 juta pada kuartal ketiga terkait dengan kebangkrutan Tricolor, dan mengatakan sedang meninjau pengendaliannya. Dimon menyebut eksposur bank itu terhadap Tricolor sebagai "bukan momen terbaik kami."

"Kita tidak pernah bisa sepenuhnya menghindari hal-hal ini, tetapi disiplinnya adalah melihatnya dengan tenang dan menelusuri setiap hal kecil, yang dapat kita bayangkan telah kita lakukan," ujarnya.

Kebangkrutan tersebut juga telah mendorong pengawasan terhadap seberapa besar eksposur manajer investasi terhadap peminjam yang bermasalah. Beberapa bank besar di Wall Street, termasuk Jefferies dan UBS dalam beberapa hari terakhir telah mengungkapkan eksposur mereka terhadap First Brands, dan mengatakan dampaknya terbatas dan potensi kerugian akan "mudah diserap."

Seorang kreditor First Brands mengklaim bahwa sebanyak US$2,3 miliar "hilang begitu saja" dari pemasok suku cadang mobil AS yang bangkrut tersebut, yang sedang diselidiki oleh Departemen Kehakiman AS.

"Tim-tim tersebut umumnya melihat kualitas kredit yang kuat dari para peminjam. Bahkan di pasar pinjaman sindikasi, tingkat gagal bayar telah menurun," kata Direktur Keuangan BlackRock, Martin Small.

Pada awal Oktober, RBlackRock meminta untuk menarik kembali sebagian dana yang diinvestasikannya di dana Jefferies yang terekspos pada utang First Brands.

Sementara itu, kepala keuangan Citigroup, Mark Mason, mengatakan bahwa bank tersebut tidak melihat tanda-tanda kesulitan tertentu dalam kredit korporasi, dan tidak terpapar pada kebangkrutan baru-baru ini.

"Saya memahami kekhawatiran yang lebih luas terkait dengan kredit swasta dan nama-nama yang baru-baru ini kita lihat dalam hal kebangkrutan, penipuan, dan sejenisnya. Kami tidak terpapar pada hal-hal yang telah Anda baca - baik secara langsung maupun tidak langsung," kata Mason.

Terpisah, CFO Goldman Sachs, Denis Coleman, mengatakan bahwa bank tersebut memiliki serangkaian standar penjaminan emisi yang konsisten, dan melakukan uji tuntas awal yang ketat terhadap transaksi.

"Kami terus memantau dan melaporkan agunan yang mendasarinya. Kami mengelola granularitas portofolio kami dalam batasan diversifikasi dan konsentrasi yang kami tetapkan sendiri," ujar Coleman, seraya menambahkan bahwa Goldman tidak terekspos utang yang dimiliki oleh First Brands dan Tricolor.

Seperti krisis keuangan lain sebelumnya (terakhir krisis perumahan yang memicu kejatuhan ekonomi global pada 2008), Wall Street takut masalah di First Brands menjadi pertanda awal dari krisis yang lebih besar.

Untuk diketahui, First Brands mengajukan perlindungan pailit di Pengadilan Distrik Selatan Texas pada 29 September, karena kekhawatiran kreditur terhadap praktik pembiayaan di luar neraca (off-balance sheet) yang tidak transparan. Perusahaan melaporkan kewajiban (utang) senilai US$10-50 miliar, sementara asetnya hanya berkisar US$1-10 miliar.

Kecepatan keruntuhan First Brands mengejutkan para investor. Semakin banyak informasi terungkap, semakin besar pula kepanikan mereka.

Bulan lalu, perusahaan pembiayaan mobil asal Texas bernama Tricolor, yang fokus memberi kredit pada peminjam berpenghasilan rendah (sub-prime) juga bangkrut karena dugaan penipuan.