Bisnis.com, JAKARTA — Prospek obligasi hijau atau green bonds dinilai menghadapi tantangan dari sisi likuiditas dan valuasi di tengah pasar obligasi yang masih volatil.

Presiden Direktur Batavia Prosperindo Aset Manajemen Lilis Setiadi menilai instrumen tersebut memang menarik, terutama bagi investor dengan mandat environmental, social, and governance (ESG), tetapi belum tentu cocok untuk seluruh profil investor.

Menurutnya, green bonds pada dasarnya tetap memiliki karakteristik yang serupa dengan obligasi konvensional karena tetap dipengaruhi arah suku bunga, inflasi, dan pergerakan nilai tukar rupiah.

“Walaupun green bonds ini akan menarik dan relevan untuk pembentukan konstruksi portofolio, terutama untuk mandat-mandat khusus seperti ESG, tapi itu pun perlu dibuktikan lebih lanjut dari sisi likuiditas dan valuasinya,” ujar Lilis dalam acara SMBC Indonesia Economic Forum 2026, Selasa (19/5/2026).

Dia menjelaskan pasar green bonds di Indonesia masih relatif baru sehingga investor perlu mencermati kemampuan instrumen tersebut untuk diperdagangkan di pasar sekunder. Menurutnya, likuiditas menjadi faktor penting terutama di tengah dinamika pasar obligasi yang masih tinggi. Artinya, pemilihan green bonds mesti disesuaikan dengan profil risiko investor.

Lilis mengatakan investor yang membutuhkan fleksibilitas transaksi cenderung lebih diuntungkan pada obligasi pemerintah konvensional karena jumlah penerbitan yang lebih besar dan pasar yang lebih likuid.

“Kalau tidak punya mandat khusus untuk obligasi hijau, kami lebih sarankan ke obligasi pemerintah yang biasa. Karena likuiditasnya, jumlah penerbitannya jauh lebih luas, likuiditasnya sudah jauh lebih baik,” katanya.

Menurut dia, kondisi tersebut membuat investor lebih mudah melakukan jual beli obligasi ketika pasar bergerak cepat. Belum lagi, di tengah ketidakpastian global dan domestik, faktor likuiditas menjadi salah satu pertimbangan krusial dalam pengelolaan portofolio fixed income.

Meski demikian, green bonds tetap menarik untuk dipantau seiring meningkatnya perhatian investor terhadap instrumen berbasis keberlanjutan dan ESG di pasar keuangan global.

”Jadi it’s interesting to watch, tapi banyak hal-hal yang harus lebih dipastikan lagi, terutama dari sisi likuiditas dan valuasi,” katanya.

Sebelumnya, Lilis menerangkan dinamika geopolitik global dan arah suku bunga Amerika Serikat, dinilai menjadi faktor eksternal utama yang membayangi pasar surat utang domestik.

Dari dalam negeri, investor juga dinilai mencermati sejumlah persoalan domestik seperti ketidakjelasan arah kebijakan, komunikasi pemerintah, tata kelola, hingga kondisi fiskal nasional.

Belum lagi, pendapatan negara, khususnya dari pajak, dinilai masih berada di bawah target di tengah belanja pemerintah yang agresif.

”Otomatis akan masih terus mengalami volatilitas [pasar obligasi RI], karena dua hal tadi yang global dan juga yang domestik. Selama kedua hal ini masih terus ada dinamika, apapun itu kita harus cermati dan itu akan menyebabkan volatilitas di pasar obligasi belum akan stop,” katanya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan papan pemantauan khusus dengan mekanisme Full Call Auction (FCA) dinilai berisiko merugikan investor publik. Sementara itu, regulator pasar modal menyebut keberadaan papan FCA justru untuk meningkatkan transparansi.

Pelaku pasar mencermati sejumlah kriteria dalam papan pemantauan khusus pada praktiknya cukup berisiko. Pengamat Pasar Modal dari Universitas Indonesia Budi Frensidy memandang terdapat satu peraturan yang perlu dihapuskan, yang menurutnya tidak transparan.

“Penghapusan kriteria yang tidak jelas aturannya, alias tidak transparan. Yang nomor 11,” ujar Budi, Rabu (1/4/2026).

Adapun kriteria yang dimaksud Budi tersebut adalah kondisi lain yang ditetapkan oleh Bursa setelah memperoleh persetujuan atau perintah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Budi meminta BEI untuk menghapus peraturan yang merugikan investor maupun emiten.

Pengamat pasar modal sekaligus Direktur Avere Investama Teguh Hidayat mengamini bahwa investor publik cukup dirugikan dengan kebijakan FCA ini. Menurutnya, dengan adanya FCA, harga saham bisa turun sampai Rp1 dan hanya menguntungkan perusahaan broker.

Teguh tak menampik nilai transaksi BEI memang naik sejak adanya kebijakan FCA ini. Akan tetapi, menurutnya saat ini dengan nilai transaksi BEI yang meningkat seiring ramainya transaksi yang digerakkan saham-saham konglomerat membuat papan FCA tidak relevan lagi.

“Tapi kan sekarang nilai transaksi Bursa sudah naik. Jadi [FCA] tidak relevan lagi,” ucapnya, Rabu (1/4/2026).

Pendapat berbeda disampaikan Pengamat Pasar Modal Reydi Octa. Menurutnya, evaluasi papan FCA yang direncanakan Bursa menurutnya memang sudah tepat, karena dalam praktiknya ada beberapa kriteria yang berisiko menangkap saham yang sebenarnya masih layak ditransaksikan secara normal.

“Kriteria yang menurut saya perlu ditinjau adalah yang berbasis harga seperti saham Rp50 tanpa melihat kualitas fundamental, jadi bukan sekadar level harga,” tutur Reydi, Rabu (1/4/2026).

Reydi memandang papan FCA masih relevan sebagai langkah BEI untuk menjaga integritas pasar, terutama dalam meredam volatilitas ekstrem dan praktik spekulatif di saham-saham berisiko tinggi.

Namun, lanjutnya, setelah dua tahun berjalan, memang perlu dilakukan penyesuaian terhadap papan FCA agar tidak terlalu menekan likuiditas dan minat investor di saham lapis bawah.

Ke depan, Reydi melihat tantangan bagi BEI adalah menjaga keseimbangan antara perlindungan investor dan efisiensi pasar. Jika terlalu ketat, pasar akan menjadi kurang likuid, tetapi jika terlalu longgar, maka risiko manipulasi meningkat.

“Jadi yang dibutuhkan bukan penghapusan FCA, tetapi penyempurnaan kriteria agar lebih presisi,” katanya.

Berdasarkan catatan Bisnis, kritik kencang datang ke BEI pada 2024 lalu ketika kebijakan PPK FCA mendera saham PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) milik Prajogo Pangestu. Saham BREN merupakan saham dengan kapitalisasi pasar terbesar di Bursa Efek Indonesia sehingga fluktuasinya akan memengaruhi laju IHSG secara keseluruhan.

Saham BREN disuspensi pada 27 Mei 2024, dan suspensi dibuka kembali pada 29 Mei 2024. Dengan masa suspensi lebih dari 1 hari perdagangan, maka saham BREN telah memenuhi syarat untuk masuk ke PPK FCA, yaitu kriteria 10.

Pejabat sementara (Pjs) Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik mengungkapkan salah satu pekerjaan rumah (PR) yang akan dibenahi BEI tahun ini adalah revisi peraturan papan pemantauan khusus, selain membenahi free float dan transparansi pasar imbas MSCI. Jeffrey mengklaim nantinya, perubahan pada papan pemantauan khusus ini akan bersifat progresif.

“Ada sebagian kriteria yang tidak perlu lagi ada di papan pemantauan khusus. Kriterianya akan jauh lebih berkurang,” ujar Jeffrey ditemui pekan lalu.

Akan tetapi, Jeffrey masih enggan merinci penyesuaian apa saja yang akan dilakukan BEI dan kriteria apa saja yang akan dihilangkan perihal perubahan progresif ini. Sebagaimana diketahui, saat ini terdapat 11 kriteria dalam papan pemantauan khusus ini.

Jeffrey juga menuturkan mekanisme bid and offer dalam papan FCA nantinya akan ditambahkan. Revisi peraturan pada papan FCA ini akan dilakukan pada kuartal II/2026.

Bisnis.com, JAKARTA – Investor dapat mempertimbangkan reksa dana pasar uang dan/atau reksa dana pendapatan tetap sebagai penyeimbang portofolio di tengah ketidakpastian global dan ekspektasi penurunan suku bunga global yang lebih lambat.

Head of Fund Services Mirae Asset Sekuritas Francisca Gerungan menilai dari sisi makro, Bank Indonesia masih membuka peluang penurunan suku bunga acuan (BI Rate), meski sepanjang 2025 telah memangkas suku bunga sebanyak lima kali. Saat ini BI Rate masih tertahan dan berada di level 4,75%.

Menurutnya, Keputusan BI pada 19 Februari 2026 untuk mempertahankan suku bunga menunjukkan fokus bank sentral pada stabilisasi nilai tukar rupiah, pengendalian inflasi, serta menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.

Kondisi ini membuat sebagian investor bersikap wait & see. Namun, dia mengingatkan bahwa sikap menunggu tidak berarti membiarkan dana menganggur tanpa imbal hasil.

“Harus juga disadari meskipun wait and see jangan membiarkan dana menganggur tidak menghasilkan. Investor dapat menerapkan prinsip diversifikasi dengan pilihan masuk ke reksa dana pasar uang dan atau reksa dana pendapatan tetap,” ujarnya, Jumat (20/2/2026).

Saat ini, Francisca menilai investor dapat melakukan diversifikasi portofolio ke aset kelas yang lebih konservatif, moderat supaya bisa menjadi penyeimbang dalam keseluruhan portofolio nasabah dan memberikan solusi untuk dana menganggur.

Hal itu, lanjutnya, dengan tetap menyesuaikan profil risiko investor, tujuan investasi dan jangka waktu investasi.

Sepanjang 2025, reksa dana pendapatan tetap menjadi primadona. Di Mirae Asset, bobotnya mencapai lebih dari 75% dari total Aset Under Administration (AUA) reksa dana per Desember 2025.

Kinerja produk reksa dana pendapatan tetap dari sejumlah manajer investasi rekanan bahkan mencatatkan hasil yang kompetitif. Beberapa produk mampu mencatatkan imbal hasil sekitar 8%–10% secara tahunan per Desember 2025.

Meski instrumen defensif mendominasi, potensi kenaikan pasar saham tetap menarik perhatian. Untuk investor yang ingin menangkap peluang tersebut secara bertahap, reksa dana campuran dengan porsi saham lebih besar menjadi alternatif.

Sepanjang 2025, terdapat reksa dana campuran yang mencatatkan kinerja lebih dari 30% YoY. Namun, produk ini memerlukan pemahaman yang lebih mendalam karena profil risikonya lebih tinggi. Namun tentunya dibutuhkan pendekatan edukatif dan analisis mendalam sebelum masuk ke instrumen ini.

Sementara itu, data Infovesta Utama mencatat kinerja reksa dana saham paling moncer secara year-to-date dibandingkan dengan kinerja reksa dana lainnya.

Produk reksa dana saham Cipta Saham Unggulan Syariah cetak return tertinggi. Berdasarkan data Infovesta, Infovesta Equity Fund Index naik 3,65% YtD, disusul Infovesta Balanced Fund Index yang menguat 2,33% sejak awal 2026. Sementara itu, Infovesta Money Market Fund Index naik tipis 0,5% dan Infovesta Fixed Income Fund Index terpantau stagnan.
Sementara itu, Infovesta Money Market Fund Index naik tipis 0,5% dan Infovesta Fixed Income Fund Index terpantau stagnan.

Adapun selama sepekan, kinerja reksa dana juga ditutup menguat dengan reksa dana saham mencatatkan return positif terbesar yakni 3,71%, disusul reksa dana campuran sebesar 2,28%, reksa dana pendapatan tetap sebesar 0,20%.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Langkah Bursa Efek Indonesia membuka data Ultimate Beneficial Owner (UBO) dan shareholders concentration list menandai fase baru reformasi transparansi pasar modal domestik. Kebijakan ini dipandang sebagai instrumen penguatan tata kelola sekaligus variabel risiko baru yang perlu dicermati pelaku pasar, khususnya investor ritel.

Analis Infovesta Kapital Advisori Ekky Topan menilai publikasi daftar saham dengan kepemilikan terkonsentrasi akan membantu investor membaca struktur kepemilikan secara lebih cepat.

Informasi ini dinilai penting untuk menilai apakah saham tertentu didominasi segelintir pihak atau tersebar luas, sehingga risiko volatilitas maupun potensi saham spekulatif dapat diukur lebih rasional.

"Di sisi lain, kebijakan ini juga bisa membawa risiko baru. Kalau nama investor utama ikut dibuka, bisa muncul efek herding, ritel jadi ikut-ikutan nama besar dan ini justru bisa menciptakan pola pergerakan yang tidak sehat," kata Ekky Senin (16/2/2026).

Ia menambahkan, transparansi yang terlalu terbuka juga berpotensi dimanfaatkan pihak tertentu untuk membangun persepsi pasar. Reputasi investor besar, menurutnya, bisa dijadikan alat untuk menarik arus dana masuk apabila tidak disertai literasi investor yang memadai.

Selain itu, ada kemungkinan sebagian investor besar merasa kurang nyaman jika posisi kepemilikannya terlalu terekspos.

Kondisi ini dinilai berpotensi mendorong pengurangan eksposur pada saham tertentu dan memicu tekanan jual pada fase awal implementasi kebijakan.

Meski demikian, Ekky menekankan bahwa secara struktural transparansi tetap membawa manfaat jangka panjang. Struktur kepemilikan yang terbuka akan menyulitkan praktik manipulasi konvensional dan memperkuat kredibilitas pasar Indonesia di mata investor institusi global.

"Jadi saya setuju, kalau ini benar-benar dibuka dan komunikasinya jelas, dampaknya bisa cukup besar bukan cuma ke sentimen harian, tapi bisa mengubah 'meta' pergerakan pasar ke depan," pungkasnya.

Risiko Perilaku Investor

Sementara itu, Head of Research KISI Sekuritas Muhammad Wafi Wafi melihat transparansi berpotensi menimbulkan dinamika perilaku pasar dalam jangka pendek. Menurutnya, data konsentrasi kepemilikan bisa disalahartikan sebagai sinyal trading oleh investor yang belum memahami konteks fundamental.

"Jadikan data ini sebagai filter risiko, bukan sinyal beli. Hindari saham dengan konsentrasi kepemilikan lebih dari 80% oleh segelintir pihak. Fokus ke saham dengan distribusi kepemilikan publik yang merata," kata Wafi.

Pandangan senada disampaikan Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas M. Nafan Aji Gusta. Ia menilai keberhasilan kebijakan tidak hanya bergantung pada keterbukaan data, tetapi juga pada cara penyajiannya agar mudah dipahami investor.

"Itu sangat esensial. Syukur-syukur kalau ditambahkan frekuensi transaksi pada konsentrasi tersebut," kata Nafan.

Ia menambahkan, tingkat literasi investor domestik masih beragam. Investor yang telah teredukasi dinilai akan mampu memanfaatkan transparansi sebagai alat analisis, sedangkan investor yang belum siap berisiko bereaksi berlebihan.

"Kalau yang kurang teredukasi pasti ada potensi FOMO. Pasti mereka akan terjebak di saham yang likuiditasnya rendah. Itu dinamikanya," jelasnya.

Secara umum, Nafan menilai kebijakan ini tetap menjadi langkah progresif bagi pasar modal nasional karena membuka akses informasi yang sebelumnya sulit diperoleh investor ritel.

"Bahwa ternyata saham bisa gampang disetir [dipengaruhi sentimen-sentimen]. Ini bisa mencegah mereka masuk ke perangkap saham yang tidak likuid tadi," tandasnya.

Bagian dari Reformasi Struktural

(Pjs) Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan pembukaan shareholders concentration list merupakan praktik umum di banyak bursa global, termasuk di Hong Kong. Kebijakan ini juga menjadi bagian proposal yang diajukan kepada Morgan Stanley Capital International guna meningkatkan standar transparansi pasar domestik.

"Tentunya dengan implementasi ini akan lebih meningkatkan transparansi dan integrasi pasar kita ke depan," ujarnya di Kantor BEI, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Ia menjelaskan metodologi penyusunan data masih difinalisasi, dengan target implementasi akhir Februari atau awal Maret 2026.

"Output-nya itu belum, jadi kita tidak berangkat dari outputnya, tetapi kita berangkat dari metodologinya," kata dia.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Transparansi pasar modal yang dilakukan Bursa Efek Indonesia (BEI) dinilai memiliki risiko yang perlu diantisipasi oleh investor, meski secara keseluruhan langkah ini sangat positif. Seperti diketahui, otoritas bursa akan membuka data Ultimate Beneficial Owner (UBO) pemilik saham di atas 1%, sampai data data shareholders concentration list.

Analis Infovesta Kapital Advisori, Ekky Topan menilai pembukaan data daftar saham yang terindikasi memiliki pemegang saham terkonsentrasi memang menjadi langkah yang bagus karena investor ritel butuh indikator yang mudah untuk dibaca.

Sementara itu, pembukaan data UBO menurut Ekky membuat publik bisa menilai apakah suatu saham emiten hanya dipegang segelintir pihak atau kepemilikannya lebih merata ke banyak investor. Dengan informasi itu, risiko volatilitas dan risiko saham gorengan bisa diukur lebih masuk akal.

"Di sisi lain, kebijakan ini juga bisa membawa risiko baru. Kalau nama investor utama ikut dibuka, bisa muncul efek herding, ritel jadi ikut-ikutan nama besar dan ini justru bisa menciptakan pola pergerakan yang tidak sehat," kata Ekky, Senin (16/2/2026).

Bahkan, sambung dia, kalau tidak disikapi hati-hati, ini bisa menjadi semacam jalur baru untuk manipulasi, bahwa pihak tertentu bisa memanfaatkan reputasi nama besar untuk memancing arus masuk.

Risiko lainnya, Ekky melihat ada juga investor yang tidak nyaman kalau posisinya terlalu transparan, atau namanya tertulis sebagai pemegang saham utama. Menurutnya hal ini bisa memengaruhi investor tersebut mengurangi eksposur atau keluar dari saham tertentu, dan itu berpotensi menambah tekanan jual di awal implementasi transparansi.

Dari perspektif yang lebih luas, Ekky menilai bahwa semakin transparan pasar biasanya semakin baik dampaknya dalam jangka panjang. Praktik manipulasi cara lama jadi lebih sulit karena pelaku pasar punya alat untuk mendeteksi struktur kepemilikan. Di saat yang sama, keterbukaan seperti ini menurutnya juga bisa jadi nilai plus buat institusi dan investor asing, karena pasar modal Indonesia terlihat lebih investable dan lebih rapi dari sisi governance.

"Jadi saya setuju, kalau ini benar-benar dibuka dan komunikasinya jelas, dampaknya bisa cukup besar bukan cuma ke sentimen harian, tapi bisa mengubah 'meta' pergerakan pasar ke depan," pungkasnya.

Risiko FOMO Investor Ritel

Head of Research KISI Sekuritas Muhammad Wafi Wafi menilai, meskipun dalam jangka panjang transparansi yang dilakukan BEI bisa mencegah praktik manipulasi harga saham, pembukaan data shareholders concentration list menurutnya dalam jangka pendek bisa memancing investor ritel melakukan panic selling atau Fear of Missing Out (FOMO).

"Jadikan data ini sebagai filter risiko, bukan sinyal beli. Hindari saham dengan konsentrasi kepemilikan lebih dari 80% oleh segelintir pihak. Fokus ke saham dengan distribusi kepemilikan publik yang merata," kata Wafi.

Sementara itu, Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas M. Nafan Aji Gusta menilai BEI perlu memastikan data yang akan dibuka publik itu mudah dipahami, seperti misalnya persentase kepemilikan pihak terkait, dan terdapat identitas kelompok dan free float secara riil.

"Itu sangat esensial. Syukur-syukur kalau ditambahkan frekuensi transaksi pada konsentrasi tersebut," kata Nafan.

Nafan mengingatkan, saat ini investor saham di Indonesia belum semuanya teredukasi. Bagi yang sudah teredukasi, menurutnya beberapa perubahan penyajian data dan transparansi yang sekarang disiapkan BEI tidak akan jadi masalah.

Berdasarkan data, jumlah investor pasar modal Indonesia per akhir Januari 2026 telah mencapai 21.037.426 single investor identification (SID). Angka ini merupakan penambahan sejumlah 673.218 SID dibandingkan posisi akhir 2025 yang tercatat sebanyak 20.364.208 SID, setelah sepanjang 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 5.492.569 SID.

Sementara itu, jumlah investor saham kini hampir menyentuh angka 9 juta SID, tepatnya 8.980.318 SID. Jumlah tersebut meningkat 367.958 SID dibandingkan akhir 2025 yang berada di level 8.612.360 SID, setelah sepanjang 2025 bertambah sebanyak 2.230.916 SID.

"Kalau yang kurang teredukasi pasti ada potensi FOMO. Pasti mereka akan terjebak di saham yang likuiditasnya rendah. Itu dinamikanya," jelasnya.

Secara umum, Nafan menilai apa yang dilakukan BEI saat ini sangat positif membantu para investor pasar modal. Dengan transparansi, investor ritel dapat dengan mudah membaca informasi secara spesifik dan semakin membuat berhati-hati dalam berinvestasi.

"Bahwa ternyata saham bisa gampang disetir [dipengaruhi sentimen-sentimen]. Ini bisa mencegah mereka masuk ke perangkap saham yang tidak likuid tadi," tandasnya.

Sebelumnya, (Pjs) Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan pembukaan data shareholders concentration list merupakan best practice yang dilakukan banyak bursa efek di negara-negara lain, salah satunya Hong Kong.

Langkah BEI ini menjadi salah satu isi dari proposal yang diajukan kepada Morgan Stanley Capital International (MSCI). Sebagaimana diketahui, lembaga pembuat indeks global ini meminta otoritas bursa Indonesia melakukan perbaikan transparansi pasar agar indeks saham Indonesia tidak turun kasta ke frontier market.

"Tentunya dengan implementasi ini akan lebih meningkatkan transparansi dan integrasi pasar kita ke depan," ujarnya di Kantor BEI, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Ketika dipastikan apakah data shareholders concentration list tersebut akan memuat saham-saham yang diakumulasi konglomerat, Jeffrey menjelaskan output dari data itu memang belum diketahui hasilnya. Saat ini BEI sedang menyusun metodologinya, dan implementasinya ditargetkan mulai akhir Februari atau awal Maret 2026.

"Output-nya itu belum, jadi kita tidak berangkat dari outputnya, tetapi kita berangkat dari metodologinya," kata dia.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Sentimen positif kinerja reksa dana saham berpotensi muncul dari pembagian dividen serta peluang perbaikan kinerja emiten ke-depan sepanjang 2026.

Direktur Panin Asset Management Rudiyanto menilai prospek reksa dana saham masih terbuka meskipun IHSG sempat menyentuh level tertinggi sepanjang masa. Investor dengan profil risiko masing-masing masih akan masuk ke dalam instrumen investasi kolektif ini.

Saat ini, pergerakan pasar saham dinilai masih didominasi oleh saham non-blue chip, sedangkan saham-saham blue chip relatif tertinggal.

"Namun demikian, sentimen positif berpotensi muncul dari pembagian dividen serta peluang perbaikan kinerja emiten ke depan, yang diharapkan dapat menopang kinerja reksa dana saham sepanjang 2026," terangnya, Jumat (23/1/2026).

Dari sisi pengembangan produk, dia mengatakan pihaknya secara rutin akan menerbitkan reksa dana terproteksi, sepanjang terdapat aset dasar yang sesuai dengan kebijakan investasi dan kondisi pasar.

Sementara itu, dari sisi kinerja bisnis, total dana kelolaan (asset under management/AUM) Panin Asset Management per Desember 2025 tercatat sebesar Rp14,3 triliun. Pada 2026, Rudiyanto menargetkan pertumbuhan AUM hingga mencapai Rp17 triliun, seiring dengan strategi pengelolaan portofolio yang adaptif dan upaya menjaga kepercayaan investor.

Memasuki awal 2026 dia memilih menerapkan strategi pengelolaan portofolio yang fleksibel dan dinamis, seiring dengan perkembangan kondisi pasar yang terus berubah. Dia menegaskan tidak mengunci portofolio pada sektor tertentu, melainkan menyesuaikan komposisi investasi dengan dinamika pasar dan peluang yang muncul.

Sejumlah saham di sektor energi dan komoditas tercatat memiliki kinerja yang cukup baik. Selain itu, saham-saham lapis kedua atau second liner yang sebelumnya cenderung kurang diperhatikan mulai menunjukkan kenaikan, sehingga turut menjadi perhatian dalam strategi investasi tahun ini. Meski demikian, dia tidak mengunggulkan jenis reksa dana tertentu.

Dia menyarankan agar pemilihan produk tetap disesuaikan dengan profil risiko masing-masing investor. Dengan pendekatan tersebut, dia berharap investor dapat memperoleh hasil yang optimal sesuai dengan tujuan investasinya.

Sebelumnya, Vice President Infovesta Wawan Hendrayana mengatakan kinerja rata-rata reksa dana saham diproyeksikan masih berada di kisaran pertumbuhan 7%–9%, dimotori sektor energi dan komoditas. Namun demikian pertumbuhan ini tidak akan setinggi capaian tahun sebelumnya.

Wawan menyebut pada tahun ini, mayoritas manajer investasi akan meracik portofolio agar tidak tertinggal dari IHSG. Oleh karena itu, saham-saham konglomerasi akan mulai mengisi portofolio reksa dana, terutama yang masuk indeks besar luar negeri seperti MSCI, FTSE atau GDX.

“Kinerja [reksa dana saham] masih bisa diharapkan positif meski tidak setinggi tahun lalu. Kinerja akan berada rata-rata di 7% - 9 %,” ujarnya, Senin (19/1/2026).

Seiring dengan proyeksi pertumbuhan reksa dana saham, dana kelolaan juga berpotensi menembus Rp90 triliun - Rp100 triliun.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan tercatat menambah porsi pembiayaan utang berupa Surat Utang Negara (SUN) bertenor pendek sejalan dengan tingginya animo investor.

Melansir laman DJPPR, penerbitan SUN bertenor pendek lebih dari satu seri, baru dilakukan pemerintah pada medio Oktober 2025. SUN bertenor pendek yang diterbitkan melalui seri SPN, mendapatkan alokasi yang lebih besar pada penerbitan tersebut.

Biasanya, DJPPR menerbitkan SPN dalam dua seri: jatuh tempo kurang dari 1 tahun dan tepat 1 tahun. Baru pada lelang SUN kedua Oktober 2025, DJPPR menerbitkan tiga seri SPN, dengan tenor masing-masing 1 bulan, 3 bulan, dan 3 tahun.

Gayung bersambut, pasar nyatanya memiliki ketertarikan tersendiri terhadap seri SUN bertenor pendek. Bahkan, rata-rata perolehanincoming bidspada seri bertenor pendek mencapai Rp14 triliun pada periode Oktober 2025–Januari 2026.

Terbaru, lelang SUN pada Selasa (6/1/2026) bahkan membukukanincoming bidssenilai Rp32,79 triliun untuk tiga seri SPN dari tenor 1, 3, dan 12 bulan. Realisasi itu mencerminkan 36,04% dari totalincoming bidsdalam lelang yang sama hari itu. Menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan realisasi sepanjang 2025.

Portfolio Manager/Analyst Batavia Prosperindo Aset Manajemen Putri Nur Astiwi menilai tertariknya investor terhadap SUN bertenor pendek, tidak serta-merta menghilangkan daya tarik SUN bertenor panjang. Menurutnya, hal itu lebih sebagai preferensi risiko investor.

“Likuiditas bank sedangflush, termasuk efek injeksi kas Kemenkeu, sehingga tenor pendek menjadi pilihan natural untuk parkir dana dengan durasi rendah dan fleksibel,” katanya kepada Bisnis, Senin (12/1/2026).

Selain itu, dari sisi permintaan, kondisi likuiditas domestik khususnya perbankan yang relatif longgar, dinilai membuat tenor jangka pendek cenderung lebih mudah terserap di pasaran.

Terdapat pula pergeseran preferensi instrumen yang sejalan dengan penurunanyieldSRBI. Dengan begitu, permintaan likuiditas bank kini beralih ke SPN sebagai alternatif instrumen investasi berisiko rendah.

Senada, Ekonom KB Valbury Sekuritas Fikri C. Permana turut menilai semakin sepinya penerbitan SRBI membuat investor berbondong-bondong mencari instrumen investasi lain yang likuid.

“Kalau sekarang mungkin SRBI enggak sebanyak tahun lalu. Makanya ada investor yang mencari instrumen jangka pendek yang mungkin bisa menjadi pilihan mereka menggantikan SRBI,” katanya, Senin (12/1/2026).

Di satu sisi, Fikri juga menilai risiko geopolitik yang kian meningkat juga menjadi salah satu alasan investor lebih memilih memarkirkan dananya di instrumen pendapatan tetap bertenor rendah.

Selain itu, Fikri menilai bahwa terdapat pula likuiditas jangka pendek yang lebih besar saat ini, seperti penempatan dana di perbankan. Hal itu yang membuat instrumen investasi dengan tenor pendek menjadi pilihan lantaran menawarkan likuiditas.

“Jadi pada saat yang sama, mereka juga menunggu kondisi ekonomi yang relatif lebih kuat. Mereka mungkin menempatkan ke tenor pendek terlebih dahulu, untuk mungkin nanti pada saat ekonomi fundamentalnya sudah baik lagi, ada ekspektasi dorongan ekonomi yang kuat, mungkin mereka bisa pindah ke tenor yang lebih panjang,” katanya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual obligasi. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Beberapa saham emiten energi bersih terbarukan (EBT) turun signifikan pada perdagangan Kamis (8/1/2026), tepat sehari setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mencabut keanggotaan AS dari 66 organisasi global, termasuk di sektor energi bersih.

Tekanan terhadap saham-saham EBT dipicu kekhawatiran pasar atas keberlanjutan arus investasi global di sektor energi hijau. Head of Research KISI Sekuritas Muhammad Wafi mengatakan langkah AS tersebut memicu perubahan persepsi risiko investor terhadap prospek pendanaan energi bersih secara global.

"Jadi risk off, koreksi kemarin karena re-rating valuasi. Selama ini saham EBT dihargai premium karena bumbu ESG dan arus dana hijau global. Dengan cabutnya AS, investor khawatir tren green boom global akan melambat drastis," ujar Wafi kepada Bisnis, Jumat (9/1/2026).

Pada 2025, saham-saham EBT sempat menguat seiring masuknya sentimen domestik, antara lain kehadiran Danantara yang menerbitkan Patriot Bond untuk mendukung pendanaan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL). Dukungan juga datang dari pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025 yang diteken Presiden Prabowo Subianto.

Namun, menurut Wafi, sentimen positif dari dalam negeri relatif terbatas dampaknya jika dibandingkan dengan pengaruh kebijakan negara-negara besar seperti AS terhadap persepsi investor global.

"Sentimen Danantara memang kuat di 2025 sebagai penopang pendanaan domestik. Tapi sektor EBT itu capital intensive dan sangat bergantung pada standar atau arah kebijakan global. Jadi euforia lokal kalah oleh ketakutan kalau skema pendanaan hijau global bakal mandek atau bubar," ujarnya.

Ia menambahkan, berkurangnya komitmen global berpotensi meningkatkan biaya pendanaan emiten EBT. Kondisi tersebut dapat berdampak langsung pada fundamental keuangan perusahaan, mengingat karakter industri EBT yang membutuhkan investasi jangka panjang dengan biaya besar.

"Emiten EBT butuh pinjaman bunga rendah atau green financing untuk ekspansi. Kalau AS cabut, lembaga keuangan global mungkin akan lebih ketat atau menaikkan bunga pinjaman untuk proyek hijau karena risiko politik naik," tandasnya.

Dari sisi pergerakan saham, pada penutupan pasar Kamis (8/1/2026), harga saham PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) tercatat turun 1,67%. Saham PT Maharaksa Biru Energi Tbk. (OASA), yang memiliki portofolio proyek PSEL, tergerus 9,71%. Sementara itu, saham PT TBS Energi Utama Tbk. (TOBA), yang tengah bertransformasi dari energi fosil ke energi bersih, merosot 10,42%. Adapun saham PT Barito Renewable Energy Tbk. (BREN), yang memiliki portofolio pembangkit listrik panas bumi dan energi angin, turun 0,52%.

Pada perdagangan hari ini, Jumat (9/1/2026) sebagian besar emiten energi bersih ini kembali ke zona hijau dengan PGEO naik 1,27%, OASA (2,15%), hingga TOBA (1,16%). Meski demikian, BREN tercatat turun -0,79%

Bisnis.com, JAKARTA – Soliditas investor domestik kini menjadi benteng terakhir pasar Surat Berharga Negara (SBN) RI yang belakangan terus kehilangan tenaganya. Di tengah berbagai sentimen yang membayangi pasar modal RI, larinya investor asing kini membebani tugas yang lebih berat bagi investor institusi domestik.

Melansir data Trading Economics, imbal hasil acuan SBN RI saat ini telah bertengger di level 7,14% atau mengalami pelemahan 16,85% year-to-date (YtD). Posisi terendah sepanjang tahun ini, terakhir kali dicapai SBN RI pada Maret 2025.