Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan pemerintah akan memberikan penjelasan kepada investor dan pelaku usaha terkait pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) guna meredam kekhawatiran pasar terhadap kebijakan baru sektor ekspor.

Hal tersebut disampaikan Airlangga usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Kamis (21/5/2026).

Saat ditanya mengenai mekanisme pengawasan ekspor yang sebelumnya disebut akan dikelola melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Danantara, Airlangga mengatakan pengurus PT DSI nantinya akan diumumkan langsung oleh pihak Danantara.

“Nanti itu dari Danantara akan mengumumkan siapa pengurus daripada DSI tersebut,” ujar Airlangga.

Dia juga menanggapi munculnya sentimen dari sejumlah asosiasi industri, termasuk sektor sawit dan batu bara, setelah pengumuman pembentukan PT DSI.

Menurut Airlangga, pemerintah akan melakukan sosialisasi dan memberikan penjelasan kepada investor sebelum kebijakan tersebut mulai diterapkan pada 1 Juni 2026.

“Nanti akan ada penjelasan kepada para investor, sehingga sebelum 1 Juni nanti para pelaku sudah bisa mengetahui,” katanya.

Airlangga menjelaskan, pada tahap awal implementasi, pemerintah baru akan menerapkan sistem pelaporan ekspor kepada DSI, bukan pengambilalihan aktivitas ekspor oleh negara.

“Karena kemarin kan untuk tahap awal kita melakukan keterbukaan terhadap reporting atau dalam bentuk pelaporan,” ujarnya.

Dia menegaskan, kegiatan ekspor tetap dijalankan oleh perusahaan-perusahaan yang selama ini telah beroperasi di sektor terkait, termasuk batu bara, crude palm oil (CPO), dan feronikel.

“Yang pertama tentu tidak perlu khawatir, karena seluruhnya ekspor masih dilakukan oleh perusahaan di sektor existing ya; batu bara, CPO, maupun feronikel,” tutur Airlangga.

Menurutnya, perusahaan hanya diwajibkan menyampaikan laporan ekspor kepada Danantara sebagai bagian dari penguatan tata kelola dan pemantauan devisa hasil ekspor nasional.

“Dan dalam ekspor itu langsung ada pelaporan kepada Danantara, sehingga dalam tiga bulan nanti kita fine tune sistemnya,” kata Airlangga.

Pemerintah sebelumnya menyatakan PT Danantara Sumber Daya Indonesia akan berperan dalam pengawasan dan pengelolaan pelaporan ekspor komoditas strategis nasional sebagai bagian dari reformasi tata kelola sumber daya alam dan penguatan cadangan devisa negara.

Bisnis.com, JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) membuka opsi bagi perusahaan tercatat untuk dapat mengubah kode atau ticker saham mereka yang tercatat di bursa.

Pengubahan ticker saham tersebut sebenarnya menjadi wacana sejak 2015, namun baru dilakukan BEI sejalan dengan revisi Peraturan Nomor I-A BEI yang sedang dalam proses.

Dalam poin II.10, menjabarkan bawah BEI dapat mengenakan biaya atas penetapan kode perusahaan tercatat yang memenuhi kriteria tertentu, persyaratan, dan mekanisme yang ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Direksi Bursa.

"Penambahan klausul untuk mengakomodasi pemesanan dan/atau perubahan kode Perusahaan Tercatat," tulis BEI dalam dokumen matriks perubahan Peraturan Nomor I-A yang dirilis ke publik, dikutip Kamis (5/2/2026).

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Gilman mengatakan pengubahan ticker saham tersebut harus diikuti dengan sosialisasi masif kepada pada investor dan emiten agar tak menjadi dampak negatif.

Gilman bilang penting untuk melihat mitigasi terhadap potensi dampak yang timbul, seperti kebingungan investor, perubahan sistem pelaporan internal, dan penyesuaian pada sistem perdagangan maupun set data historis emiten.

"Adanya opsi ini akan menjadi salah satu instrumen yang dapat dimanfaatkan di masa mendatang oleh emiten yang tengah melakukan perubahan besar dalam identitas perusahaan," ujar Gilman, Selasa (20/5/2025).

Salah satu emiten yang angkat bicara soal opsi ketentuan pengubahan ticker saham adalah PT Maharaksa Biru Energi Tbk. (OASA). Direktur Utama OASA Bobby Gafur menilai opsi tersebut bisa membantu emiten yang ingin melakukan branding.

"Emiten yang beralih saham pengendali, nah dengan peralihan itu, ya memang bisnisnya saja berubah, ticker name-nya itu dia mungkin mau menyelesaikan degan bisnis yang baru. Itu harusnya memungkinkan karena itu bagaimana branding," ujarnya.

Adapun, BEI saat ini telah menyebar dokumen matriks perubahan Peraturan I-A BEI ke publik. Otoritas bursa sedang menjaring aspirasi dari para pelaku pasar. Hasil jaring aspirasi tersebut akan dibahas, dan hasil revisi Peraturan Nomor I-A BEI ditargetkan disahkan pada Maret 2026.