Bisnis.com, JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) telah merampungkan proses rule making rule revisi Peraturan I-A yang mengatur ketentuan free float. Otoritas bursa telah merilis matriks draf regulasi untuk menjaring aspirasi pelaku pasar per 19 Februari 2026.

Pjs Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan saat ini hasil jaring aspirasi tersebut sedang dibahas internal.

"Saat ini sedang direkap oleh tim. Tim sedang merekap masukan-masukan tersebut," kata Jeffrey saat ditemui di Kantor BEI Jakarta, Jumat (20/2/2026).

Ihwal potensi perubahan butir-butir ketentuan, Jeffrey mengatakan keputusan tersebut akan tergantung dari hasil evaluasinya.

"Makanya kita lihat dulu masukannya seperti apa. Setelah itu, nanti timnya bursa akan melihat bagaimana masukan itu dan bagaimana itu bisa dipertimbangkan," ujarnya.

Dalam prosesnya, hasil evaluasi tersebut akan disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk disahkan. Jeffrey mengatakan sejauh ini revisi regulasi Peraturan I-A masih sesuai jadwal, bahwa ditargetkan regulasi tersebut dapat disahkan paling lambat Maret 2026.

Melansir dokumen matriks revisi Peraturan I-A, regulasi ini mengatur ketentuan kewajiban free float bagi perusahaan yang hendak melantai di bursa dengan besaran 15% sampai 25%, tergantung dari kapitalisasi saham perusahaan.

Dalam rancangan ini, diatur bahwa perusahaan calon emiten tercatat dengan kapitalisasi pasar kurang dari Rp5 triliun wajib memenuhi free float minimal 25%. Ketentuan itu diatur pada poin III.3.7, yang menyatakan bahwa jumlah saham free float setelah penawaran umum, atau bagi perusahaan publik dalam periode 5 hari sebelum permohonan pencatatan, paling sedikit sebanyak 300 juta saham dan memenuhi jumlah free float yang disesuaikan berdasarkan kapitalisasi sahamnya.

"Paling sedikit 25% dari jumlah saham yang akan dicatatkan di Bursa, bagi Calon Perusahaan Tercatat yang memiliki Nilai Kapitalisasi Saham pada saat sebelum tanggal Pencatatan kurang dari Rp5.000.000.000.000," tulis ketentuan di poin III.3.7.1.

Sementara itu, bagi calon emiten tercatat yang memiliki kapitalisasi saham Rp5 triliun sampai Rp50 triliun, wajib memenuhi kewajiban free float minimal 20%. Terakhir, bagi calon emiten tercatat yang memiliki kapitalisasi saham Rp50 triliun ke atas wajib memenuhi kewajiban free float minimal 15%.

Tidak hanya free float, rancangan peraturan ini juga mengatur kewajiban jumlah pemegang saham bagi calon emiten tercatat. Terdapat dua kriteria berdasarkan jumlah pemegang saham.

Pertama, bagi calon emiten tercatat yang melakukan penawaran umum (IPO), jumlah pemegang saham paling sedikit 10.000 pemilik Single Investor Identification (SID) setelah IPO rampung.

Kedua, bagi calon emiten tercatat yang berasal dari perusahaan publik, maka jumlah pemegang saham sebanyak 1.000 pemilik SID pada 1 bulan sebelum mengajukan permohonan pencatatan.

Sementara itu, dalam poin III.4.7 mengatur juga tentang kriteria jumlah free float setelah penawaran umum bagi perusahaan publik dalam periode 5 hari bursa sebelum permohonan pencatatan untuk yang memiliki paling sedikit 150 juta saham. Secara persentase, besarannya sama dengan ketentuan calon emiten yang memiliki free float 300 juta saham. Namun, yang membedakan adalah jumlah minimum pemegang sahamnya.

Perinciannya, pertama, bagi calon perusahaan tercatat yang melakukan penawaran umum, maka jumlah pemegang saham paling sedikit sedikit 5.000 pemilik SID setelah Penawaran Umum perdana.

Kedua, bagi calon perusahaan tercatat yang berasal dari perusahaan publik, maka jumlah pemegang saham paling sedikit 500 pemilik SID pada 1 bulan sebelum mengajukan permohonan pencatatan.

Selain ketentuan free float bagi perusahaan IPO, revisi regulasi itu juga mengatur opsi bagi perusahaan tercatat dapat mengubah kode atau ticker saham mereka yang tercatat di bursa.

Dalam poin II.10, menjelaskan bahwa BEI dapat mengenakan biaya atas penetapan kode perusahaan tercatat yang memenuhi kriteria tertentu, persyaratan, dan mekanisme yang ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Direksi Bursa.

Sementara itu, dalam Dokumen Concept Briefing Paper Rencana Penerapan Layanan Perubahan Kode Saham (Ticker Code) Perusahaan Tercatat dan Perubahan Kode Efek, rencana penerapan layanan perubahan ticker kode perusahaan tercatat akan dilakukan dua tahap, yakni tahap pertama yang efektif mulai Januari 2028 dan tahap kedua yang diestimasi dimulai di akhir 2028.

Untuk tahap pertama, penerapan perubahan ticker kode saham secara dilakukan terbatas dengan efektif perubahan kode pada 2 Januari 2028. Dalam tahap ini, perubahan terbatas hanya pada kode saham, 4 huruf kode, dan melibatkan perusahaan tercatat yang memenuhi ketentuan perubahan ticker kode di tahap awal penerapan.

Sementara untuk tahap kedua, ini menjadi penerapan tahap lanjutan layanan perubahan ticker kode secara penuh. Dalam tahap ini, layanan perubahan ticker kode melibatkan perubahan kode 4 dan 3 huruf, meliputi efek lainnya selain saham, dan melibatkan perusahaan yang memenuhi ketentuan perubahan ticker kode. Pada tahap lanjutan ini, ticker saham bisa berubah menjadi 3 huruf.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) berencana membuka fitur perubahan kode atau ticker saham bagi emiten tercatat yang mengajukan permohonan. Landasan hukum perubahan menunggu penerbitan Surat Keputusan BEI yang mengatur Ketentuan Perubahan Kode.

Melansir Dokumen Concept Briefing Paper Rencana Penerapan Layanan Perubahan Kode Saham (Ticker Code) Perusahaan Tercatat dan Perubahan Kode Efek, penerapan layanan perubahan ticker kode perusahaan tercatat akan dilakukan dua tahap, yakni tahap pertama yang efektif mulai Januari 2028 dan tahap kedua yang diestimasi dimulai di akhir 2028.

Untuk tahap pertama, penerapan perubahan ticker kode saham secara dilakukan terbatas dengan efektif perubahan kode pada 2 Januari 2028. Dalam tahap ini, perubahan terbatas hanya pada kode saham, 4 huruf kode, dan melibatkan perusahaan tercatat yang memenuhi ketentuan perubahan ticker kode di tahap awal penerapan.

Sementara untuk tahap kedua, ini menjadi penerapan tahap lanjutan layanan perubahan ticker kode secara penuh. Dalam tahap ini, layanan perubahan ticker kode melibatkan perubahan kode 4 dan 3 huruf, meliputi efek lainnya selain saham, dan melibatkan perusahaan yang memenuhi ketentuan perubahan ticker kode. Pada tahap lanjutan ini, ticker saham bisa berubah menjadi 3 huruf.

Dirinci lagi untuk implementasi tahap pertama perubahan kode saham, pada kuartal I sampai kuartal II 2026 akan dilakukan external assessment dan pengembangan sistem utama Jakarta Automated Trading System (JATS). Pada periode ini, BEI akan melakukan sosialisasi kepada seluruh pelaku pasar serta pengembangan dan pengujian sistem utama JATS bersamaan dengan proyek pembaruan sistem perdagangan dan pengawasan (PSPP).

Berikutnya, pada kuartal III sampai kuartal IV 2026 akan dilakukan pengembangan sistem pendukung dan penyusunan peraturan. Pada tahap ini otoritas bursa akan melakukan pengembangan dan pengujian sistem pendukung yang terdampak perubahan ticker kode, pengujian industri yang terdampak dan penyusunan peraturan perubahan ticker kode.

Kemudian, pada Desember 2026 ditargetkan infrastruktur atau sistem operasional di BEI dan seluruh stakeholder terdampak perubahan ticker kode telah siap melakukan implementasi. Periode Januari-Juni 2027, BEI akan membuka pendaftaran kepada seluruh perusahaan tercatat yang berminat melakukan perubahan ticker kode saham. Penting untuk dicatat, rencana dimulainya pendaftaran perubahan ticker saham ini masih indikatif dan dapat berubah sesuai perancangan regulasi yang kini sedang berjalan.

Setelah itu, pada Juli 2027 BEI akan menyampaikan pengumuman perubahan kode perusahaan tercatat kepada publik melalui sosial media BEI serta saluran informasi para anggota bursa.

Terakhir, pada hari perdagangan awal Januari 2028, kode baru perusahaan tercatat sudah dapat terlihat oleh investor dan dapat digunakan untuk melakukan transaksi seperti biasa.

Rebranding dan Pendalaman Pasar

Dalam dokumen tersebut menjelaskan latar belakang BEI membuka fitur perubahan ticker saham. Berdasarkan beberapa literatur yang ada, disebutkan bahwa ticker kode yang tepat (clever tickers) dapat memberikan dampak positif terhadap firm value dan intangible value perusahaan, serta memiliki dampak positif terhadap likuiditas perdagangan saham perusahaan.

Ticker code yang lebih sesuai dengan nama atau brand image perusahaan tercatat juga mempermudah investor untuk mengenali saham perusahaan, serta dapat melancarkan transaksi investasi oleh investor, sehingga mendukung peningkatan transaksi saham dari perusahaan tercatat.

BEI melihat bahwa perubahan ticker code merupakan layanan yang lazim disediakan kepada perusahaan tercatat dan merupakan best practice di bursa luar negeri.

"Oleh karena itu, melihat potensinya dalam mendukung transaksi dan likuiditas perdagangan saham atau efek di Bursa Efek Indonesia, serta merupakan upaya yang dapat ditempuh oleh perusahaan tercatat untuk menyelaraskan dengan strategi bisnis perusahaan, BEI berencana menerapkan layanan perubahan ticker code bagi perusahaan tercatat," tulis dokumen tersebut, dikutip Selasa (10/2/2026).

BEI juga memandang, bahwa dengan adanya perubahan nama perusahaan, penyesuaian strategi bisnis, merger dan akuisisi perusahaan, terdapat kebutuhan dari perusahaan tercatat untuk melakukan perubahan ticker kode.

Berdasarkan catatan Bisnis, perubahan ticker saham tersebut sebenarnya menjadi wacana sejak 2015, namun baru dilakukan BEI sejalan dengan revisi Peraturan Nomor I-A BEI yang sedang dalam proses.

Dalam poin II.10, menjabarkan BEI dapat mengenakan biaya atas penetapan kode perusahaan tercatat yang memenuhi kriteria tertentu, persyaratan, dan mekanisme yang ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Direksi Bursa. Dijelaskan pula, bahwa terdapat penambahan klausul untuk mengakomodasi pemesanan dan/atau perubahan kode perusahaan tercatat.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Gilman mengatakan pengubahan ticker saham tersebut harus diikuti dengan sosialisasi masif kepada pada investor dan emiten agar tak menjadi dampak negatif.

Gilman bilang, penting untuk melihat mitigasi terhadap potensi dampak yang timbul, seperti kebingungan investor, perubahan sistem pelaporan internal, dan penyesuaian pada sistem perdagangan maupun set data historis emiten.

"Adanya opsi ini akan menjadi salah satu instrumen yang dapat dimanfaatkan di masa mendatang oleh emiten yang tengah melakukan perubahan besar dalam identitas perusahaan," ujar Gilman, beberapa waktu lalu (20/5/2025).

Bisnis.com, JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) membuka opsi bagi perusahaan tercatat untuk dapat mengubah kode atau ticker saham mereka yang tercatat di bursa.

Pengubahan ticker saham tersebut sebenarnya menjadi wacana sejak 2015, namun baru dilakukan BEI sejalan dengan revisi Peraturan Nomor I-A BEI yang sedang dalam proses.

Dalam poin II.10, menjabarkan bawah BEI dapat mengenakan biaya atas penetapan kode perusahaan tercatat yang memenuhi kriteria tertentu, persyaratan, dan mekanisme yang ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Direksi Bursa.

"Penambahan klausul untuk mengakomodasi pemesanan dan/atau perubahan kode Perusahaan Tercatat," tulis BEI dalam dokumen matriks perubahan Peraturan Nomor I-A yang dirilis ke publik, dikutip Kamis (5/2/2026).

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Gilman mengatakan pengubahan ticker saham tersebut harus diikuti dengan sosialisasi masif kepada pada investor dan emiten agar tak menjadi dampak negatif.

Gilman bilang penting untuk melihat mitigasi terhadap potensi dampak yang timbul, seperti kebingungan investor, perubahan sistem pelaporan internal, dan penyesuaian pada sistem perdagangan maupun set data historis emiten.

"Adanya opsi ini akan menjadi salah satu instrumen yang dapat dimanfaatkan di masa mendatang oleh emiten yang tengah melakukan perubahan besar dalam identitas perusahaan," ujar Gilman, Selasa (20/5/2025).

Salah satu emiten yang angkat bicara soal opsi ketentuan pengubahan ticker saham adalah PT Maharaksa Biru Energi Tbk. (OASA). Direktur Utama OASA Bobby Gafur menilai opsi tersebut bisa membantu emiten yang ingin melakukan branding.

"Emiten yang beralih saham pengendali, nah dengan peralihan itu, ya memang bisnisnya saja berubah, ticker name-nya itu dia mungkin mau menyelesaikan degan bisnis yang baru. Itu harusnya memungkinkan karena itu bagaimana branding," ujarnya.

Adapun, BEI saat ini telah menyebar dokumen matriks perubahan Peraturan I-A BEI ke publik. Otoritas bursa sedang menjaring aspirasi dari para pelaku pasar. Hasil jaring aspirasi tersebut akan dibahas, dan hasil revisi Peraturan Nomor I-A BEI ditargetkan disahkan pada Maret 2026.