Bisnis.com, JAKARTA— PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk. (XLSMART) mengungkapkan kesiapan perusahaan dalam mengimplementasikan registrasi kartu SIM berbasis biometrik yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026.

Aturan mengenai registrasi kartu SIM menggunakan verifikasi biometrik (pemindaian wajah/face recognition) ditetapkan melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Permenkomdigi) Nomor 7 Tahun 2026 yang disahkan pada 17 Januari 2026.

Group Head Corporate Communications & Sustainability XLSMART Reza Mirza mengatakan, perusahaan telah mempersiapkan implementasi biometrik jauh sebelum berakhirnya masa transisi selama 6 bulan sejak Permenkomdigi Nomor 7 Tahun 2026 diterbitkan pada 17 Januari 2026.

“Program pilot registrasi biometrik sudah berjalan sejak September 2025 melalui gerai fisik dan kanal digital sehingga sistem yang berjalan saat ini sudah teruji secara operasional,” kata Reza kepadaBisnispada Selasa (30/6/2026).

Dari sisi teknologi, Reza menjelaskan sistem XLSMART menggunakanface recognitionberbasis kecerdasan buatan (AI) dengan kemampuanliveness detectionyang terhubung langsung ke database Dukcapil untuk memvalidasi identitas secarareal-time. Dia menambahkan sistem tersebut telah memenuhi standar keamanan internasional ISO 27001 dan ISO 27701 serta lulus ujiPresentation Attack Detection(ISO 30107-3), dengan tingkat akurasi pencocokan (match rate) ke Dukcapil di atas 95%.

Reza mengatakan, pelanggan dapat melakukan registrasi biometrik melalui sejumlah kanal. Pertama, gerai fisik yang tersedia di XL Center dan Galeri Smartfren di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Jabodetabek, Jawa Timur, dan Sumatra.

Kedua, melalui situs resmi, yakni registrasi.xl.co.id, registrasi.axis.co.id, dan smartfren.com/activation. Ketiga, melalui aplikasi myXL, AXISNET, dan mySF yang memungkinkan pelanggan melakukan registrasi kapan saja dan di mana saja.

Keempat, melalui outlet ritel XLSMART yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Kelima, melalui program pilot registrasi biometrik yang telah dijalankan sejak September 2025, atau lebih awal sebelum kewajiban regulasi diberlakukan secara penuh pada Juli 2026.

Menurut Reza, XLSMART memandang implementasi biometrik sebagai investasi jangka panjang untuk membangun ekosistem telekomunikasi yang lebih aman dan berkelanjutan, bukan sekadar memenuhi kewajiban regulasi.

Dia juga mengatakan, jumlah registrasi biometrik terus meningkat seiring meluasnya sosialisasi dan meningkatnya kesadaran masyarakat. Selain itu, penggunaan e-SIM XLSMART juga terus bertumbuh sejalan dengan semakin kuatnya ekosistem registrasi digital.

“Tingkat keluhan dari proses registrasi biometrik tercatat sangat rendah, mencerminkan pengalaman pengguna yang baik sejak fase awal implementasi,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) kembali mengingatkan registrasi SIM card untuk pengguna baru wajib menggunakan biometrik berupa face recognition atau pengenalan wajah. Kebijakan yang saat ini masih dalam tahap uji coba tersebut akan berlaku penuh mulai 1 Juli 2026.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan mekanisme registrasi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) yang selama ini digunakan dinilai tidak lagi sepenuhnya dapat dipercaya karena maraknya penyalahgunaan data kependudukan secara ilegal.

“Oleh karena itu sejak tahun lalu kami sudah menstudi penggunaan biometrik ini,” kata Edwin dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (29/5/2026).

Edwin menjelaskan sejak awal tahun ini pemerintah telah mulai menerapkan uji coba registrasi SIM card menggunakan biometrik di tiga operator seluler, yakni Telkomsel, Indosat, dan XLSmart.

Menurutnya, sejak Januari 2026 ketiga operator tersebut telah menjalankan masa transisi penerapan registrasi biometrik di gerai layanan masing-masing. Berdasarkan pemantauan pemerintah di sejumlah wilayah, sistem tersebut dinilai telah siap diterapkan secara nasional.

Dia mengatakan registrasi biometrik diterapkan untuk melindungi masyarakat, operator seluler, sekaligus negara dari penyalahgunaan nomor seluler. Menurut Edwin, teknologi biometrik untuk registrasi kartu SIM bukan hal baru dan telah digunakan di sejumlah negara lain, seperti Vietnam, Thailand, hingga Korea Selatan.

Selain itu, proses registrasi SIM card menggunakan biometrik juga dinilai lebih cepat dibandingkan metode sebelumnya yang menggunakan NIK dan KK secara manual.

“Kalau di Telkomsel malah ada seperti mesin kayak ATM, kita registrasi SIM baru tuh kayak kita ngambil uang di bank, terus potret sebentar, langsung aktif. Di semuanya bisa web-based ataupun berbagai macam, dan rata-rata di bawah satu menit prosesnya,” ujarnya.

Dia menambahkan sistem tersebut juga memungkinkan pelanggan memeriksa apakah data NIK atau KK mereka digunakan untuk nomor lain secara ilegal. Jika ditemukan penyalahgunaan, pelanggan dapat langsung meminta nomor tersebut dinonaktifkan.

Berdasarkan hasil uji coba selama lima bulan terakhir, pemerintah memastikan registrasi SIM card menggunakan biometrik akan diberlakukan penuh mulai 1 Juli 2026 tanpa kelonggaran lagi.

“Ini membuat keyakinan bahwa untuk registrasi SIM secara biometrik untuk new registrations sudah bisa dimulai efektif secara fully nasional, tidak ada lagi kelonggaran, per 1 Juli 2026,” katanya.

Edwin juga menegaskan operator seluler tidak menyimpan data biometrik pelanggan. Menurutnya, data wajah pelanggan hanya dienkripsi dan dicocokkan dengan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Selain registrasi biometrik, Komdigi juga meminta operator seluler memperkuat perlindungan pelanggan dari penipuan digital atau scam. Edwin menyebut seluruh operator seluler kini telah memiliki sistem anti-scam masing-masing.

Dia mencontohkan Telkomsel telah menggunakan fitur perlindungan SISCAMLING (Sistem Cegah Scam Keliling), sementara Indosat Ooredoo Hutchison memanfaatkan teknologi IM3 Satspam dan Tri AI. Adapun XLSmart juga disebut telah memiliki sistem perlindungan anti-scam bagi pelanggan.

“Jadi kami minta semua warga juga lebih berhati-hati dan juga kalaupun diperlukan bisa menggunakan fasilitas tambahan [fitur anti spam],” kata Edwin.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) mengumumkan jadwal implementasi registrasi kartu SIM berbasis biometrik pengenalan wajah (face recognition) bagi pelanggan baru akan dimulai pada 1 Januari 2026.

Registrasi tersebut masih berbentuk pendaftaran sukarela, alias belum diwajibkan, dan masih dalam tahap uji coba sebelum kebijakan berjalan penuh mulai 1 Juli 2026.

Tahap awal mulai 1 Januari 2026, akan digunakan sistem hybrid. Calon pelanggan baru dapat memilih dua cara, yakni menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) seperti sebelumnya, atau langsung dengan verifikasi biometrik wajah. Kemudian, mulai 1 Juli 2026, registrasi untuk pelanggan baru akan sepenuhnya menggunakan biometrik murni.

Dalam mendukung kebijakan ini, operator seluler di Indonesia telah mengimplementasikan validasi biometrik untuk proses penggantian kartu SIM di gerai. Mereka juga telah menjalani Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk pemanfaatan data kependudukan, yang diperpanjang setiap dua tahun.

Para operator juga telah mendukung standardisasi sistem keamanan bersertifikasi ISO 27001 dan standardisasi liveness detection (pendeteksian keaslian wajah) minimal bersertifikasi ISO 30107-2 untuk mencegah pemalsuan.

Berikut adalah linimasa penerapan pendaftaran sim card pakai wajah

1 Januari 2026: Masa Transisi Dimulai

Pada tanggal ini, sistem hybrid mulai berlaku . Calon pelanggan baru akan diberi dua pilihan: mendaftar dengan cara lama (NIK dan KK) atau secara sukarela mencoba metode baru (NIK dan verifikasi wajah).

1 Juli 2026: Wajib Pindai Wajah

Ini adalah tanggal implementasi penuh. Mulai 1 Juli 2026, semua registrasi kartu SIM baru wajib menggunakan verifikasi biometrik wajah. Metode lama dengan NIK dan KK tidak akan berlaku lagi untuk pendaftaran baru.
Penting untuk diingat, aturan ini hanya berlaku untuk pelanggan baru. Jika Anda sudah memiliki nomor yang aktif, Anda tidak perlu melakukan registrasi ulang.

Cara Registrasi SIM Card pakai wajah atau face recognition

Lewat Aplikasi

Bagi pengguna smartphone, prosesnya dirancang agar cepat dan praktis. Registrasi akan dilakukan melalui aplikasi resmi yang disediakan oleh masing-masing operator seluler.

• Unduh aplikasi resmi dari operator pilihan Anda.
• Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Anda.
• Lakukan pemindaian wajah (face scan) secara real-time sesuai instruksi di aplikasi.
• Sistem akan mencocokkan data wajah Anda dengan data di Dukcapil untuk verifikasi.

Pakai Feature Phone atau Tinggal di Daerah 3T? Ini Solusinya

Bagi mereka yang tidak memiliki smartphone atau terkendala akses internet, registrasi dapat dilakukan dengan datang langsung ke:

• Gerai resmi operator seluler.
• Retail outlet atau konter pulsa yang telah ditunjuk untuk membantu proses registrasi.
• Petugas di lokasi akan membantu Anda melakukan proses verifikasi biometrik menggunakan perangkat yang tersedia.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah mematangkan aturan registrasi SIM card berbasis biometrik, yang diharapkan dapat memperkuat keamanan identitas pengguna dan mencegah penipuan.

Berdasarkan statistik fraud sektor keuangan yang berkaitan dengan nomor seluler, laporan Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) mencatat terdapat 383.626 rekening yang dilaporkan terasosiasi dengan sekitar 230.000 MSISDN. Dari jumlah tersebut, 20% rekening telah diblokir, dengan total kerugian mencapai Rp4,8 triliun.

Untuk memperkuat keamanan siber, pemerintah tengah merancang aturan mengenai registrasi SIM card berbasis biometrik.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Marwan O. Baasir, Direktur Eksekutif Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI).

“Saat ini lagi dibahas rancangan peraturan menteri baru yang dua minggu lalu dikeluarkan dan diharapkan dalam beberapa waktu ke depan akan biometrik,” ujarnya dalam seminar Penguatan Perlindungan Konsumen melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) yang diselenggarakan Indonesia Fintech Society (IFSoc) pada Senin (1/12/2025).

Dia juga berharap para pelaku usaha dapat segera menyampaikan masukan sebelum peraturan tersebut ditetapkan menjadi peraturan menteri.

Dalam data perilaku fraud yang terhubung ke nomor seluler, pelaku diketahui kerap berganti-ganti nomor untuk menghindari blacklist.

Mereka juga memanfaatkan kartu SIM prabayar menggunakan NIK palsu atau curian.

Total pelanggan yang tervalidasi per September 2025 mencapai sekitar 332 juta pengguna, dengan pola swing card yang menunjukkan pergerakan rata-rata 600.000–800.000 pengguna per bulan.

Penipuan sektor keuangan yang berkaitan dengan nomor seluler juga marak terjadi karena berbagai faktor, seperti penggunaan NIK orang lain untuk mendaftarkan nomor telepon, penyalahgunaan kode OTP melalui aplikasi pesan singkat, hingga pemberian data pribadi secara sembarangan.

Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan berhati-hati dalam bertindak guna mencegah fraud yang memanfaatkan nomor seluler.

Sebelumnya, Penasihat Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Kesehatan Finansial (UNSGSA), Ratu Máxima juga menaruh perhatian pada SCAM. Dia mengungkapkan, tujuh dari sepuluh masyarakat Indonesia menghadapi upaya penipuan digital setiap pekan.

Sementara itu, satu dari empat orang sudah mengalami kerugian finansial akibat aksi tersebut.

Dia menekankan pentingnya percepatan identitas digital (digital ID) dan sistem pertukaran data untuk memperkuat keamanan transaksi antarnegara maupun kawasan.

"Aspek tersebut dinilai menjadi fondasi kunci untuk memblokir pola penipuan yang terus berevolusi," katanya dalam konferensi pers UNSGSA dengan OJK.

Selain itu, dia juga menilai edukasi publik harus dilakukan setiap hari, termasuk penyampaian informasi mengenai modus penipuan terbaru.

Menurutnya, kampanye yang muncul tepat saat seseorang akan melakukan pembayaran telah terbukti efektif di beberapa wilayah

Dia mencontohkan adanya sistem peringatan otomatis mengenai skema penipuan yang sedang marak pada sejumlah negara.

“Modus penipuan berubah setiap hari. Sistem peringatan di titik transaksi telah bekerja baik di banyak negara,” ujarnya.

Dia menambahkan, kejahatan siber ataupun scam bukanlah fenomena lokal, melainkan persoalan global yang juga dialami banyak negara, khususnya di kawasan Asia Tenggara.

Dia pun mengapresiasi langkah proaktif Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah membentuk pusat penanganan penipuan digital.

Ratu Maxima menyebut, ke depannya pihaknya akan terus berkomunikasi dan meningkatkan kerja sama dengan pihak-pihak terkait di Indonesia, termasuk OJK, untuk mengatasi masalah penipuan digital (Nur Amalina)

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) membuka konsultasi publik untuk Rancangan Peraturan Menteri (RPM) tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Melalui Jaringan Bergerak Seluler. Aturan itu jadi salah satu yang masuk dalam Program Kerja kementerian tahun anggaran 2025.

Registrasi sendiri sebenarnya sudah masuk dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 5/tahun 2021. Identitas yang digunakan calon pelanggan jasa telekomunikasi adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (No KK).

Pada pasal 153 ayat (2) PM 5/2021 juga disebutkan penyelenggara jasa telekomunikasi harus menerapkan prinsip Know Your Customer atau KYC. Caranya dapat dilakukan dengan registrasi menggunakan data biometrik, namun teknis penggunaannya belum diatur dalam aturan tersebut.

Sementara pada pasal 154 aturan yang sama menuliskan soal penggunaan data kependudukan oleh Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler berupa NIK dan No.KK atau NIK serta data kependudukan biometrik.

"Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu adanya Peraturan Menteri yang mengatur ketentuan teknis registrasi pelanggan jasa telekomunikasi menggunakan data kependudukan biometrik pengenalan wajah (face recognition) untuk meningkatkan validitas data pelanggan guna memperkuat keamanan digital secara nasional melalui Peraturan Menteri tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Melalui Jaringan Bergerak Seluler (RPM Registrasi Pelanggan)," tulis Komdigi dalam keterangan resminya, dikutip Selasa (18/11/2025).

Selain penggunaan face recognition, salah satu yang diatur adalah registrasi untuk masyarakat yang belum berusia 17 tahun dan belum menikah. Kelompok tersebut belum memiliki KTP elektronik dan belum perekaman Data Kependudukan Biometrik.

Di sana diatur mereka bisa melakukan registrasi dengan menggunakan Identitas Pelanggan Jasa Telekomunikasi Prabayar untuk Registrasi bagi Warga Negara Indonesia berupa Nomor Mobile Subsciber Integrated Services Digital Network (MSISDN) atau nomor Pelanggan Jasa Telekomunikasi yang digunakan. Selain itu juga membutuhkan NIK calon pelanggan dan data NIK serta biometrik kepala keluarga dalam KK tersebut.

Terakhir adalah kewajiban regitrasi eSIM dengan nomor MSISDN, NIK dan data biometrik berupa pengenalan wajah.

Penggunaan biometrik pengenalan wajah juga belum dilakukan secara keseluruhan setelah Permen diundangkan. Dalam jangka satu tahun, registrasi masih bisa dilakukan dengan NIK dan No KK, sementara data biometrik bersifat opsional.

"Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a berakhir, maka registrasi pelanggan hanya dapat dilakukan dengan menggunakan identitas NIK dan data kependudukan biometrik pengenalan wajah (face recognition)," jelas Komdigi.

Dituliskan pula ketentuan registrasi teranyar hanya untuk pelanggan baru. Pelanggan lama tidak diwajibkan melakukan registrasi ulang dengan biometrik dan NIK, jika sudah melakukannya dengan NIK dan nomor KK.

Komdigi mengundang pemangku kepentingan dan masyarakat bisa memberikan masukan pada RPM tersebut. Masukan diselenggarakan sejak 17 hingga 26 November 2025 melalui [email protected].

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah mempercepat rencana penerapan registrasi kartu SIM menggunakan teknologi face recognition yang terhubung dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi, Edwin Hidayat Abdullah, menegaskan bahwa kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan keamanan, melindungi pelanggan, serta menekan penyalahgunaan nomor prabayar yang selama ini marak terjadi.

Edwin menjelaskan bahwa proses konsultasi publik terkait aturan baru ini sudah berlangsung dan dapat diakses melalui situs resmi Komdigi. Ia menekankan, teknologi face recognition membuat proses registrasi menjadi lebih akurat dan bertanggung jawab, berbeda dengan sistem lama yang hanya mengandalkan KTP dan KK.

"Makanya dalam waktu dekat, mengenai registrasi dengan face recognition ya bekerja sama dengan Dukcapil," ujar Edwin saat ditemui di Kantor Komdigi, Jumat (14/11/2025).

"Insya Allah sekarang kita dalam proses konsultasi publik bisa dilihat di website kami. Dengan itu kita lebih lebih membuat pemilik handphone ini nomor itu lebih bertanggung jawab," imbuhnya.

Menurut Edwin, penguatan mekanisme Know Your Customer (KYC) ini merupakan bagian dari upaya melindungi pelanggan sekaligus menjaga kesehatan industri telekomunikasi. Ia menegaskan bahwa operator seluler juga diminta memperkuat respons bisnis untuk mengurangi potensi penyalahgunaan nomor.

Edwin mengungkapkan bahwa tingginya mobilitas nomor di Indonesia menjadi salah satu alasan utama diterapkannya kebijakan ini. Ia menyebut, aktivitas pergantian dan pembuatan nomor baru di dalam negeri sangat masif.

"Setiap hari itu minimal 500 ribu, dan ada hari-hari tertentu sampai 1 juta orang. Artinya dalam satu bulan itu bisa terjadi nomor baru tuh keluar masuk 20 juta nomor kan 15 sampai 20juta nomor," terangnya.

Dengan jumlah pelanggan sekitar 308-315 juta nomor aktif, tren ini berarti dalam setahun Indonesia bisa mencatat hampir 180 juta hingga 240 juta nomor baru. Angka itu jauh lebih tinggi dibanding negara lain yang hanya berada di kisaran 1-1,5% dari total pelanggan.

"Ini yang membawa kerugian dampaknya daripada nomor-nomor yang nggak jelas itu jauh lebih besar daripada manfaatnya," terangnya.

Meski demikian, ia memastikan bahwa kebijakan ini tidak akan mempersulit masyarakat untuk membeli dan mengaktifkan kartu SIM.

"SIM card tetap bisa dibeli at anytime, at anywhere. Nggak ada kata mempersulit," tegasnya.

Pada tahap awal, face recognition diterapkan secara sukarela (voluntary) dengan masa transisi sekitar satu tahun.

"Tapi ada masa transisi kurang lebih 1 tahun. Transinya 1 tahun. Nanti yang existing juga diminta perlahan-lahan untuk mulai update datanya." pungkasnya.