REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pihaknya siap mengikuti formulasi yang disiapkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait rencana penyesuaian tarif royalti dan bea keluar sektor mineral dan batu bara. Pemerintah hingga kini belum mengambil keputusan final mengenai skema baru tersebut.

Purbaya menyebut pihaknya menunggu rincian perhitungan dari Kementerian ESDM sebelum kebijakan dituangkan dalam aturan resmi. Pemerintah juga masih menghitung dampak kebijakan terhadap penerimaan negara dan keberlanjutan industri pertambangan.

“Ya itu kita ikuti kebijakan Pak Menteri ESDM. Pokoknya ada perubahan setelah saya bicara kemarin kan, itu nggak lama berubahnya. Setelah ngomong sejam-dua jam setelah itu ada perubahan. Pak Bahlil telepon saya, ya sudah kita ikuti,” kata Menkeu saat ditemui awak media di kantornya di Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Purbaya mengungkapkan pemerintah tetap optimistis penerimaan negara dari sektor sumber daya alam dapat meningkat meski skema penyesuaian tarif belum diputuskan. Formula baru yang sedang dibahas disebut berpotensi memberikan tambahan penerimaan lebih besar dibandingkan skema sebelumnya.

Ia menyebut perhitungan awal menunjukkan kenaikan pendapatan negara dapat dicapai tanpa menimbulkan gejolak di industri pertambangan. Pemerintah masih menunggu formulasi final dari Kementerian ESDM agar implementasi kebijakan tidak mengganggu iklim investasi.

“Kalau angka yang baru diterapkan, income saya akan meningkat dengan signifikan tanpa menciptakan keributan. Tapi itu tergantung Pak Bahlil nanti berapa hitungannya,” ucap Purbaya.

Saat ditanya mengenai potensi tambahan penerimaan negara dari skema baru tersebut, Purbaya menyebut nilainya sangat besar. Ia bahkan mengindikasikan tambahan penerimaan berpotensi melampaui Rp 200 triliun. “Yang disebutkan sih lebih,” ujarnya.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) membuka konsultasi publik untuk Rancangan Peraturan Menteri (RPM), terkait Pedoman Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Pedoman Manajemen Layanan SPBE.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya, pemerintah memandang perlu melibatkan peran serta masyarakat dalam penyusunan regulasi.

Langkah ini diambil sebagai respons atas hasil evaluasi penyelenggaraan SPBE, yang menunjukkan pelaksanaan manajemen aset TIK dan layanan SPBE di instansi pusat maupun pemerintah daerah, belum sepenuhnya berjalan optimal.

Tata kelola pemerintahan digital dinilai belum optimal di berbagai instansi.

Penyusunan rancangan peraturan ini juga merupakan amanat langsung dari Pasal 50 ayat 5 dan Pasal 54 ayat 8 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE.

Melalui regulasi ini, pemerintah bertujuan menjamin ketersediaan serta optimalisasi pemanfaatan aset TIK di lingkungan pemerintahan.

RPM tersebut akan mengatur secara komprehensif mulai dari proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, hingga penghapusan aset TIK.

Aturan ini juga mencakup penataan proses pelayanan pengguna, pengoperasian layanan, serta pengelolaan aplikasi SPBE, agar dapat berjalan lebih efektif dan terintegrasi.

Secara substansi, RPM ini memuat 13 pasal pada bagian batang tubuh, serta dua lampiran yang mengatur teknis pelaksanaan manajemen aset TIK dan layanan SPBE.

Kemkomdigi pun mengundang seluruh elemen masyarakat, akademisi, serta pemangku kepentingan untuk memberikan masukan terhadap rancangan tersebut.

Partisipasi publik dinilai penting, agar regulasi yang dihasilkan mampu mendorong penerapan SPBE yang efektif, efisien, berkelanjutan, serta menghadirkan layanan publik yang berkualitas.

Konsultasi publik dibuka sejak 22 April hingga 5 Mei 2026.

Masyarakat dapat menyampaikan masukan melalui email ke alamat [email protected]

Dokumen rancangan dapat diakses melalui tautan https://drive.google.com/drive/folders/1vJxrfZfWr0-PVTOKNbbDbjJa0mNmQBIh. (*)

Bisnis.com, SEMARANG - Kerusakan yang disebabkan oleh bencana alam memberikan dampak yang semakin signifikan akibat tindakan korupsi yang terjadi di Tanah Air. Salah satu penyebabnya adalah Proyek Strategis Nasional (PSN).

"Ada faktor manusia, terutama korupsi, itu menjadi bencana dengan dampak katastrofi, dampak kerusakan, menimbulkan korban nyawa yang sangat besar dan juga kerusakan infrastruktur dalam skala yang sangat besar," ujar Danang Widoyoko, Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia, dalam acara yang digelar di Kota Semarang pada Kamis (18/12/2025).

Danang mengambil contoh, alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan menjadi preseden buruk dari bencana besar yang terjadi di Sumatra.

Dalam hal ini, pemerintah harus memastikan aturan dan persyaratan lingkungan yang ketat untuk mengendalikan alih fungsi lahan hutan tersebut.

"Proyek Strategis Nasional (PSN) itu menjadi persoalan, karena dia dilakukan dengan mem-bypass banyak aturan dan prosedur. Terutama yang menyangkut, misalnya, konsultasi publik. Kan yang paling tahu kalau hutan ini dibabat dampaknya apa, yang tahu kan orang setempat," kata Danang.

Sayangnya, dengan dalih PSN, penggusuran warga asli justru terjadi demi kelancaran proyek.

Konsultasi publik dalam pengambilan keputusan pemerintah menjadi langkah preventif yang semestinya dijalankan.

Danang menyebut, perencanaan pembangunan mesti menghitung untung-rugi secara menyeluruh, baru kemudian diputuskan.

"Kalau pada akhirnya tidak mendapat dukungan, kan tidak berguna juga proyeknya," lanjutnya.

Feri Amsari, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, menyebut praktik korupsi yang berkaitan dengan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) sudah menjadi rahasia umum yang melibatkan banyak pihak.

Di tingkat daerah, fenomena ini menjadi kian sulit untuk dibendung lantaran kewenangan pemerintah daerah telah digerogoti.

"Jokowi membuat kita resentralistik lagi. Desentralisasi dihapuskan dengan UU Cipta Kerja, sehingga izin, segala tindakan di daerah, dikendalikan oleh pusat. Itu sebabnya, kalau kita mempersalahkan pemerintah daerah ya bisa saja. Tetapi tentu nanti akan kembali lagi ke pemerintah pusat," kata Feri.

Konsekuensi dari pelemahan peran pemerintah daerah, kata Feri, adalah hilangnya tanggung jawab daerah ketika terjadi bencana.

Terutama ketika bencana tersebut berkaitan dengan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh praktik korupsi.

"Bukan kepala daerah tidak bisa melakukan sesuatu, tetapi agak konyol juga kalau mereka kemudian berbenturan dengan pemerintah pusat. Atau misalnya mereka dikriminalisasikan," ujar Feri.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) membuka konsultasi publik untuk Rancangan Peraturan Menteri (RPM) tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Melalui Jaringan Bergerak Seluler. Aturan itu jadi salah satu yang masuk dalam Program Kerja kementerian tahun anggaran 2025.

Registrasi sendiri sebenarnya sudah masuk dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 5/tahun 2021. Identitas yang digunakan calon pelanggan jasa telekomunikasi adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (No KK).

Pada pasal 153 ayat (2) PM 5/2021 juga disebutkan penyelenggara jasa telekomunikasi harus menerapkan prinsip Know Your Customer atau KYC. Caranya dapat dilakukan dengan registrasi menggunakan data biometrik, namun teknis penggunaannya belum diatur dalam aturan tersebut.

Sementara pada pasal 154 aturan yang sama menuliskan soal penggunaan data kependudukan oleh Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler berupa NIK dan No.KK atau NIK serta data kependudukan biometrik.

"Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu adanya Peraturan Menteri yang mengatur ketentuan teknis registrasi pelanggan jasa telekomunikasi menggunakan data kependudukan biometrik pengenalan wajah (face recognition) untuk meningkatkan validitas data pelanggan guna memperkuat keamanan digital secara nasional melalui Peraturan Menteri tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Melalui Jaringan Bergerak Seluler (RPM Registrasi Pelanggan)," tulis Komdigi dalam keterangan resminya, dikutip Selasa (18/11/2025).

Selain penggunaan face recognition, salah satu yang diatur adalah registrasi untuk masyarakat yang belum berusia 17 tahun dan belum menikah. Kelompok tersebut belum memiliki KTP elektronik dan belum perekaman Data Kependudukan Biometrik.

Di sana diatur mereka bisa melakukan registrasi dengan menggunakan Identitas Pelanggan Jasa Telekomunikasi Prabayar untuk Registrasi bagi Warga Negara Indonesia berupa Nomor Mobile Subsciber Integrated Services Digital Network (MSISDN) atau nomor Pelanggan Jasa Telekomunikasi yang digunakan. Selain itu juga membutuhkan NIK calon pelanggan dan data NIK serta biometrik kepala keluarga dalam KK tersebut.

Terakhir adalah kewajiban regitrasi eSIM dengan nomor MSISDN, NIK dan data biometrik berupa pengenalan wajah.

Penggunaan biometrik pengenalan wajah juga belum dilakukan secara keseluruhan setelah Permen diundangkan. Dalam jangka satu tahun, registrasi masih bisa dilakukan dengan NIK dan No KK, sementara data biometrik bersifat opsional.

"Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a berakhir, maka registrasi pelanggan hanya dapat dilakukan dengan menggunakan identitas NIK dan data kependudukan biometrik pengenalan wajah (face recognition)," jelas Komdigi.

Dituliskan pula ketentuan registrasi teranyar hanya untuk pelanggan baru. Pelanggan lama tidak diwajibkan melakukan registrasi ulang dengan biometrik dan NIK, jika sudah melakukannya dengan NIK dan nomor KK.

Komdigi mengundang pemangku kepentingan dan masyarakat bisa memberikan masukan pada RPM tersebut. Masukan diselenggarakan sejak 17 hingga 26 November 2025 melalui [email protected].

Bisnis.com, JAKARTA — Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menekankan rencana revisi Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) perlu melibatkan sudut pandang publik.

Ketua Umum YLKI, Niti Emiliana menjelaskan keterlibatan publik diperlukan guna meminimalisir kesalahan penyusunan poin undang-undang sebagaimana yang telah terjadi sebelumnya.

"Proses revisi harus melibatkan keterwakilan suara pihak terdampak, yaitu konsumen dan pengusaha, melalui mekanisme public hearing konsultasi publik yang memadai agar revisi tidak mengulang kesalahan yang sama," kata Niti kepada Bisnis, Rabu (5/11/2025).

Pada saat yang sama, YLKI turut mengapresiasi putusan MK yang membatalkan pengenaan iuran Tapera bagi para pekerja swasta. Di mana, awalnya iuran wajib tersebut bakal dijalankan pada 2027.

Niti juga menekankan, revisi UU tersebut nantinya perlu menetapkan iuran Tapera bersifat sukarela dan harus dijalankan secara transparan.

"Iuran wajib Tapera memberatkan masyarakat, baiknya bisa dijadikan sukarela sebagai pilihan, bukan kewajiban. Skema ini juga harus transparan untuk konsumen," pungkasnya.

Sebelumnya, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho mengungkap rencana pemerintah untuk merevisi Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Heru menjelaskan, usulan tersebut menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materiil 134/PUU-XXII/2024 terkait Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat atau UU Tapera. Dalam putusannya, MK mengabulkan agar iuran Tapera tidak diwajibkan bagi pekerja swasta.

"Ini akan kita undang [sejumlah pakar] untuk diskusi supaya ada whole picture yang lebih lengkap untuk penyusunan naskah akademis penataan ulang undang-undang Tapera ke depan itu yang kita upayakan," kata Heru saat ditemui di Kantor BP Tapera, Selasa (4/11/2025).

Heru menjelaskan, penyusunan ulang draft UU tersebut akan dijalankan selambat-lambatnya selama dua tahun.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengumumkan dimulainya konsultasi publik terkait dokumen Call for Information (CFI) untuk Kajian Regulasi dan Kebijakan Potensi Implementasi Teknologi Non-Terrestrial Network Direct-to-Device (NTN-D2D) di Indonesia.

Dalam keterangan tertanggal 21 Oktober 2025, Komdigi menyebut teknologi ini memungkinkan perangkat seluler terhubung langsung ke satelit tanpa perlu bergantung pada menara BTS.

Penerapan NTN-D2D diharapkan dapat memperluas jangkauan layanan komunikasi hingga ke wilayah pelosok, daerah perbatasan, serta kawasan perairan yang selama ini sulit dijangkau jaringan terestrial.

"Teknologi ini memungkinkan perangkat seluler berkomunikasi langsung dengan satelit tanpa bergantung pada jaringan terestrial, sehingga berpotensi memperluas konektivitas hingga ke wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal)," tulis keterangan resmi Komdigi, dikutip Kamis (23/10/2025).

Kajian disusun oleh Direktorat Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standardisasi Infrastruktur Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi.

Konsultasi bertujuan untuk menghimpun pandangan data dan praktik terbaik dari pemangku kepentingan terkait potensi pemanfaatan teknologi untuk pemerataan konektivitas digital nasional.

Komdigi juga menyebutkan kajian menekankan pentingnya teknologi untuk bisa mempercepat pemerataan akses digital. Selain itu dapat memperkuat ketahanan komunikasi nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital.

Kajian menjadi bagian dari pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029 dan mendukung sasaran RPJMN 2025-2029. Ini juga sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 dan agenda Asta Cita pemerintahan Prabowo Subianto.

"Dalam dokumen CFI tersebut, pemerintah mengundang masukan dari operator telekomunikasi, penyedia layanan satelit, industri perangkat, asosiasi, akademisi, dan masyarakat umum," jelas Komdigi.

"Masukan yang diberikan akan menjadi bahan penting dalam penyusunan kebijakan dan regulasi, termasuk aspek teknis, manajemen spektrum frekuensi, model bisnis, dan skema kerja sama antaroperator," imbuh keterangan tersebut.

Sebagai informasi, teknologi serupa sebenarnya sudah diperkenalkan oleh penyedia layanan internet berbasis satelit Starlink dari SpaceX. Perusahaan milik Elon Musk itu telah meluncurkan layanan Direct-to-Cell.

Namun di Indonesia, layanan tak bisa digunakan. Sebab Starlink hanya memiliki izin terbatas untuk ISP dan Jartup Vsat, bukan untuk layanan Direct-to-Cell.

Nama operator Indonesia juga tidak terlihat dalam daftar awal penyedia fitur Direct-to-Cell di dunia pada tahun lalu.