Indonesia Dorong Reformasi WTO, Soroti Subsidi Nelayan hingga e-Commerce
Indonesia dorong reformasi WTO di KTM ke-14, fokus pada subsidi nelayan, pertanian, dan e-commerce untuk memperkuat perdagangan global dan kepentingan negara berkembang.
(Bisnis.Com) 25/03/26 10:42 172156
Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyampaikan Indonesia akan membawa sejumlah agenda strategis untuk mendorong reformasiWorld Trade Organization(WTO) dalam Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-14 yang akan digelar di Yaoundé, Kamerun pada 26–29 Maret 2026.
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan reformasi WTO akan memperkuat sistem perdagangan global tanpa menghilangkan prinsip dasar organisasi, khususnya dalam menjaga kepentingan negara berkembang.
“Reformasi WTO dapat memperkuat sistem dan menjaga prinsip dasar, termasuk pengambilan keputusan secara konsensus serta perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang. Indonesia juga akan terus mendorong agar sistem penyelesaian sengketa dapat segera dipulihkan demi kepastian hukum bagi seluruh anggota,” kata Budi dalam keterangan tertulis, dikutip pada Rabu (25/3/2026).
Dalam forum tersebut, Indonesia akan mengangkat sejumlah isu utama, mulai dari subsidi perikanan, pertanian, perdagangan berbasis elektronik (e-commerce), hingga isunon-violation and situation complaints(NVSC).
Budi menjelaskan seluruh agenda tersebut telah dikoordinasikan secara intensif dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk memperkuat posisi Indonesia dalam forum multilateral.
Di samping itu, Indonesia juga akan melanjutkan keterlibatan aktif dalam negosiasi ketentuan tambahan padaAgreement on Fisheries Subsidies(AFS), serta perundingan sektor pertanian yang menyoroti pentingnya ketahanan pangan, termasuk kebijakan cadangan pangan pemerintah. Hal ini seiring tantangan perubahan iklim yang berpotensi mengganggu produksi pangan global.
“Indonesia selalu memperjuangkan dukungan terhadap petani dan nelayan kecil dalam isu perundingan pertanian dan subsidi perikanan, utamanya agar tercipta aturan yang adil, efektif, dan berkelanjutan,” sambungnya.
Di sisi lain, Indonesia juga menaruh perhatian pada isu perdagangan digital, khususnya terkait masa depan moratorium bea masuk atas transmisi elektronik atauCustoms Duties on Electronic Transmission(CDET), serta kelanjutanWork Programme on E-Commercedi WTO.
Menurutnya, setiap kebijakan globale-commerceharus mempertimbangkan kesenjangan digital serta kebutuhan pembangunan negara berkembang.
“Indonesia meyakini setiap keputusan terkaite-commerceperlu mempertimbangkan aspek pembangunan dan kesenjangan digital, khususnya bagi negara berkembang,” pungkasnya.
#reformasi-wto #subsidi-nelayan #e-commerce-indonesia #perdagangan-global #sistem-perdagangan #negara-berkembang #penyelesaian-sengketa-wto #subsidi-perikanan #ketahanan-pangan #perubahan-iklim #perdag