REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG– Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi buka suara soal tingginya realisasi investasi di Jawa Barat pada 2025, namun pemutusan hubungan kerja (PHK) di Jawa Barat tetap marak. Data menunjukkan realisasi investasi di provinsi tersebut mencapai Rp296,8 triliun, sementara jumlah pekerja yang terkena PHK tercatat 18.815 orang.

Dedi menegaskan kedua indikator tersebut tidak dapat dilihat sebagai satu variabel yang saling meniadakan.

“PHK kangini lho harus dibedakan. PHK itu adalah perusahaan yang sudah berdiri itu mem-PHK karyawan. Itu beda. Kalau investasi adalah dana masuk merekrut karyawan,” ucap dia di Bandung, Kamis (22/1/2026).

Dedi menjelaskan, pekerja yang terkena PHK memiliki peluang untuk kembali bekerja, meskipun tidak semuanya dapat terserap kembali dalam waktu singkat. Menurutnya, investasi berperan dalam membuka lapangan kerja baru, sementara PHK merupakan penghentian hubungan kerja dari perusahaan yang telah beroperasi.

"Perusahaan yang mem-PHK berarti dari data investasi keluar dong. Tetapi kan ada masuk yang baru,” kata dia.

Ia menegaskan realisasi investasi tahun 2025 merupakan data penanaman modal baru, bukan berasal dari perusahaan yang menghentikan usaha atau menutup operasionalnya. Dengan demikian, investasi dan PHK berasal dari dua dinamika yang berbeda.

Dedi juga menyoroti persoalan lain di Jawa Barat, yakni tenaga kerja yang terserap di industri tidak seluruhnya berasal dari daerah setempat. Menurutnya, kondisi ini bukan disebabkan keterbatasan kemampuan angkatan kerja Jawa Barat.

“Itu tergantung kadang-kadang kelas menengah atau manajer di perusahaan. Kalau manajer perusahaannya orang Garut, pasti orang Garut banyak dibawa. Tapi kalau manajer perusahaan nya ada orang luar Jawa Barat, dia juga pasti bawa dari kampungnya,” kata dia.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemprov Jawa Barat menyiapkan strategi penguatan tenaga kerja pada level menengah. Salah satunya melalui program pendidikan vokasi D3 yang dibiayai pemerintah daerah, serta pengembangan sekolah kejuruan bertajuk Sekolah Maung. “Itu kan sebenarnya untuk menjawab angkatan kerja kelas menengah,” kata dia.

Dedi menegaskan pemerintah daerah tidak dapat membuat kebijakan yang mewajibkan perusahaan merekrut tenaga kerja asal Jawa Barat, karena hal itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan berpotensi diskriminatif.

“Jadi yang berlangsung sekarang ini kan sebenarnya lebih pendekatan sosial, bukan pendekatan undang-undang. Misalnya, memprioritaskan warga sekitar. Itu pendekatan sosial. Kalau dari sisi aspek undang-undang enggak boleh,” kata dia.

Seperti diketahui,Provinsi Jawa Barat masih menjadi tujuan investasi terbesar di Indonesia sepanjang 2025. Berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM RI, realisasi investasi di Jawa Barat sepanjang 2025 mencapai Rp 296,8 triliun atau 109,9 persen dari target yang ditetapkan.

Pencapaian itu menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi dengan realisasi investasi tertinggi di Indonesia. Capaian investasi 2025 tersebut naik 18,21 persen dibandingkan 2024 yang berada di angka Rp 251,14 triliun.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Provinsi Jawa Barat masih menjadi tujuan investasi terbesar di Indonesia sepanjang 2025. Berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM RI, realisasi investasi di Jawa Barat sepanjang 2025 mencapai Rp 296,8 triliun atau 109,9 persen dari target yang ditetapkan.

Pencapaian itu menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi dengan realisasi investasi tertinggi di Indonesia. Capaian investasi 2025 tersebut naik 18,21 persen dibandingkan 2024 yang berada di angka Rp 251,14 triliun.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, realisasi investasi yang melampaui target itu menjadi sinyal positif bagi perekonomian Jawa Barat di tengah tantangan global. Dengan capaian tersebut, Jawa Barat tetap menjadi destinasi utama investasi nasional sekaligus berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Ia mengatakan, tingginya investasi di Jawa Barat tidak lepas dari kerja keras berbagai pihak dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, inklusif, dan berkelanjutan. “Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terus berupaya memastikan investasi di Jabar aman dan mudah sehingga dipercaya investor,” kata KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, Kamis (15/1/2026) lalu.

Dari total realisasi investasi, Penanaman Modal Asing (PMA) tercatat mencapai Rp 147,02 triliun. Sementara itu, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 149,8 triliun. Komposisi tersebut menunjukkan keseimbangan antara investasi domestik dan asing dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Hal itu pun menjadi indikator penting bahwa pembangunan ekonomi Jawa Barat tidak hanya bergantung pada modal asing, tetapi juga diperkuat oleh pelaku usaha nasional.

KDM berharap, besarnya investasi yang masuk ke Jawa Barat dapat membuka lapangan kerja, menggerakkan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta mendorong pemerataan pembangunan di berbagai wilayah. Dengan demikian, dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

Ia menambahkan, Pemprov Jawa Barat akan terus memperkuat iklim investasi dengan melakukan berbagai pembenahan, seperti penyederhanaan perizinan dan birokrasi serta penguatan infrastruktur pendukung investasi, termasuk kawasan industri dan konektivitas antarwilayah.

KDM pun memastikan investasi di Jawa Barat berjalan selaras dengan kelestarian lingkungan dan kearifan lokal. “Jawa Barat terbuka bagi investasi, tetapi tetap berpijak pada kepentingan rakyat,” ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani angkat bicara terkait perlambatan penanaman modal asing (PMA) sepanjang 2025 sebesar Rp900 triliun atau hanya tumbuh 0,1 persen yoy anjlok dibandingkan PMA 2024 yang tumbuh 21 persen yoy. Rosan menyinggung faktor Danantara yang mampu meningkatkan realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) pada 2025.

"Memang di dalam negeri ini peningkatannya lebih besar, sekitar 26,6 persen atau Rp 1.030,3 triliun. Kami melihat ini akan terus meningkat lebih besar lagi, karena faktor Danantara," ujar Rosan saat konferensi pers capaian realisasi investasi kuartal IV 2025 di kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Rosan meyakini pertumbuhan PMDN pada 2026 akan lebih tinggi dengan masifnya aksi investasi Danantara di berbagai sektor, mulai dari kesehatan, hilirisasi, hingga chemical. Rosan mengatakan pemerintah pun telah memberikan kemudahan perizinan dalam menggenjot realisasi investasi tahun ini.

"Saya bisa memastikan (PMDN) dalam negerinya di 2026 ini akan meningkat lebih tinggi peningkatannya, yoy-nya akan meningkat lebih tinggi, terutama dengan semakin dipermudahnya akses perizinan dan juga pembiayaan juga," ucap Rosan.

Ia menyampaikan Danantara juga mulai akan menjalankan program waste to energy (WTE) yang mulai beroperasi pada Maret nanti. Rosan optimistis program tersebut tak sekadar menjadi solusi dalam mengatasi persoalan sampah, melainkan juga menarik keterlibatan investor dalam dan luar negeri.

"Sebetulnya bukan PMA-nya yang melambat kalau saya melihatnya, (tapi) dalam negerinya yang lebih cepat," lanjut Rosan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengumumkan realisasi investasi 2025 melampaui target awal sebesar Rp1.905,6 triliun. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengatakan, total realisasi investasi pada Januari–Desember 2025 tercatat sebesar Rp1.931,2 triliun.

“Alhamdulillah, target realisasi investasi 2025 tercapai dan bahkan sedikit melebihi target yang sudah dicanangkan. Total realisasi investasi telah mencapai Rp1.931,2 triliun atau setara dengan 101,3 persen dari target pemerintah dan tumbuh 12,7 persenyear on year(yoy),” ujar Rosan saat konferensi pers capaian realisasi investasi kuartal IV 2025 di kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Rosan menyebut capaian ini merupakan kabar gembira di tengah ketidakpastian ekonomi global, perlambatan ekonomi dunia, ketegangan geopolitik, serta bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menurut Rosan, realisasi investasi tersebut menjadi bukti nyata Indonesia mampu menjaga kepercayaan investor serta mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

“Ini terefleksi pada kinerja yang kuat di kuartal IV 2025 sebesar Rp496,9 triliun yang berkontribusi 26,1 persen dari target total investasi 2025,” ucap Rosan.

Ia menambahkan, raihan investasi tersebut berdampak positif terhadap penciptaan lapangan pekerjaan baru sebanyak 2,7 juta orang atau meningkat 10,4 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Menurut Rosan, penciptaan lapangan pekerjaan merupakan salah satu tugas utama pemerintah guna menghadirkan pekerjaan baru yang baik dan berkualitas.

“Tentunya capaian ini merupakan hasil kerja sama kita semua. Terima kasih atas dukungan seluruh pihak. Pemerintah terus melakukan diplomasi ekonomi serta upaya perbaikan di dalam negeri,” lanjut Rosan.

Rosan menilai capaian tersebut menjadi momentum untuk meningkatkan iklim investasi, baik melalui penguatan kerja sama perdagangan luar negeri maupun perbaikan sistem investasi domestik. Ia mengatakan pemerintah berupaya meningkatkan iklim investasi dengan memberikan kepastian melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025.

Lebih lanjut, Rosan menjelaskan pemerintah telah menetapkan batas waktuservice level agreementantarkementerian dan antarinstansi secara jelas dalam setiap tahapan proses perizinan. Ia menyebut BKPM memiliki kewenangan untuk mempercepat proses perizinan apabila kementerian atau instansi terkait melewati batas waktu yang telah ditetapkan.

“Hingga 14 Januari, kami telah menerbitkan 175 perizinan melalui mekanisme fiktif positif. Hal ini tentu meningkatkan kepercayaan investor serta memperbaiki dari sisi waktu dan iklim investasi,” kata Rosan.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG – Realisasi investasi di Jawa Tengah (Jateng) menunjukkan tren positif. Hingga kuartal III atau periode Januari–September 2025, total investasi yang masuk telah mencapai Rp66,13 triliun. Angka ini melampaui realisasi tahunan dalam beberapa tahun terakhir, termasuk 2020, 2021, dan 2023.

“Kami merilis data realisasi investasi kuartal III 2025. Dari Januari hingga September, totalnya sudah mencapai Rp66,13 triliun. Ini menandakan capaian yang lebih tinggi dibandingkan beberapa tahun sebelumnya,” ujar Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jateng, Sakina Rosellasari, Selasa (21/10/2025).

Dari total investasi tersebut, Rp29,27 triliun berasal dari penanaman modal asing (PMA), sementara sisanya merupakan penanaman modal dalam negeri (PMDN).

PMA masih didominasi oleh industri alas kaki, karet dan plastik, serta tekstil. Industri barang kulit dan alas kaki mencatatkan nilai investasi tertinggi sebesar Rp8,39 triliun, disusul industri karet dan plastik (Rp6,35 triliun), mesin dan elektronik (Rp5,35 triliun), tekstil (Rp4,77 triliun), serta perdagangan dan reparasi (Rp2,03 triliun).

Hong Kong dan China tercatat sebagai dua investor asing terbesar di Jateng sepanjang tahun ini, masing-masing dengan investasi Rp7,99 triliun dan Rp7,76 triliun. Diikuti oleh Singapura (Rp7,66 triliun), Korea Selatan (Rp4,05 triliun), dan Taiwan (Rp2,53 triliun).

Untuk PMDN, sektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran menjadi penyumbang terbesar dengan Rp4,58 triliun, disusul industri makanan Rp4,23 triliun. “Jawa Tengah masih menjadi tujuan utama bagi investasi padat karya,” kata Sakina.

Jumlah tenaga kerja yang terserap hingga September 2025 tercatat lebih dari 326 ribu orang. Meski demikian, realisasi investasi Jateng masih berada di bawah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. “Jawa Tengah masih didominasi investasi padat karya, sementara Jawa Timur dan Jawa Barat lebih banyak investasi padat modal,” ujarnya.

Sakina menyebut keterbatasan jumlah kawasan industri menjadi salah satu tantangan utama. Saat ini Jateng hanya memiliki sembilan kawasan industri, jauh di bawah Jawa Barat yang memiliki lebih dari 140 kawasan dan Jawa Timur lebih dari 15 kawasan.

Untuk itu, Pemprov Jateng mendorong pemerintah kabupaten/kota mengajukan kawasan peruntukan industri agar dapat dikembangkan menjadi kawasan industri baru. “Harapannya ada beberapa daerah yang mengajukan sehingga daya tarik investasi Jateng semakin kuat,” ucapnya.

Pemprov Jateng menargetkan total realisasi investasi mencapai Rp78,33 triliun pada akhir tahun 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) mengungkap akumulasi realisasi investasi periode 2025 - 2029 dibidik dapat tembus Rp794,2 triliun.

Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf) Teuku Riefky Harsya menjelaskan bahwa khusus pada 2025, realisasi investasi sektor ekonomi kreatif dibidik sebesar Rp136,3 triliun. Sementara hingga semester I/2025 realisasi investasi dilaporkan telah mencapai Rp90,12 triliun.

"Semester pertama sudah tercapai 66% atau Rp90,12 triliun. Jadi kalau kita lihat memang pertumbuhannya trennya sangat positif," kata Teuku Riefky saat ditemui di sela-sela agenda Friends of Creative Economy Meeting 2025 di Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Lebih lanjut, pada 2026 pemerintah meargetkan realisasi investasi sektor ekonomi kreatif dapat mencapai Rp131 triliun hingga Rp146,5 triliun.

Kemudian, pada 2027 Kemenekraf menetapkan target kinerja investasi ada di kisaran Rp133,7 triliun hingga Rp157,7 triliun. Berlanjut pada 2028 sebesar Rp142,7 triliun hingga Rp170 triliun.

Terakhir, pada 2029 atau tepat di akhir pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka investasi sektor ekonomi kreatif ditargetkan mencapai Rp152,3 triliun hingga Rp183,7 triliun.

Lebih lanjut, pada periode yang sama sektor ekonomi kreatif dilaporkan telah menyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 5,69%. Posisinya diklaim telah melampaui target di level 5,3 hingga 5,54%.

Kemudian, sektor ekonomi kreatif juga menyerap 26,47 juta lapangan pekerjaan hingga semester I/2025. Posisinya mencapai 104% dari target lapangan pekerjaan ekonomi kreatif yang tercipta sepanjang tahun ini mencapai 25,55 juta.

"Pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia ini juga atas arahan Bapak Presiden yang merupakan hasil kolaborasi juga. Karena kami juga kolaborasi dengan Kementerian Kebudayaan, Komdigi, Kementeria Pariwisata, kemudian juga Kementerian Luar Negeri seperti hari ini, Kementerian Perdagangan dan seterusnya," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan realisasi investasi kuartal III/2025 atau sepanjang Juli-September 2025 sebesar Rp491,4 triliun. Penanaman modal asing (PMA) tercatat sebesar Rp212 triliun.

Realisasi itu tumbuh 13,9% (yoy) dari Rp431,5 triliun pada kuartal III/2024. Pencapaian tiga bulan ketiga 2025 itu 25,8% dari target investasi sepanjang tahun ini sebesar Rp1.905,6 triliun. Meski demikian, jika dibandingkan kuartal III tahun sebelumnya, pertumbuhan tersebut melambat karena waktu itu mampu tumbuh 15,24%.

Sementara itu, penyerapan tenaga kerja mencapai 696.478 orang dari hasil investasi kuartal III/2025 itu.

Berdasarkan porsinya, investasi asing pada kuartal III/2025 mencapai Rp212 triliun atau 43,1% dari total investasi. Sementara itu. penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp279,4 triliun atau 56,9% dari total investasi.

"Kita lihat di tengah tantangan yang masih berlangsung geopolitik, geoekonomi, tetapi kalau kita lihat tren ke depannya telah direvisi meningkat dari World Bank, OECD, kita harapkan pertumbuhannya juga akan meningkat ke depannya," papar Rosan di kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

Adapun sebaran investasi kuartal III/2025 yakni Rp225,6 triliun di Jawa atau 45,6% dan luar Jawa Rp265,8 triliun atau 54,1%. Menurut Rosan, sebaran investasi di luar Jawa paling banyak berada di Sulawesi Tengah berkat proyek hilirisasi.

Di sisi lain, secara sektoral, investasi kuartal III/2025 terbanyak berasal dari industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya yakni Rp62 triliun. Kemudian, pertambangan Rp55,9 triliun; transportasi, gudang dan telekomunikasi Rp52,6 triliun;jasa lainnya Rp44,3 triliun serta perdagangan dan reparasi Rp34,5 triliun.

Terkait dengan negara asal PMA, negara penyumbang investasi asing masih tertinggi dari Singapura yakni US$3,8 miliar. Kemudian, diikuti oleh Hong Kong US$2,7 miliar, China US$1,9 miliar, Malaysia US$1 miliar dan Amerika Serikat (AS) US$800 juta.

"Sebetulnya kalau kita combine dua ini [Hong Kong dan China] angkanya menjadi US$4,6 miliar, lebih besar dari Singapura," terang Rosan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan realisasi investasi kuartal III/2025 atau sepanjang Juli-September 2025 sebesar Rp491,4 triliun. Penanaman modal asing (PMA) tercatat sebesar Rp212 triliun.

Realisasi itu tumbuh 13,9% (yoy) dari Rp431,5 triliun pada kuartal III/2024. Pencapaian tiga bulan ketiga 2025 itu 25,8% dari target investasi sepanjang tahun ini sebesar Rp1.905,6 triliun. Meski demikian, jika dibandingkan kuartal III tahun sebelumnya, pertumbuhan investasi tersebut melambat pasalnya pada kuartal II/2024 lalu misalnya pertumbuhan mencapai 15,24%.

Sementara itu, penyerapan tenaga kerja mencapai 696.478 orang dari hasil investasi kuartal III/2025 itu.

Berdasarkan porsinya, investasi asing pada kuartal III/2025 mencapai Rp212 triliun atau 43,1% dari total investasi. Sementara itu. penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp279,4 triliun atau 56,9% dari total investasi.

"Kita lihat di tengah tantangan yang masih berlangsung geopolitik, geoekonomi, tetapi kalau kita lihat tren ke depannya telah direvisi meningkat dari World Bank, OECD, kita harapkan pertumbuhannya juga akan meningkat ke depannya," papar Rosan di kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

Adapun sebaran investasi kuartal III/2025 yakni Rp225,6 triliun di Jawa atau 45,6% dan luar Jawa Rp265,8 triliun atau 54,1%. Menurut Rosan, sebaran investasi di luar Jawa paling banyak berada di Sulawesi Tengah berkat proyek hilirisasi.

Di sisi lain, secara sektoral, investasi kuartal III/2025 terbanyak berasal dari industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya yakni Rp62 triliun. Kemudian, pertambangan Rp55,9 triliun; transportasi, gudang dan telekomunikasi Rp52,6 triliun;jasa lainnya Rp44,3 triliun serta perdagangan dan reparasi Rp34,5 triliun.

Terkait dengan negara asal PMA, negara penyumbang investasi asing masih tertinggi dari Singapura yakni US$3,8 miliar. Kemudian, diikuti oleh Hong Kong US$2,7 miliar, China US$1,9 miliar, Malaysia US$1 miliar dan Amerika Serikat (AS) US$800 juta.

"Sebetulnya kalau kita combine dua ini [Hong Kong dan China] angkanya menjadi US$4,6 miliar, lebih besar dari Singapura," terang Rosan.