Bisnis.com, DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali menggandeng sejumlah Online Travel Agent (OTA) untuk mengoptimalkan Pungutan Wisatawan Asing (PWA).

Gubernur Bali Wayan Koster menjelaskan terus mengoptimalkan PWA untuk memperkuat fiskal daerah di tengah efisiensi anggaran dari pusat.

"Kami juga berkolaborasi dengan berbagai maskapai penerbangan internasional dan Online Travel Agent (OTA) besar seperti Trip.com, Tiket.com, Traveloka, Agoda, hingga Booking.com agar kebijakan ini tersosialisasi dengan baik," kata Wayan Koster, Sabtu (16/5/2026).

Selain travel agent, Pemprov Bali juga menggandeng Imigrasi, kemudian Koster juga berencana mengundang Konsulat Jenderal negara-negara sahabat yang ada di Pulau Dewata untuk sosialisasi.

PWA mulai diterapkan pada 14 Februari 2024 dan hingga 31 Desember tahun tersebut, tercatat sebanyak 2,1 juta wisatawan mancanegara (wisman) melunasi pembayaran PWA dengan total kontribusi sebesar Rp318 miliar.

Jika dipersentasekan, jumlah yang membayar PWA di tahun 2024 mencapai 32% dari total kunjungan Wisatawan Asing yang tahun itu mencapai 6,3 juta orang.

Selanjutnya pada tahun 2025, Pemprov Bali melakukan revisi Perda dan Pergub agar bisa melibatkan pelaku pariwisata dalam mengoptimalkan PWA.

Koster menyebut upaya ini membuahkan hasil karena pada tahun 2025, jumlah turis asing yang membayar PWA bertambah menjadi 2,4 juta orang atau 34% dari total kunjungan yang mencapai 7 juta orang.

"Total kontribusi yang masuk sebesar Rp369 miliar. Dan yang sangat menggembirakan, 96% dibayar sebelum wisatawan terbang ke Bali," kata Koster.

Koster juga menegaskan bahwa PWA sepenuhnya menerapkan sistem online. Dana yang dibayarkan turis asing langsung masuk ke rekening Pemprov Bali di Bank BPD Bali dan selanjutnya disalurkan ke kas daerah.

"Tidak ada pembayaran cash, tak ada interaksi antarorang. Jadi saya pastikan tak mungkin ada penyelewengan," kata Koster.

Berpedoman pada regulasi yang berlaku, dana PWA sepenuhnya dimanfaatkan untuk pelestarian budaya, perlindungan lingkungan alam serta pembangunan infrastruktur yang mendukung pengembangan sektor pariwisata Bali.

Penggunaan dana PWA ini telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Lebih dari itu, program ini juga mendapat atensi Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) yang telah melakukan kajian dan memberi rekomendasi.

Bisnis.com, DENPASAR – Dana Pungutan Wisatawan Asing (PWA) di Provinsi Bali mencapai Rp71,44 miliar pada kuartal I/2026.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali I Wayan Sumarajaya menjelaskan PWA kuartal I/2026 naik 11,63% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2025.

Menurutnya kenaikan PWA sejalan dengan meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) yang mencapai 1,65 juta pada kuartal I/2026 atau naik 2,4% secara tahunan (yoy).

Sumarajaya optimistis jika tren kedatangan wisman di Bali terus naik, penerimaan PWA akan melebihi target yang telah ditetapkan, yakni sekitar Rp369 miliar. Target ini sesuai dengan pencapaian PWA pada 2025.

Menurutnya, yang masih menjadi pekerjaan rumah Pemprov Bali saat ini bagaimana mengorganisir agar semua wisman yang datang ke Bali membayar PWA.

Pada 2025 tercatat hanya sekitar 30 persen wisman yang membayar, dari 7 juta wisman. Potensi PWA diestimasi mencapai Rp1 triliun per tahun. Jika bisa dioptimalkan akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemprov Bali secara signifikan.

Dia melihat koordinasi lintas instansi menjadi salah satu kendala optimalisasi penarikan PWA. Di bandara yang menjadi pintu masuk utama wisman, model pungutan masih bersifat sukarela, tidak mengikat wisman, sehingga masih banyak wisman yang tidak membayar.

Sumarajaya menyebut dibutuhkan kerja sama dengan pemerintah pusat untuk mengoptimalkan penarikan PWA dari wisman yang masuk ke Pulau Dewata.

"Memang salah satu unsur yang perlu kami perbaiki adalah bekerja sama dengan pusat, karena data dan sebagainya kan ada di Imigrasi," kata Sumarajaya.

Sebagai informasi, pengaturan pungutan bagi wisman melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 bertujuan untuk perlindungan adat, tradisi, seni-budaya, serta kearifan lokal masyarakat Bali. Pemuliaan serta pemeliharaan kebudayaan dan lingkungan alam yang menjadi daya tarik wisata di Bali.

Kemudian peningkatan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengelolaan hasil pungutan bagi wisatawan asing.

Bisnis.com, DENPASAR – Kejaksaan Agung memeriksa 7 pejabat Pemerintah Provinsi Bali terkait Pungutan Wisatawan Asing (PWA) yang dipungut sejak 2024.

Dalam surat Kejaksaan Agung nomor R-13/D.4/Dek.2/03/2026 tertanggal 9 Maret 2026 perihal permintaan informasi dan data, Kejaksaan Agung meminta Kasatpol PP Provinsi Bali untuk bertemu dengan Kepala Seksi Investasi untuk memberikan informasi dan data terkait dengan PWA.

Menurut surat Kejagung tersebut, pihaknya menerima pengaduan penyalahgunaan PWA yang telah dipungut sebesar Rp150.000 per orang.

7 pejabat yang diperiksa antara lain Kasatpol PP Provinsi Bali, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD), Kepala Dinas Pariwisata, dan Biro Hukum Setda Provinsi Bali.

Gubernur Bali Wayan Koster membenarkan bawahannya diperiksa oleh Kejaksaan Agung terkait PWA. Ia menyebut yang dilakukan Kejaksaan Agung bukan pemeriksaan, melainkan menggali informasi terkait PWA.

Koster mengaku sudah menerima telepon dari Kejaksaan Agung terkait masalah tersebut. Koster menjelaskan bahwa penggalian informasi dan data sudah selesai dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Hasilnya Kejagung akan membantu agar pelaksanaan PWA ini berjalan optimal.

"Benar, tapi bukan dimintai keterangan, minta informasi dan data. Tadi saya sudah dapat telepon dari Kejaksaan Agung. Justru Kejaksaan Agung akan menolong, memberikan rekomendasi agar pungutan wisatawan asing itu lebih optimal," kata Wayan Koster kepada media, Senin (16/3/2026).

Koster juga membantah jika ada korupsi dana PWA, menurutnya semua transaksi dilakukan secara digital. "Tidak ada korupsi, transaksinya digital, online, tidak ada cash," kata Koster.

Terkait penggunaan dana PWA yang dinilai tidak tepat sasaran, Koster juga membantah. Menurutnya penggunaan PWA sudah dialokasikan untuk perlindungan budaya, adat dan lingkungan Bali, termasuk juga perbaikan infrastruktur.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Pemprov Bali telah mengumpulkan Rp318 miliar dana PWA, yang dipungut dari wisman yang berwisata ke Bali. Setiap wisman dikenakan Rp150.000 per orang.

Kebijakan ini berlaku sejak 2024, dalam realisasinya baru 30% dari potensi lebih dari 6,5 juta wisman yang dipungut, masih jauh dari target.

Menurut Koster belum optimalnya realisasi PWA karena koordinasi antarinstansi belum solid, khususnya dengan imigrasi.

Bisnis.com, DENPASAR – Pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) secara besar-besaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat membuat pemerintah daerah dituntut melakukan inovasi untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD).

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi salah satu daerah yang kena pangkas cukup besar pada 2026, yakni mencapai Rp1,2 triliun. Plh Sekretaris Daerah NTB Lalu Moh.Faozal menjelaskan, pemangkasan tersebut berdampak signifikan terhadap fiskal daerah.

Guna menambah PAD, salah satu inovasi yang diwacanakan yakni memberlakukan pungutan terhadap wisatawan mancanegara (wisman) yang masuk ke NTB. Faozal menyebut, jika Provinsi Bali bisa memberlakukan tersebut, maka tidak menutup kemungkinan NTB juga bisa.

"Kami sedang menjajaki payung hukum serupa. Apalagi dalam kesepakatan tiga gubernur [Bali, NTB, NTT], kami ingin menerapkan sistem satu pintu. Cukup satu kartu atau satu transaksi digital, wisatawan bisa mengakses destinasi di tiga provinsi sekaligus," kata Faozal dikutip dari keterangan resminya, Kamis (12/2/2026).

Adapun, Bali mulai memberlakukan pungutan wisatawan asing (PWA) sejak 2024. Setiap wisman yang masuk ke Bali dikenai biaya tambahan Rp150.000 per orang. PWA ini dibayarkan saat wisatawan tiba di Bandara, atau bisa melalui aplikasi We Love Bali.

Pada 2025, Bali mengumpulkan Rp369 miliar dari PWA dan langsung masuk menjadi PAD. Jika dihitung dengan wisman yang mencapai 7 juta orang, potensi PWA mencapai Rp1 triliun per tahun.

Selain itu, Pemprov NTB juga bakal melakukan percepatan digitalisasi untuk mengoptimalkan pemungutan pajak daerah. Faozal menyebut, digitalisasi daerah tidak boleh hanya dipandang sebagai modernisasi sistem pembayaran semata. Baginya, teknologi adalah instrumen strategis untuk menutup celah kebocoran pendapatan.

"Kami menyadari tata kelola PAD belum maksimal dan masih ada indikasi kebocoran pada proses penarikan secara manual. Digitalisasi adalah jawaban untuk optimalisasi pajak dan retribusi agar pendapatan asli daerah lebih akuntabel dan transparan," kata Faozal.

Denpasar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali berkeinginan agar sistem pungutan wisatawan asing (PWA) terkoneksi dengan kantor imigrasi, sehingga pungutan itu bisa lebih maksimal.

Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta dalam Rapat Koordinasi Kerja Sama Kelembagaan Kanwil Imigrasi di Denpasar, Selasa, mengatakan, jika pungutan wisatawan asing terintegrasi dengan imigrasi yang memiliki seluruh data lalu lintas WNA, maka capaian pungutan akan lebih tinggi.

“Kami dari Pemprov Bali sudah berkoordinasi dengan bapak Menko Polkam, kami ingin mengintegrasikan dengan kantor imigrasi yang ada di Bali, khususnya yang ada di bandara sehingga pungutan ini bisa maksimal,” kata dia.

Selain itu, Pemprov Bali juga menjajaki kerja sama dengan maskapai penerbangan langsung internasional untuk menyosialisasikan pungutan sebesar Rp150 ribu kepada setiap WNA yang datang, namun saat ini jumlahnya masih sedikit.

“Hingga saat ini dari 37 maskapai yang terbang langsung ke Bali, namun baru lima saja yang menyosialisasikan PWA,” ujarnya.

Pungutan wisatawan asing itu, kata Wagub Giri, untuk menjaga kelestarian budaya dan lingkungan, sebab sesuai peruntukannya dana retribusi akan dikelola untuk menunjang pariwisata budaya dan alam.

Nantinya melalui kebijakan pungutan ini, Pemprov Bali dapat memastikan pariwisata Bali akan berkelanjutan, berkualitas, dan bermartabat.

“Semua itu dalam rangka menjaga keberlangsungan pariwisata serta membangun pariwisata Bali yang berkualitas dan bermartabat,” kata Giri Prasta.

PWA pada tahun pertamanya, yakni 2024 lalu hanya mampu mengumpulkan 32 persen atau Rp318 miliar dari total kunjungan wisman ke Bali.

Rendahnya angka tersebut membuat Pemprov Bali merevisi Perda Nomor 6 Tahun 2023 menjadi Perda Nomor 2 Tahun 2025, di mana dalam aturan baru ini pelaku-pelaku yang membantu pengumpulan retribusi akan mendapat imbal jasa tiga persen.

Selain itu, pemerintah daerah juga mengusulkan integrasi sistem "Love Bali" dengan sistem nasional "All Indonesia" guna memastikan mekanisme pembayaran lebih mudah dan terpantau.

Berdasarkan data Dinas Pariwisata Bali dari 6 juta wisman yang masuk sepanjang 2025 uang yang terkumpul baru Rp337 miliar atau diperoleh dari 2,2 juta wisman, sehingga berbagai langkah digenjot pemerintah untuk optimalisasi.

Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Kelembagaan, Keimigrasian, dan Permasyarakatan Kemenko Polkam Herdaus, menegaskan bahwa rakor ini menjadi momentum memperkuat peran imigrasi dalam mendukung pariwisata dan investasi berkelanjutan di Bali.

Ia berharap pertemuan tersebut menghasilkan rekomendasi strategis untuk mengatasi berbagai persoalan kepariwisataan dan meningkatkan efektivitas kolaborasi lintas lembaga.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025