proyeksi tersebut didasarkan pada hasil simulasi model 'computable general equilibrium' yang disusun untuk mengukur dampak guncangan ekonomi global terhadap perekonomian Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Institute for Development of Economics & Finance (Indef) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mengalami perlambatan sebesar 0,21 persen apabila konflik Timur Tengah yang disertai dengan lonjakan harga energi global berlanjut hingga akhir tahun ini.

Direktur Program Indef Eisha M. Rachbini dalam seminar di Jakarta, Kamis, mengatakan proyeksi tersebut didasarkan pada hasil simulasi model computable general equilibrium (CGE) yang disusun tim Indef untuk mengukur dampak guncangan ekonomi global terhadap perekonomian Indonesia.

Dalam skenario pertama, yakni konflik Timur Tengah yang berkepanjangan hingga akhir 2026 dan memicu lonjakan harga energi global, dengan asumsi harga minyak dunia naik 30 persen dari baseline 70 dolar AS per barel, maka indeks harga konsumen (IHK) diperkirakan meningkat 0,28 persen.

Pada saat yang sama, upah riil diperkirakan turun 0,26 persen, ekspor terkontraksi 2,44 persen, sementara impor melonjak 7,80 persen akibat kenaikan kebutuhan dan biaya energi.

“Karena ketika harga minyak bumi naik maka daya beli akan tergerus, inflasi naik, sehingga upah riil juga turun. Ekspor juga akan turun karena impornya akan semakin banyak. Walaupun kita juga memiliki komoditas ekspor yang naik, tetapi ada kontraksi dari impor pembelian BBM yang sangat tinggi,” jelas dia.

Selanjutnya, investasi diperkirakan meningkat 1,20 persen, namun pertumbuhan ekonomi tetap melambat 0,21 persen.

Skenario kedua menggambarkan perlambatan ekonomi negara mitra utama. Dengan asumsi permintaan impor dari negara tujuan ekspor Indonesia turun 5 persen, IHK diperkirakan naik 0,11 persen, upah riil turun 0,29 persen, dan investasi meningkat 0,36 persen.

Di sisi lain, ekspor diproyeksikan turun paling dalam, yakni 5,05 persen, sementara impor berkurang 0,23 persen. Kondisi tersebut menyebabkan pertumbuhan ekonomi terkoreksi sebesar 0,24 persen.

Adapun pada skenario ketiga, yaitu fragmentasi perdagangan dan disrupsi rantai pasok global akibat meningkatnya tarif maupun hambatan non-tarif, IHK diperkirakan naik 0,18 persen dan upah riil turun 0,23 persen.

Investasi hampir stagnan dengan kenaikan hanya 0,07 persen, sedangkan ekspor dan impor masing-masing turun 1,16 persen dan 0,30 persen. Dalam skenario ini, pertumbuhan ekonomi diperkirakan melambat 0,17 persen.

“Kami menyimpulkan bahwa jika risiko geopolitik, disrupsi dan fragmentasi rantai pasok, serta perubahan iklim yang tidak diantisipasi oleh fundamental ekonomi yang cukup dan kebijakan yang baik, maka ini akan berdampak pada kontraksi pertumbuhan,” kata Eisha.

Dengan berbagai tantangan tersebut, Indef pun memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2026 berpotensi melambat ke kisaran 5 persen secara tahunan (year on year/yoy), seiring normalisasi konsumsi pasca-Lebaran, tekanan harga energi dan pangan, pelemahan rupiah, serta kenaikan biaya produksi.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) memutuskan menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate di level 5,75% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 17-18 Juni 2026.

Keputusan itu disampaikan langsung oleh Gubernur BI Perry Warjiyo saat mengumumkan Hasil RDG pada hari ini, Kamis (18/6/2026).

"Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%," ujar Perry.

Sejalan dengan itu, bank sentral juga menaikkan suku bunga Deposit Facility dan Lending Facility sebesar 25 basis poin menjadi masing-masing 4,75% dan 6,5%.

Perry mengatakan kenaikan suku bunga ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global.

"Serta sebagai langkah pre-emptive untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5±1% yang ditetapkan pemerintah," lanjut Perry.

Sebelumnya, sebagian proyeksi ekonom yang dihimpun Bisnis memperkirakan BI masih akan mengerek suku bunga acuan pada RDG BI Juni 2026. Padahal, sekitar sembilan hari sebelumnya, bank sentral sudah lebih dulu menaikkan suku bunga acuan 25 basis poin (bps) ke 5,50%.

Dari proyeksi yang dihimpun Bisnis, separuh dari ekonom yang diwawancarai memprakirakan suku bunga acuan bakal dinaikkan lagi oleh BI bulan ini.

Bahkan, ada yang memproyeksikan kenaikan sebesar 50 bps hingga suku bunga mencapai 6,0%. Sebagian lainnya memproyeksikan suku bunga bakal ditahan.

Namun, pada dasarnya kalangan ekonom memprakirakan otoritas moneter masih akan mengedepankan stabilitas.

Proyeksi ini disampaikan oleh Senior Vice President Economist UOB, Enrico Tanuwidjaja. Menurutnya, dosis BI Rate yang sudah dinaikkan total 75 bps sejak Mei 2026 belum ampuh menjangkar stabilitas rupiah.

Sebagai catatan, rupiah masih berada di level Rp17.748 dolar AS per penutupan perdagangan Rabu (17/6/2026). Levelnya melemah sekitar 6,18% (ytd), meski menguat dari level terendah Rp18.166 per dolar AS berdasarkan data Tradingview.

"[BI Rate] naik 50 bps menurut prediksi kami, untuk menjangkar kestabilan nilai tukar rupiah," ujarnya kepada Bisnis, Rabu (17/6/2026).

Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. David Sumual dan Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Hosianna Evalita Situmorang memproyeksikan kenaikan yang lebih moderat, yakni 25 bps ke level 5,75%.

Menurut David, sinyal kesepakatan damai antara AS-Iran memberikan sinyal positif tidak terjadinya skenario ekstrem kenaikan inflasi. Sebab, salah satu kesepakatan kedua negara adalah pembukaan Selat Hormuz yang merupakan jalur perdagangan energi dunia. Penutupan selat ini turut membuat harga minyak mendidih, sampai efeknya terasa di Indonesia.

"Namun BI sebenarnya masih ada ruang untuk menaikkan suku bunga dalam rangka menjamin stabilitas dan daya tarik aset Rupiah sekaligus menjangkar ekspektasi inflasi ke depan," jelasnya kepada Bisnis.

Bisnis.com, JAKARTA — Chief Economist PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) Banjaran Surya Indrastomo memperkirakan Bank Indonesia (BI) akan kembali menaikkan suku bunga acuan alias BI Rate pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) 17—18 Juni 2026.

Banjaran menyebut, peluang bank sentral menaikkan BI Rate masih cukup besar karena The Fed tetap hawkish, tekanan terhadap rupiah belum mereda, dan investor global masih memburu aset dolar.

“[Saya perkirakan] Naik 25 basis poin (bps),” ungkap Banjaran saat ditemui di sela-sela Konferensi Pers Hasil Kajian UMKM Perbanas 2026, Jakarta Selatan, Kamis (18/6/2026).

Adapun hingga akhir tahun, Banjaran memperkirakan penurunan suku bunga sangat sempit lantaran BI harus menjaga daya tarik aset rupiah dan stabilitas nilai tukar.

“Sampai akhir tahun agak susah. Yang jelas turun susah, ruang turun susah,” ungkapnya.

Meski demikian, dia menilai kondisi perbankan Indonesia masih cukup kuat sehingga tekanan yang terjadi saat ini lebih menyerupai periode winter daripada krisis seperti 1998.

Untuk diketahui, bank sentral pada RDG Mei 2026 menaikkan suku bunga acuan langsung sebesar 50 basis poin (bps) dari 4,75% ke 5,25%. Kemudian, otoritas moneter pada bulan yang sama kembali menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 bps menjadi 5,50%.

Adapun, sebagian proyeksi ekonom yang dihimpun Bisnis memprakirakan BI masih akan mengerek suku bunga acuan pada RDG yang digelar 17—18 Juni 2026.

Bahkan, ada yang memproyeksikan kenaikan sebesar 50 bps hingga suku bunga mencapai 6,0%. Sebagian lainnya memproyeksikan suku bunga bakal ditahan. Meski demikian, pada dasarnya kalangan ekonom memprakirakan otoritas moneter masih akan mengedepankan stabilitas.

pertumbuhan ekonomi domestik pada tahun depan juga didukung berbagai langkah mendorong investasi serta perbaikan kinerja ekspor Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2027 dapat mencapai batas atas kisaran proyeksi 5,1-5,9 persen, salah satunya didukung oleh kuatnya permintaan domestik.

Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi XI DPR di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi domestik pada tahun depan juga didukung oleh berbagai langkah untuk mendorong investasi serta perbaikan kinerja ekspor Indonesia.

Hal ini seiring dengan membaiknya ekonomi dunia dengan pertumbuhan yang diperkirakan meningkat dari 3 persen pada 2026 menjadi 3,1 persen pada 2027.

Perry menyebutkan terdapat tiga faktor utama yang mendasari optimisme tersebut. Pertama, kebijakan fiskal pemerintah yang tetap prudent dengan defisit yang rendah dan terkendali, disertai realokasi anggaran yang lebih efisien, produktif dan mendukung kesejahteraan masyarakat.

“Pro-growth dan pro-welfare itu akan mendukung pertumbuhan ekonomi,” kata Perry.

Kedua, pelaksanaan program prioritas nasional yang terorkestrasi dengan baik, mulai dari ketahanan pangan, ketahanan energi, hingga program hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam.

Ketiga, penguatan koordinasi antara BI dan pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Meski kebijakan moneter tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas, BI menyatakan kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran akan terus dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, BI menyiapkan lima langkah melalui kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran.

Pertama, pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder guna memperkuat koordinasi fiskal dan moneter. Hingga 9 Juni 2026, BI telah membeli SBN senilai Rp156,5 triliun, setelah sepanjang 2025 merealisasikan pembelian sebesar Rp332,14 triliun.

Kedua, peningkatan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) melalui penurunan kewajiban giro wajib minimum dari 9 persen menjadi 3,5 persen untuk mendorong penyaluran kredit perbankan ke sektor-sektor prioritas pemerintah. Hingga minggu pertama Mei 2026, realisasi KLM mencapai Rp424,7 triliun.

“Sektor-sektor prioritas pemerintah, kalau bank-bank menyalurkan kredit ke sana, tentu saja kami akan memberikan insentif likuiditas. Juga kami mendorong bank-bank untuk bagaimana semakin melakukan efisiensi sehingga suku bunga kredit bisa lebih rendah,” kata Perry.

Ketiga, pelonggaran berbagai instrumen kebijakan makroprudensial serta percepatan penyaluran kredit melalui program Percepatan Intermediasi Indonesia (Pinisi) bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kementerian terkait, perbankan dan dunia usaha.

Keempat, percepatan digitalisasi sistem pembayaran untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi dan memperkuat ekonomi kerakyatan.

Upaya tersebut dilakukan melalui perluasan penggunaan QRIS, elektronifikasi transaksi pemerintah, pengembangan QRIS antarnegara, implementasi local currency transaction (LCT), serta pengembangan inovasi kewirausahaan digital mikro melalui Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI).

“Kami akan terus perluas QRIS. setelah dengan Jepang, Tiongkok, Korea, kami mohon doa restu untuk kami perluas dengan Saudi Arabia untuk nanti jamaah umrah maupun haji, juga dengan India untuk turis dari India,” kata Perry.

Langkah terakhir atau kelima, memperluas pengembangan UMKM dan ekonomi keuangan inklusif, baik konvensional maupun syariah, melalui 46 kantor perwakilan BI.

Program tersebut mencakup pengembangan wastra, komoditas kopi, hingga penguatan kemandirian ekonomi di pondok pesantren.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Lembaga riset NEXT Indonesia Center menilai ekonomi Indonesia masih berpeluang tumbuh di atas 5 persen pada 2026 meski dibayangi ketidakpastian global dan perbedaan proyeksi dari lembaga internasional.

Direktur NEXT Indonesia Center Herry Gunawan mengatakan ketahanan ekonomi nasional saat ini sedang diuji di tengah tekanan eksternal yang dinilai semakin tajam.

“Situasi ini merupakan ujian nyata bagi kesehatan ekonomi nasional. Kita harus melihat secara jeli apakah ekonomi kita benar-benar masih sehat atau mulai melorot di bawah tekanan eksternal,” kata Herry berdasarkan keterangannya yang diterima di Jakarta, Minggu.

Ia menilai ketegangan geopolitik di Timur Tengah telah meningkatkan ketidakpastian global, terutama melalui dampaknya terhadap harga energi dan volatilitas pasar keuangan.

Kondisi tersebut, menurut dia, turut memengaruhi pandangan sejumlah lembaga internasional terhadap prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026.

Bank Dunia dalam laporan terbarunya merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini dari 5,0 persen menjadi 4,7 persen.

Angka itu lebih rendah dibandingkan realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 yang mencapai 5,11 persen.

Di sisi lain, Asian Development Bank (ADB) justru memproyeksikan ekonomi Indonesia dapat tumbuh 5,2 persen pada 2026 atau lebih tinggi dibandingkan capaian tahun sebelumnya.

Herry mengatakan perbedaan proyeksi antara Bank Dunia dan ADB menunjukkan bahwa penilaian terhadap daya tahan ekonomi Indonesia masih sangat dinamis.

“Perbedaan angka proyeksi ini membuktikan bahwa faktor ketidakpastian global sangat memengaruhi penilaian terhadap daya tahan ekonomi Indonesia di tahun 2026,” ujar dia.

Untuk membaca arah ekonomi secara lebih objektif, NEXT Indonesia Center menggunakan Composite Leading Indicator (CLI) yang dirilis Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

"Sinyal CLI adalah kompas arah ekonomi," ujar dia.

Berdasarkan data Maret 2026, CLI Indonesia tercatat berada di level 100,52 atau masih di atas ambang 100 yang menunjukkan ekonomi berada dalam fase ekspansi dan berpotensi tumbuh di atas tren jangka panjang.

Menurut Herry, posisi CLI tersebut menandakan fundamental ekonomi nasional masih cukup terjaga di tengah tekanan global, bahkan lebih kokoh dibandingkan sejumlah negara Asia yang indikatornya berada di bawah level 100.

“Data CLI kita masih berada di atas level 100, yang artinya secara fundamental ekonomi Indonesia masih memiliki napas untuk tumbuh di atas rata-rata tren jangka panjangnya,” katanya.

Meski demikian, ia mengingatkan adanya moderasi momentum yang terlihat dari penurunan tipis CLI Indonesia dari 100,59 pada Februari menjadi 100,52 pada Maret 2026.

Ia menilai pelemahan tersebut perlu dibaca sebagai peringatan dini bahwa motor utama pertumbuhan ekonomi nasional, yakni konsumsi rumah tangga, mulai mengalami tekanan.

NEXT Indonesia Center mencatat konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang terbesar ekonomi Indonesia dengan kontribusi sekitar 53,9 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025.

Karena itu, Herry menilai pemerintah perlu menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat peran investasi dan ekspor agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya bertumpu pada konsumsi domestik.

“Kita tidak boleh menutup mata terhadap moderasi yang mulai terjadi di awal 2026. Jika tidak ada intervensi kebijakan yang adaptif untuk menjaga daya beli, target pertumbuhan bisa meleset,” kata Herry.

Ia menambahkan penguatan kebijakan fiskal yang adaptif serta perlindungan terhadap daya beli masyarakat bawah menjadi krusial agar fase moderasi tersebut tidak berkembang menjadi perlambatan yang lebih dalam.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Konsensus ekonom Bloomberg memproyeksikan Bank Indonesia (BI) akan mempertahankan suku bunga kebijakan alias BI Rate di level 4,75% dalam pengumuman hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) edisi Maret 2026 pada Selasa (17/3/2026).

Survei Bloomberg menunjukkan sebanyak 29 dari 29 ekonom memperkirakan BI akan menahan suku bunga. Artinya, semua ekonomi mempunyai proyeksi bulat bahwa bank sentral belum akan mengubah BI Rate pada bulan ketiga 2026.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede merupakan salah satu ekonom yang menilai BI akan menahan suku bunga acuan. Dia menilai langkah mempertahankan suku bunga menjadi pilihan paling rasional bagi bank sentral guna menjaga kestabilan nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian global yang masih membayangi.

“Perkiraan kami, BI cenderung mempertimbangkan dan lebih condong kembali menahan BI Rate di 4,75% pada RDG Maret ini. Pilihan paling masuk akal memang menahan suku bunga dulu,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (16/3/2026).

Pada RDG bulan sebelumnya, bank sentral juga menahan suku bunga di level yang sama demi menjaga stabilitas rupiah, meski tetap membuka ruang pelonggaran atau pemangkasan ke depan apabila kondisi makroekonomi lebih mendukung.

Akan tetapi, Josua meyakini ruang penurunan suku bunga tersebut sudah tidak ada ketika saat ini rata-rata harga minyak global mulai merangsek naik ke US$75 per barel dan nilai tukar rupiah tertahan di kisaran Rp16.750 per dolar AS.

Bahkan, sambungnya, arah kebijakan moneter Bank Indonesia berpotensi bergeser menjadi lebih ketat (hawkish) apabila harga minyak melonjak ke level US$80 per barel dan rupiah semakin tertekan ke level Rp17.000 per dolar AS.

Dia mengingatkan bahwa rupiah sudah sempat menyentuh level Rp16.954 per dolar AS pada 9 Maret lalu sehingga opsi menahan suku bunga dinilai sebagai prioritas utama.

Dari sisi eksternal, eskalasi konflik di Timur Tengah terus memicu gejolak harga energi dunia dan mendorong pelaku pasar keuangan bersikap lebih hati-hati (risk-off), sehingga menjaga stabilitas rupiah menjadi sebuah keharusan.

Di sisi lain, alasan BI untuk memangkas suku bunga juga belum cukup kuat dari kacamata fundamental ekonomi domestik. Josua menilai bahwa makroekonomi dalam negeri masih terbilang cukup solid.

Pertumbuhan ekonomi nasional masih mencatatkan kinerja positif dengan realisasi sepanjang 2025 yang mencapai 5,11% dan kuartal IV/2025 di level 5,39%. Aktivitas manufaktur Indonesia pada Februari 2026 juga masih berada di zona ekspansif pada level 53,8.

Terkait inflasi, Josua mengaku bahwa realisasi cukup tinggi di level 4,76% pada Februari lalu. Kendati demikian, dia mengingatkan bahwa angka tersebut banyak terdistorsi oleh low base effect atau efek perbandingan dengan tahun lalu akibat adanya kebijakan diskon listrik pada awal 2025. Tanpa pengaruh basis efek tersebut, inflasi Februari sejatinya hanya diperkirakan berada di kisaran 2,59%.

"Tekanan harga dasarnya belum cukup kuat untuk memaksa BI menaikkan suku bunga, tetapi juga belum memberi kenyamanan penuh untuk memangkas suku bunga di saat rupiah masih sangat sensitif," tambah Josua.

Oleh karena itu, pada RDG Maret ini, mempertahankan BI Rate dinilai sebagai jalan tengah paling aman agar laju pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, tanpa harus mengorbankan stabilitas nilai tukar rupiah dan kepercayaan pasar keuangan.

Jakarta (ANTARA) - Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro memandang industri manufaktur dan pertanian, sebagai penyumbang terbesar PDB Indonesia, perlu diakselerasi agar pertumbuhan ekonomi menjadi resilien dan berkelanjutan.

"Kalau ditanya apa strateginya agar Indonesia tumbuh secara resilien dan berkelanjutan atau sustainable, ya memang harus menumbuhkan sektor-sektor yang memiliki kontribusi besar buat perekonomian Indonesia," katanya, yang akrab disapa Asmo di Jakarta, Rabu malam.

Ia mencatat bahwa dalam tiga tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan industri manufaktur serta pertanian, kehutanan, dan perikanan masih tertinggal, masing-masing sebesar 4,8 persen dan 2,4 persen.

Menurutnya, sektor pertanian perlu beranjak dari rata-rata pertumbuhan yang masih 2,4 persen tersebut, terlebih pemerintah memiliki program prioritas yang berkaitan langsung dengan sektor ini seperti ketahanan pangan.

Asmo memperkirakan apabila sektor pertanian mampu tumbuh hingga 4 persen, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia berpotensi menjadi lebih resilien dan dapat menembus level di atas 5,5 persen.

Selain mendorong pertumbuhan ekonomi karena kontribusinya yang besar terhadap PDB, Asmo memandang bahwa percepatan sektor manufaktur dan pertanian juga berperan penting dalam menyelesaikan permasalahan penyerapan tenaga kerja.

Ia juga mengingatkan saat ini mayoritas tenaga kerja di sektor pertanian masih berada di sektor informal.

Dengan pengelolaan yang tepat, sektor pertanian berpotensi menciptakan lebih banyak lapangan kerja formal.

Selain itu, percepatan sektor ini juga dinilai dapat meningkatkan pasokan devisa. Pasalnya, komoditas dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memiliki orientasi ekspor yang kuat, seperti kopi, kakao, kelapa, cengkeh, dan pala, yang selama ini menjadi andalan Indonesia di pasar global.

Lebih lanjut, Asmo turut menyoroti ketimpangan kontribusi wilayah terhadap perekonomian nasional. Dalam kurun 40 tahun terakhir, yakni periode 1984 hingga 2024, kontribusi produk domestik regional bruto (PDRB) Sumatra dan Kalimantan terhadap total nasional cenderung menurun.

Padahal, kedua wilayah tersebut merupakan daerah penghasil komoditas utama. Sebaliknya, kontribusi Pulau Jawa justru terus meningkat.

Kondisi ini, menurut Asmo, menunjukkan perlunya upaya yang lebih serius untuk mendorong pembangunan di Sumatra dan Kalimantan agar distribusi pertumbuhan ekonomi menjadi lebih merata.

Mengenai proyeksi pertumbuhan ekonomi 2026, Asmo menilai tantangan utamanya yakni menjaga momentum pada kuartal II dan kuartal III, khususnya kuartal III yang biasanya minim sentimen musiman.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 diproyeksikan lebih tinggi dibandingkan kuartal IV 2025. Hal ini didorong oleh faktor musiman Ramadhan dan Lebaran, efek low base effect akibat perlambatan pada periode sebelumnya, serta akselerasi belanja pemerintah.

"Jadi, tiga poin ini yang mestinya kemungkinan besar pertumbuhan di kuartal I ini paling tidak, kalau tidak flat dengan kuartal IV 2025, mungkin akan sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal IV 2025 yang lalu," kata Asmo.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Kami melihat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan I masih akan tetap tinggi

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi berlanjut pada triwulan I 2026 yang ditopang oleh meningkatnya konsumsi terutama dengan adanya stimulus dari pemerintah hingga longgarnya kebijakan moneter.

Sebagaimana diketahui, periode tiga bulan pertama tahun ini bertepatan dengan berbagai Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) yang dapat mendorong peningkatan kegiatan ekonomi seperti Tahun Baru Imlek, Hari Suci Nyepi dan Idul Fitri 1447 H.

“Kami melihat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan I masih akan tetap tinggi,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI secara daring di Jakarta, Kamis.

Perry menyampaikan investasi juga diprakirakan tumbuh lebih tinggi didorong oleh investasi Pemerintah, termasuk hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA), serta perbaikan keyakinan pelaku usaha yang masih berlanjut.

Di samping program yang mendorong sektor riil dan hilirisasi, ia juga meyakini program-program pemerintah untuk kesejahteraan dan pembangunan manusia seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan lainnya turut mendukung pertumbuhan ekonomi.

“Kami berkoordinasi dan bersinergi erat dengan pemerintah. Sebagaimana diketahui, kami bersinergi dengan Pak Menteri Keuangan, sama-sama bagaimana memastikan likuiditas itu ada di pasar keuangan dan perbankan, bagaimana mendorong di sektor riil baik melalui stimulus fiskal maupun dari kami (moneter) berbagai insentif likuiditas maupun dukungan likuiditas, serta sama-sama bagaimana menjaga stabilitas nilai tukar rupiah,” kata Perry.

Adapun pada triwulan IV 2025, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,39 persen (year on year/yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,04 persen (yoy).

Peningkatan ini terutama ditopang oleh permintaan domestik dari konsumsi rumah tangga dan investasi sejalan dengan dampak positif berbagai stimulus kebijakan Pemerintah dan bauran kebijakan BI.

Dengan perkembangan ini, pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan tahun 2025 sebesar 5,11 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada 2024 sebesar 5,03 persen (yoy) dan diikuti dengan perbaikan kualitas ketenagakerjaan.

Dari lanskap global, Perry menyampaikan bahwa prospek perekonomian global dalam tren melambat dengan ketidakpastian pasar keuangan yang tetap tinggi.

Pertumbuhan ekonomi dunia 2026 diprakirakan melambat dari 3,3 persen pada 2025 menjadi 3,2 persen dan dibarengi dengan divergensi pertumbuhan antarnegara.

Prospek perlambatan pertumbuhan ekonomi global terutama dipengaruhi oleh dampak tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) dan berlanjutnya tensi geopolitik, kecuali AS yang diprakirakan meningkat dipengaruhi oleh besarnya stimulus fiskal dan tingginya investasi, termasuk investasi terkait artificial intelligence (AI).

Ekonomi Eropa dan Jepang diprakirakan melambat dipengaruhi oleh kinerja ekspor yang turun sejalan dengan perlambatan ekonomi global serta permintaan domestik yang belum kuat di tengah pengaruh investasi AI yang meningkat.

Ekonomi Tiongkok tetap dalam tren melambat akibat konsumsi rumah tangga yang belum kuat, sementara ekonomi India juga belum kuat dengan menurunnya permintaan domestik dan kinerja sektor eksternal.

Dari pasar keuangan global, ruang penurunan Fed Funds Rate (FFR) tetap terbuka seiring pasar tenaga kerja yang masih lemah. Yield UST terutama tenor panjang tetap tinggi sejalan dengan peningkatan risiko fiskal AS.

Perkembangan ini mendorong aliran modal ke negara berkembang terjadi secara selektif, terutama ke saham dan obligasi jangka pendek.

Indeks mata uang dolar AS terhadap mata uang negara maju (DXY) melemah di tengah kenaikan permintaan terhadap safe haven assets yang mendorong kenaikan harga emas.

“Ke depan, ketidakpastian perekonomian global diprakirakan tetap tinggi sehingga memerlukan kewaspadaan dan penguatan respons kebijakan untuk menjaga daya tahan ekonomi domestik dari rambatan global serta mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi.” kata Perry.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meyakini ekonomi Indonesia akan memasuki fase ekspansi yang sehat dalam tujuh hingga sepuluh tahun ke depan atau setidaknya sampai dengan 2033.

“Prospek kita akan baik tahun ini, kita coba dorong ke 6 persen (pertumbuhan ekonomi). Sepuluh tahun ke depan, kita kelihatannya masuk masa ekspansi yang sehat. Kita bisa ekspansi itu sampai dengan 2033,” kata Purbaya usai acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat.

Seiring dengan fase ekspansi, Purbaya juga meyakini lapangan pekerjaan semakin banyak tersedia. Arah perekonomian yang optimis ini, tegas dia, tentunya bisa dicapai dengan mengedepankan manajemen fiskal yang baik.

Pemerintah akan mendorong belanja negara secara terukur dengan tetap memastikan rasio defisit terhadap PDB berada di bawah batas 3 persen. Di samping itu, rasio utang akan dipertahankan pada level yang stabil dan diarahkan untuk menurun secara bertahap.

“Saya pikir nanti ketika ekonomi lebih bagus, pendapatan pajak dan bea cukai kita juga akan bagus, sehingga utang kita bisa kita tekan perlahan-lahan ke bawah,” kata dia.

Dalam sesi diskusi panel, Purbaya menjelaskan bahwa siklus ekonomi umumnya bergerak dari fase ekspansi ke resesi, lalu kembali ekspansi. Fase ekspansi biasanya berlangsung antara tujuh hingga sepuluh tahun, kemudian diikuti resesi sekitar satu tahun sebelum kembali tumbuh.

Ia mencatat, Indonesia mengalami fase ekspansi pada 2009 hingga 2020, lalu memasuki resesi akibat pandemi COVID-19, dan kini kembali berada dalam fase ekspansi.

Indikator leading economic index (LEI) yang memproyeksikan arah ekonomi enam hingga 12 bulan ke depan, jelas Purbaya, sempat menurun namun dalam beberapa bulan terakhir mulai menunjukkan tren kenaikan. Sementara coincident economic index (CEI) yang mencerminkan kondisi ekonomi saat ini juga mulai bergerak naik.

Purbaya mengatakan, peningkatan gradien pada kedua indeks tersebut mengindikasikan ekonomi akan memasuki fase pertumbuhan yang lebih cepat. Dengan arah dan pengelolaan kebijakan yang tepat, ia optimistis momentum tersebut dapat berlanjut hingga 2033.

Ia pun meminta publik untuk tidak khawatir terhadap prospek ekonomi jangka menengah.

“Jadi kelihatannya, kita ada kemungkinan besar bisa membawa ekonomi Indonesia ke Indonesia Emas, bukan Indonesia suram,” tutup Purbaya.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2026

sehingga mendorong pertumbuhan sepanjang tahun 2025 ke level 5,07 persen

Jakarta (ANTARA) - Department Head of Macroeconomic and Financial Market Research Permata Bank Faisal Rachman memproyeksikan ekonomi Indonesia sepanjang 2025 tumbuh 5,07 persen (year on year/yoy), sedikit meningkat dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar 5,03 persen (yoy).

“Kami memperkirakan pertumbuhan PDB Indonesia akan meningkat dari 5,04 persen yoy pada Q3 2025 menjadi 5,25 persen yoy pada Q4 2025, sehingga mendorong pertumbuhan sepanjang tahun 2025 ke level 5,07 persen,” kata Faisal saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

Faisal menjelaskan bahwa proyeksi kinerja yang lebih kuat pada kuartal IV 2025 terutama didorong oleh membaiknya permintaan domestik, khususnya konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB), sejalan dengan agenda pemerintah yang berorientasi pada pertumbuhan.

Secara lebih rinci, pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada kuartal IV diperkirakan meningkat dengan potensi kembali ke kisaran 5 persen yoy.

Sebagian besar indikator utama, termasuk Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK), penjualan ritel, penjualan mobil dan sepeda motor, serta impor barang konsumsi, menunjukkan perbaikan yang cukup merata.

Tren ini sejalan dengan berbagai langkah pemerintah yang mendukung pertumbuhan, seperti stimulus fiskal, bantuan sosial, dan kebijakan untuk memperkuat pasar tenaga kerja.

“Dalam konteks ini, pertumbuhan belanja pemerintah pada Q4 2025 juga diperkirakan meningkat, terutama pada belanja barang dan bantuan sosial. Konsumsi rumah tangga juga diperkirakan memperoleh dukungan tambahan dari peningkatan permintaan musiman terkait libur akhir tahun,” kata Faisal.

Selanjutnya, pertumbuhan PMTB juga diproyeksikan menguat pada kuartal IV, seiring dengan perbaikan PMI manufaktur serta pertumbuhan kredit modal kerja dan kredit investasi.

Pemulihan ini diperkirakan didorong oleh investasi bangunan maupun non-bangunan, sejalan dengan rebound konsumsi semen dan percepatan pertumbuhan impor barang modal.

Sementara dari sisi eksternal, pertumbuhan ekspor diperkirakan melambat seiring penerapan tarif resiprokal AS dan berlanjutnya perlambatan ekonomi Tiongkok.

Di sisi lain, pertumbuhan impor diproyeksikan menguat, terutama didorong oleh impor barang modal, sejalan dengan membaiknya permintaan domestik, khususnya investasi tetap.

Untuk tahun 2026, Faisal menilai bahwa risiko utama terhadap prospek ekonomi Indonesia secara umum masih serupa dengan tahun 2025.

Dari sisi eksternal, ketidakpastian akibat perang dagang global, ketegangan geopolitik, serta pemulihan ekonomi Tiongkok yang masih lambat diperkirakan akan berlanjut.

Meski demikian, kondisi pertumbuhan global yang cenderung melemah menunjukkan bahwa tekanan inflasi akan tetap terkendali.

Hal ini dinilai dapat membuka ruang bagi penurunan suku bunga kebijakan lebih lanjut, meskipun lebih terbatas dibandingkan 2025, yang berpotensi mendukung sentimen risk-on terhadap aset pasar negara berkembang, termasuk Indonesia.

Dari sisi domestik, menjaga stabilitas politik akan menjadi faktor krusial. Meskipun masih terdapat ruang untuk tambahan stimulus fiskal dan moneter, para pembuat kebijakan perlu menyeimbangkan secara cermat antara dukungan terhadap pertumbuhan dan stabilitas makroekonomi.

Risiko yang perlu diwaspadai mencakup potensi pelebaran defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) di tengah berlanjutnya perang dagang, serta meningkatnya defisit fiskal akibat kebijakan pro-pertumbuhan. Kondisi ini dikenal sebagai risiko pelebaran twin deficit,” kata Faisal.

Secara keseluruhan, tim ekonom Permata Bank memproyeksikan pertumbuhan PDB Indonesia berada pada kisaran 5,1-5,2 persen pada 2026.

Risiko kenaikan (upside risks) dapat muncul apabila tekanan eksternal mereda secara signifikan, kondisi politik domestik semakin kondusif, serta reformasi struktural berjalan efektif sehingga mampu memperkuat kepercayaan konsumen dan dunia usaha.

Sebaliknya, risiko penurunan (downside risks) berpotensi terjadi apabila pemerintah tidak berhasil menjaga keseimbangan antara agenda pro-pertumbuhan dan upaya mempertahankan stabilitas makroekonomi.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M Rizal Taufikurahman mengingatkan perlunya perbaikan serius pada iklim investasi dan produktivitas sektor riil agar pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat melampaui angka 5 persen.

Ia mencatat bahwa persoalan utama ekonomi Indonesia bukan sekadar mencapai angka pertumbuhan tahunan, melainkan menghindari jebakan pertumbuhan datar di kisaran 5 persen.

“Tanpa perbaikan serius pada iklim investasi dan produktivitas sektor riil, penguatan di akhir tahun berisiko hanya bersifat sementara dan tidak cukup untuk menopang pertumbuhan ke depan,” kata Rizal saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, Rizal menjelaskan bahwa sepanjang 2025 hingga triwulan III, pola pertumbuhan ekonomi Indonesia pada dasarnya masih berada dalam fase menjaga momentum, bukan memasuki fase akselerasi yang kuat.

Setelah sempat melemah pada awal tahun, laju pertumbuhan kembali ke kisaran 5 persen pada triwulan II dan III. Dan jika dibandingkan dengan capaian 2024, ia mengatakan kinerja itu lebih mencerminkan stabilisasi ekonomi ketimbang perbaikan struktural.

Untuk triwulan IV 2025, menurut Rizal, terdapat ruang pertumbuhan yang sedikit lebih baik dibanding kuartal sebelumnya. Namun, dirinya menilai kenaikan tersebut lebih tepat dibaca sebagai penguatan sementara.

“Secara tahunan, pertumbuhan 2025 kemungkinan hanya meningkat tipis dan tetap berada di sekitar 5 persen, sehingga belum cukup kuat untuk disebut sebagai akselerasi ekonomi yang berkelanjutan,” katanya.

Jika ditelusuri dari sumber pertumbuhannya, ia memperkirakan bahwa dorongan pada akhir 2025 masih sangat kental dengan faktor musiman, terutama konsumsi rumah tangga menjelang akhir tahun serta realisasi belanja pemerintah.

“Faktor-faktor ini lazim menopang kinerja jangka pendek, tetapi daya tahannya terbatas. Sementara itu, komponen yang seharusnya menjadi penopang jangka menengah dan panjang menunjukkan sinyal yang belum sepenuhnya meyakinkan,” kata Rizal menjelaskan.

Ia mencatat, kinerja ekspor relatif solid dan membantu menjaga pertumbuhan, namun investasi belum menunjukkan penguatan yang konsisten.

Menurut dia, melemahnya pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada paruh kedua 2025 menjadi sinyal bahwa kualitas pertumbuhan masih rapuh dan sangat bergantung pada stimulus temporer.

Dari sisi lapangan usaha, sektor-sektor yang berbasis konsumsi domestik dan mobilitas berpeluang tumbuh lebih tinggi pada triwulan IV, sejalan dengan pola musiman akhir tahun.

Sepanjang 2025, beberapa sektor jasa diproyeksikan tetap menunjukkan kinerja positif dan menjadi penyangga pertumbuhan.

Namun, sektor pertanian dinilai berperan lebih sebagai penopang stabilitas harga dan daya beli, bukan sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi secara agregat.

Sementara tekanan paling nyata, menurut Rizal, terlihat pada sektor pertambangan, yang kinerjanya tertahan oleh normalisasi harga komoditas global dan faktor produksi.

Selain itu, industri pengolahan juga menghadapi tantangan karena belum kuatnya dorongan investasi dan ketidakpastian permintaan eksternal.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Efektivitas berbagai program stimulus pemerintah pada tahun 2026 perlu diperkuat untuk mendorong konsumsi rumah tangga dan penyerapan tenaga kerja

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026 meningkat dalam kisaran 4,9-5,7 persen, ditopang kenaikan permintaan (demand) domestik.

Hal ini sejalan dengan berbagai kebijakan pemerintah dan berlanjutnya dampak positif dari bauran kebijakan bank sentral untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Efektivitas berbagai program stimulus pemerintah pada tahun 2026 perlu diperkuat untuk mendorong konsumsi rumah tangga dan penyerapan tenaga kerja,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Rabu.

Menurut Perry, efektivitas berbagai program stimulus pemerintah pada tahun 2026 perlu diperkuat untuk mendorong konsumsi rumah tangga dan penyerapan tenaga kerja.

Investasi juga diprakirakan lebih tinggi ditopang oleh berlanjutnya program prioritas pemerintah, termasuk hilirisasi sumber daya alam (SDA), sehingga diharapkan makin dapat meningkatkan produktivitas dan kapasitas perekonomian.

“Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan melalui penguatan bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran yang bersinergi erat dengan kebijakan stimulus fiskal dan sektor riil Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi dan berdaya tahan,” kata Perry.

Adapun pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2025 diprakirakan lebih tinggi ditopang oleh kenaikan permintaan domestik sejalan dengan membaiknya keyakinan pelaku ekonomi dan peningkatan stimulus fiskal.

Berdasarkan lapangan usaha (LU), LU utama seperti LU industri pengolahan, LU perdagangan besar dan eceran, serta LU informasi dan komunikasi menunjukkan kinerja positif.

Secara spasial, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tercatat di wilayah Bali-Nusa Tenggara (Balinusra), diikuti Jawa dan Kalimantan didorong kenaikan permintaan domestik.

“Pertumbuhan ekonomi keseluruhan tahun 2025 diprakirakan berada di kisaran 4,7-5,5 persen,” kata Perry.

Dari sisi global, Perry menjelaskan bahwa perekonomian dunia masih dalam tren melambat dengan ketidakpastian yang meningkat.

Pertumbuhan ekonomi dunia 2026 diprakirakan sedikit lebih rendah menjadi sebesar 3,2 persen dibandingkan dengan capaian 2025 sebesar 3,3 persen.

Pertumbuhan yang lebih rendah tersebut terutama dipengaruhi oleh dampak lanjutan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) dan kerentanan rantai pasok global, meskipun prospek perekonomian AS membaik didorong investasi sektor teknologi termasuk artificial intelligence (AI) dan stimulus fiskal pengurangan pajak.

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Jepang, Tiongkok, dan India pada 2026 diprakirakan melambat akibat pelemahan permintaan domestik dan ekspor di tengah investasi AI yang juga meningkat.

Dari pasar keuangan global, ruang penurunan Fed Funds Rate (FFR) berkurang dan disertai masih tingginya yield UST (US Treasury/obligasi pemerintah AS) sejalan defisit fiskal AS yang masih besar.

Ketidakpastian pasar keuangan global juga meningkat terutama dipicu oleh kebijakan tarif resiprokal AS serta meluasnya eskalasi ketegangan geopolitik.

Perkembangan ini mengakibatkan peningkatan aliran modal ke emerging market tertahan dan mendorong penguatan indeks mata uang dolar AS terhadap mata uang negara maju (DXY).

“Kondisi tersebut memerlukan kewaspadaan dan penguatan respons kebijakan untuk memperkuat daya tahan ekonomi domestik dari rambatan global serta mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi,” kata Perry.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026