BOGOR - Presiden Prabowo Subianto menyatakan saat ini Indonesia tengah memasuki fase transformasi besar-besaran di berbagai sektor menuju negara yang modern, makmur, dan berkeadilan. Menurut Prabowo, Indonesia kini berada di titik penting dalam perjalanan sejarah nasional meskipun di tengah situasi global yang masih diwarnai ketidakpastian, ketegangan, dan konflik.

“Bangsa Indonesia sedang berada pada persimpangan sejarah. Kita sedang melakukan transformasi besar di tengah dunia yang penuh ketidakpastian. Di tengah dunia penuh ketegangan dan konflik,” ujar Prabowo dalam pidato peringatan HUT ke-80 Bhayangkara di Satlat Brimob Polri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (1/7/2026).

Ia menjelaskan transformasi yang dilakukan pemerintah mencakup berbagai bidang strategis, mulai dari ekonomi, birokrasi, pendidikan, pangan, hingga energi. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat daya saing nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Prabowo menegaskan tujuan utama transformasi ini adalah membangun Indonesia sebagai negara modern yang berlandaskan keadilan dan kedaulatan rakyat. “Transformasi kita adalah agar Indonesia menjadi negara yang modern, negara yang makmur dalam keadilan. Negara yang berdiri di atas kedaulatan rakyat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Prabowo pun menekankan pentingnya peran Polri dalam menjaga stabilitas nasional. Ia mengatakan keberhasilan pembangunan dan transformasi bangsa membutuhkan situasi yang tertib dan kondusif. “Peran kepolisian sangat penting, sangat strategis, sangat menentukan,” ucapnya.

Ia menambahkan, sejarah menunjukkan bahwa peradaban yang mampu bertahan dan berkembang adalah peradaban yang memiliki institusi kepolisian yang kuat dan profesional. Prabowo menyebut tak ada negara kuat tanpa aparat negara yang dipercaya rakyat, yang setia kepada rakyat, dan yang melindungi rakyat.

“Sejarah peradaban manusia menunjukkan suatu peradaban yang berhasil memiliki kepolisian yang unggul. Itulah peradaban yang langgeng yang bertahan lama, yang berhasil,” katanya.

Pada kesempatan itu, Prabowo menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Polri yang terus menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh Indonesia. “Saya memberi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota Kepolisian Republik Indonesia yang siang dan malam menjaga keamanan dan ketertiban bangsa,” pungkasnya.

JAKARTA - Misteri di balik rincian draf perjanjian damai antara Amerika Serikat (AS) dan Iran diungkap oleh sumber terkait, yang membeberkan adanya kesepakatan rahasia mengenai pembentukan dana investasi swasta berskala raksasa. Laporan investigasi mengulik nilai investasi swasta sangat fantastis yakni menyentuh USD300 miliar atau setara dengan Rp5.323 triliun (dengan kurs Rp17.744 per USD).

Lebih mengejutkannya lagi, seorang sumber internal seperti dilansir Reuters yang mengetahui jalannya negosiasi membocorkan bahwa lebih dari setengah dari total dana tersebut ternyata sudah berkomitmen dan siap dikucurkan.

Iran Tutup Lagi Selat Hormuz, Harga Minyak Global Kembali Melonjak



Dana yang akan dinamakan Reconstruction and Development Fund (Dana Rekonstruksi dan Pembangunan) ini sengaja dirancang sebagai 'umpan ekonomi' agar kedua belah pihak berkomitmen penuh menyudahi perang AS-Iran yang pecah sejak 28 Februari 2026 lalu.

AS Ogah Ikut Menyumbang

Pengungkapan ini langsung memicu ketegangan politik baru di Washington. Presiden AS, Donald Trump saat menghadiri KTT G7 di Prancis, langsung bereaksi keras dan menolak mentah-mentah jika dana ini disebut sebagai investasi pemerintahan AS.

"Kami tidak berinvestasi, kami tidak akan mengeluarkan uang 10 sen pun!" tegas Trump di sela-sela KTT G7.

Trump juga menekankan dirinya tidak meminta negara-negara Arab di Teluk untuk ikut mendanai dalam waktu dekat sampai Iran benar-benar membuktikan perubahan perilakunya. "Ini soal perilaku," cetusnya ketus.

Pernyataan Trump ini sempat membingungkan publik karena berbeda dengan klaim Wakil Presiden JD Vance sebelumnya. Dalam wawancara bersama CBS, Vance sempat menyatakan bahwa Iran akan mendapatkan akses ke dana rekonstruksi Rp5.323 triliun yang disokong oleh negara-negara Teluk jika Teheran mematuhi semua syarat, termasuk membongkar total program nuklir mereka.

Fakta di Balik Layar: Iran Gagal Minta Ganti Rugi Perang

Sementara itu sumber senior dari diplomat Iran membongkar bahwa Teheran awalnya menuntut USD400 miliar (sekitar Rp6.500 triliun) sebagai uang ganti rugi kerusakan perang dari Amerika Serikat akibat serangan udara gabungan ke wilayah mereka. Namun, Washington menolak keras tuntutan tersebut.

Sebagai jalan tengah, muncul ide wadah investasi swasta murni ini. Wadah keuangan ini sama sekali tidak menggunakan uang pajak pemerintah AS maupun dana hibah.

Sebaliknya korporasi swasta dari Amerika Serikat, negara Teluk, Amerika Selatan, Afrika, hingga raksasa ekonomi Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan Malaysia dilaporkan telah sepakat mengunci komitmen pendanaan mereka.

Dana raksasa ini nantinya akan dialokasikan untuk membiayai proyek-proyek vital yang hancur akibat bom, seperti kompleks baja Mobarakeh, kilang-kilang minyak utama, bandara, serta jalur logistik.

Iran sendiri merupakan salah satu raksasa ekonomi Timur Tengah yang memiliki cadangan gas alam terbesar kedua di dunia dan cadangan minyak terbesar keempat di bumi. Namun selama 40 tahun terakhir, populasi berpendidikan tinggi sebanyak 92 juta jiwa di Iran nyaris tidak pernah mencicipi investasi asing akibat isolasi sanksi Barat.

Menanti 60 Hari yang Penuh Pertaruhan

Secara psikologis, para pelaku pasar finansial dunia kini menahan napas. Perlu dicatat, dana Rp5.323 triliun ini tidak akan cair atau beroperasi sampai kesepakatan damai final dan mengikat benar-benar ditandatangani.

Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) merupakan garis start dari garis waktu 60 hari negosiasi yang super ketat. Selama 60 hari tersebut, para administrator dana bersama investor dunia akan memetakan proyek di Iran, sembari mengawasi apakah Iran benar-benar memusnahkan stok uraniumnya dan menerima inspeksi ketat dari badan atom PBB. Jika salah satu pihak berkhianat, kesepakatan raksasa ini otomatis akan gugur menjadi kertas tak berharga.

JAKARTA - Kesepakatan damai Perang Timur Tengah yang baru saja diumumkan oleh Amerika Serikat (AS) kini terancam kembali memanas. Presiden Prancis , Emmanuel Macron secara terbuka melayangkan peringatan keras kepada Iran agar tidak mencoba-coba memeras dunia dengan menerapkan tarif di Selat Hormuz .

Ditegaskan juga olehnya bahwa Prancis tidak segan untuk langsung mengambil langkah militer ekstrem dengan menyiagakan kapal induk kebanggaan mereka, Charles de Gaulle untuk bertolak ke zona konflik dalam hitungan hari.

AS-Iran Berdamai, Harga Minyak Terjun Bebas ke Bawah USD80 per Barel



Ketegangan baru ini dipicu oleh laporan kantor berita Iran, Fars, yang membocorkan bahwa Teheran secara sepihak menyisipkan klausul kontroversial ke dalam draf perjanjian damai dengan AS. Klausul tersebut menyatakan bahwa Iran berhak memungut biaya layanan maritim atau tarif tol maritim bagi setiap kapal kargo dan tanker yang melewati Selat Hormuz.

"Kami membela hukum internasional dan kami akan melakukan segala hal dalam kekuatan kami untuk memastikan tidak ada pungutan tol di sana!" tegas Macron dalam wawancara eksklusif bersama televisi TF1 menjelang KTT G7 di Prancis.

Gertakan Eropa, Kapal Induk Charles de Gaulle Siaga Tempur

Eropa diketahui saat ini sudah berada di titik nadir kesabaran akibat cekikan krisis energi. Penutupan Selat Hormuz selama berbulan-bulan telah melambungkan harga minyak dan barang pokok di seluruh Uni Eropa.

Ogah tunduk pada aturan sepihak Teheran, Macron membongkar bahwa militer Prancis dan Inggris telah menyiapkan misi gabungan taktis yang siap dikerahkan sangat cepat.

Selat Hormuz Dibuka, tapi Pemulihan Pasokan Minyak Global Butuh Berbulan-bulan



"Kapal induk Charles de Gaulle siap berada di zona tersebut dalam skala waktu dua hingga tiga hari saja," ujar Macron, menunjukkan urgensi militer yang tinggi.

"Tujuan kami saat ini adalah pembukaan kembali Selat Hormuz. Dan yang pasti, tidak boleh ada tol atau apapun yang akan memperkaya mereka yang berkuasa di sana."

Seperti diketahui Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump secara pribadi telah resmi menandatangani salinan nota kesepahaman (MoU) Amerika dengan Iran. Kementerian Luar Negeri Iran mengonfirmasi bahwa teks nota kesepahaman telah resmi diselesaikan dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Setidaknya ada 14 poin kesepakatan AS-Iran yang beredar, dimana pada nomor lima tertulis Iran tidak diperkenan mengenakan pungutan di Selat Hormuz meski belum secara permanen. Dalam poin ini diterangkan setelah penandatanganan MoU ini, Republik Islam Iran akan mengatur, dengan upaya terbaiknya, untuk jalur aman kapal dagang tanpa biaya, hanya selama 60 hari, dari Teluk Persia ke Laut Oman dan sebaliknya.

Menjegal Ambisi Nuklir dan Kemenangan Semu Iran

Selain itu Macron berusaha meredam opini publik yang menganggap draf damai ini sebagai kemenangan mutlak bagi Iran atas Amerika Serikat. Ketika ditanya apakah Teheran keluar sebagai pemenang, Macron menjawab dengan dingin, "Saya akan memilih untuk bersabar dan berhati-hati."

Sebagai negara yang tidak ikut serta dalam serangan militer gabungan AS-Israel sejak akhir Februari lalu, Prancis memosisikan diri sebagai penegak hukum internasional yang objektif. Fokus utama Eropa kini bergeser pada dua hal krusial

Menolak tol maritim, yakni memastikan jalur pasokan energi global kembali gratis dan bebas hambatan tanpa adanya 'pajak perang' dari Iran.

Pembersihan total senjata nuklir, dimana Prancis mendesak agar seluruh cadangan uranium yang diperkaya milik Iran harus segera dinetralisir, dikeluarkan dari negara tersebut, atau diencerkan di bawah pengawasan ketat Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA).

JAKARTA - Perjanjian damai untuk mengakhiri perang membara di Timur Tengah antara Amerika Serikat (AS) bersama Israel versus Iran dijadwalkan akan ditandatangani pada hari ini. Kabar kesepakatan AS-Iran sangat mengejutkan sekaligus melegakan untuk panggung geopolitik global.

Melalui unggahan di media sosialnya, Presiden AS Donald Trump dengan percaya diri menyatakan bahwa kesepakatan dengan Iran siap ketok palu hari ini. Efeknya pun luar biasa, Selat Hormuz -jalur nadi utama yang memasok seperlima minyak mentah dunia- akan langsung dibuka untuk semua pihak segera setelah dokumen ditandatangani.

Namun, alih-alih mengonfirmasi kabar bahagia tersebut, pihak Iran justru langsung melempar bantahan dan meredam euforia global. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei memperingatkan, semua pihak untuk tidak berspekulasi soal tanggal damai.

Penasihat Mojtaba Khamenei: Trump Setuju Cairkan Aset Iran Rp426,7 Triliun yang Dibekukan AS



"Kita harus menunggu dan melihat tanggal pastinya, meskipun penandatanganan memorandum kesepahaman itu tidak akan terjadi besok (hari Minggu)," tegas Baghaei seperti dikutip media pemerintah Iran.

Baghaei menyebut adanya "keragu-raguan" dari pihak lawan (AS-Israel) yang membuat Iran harus sangat berhati-hati.

Bocoran Isi Perjanjian AS dan Iran

Perang AS-Iran yang pecah sejak 28 Februari lalu melalui serangan udara gabungan AS-Israel ke Iran telah melumpuhkan ekonomi global dan menewaskan ribuan jiwa di Iran serta Lebanon. Kini, draf perjanjian damai yang dimediasi ketat oleh Pakistan bocor ke publik.

Berdasarkan laporan Reuters dari berbagai sumber diplomatik, berikut adalah poin-poin krusial "barter" yang ada di dalam draf kesepakatan damai tersebut. Trump: AS dan Iran Teken Kesepakatan Hari Ini, Selat Hormuz Akan Dibuka untuk Semua



Pembukaan Blokade & Barter Aset: Amerika Serikat setuju untuk mencairkan aset-aset Iran senilai miliaran dolar yang selama ini dibekukan, serta menghapus sanksi ekspor minyak Iran. Imbalannya, Iran wajib membuka total Selat Hormuz tanpa pungutan biaya tambahan.

Nasib Program Nuklir Iran: AS menuntut pembongkaran total program nuklir Iran serta pemusnahan stok uranium yang diperkaya tinggi. Namun, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araqchi bersikeras negaranya menolak pembongkaran dan hanya mau mempertahankan uranium tersebut dalam bentuk yang diencerkan.

Ganti Rugi Perang: Draf tersebut kabarnya mendiskusikan kemungkinan pembayaran kompensasi/ganti rugi perang untuk Teheran dan pelonggaran batasan program rudal Iran oleh AS, meski pejabat Washington sempat menyangkal klausul ini.

Ketegangan di balik meja perundingan ini pun masih terasa panas di lapangan. Hanya beberapa jam setelah Menlu Iran mengklaim negaranya keluar sebagai pihak yang lebih kuat dalam konflik ini, militer AS mendadak menembak jatuh beberapa drone tempur bunuh diri milik Iran yang kedapatan terbang mengancam jalur pelayaran komersial di dekat Selat Hormuz.

Penolakan Keras Israel: Damai atau Perang Berlanjut?

Masyarakat dunia kini sedang dilanda harap-harap cemas. Pengumuman damai ini menjadi angin segar yang berpotensi langsung menurunkan harga minyak mentah dunia (Brent dan WTI) yang sempat bertengger di level tertinggi akibat perang.

Jika Selat Hormuz benar-benar dibersihkan dari ranjau laut oleh negara-negara G7, ancaman krisis energi global bisa diredam. Namun batu sandungan terbesar justru datang dari sekutu utama AS sendiri.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, secara tegas menyatakan negaranya tidak akan ikut serta dan menolak tunduk pada kesepakatan tersebut. Netanyahu dilaporkan sempat bersitegang dengan Trump setelah Washington mendesak Israel untuk menghentikan operasi militernya melawan milisi Hizbullah di Lebanon.

Sementara pihak Iran mengklaim perjanjian ini akan memaksa militer Israel mundur dari wilayah Lebanon yang diduduki, Menteri Pertahanan Israel justru bersumpah tidak akan menarik mundur satu pun pasukannya dan tetap mempertahankan kebebasan penuh untuk menyerang target yang mengancam mereka.

Jakarta (ANTARA) - Nilai tukar rupiah kembali tertekan hingga menembus level Rp17.926 per dolar Amerika Serikat (AS) hari ini.

Pengamat pasar uang Ibrahim Assuaibi menilai pelemahan rupiah dipicu oleh meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang mendorong kenaikan harga minyak dunia dan memperkuat posisi dolar AS.

"Hari ini rupiah kembali mengalami pelemahan akibat menguatnya minyak mentah dunia, WTI di 94,58 (dolar AS per barel), kemudian Brent crude oil pun mengalami penguatan di 96,72," kata Ibrahim dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Selain itu, kebuntuan dalam perundingan antara AS dan Iran turut meningkatkan ketidakpastian di pasar global.

Ketegangan antara Iran dan Israel juga memperburuk sentimen pasar.

Kondisi tersebut memicu kekhawatiran terhadap pasokan energi global, sehingga mendorong harga minyak tetap tinggi.

Kenaikan harga energi, lanjutnya, berpotensi mempertahankan tekanan inflasi AS dan membuat bank sentral AS alias The Fed untuk tetap mempertahankan suku bunga tinggi, bahkan masih berpeluang menaikkan suku bunga sekali lagi pada tahun ini.

"Kita lihat bahwa salah satu pejabat dari bank sentral AS, Hammack, yang dia mengatakan bahwa mungkin perlu bertindak segera jika tren inflasi tidak meredah. Artinya apa? Bahwa ini yang mengindikasikan bahwa kemungkinan besar akan menaikkan suku bunga satu kali dalam tahun 2026," ujar Ibrahim.

Kemudian dari sisi domestik, Ibrahim menilai tingginya harga minyak meningkatkan kebutuhan dolar AS untuk impor energi.

Selain itu, kebutuhan valas untuk pembayaran dividen dan kewajiban utang yang jatuh tempo juga menambah tekanan terhadap rupiah.

Ia juga menyoroti kecenderungan sebagian masyarakat mengalihkan simpanan ke instrumen berbasis valas yang turut meningkatkan permintaan dolar AS di dalam negeri.

Untuk meredam tekanan terhadap rupiah, Ibrahim memandang pemerintah perlu menjaga stabilitas ekonomi domestik dan daya beli masyarakat melalui berbagai kebijakan.

Pemerintah perlu memastikan ketersediaan pasokan barang, terutama barang impor yang terdampak kenaikan nilai tukar, serta memperkuat program bantuan sosial (bansos) yang tepat sasaran.

Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat sektor riil dengan mendorong industrialisasi, pengembangan ekonomi biru, serta meningkatkan produktivitas sektor pertanian guna memperkuat ketahanan pangan nasional.

"Kita harus tahu bahwa pemerintah harus mendorong industrialisasi dan ekonomi biru. Ini yang sangat sulit sekali sampai sekarang. Kenapa? Kita lihat bahwa pembentukan pertumbuhan ekonomi itu 50 persen dari daya beli masyarakat," tuturnya.

Percepatan transformasi digital dan penyederhanaan regulasi investasi juga perlu dilakukan untuk menarik lebih banyak investasi asing masuk ke Indonesia.

Sebab, menurutnya, perbaikan iklim investasi menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat fundamental ekonomi dan menopang stabilitas nilai tukar rupiah dalam jangka menengah hingga panjang.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Dalam distribusi perdagangan nasional, kawasan Tiongkok dan ASEAN menyumbang sekitar 46,2 persen ekspor Indonesia dan 56,5 persen impor Indonesia

Jakarta (ANTARA) - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo menyebut perdagangan Indonesia tetap bergerak kuat di kawasan intra-Asia saat konflik Timur Tengah berlangsung, dengan aktivitas ekspor-impor yang didominasi hubungan dagang bersama Tiongkok dan negara-negara ASEAN.

Direktur Utama Pelindo Achmad Muchtasyar mengatakan arus ekspor dan impor nasional mencerminkan daya tahan perdagangan Indonesia di tengah ketidakpastian global, termasuk dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah dan perlambatan ekonomi di sejumlah negara.

"Salah satu faktor pendukungnya adalah struktur perdagangan Indonesia yang masih banyak bergerak di kawasan intra-Asia, terutama Tiongkok dan ASEAN," kata Muchtasyar sebagaimana keterangan di Jakarta, Sabtu.

Menurutnya aktivitas ekonomi nasional menunjukkan sinyal positif pada awal tahun 2026. Hal itu tercermin dari meningkatnya pergerakan barang melalui pelabuhan, khususnya arus peti kemas yang menjadi salah satu indikator penting aktivitas produksi, perdagangan, konsumsi, investasi, dan distribusi nasional.

Dia menyebutkan hingga April 2026, arus peti kemas yang dilayani Pelindo mencapai 6,42 juta Twenty-foot Equivalent Units (TEUs). Angka itu meningkat sekitar 7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,99 juta TEUs.

Pertumbuhan tersebut menunjukkan aktivitas logistik nasional tetap bergerak positif di tengah dinamika ekonomi global.

Dia mengatakan peningkatan arus peti kemas itu tidak hanya berasal dari aktivitas ekspor-impor, tetapi juga dari distribusi barang domestik. Peningkatan itu ditopang pertumbuhan segmen internasional yang meningkat sekitar 11 persen, dengan ekspor tumbuh 10 persen dan impor naik 12 persen.

Sementara itu, arus peti kemas domestik tumbuh sekitar 4 persen, dengan aktivitas bongkar meningkat 5 persen dan muat naik 4 persen.

Menurutnya kondisi itu menunjukkan perdagangan luar negeri Indonesia tetap berjalan baik, sementara distribusi barang antarpulau juga tetap kuat dalam mendukung konsumsi masyarakat dan aktivitas ekonomi daerah.

"Dalam distribusi perdagangan nasional, kawasan Tiongkok dan ASEAN menyumbang sekitar 46,2 persen ekspor Indonesia dan 56,5 persen impor Indonesia," bebernya.

Lebih lanjut struktur perdagangan itu memberikan bantalan bagi Indonesia karena sebagian besar arus barang masih bergerak dalam kawasan yang memiliki hubungan dagang kuat, stabil, dan saling terintegrasi.

Adapun berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sejumlah komoditas ekspor berbasis peti kemas juga mencatat pertumbuhan positif

Komoditas tersebut antara lain lemak dan minyak hewan/nabati yang tumbuh 7,95 persen, mesin dan peralatan mekanis 9,26 persen, mesin dan perlengkapan elektrik 4,9 persen, serta berbagai produk kimia 12,27 persen.

Dari sisi impor, peningkatan terutama terjadi pada mesin dan peralatan mekanis sebesar 22,1 persen, mesin dan perlengkapan elektrik 17,91 persen, instrumen optik 20,8 persen, serta berbagai produk kimia 36,31 persen.

Struktur impor itu menunjukkan kebutuhan terhadap barang modal, mesin produksi, komponen industri, dan bahan pendukung manufaktur masih kuat. Kondisi tersebut berkaitan erat dengan aktivitas investasi, peningkatan kapasitas produksi, serta agenda hilirisasi nasional.

Pertumbuhan arus peti kemas juga terlihat di sejumlah pelabuhan utama yang melayani kegiatan ekspor dan impor nasional, antara lain Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, dan Tanjung Perak di Surabaya.

"Aktivitas bongkar muat di pelabuhan-pelabuhan utama tersebut menunjukkan bahwa rantai pasok dan distribusi perdagangan nasional tetap aktif," ucapnya.

Peningkatan throughput internasional di berbagai terminal utama juga menandakan adanya penguatan aktivitas logistik dan perdagangan pada kawasan-kawasan industri utama di Indonesia.

Pada arus domestik, peningkatan distribusi barang menuju kawasan timur Indonesia menjadi sinyal penting bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya bergerak di wilayah barat Indonesia.

Pelabuhan Tanjung Priok mencatat pertumbuhan domestik sekitar 8 persen, antara lain didorong meningkatnya pengiriman peti kemas menuju pelabuhan-pelabuhan di Indonesia bagian timur.

Sementara itu, Pelabuhan Tanjung Perak tumbuh sekitar 2 persen, didukung oleh peningkatan layanan menuju Makassar, Kendari, dan Berau. Pelabuhan Makassar juga mencatat pertumbuhan sekitar 7 persen, yang ditopang oleh pergerakan komoditas pertanian seperti beras, jagung, dan palawija seiring meningkatnya aktivitas ekonomi di Sulawesi Selatan dan kawasan sekitarnya.

"Pertumbuhan arus domestik tersebut sejalan dengan masih kuatnya konsumsi rumah tangga dan aktivitas manufaktur nasional sebagai penopang utama perekonomian Indonesia," jelasnya.

Distribusi barang antarpulau yang tetap tumbuh menunjukkan konektivitas logistik nasional berjalan baik dalam mendukung kebutuhan masyarakat, aktivitas industri, dan pemerataan ekonomi antarwilayah.

Dengan tren pertumbuhan tersebut, penguatan layanan pelabuhan menjadi semakin penting. Produktivitas terminal, digitalisasi layanan, kesiapan peralatan, keandalan fasilitas, serta integrasi rantai pasok nasional perlu terus ditingkatkan agar arus barang tetap lancar, efisien, dan kompetitif.

Ia menambahkan konektivitas logistik yang andal menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, perdagangan internasional, distribusi domestik, investasi, hilirisasi industri, serta pemerataan aktivitas ekonomi di berbagai wilayah Indonesia.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

SINGAPURA - Ekonomi Singapura mencatat pertumbuhan sebesar 6% secara tahunan pada kuartal I-2026, melampaui perkiraan awal pemerintah sebesar 4,6%. Kinerja tersebut ditopang oleh penguatan sektor perdagangan, manufaktur, serta jasa keuangan dan asuransi.

Secara kuartalan, produk domestik bruto (PDB) Singapura juga tumbuh 1,0% pada periode Januari–Maret 2026, berbalik dari proyeksi awal yang sempat memperkirakan kontraksi sebesar 0,3%. “Secara keseluruhan, prospek ekonomi Singapura pada 2026 melemah sejak Februari, dengan risiko penurunan yang meningkat signifikan,” ujar Sekretaris Permanen Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura Beh Swan Gin dikutip dari Reuters, Senin (25/5/2026).

Kementerian Perdagangan dan Industri menyebutkan pertumbuhan ekonomi didorong oleh peningkatan permintaan terkait kecerdasan buatan (AI), khususnya pada sektor elektronik, perdagangan grosir, dan industri manufaktur. Pemerintah tetap mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun ini di kisaran 2,0% hingga 4,0%.

Di sisi lain, ketidakpastian global menjadi tantangan utama, terutama akibat konflik di Timur Tengah yang berpotensi mengganggu rantai pasok dan memicu volatilitas harga energi. Sebagai negara dengan ketergantungan tinggi pada perdagangan internasional, Singapura dinilai rentan terhadap dinamika tersebut.

Data resmi juga menunjukkan ekspor domestik nonmigas Singapura tumbuh 9,6% pada kuartal I-2026, dengan sektor elektronik mencatat lonjakan signifikan sebesar 57,8%. Seiring hal tersebut, Enterprise Singapore menaikkan proyeksi pertumbuhan ekspor menjadi 3,0% hingga 5,0%.

Kendati demikian, risiko eksternal tetap membayangi, termasuk potensi kebijakan tarif perdagangan Amerika Serikat yang dapat menekan kinerja ekspor Singapura. Bank Sentral Singapura menilai kebijakan moneter saat ini masih relevan untuk menjaga stabilitas ekonomi, meskipun tekanan inflasi dan ketidakpastian suku bunga global tetap perlu diwaspadai sepanjang tahun ini.

Saya ingin mengingatkan, apa yang kita alamin ini bukan sesuatu yang abnormal, ini new normal

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Febrian Alphyanto Ruddyard menyatakan apa yang dialami dunia saat ini merupakan new normal.

“Saya ingin mengingatkan, apa yang kita alamin ini bukan sesuatu yang abnormal, ini new normal. Jadi, kita jangan pernah berpikir bahwa ada suatu masa yang lebih baik dari sekarang sekarang ini adalah base kita dan ini hidup yang harus kita jalani dan kita hadapi,” ucapnya dalam agenda Peluncuran Dashboard Potensi Ekspor Indonesia di Jakarta, Senin.

Dalam paparannya, disampaikan bahwa ekonomi global diperkirakan mengalami pergeseran pada tahun ini, sehingga perlu dimanfaatkan sebagai peluang.

Dunia saat ini sedang mengalami pergeseran global yang ditandai perlambatan ekonomi, fragmentasi perdagangan, percepatan adopsi artificial intelligence (AI), dan kebangkitan kebijakan industri. Indonesia dinilai harus memandang pergeseran ini sebagai peluang strategis untuk mencapai transformasi berbasis pengetahuan.

Berdasarkan proyeksi International Monetary Fund (IMF), pertumbuhan ekonomi global akan melambat pada 2026 seiring adanya konflik di Timur Tengah dan meningkatnya ketegangan geopolitik yang menjadi faktor utama penekan pertumbuhan ekonomi.

Peningkatan konflik perdagangan, geopolitik, serta perubahan kebijakan menjadi proteksionisme membuat perdagangan internasional semakin sulit diprediksi.

Faktor-faktor seperti kebijakan dan ketidakseimbangan perdagangan serta geopolitik dianggap dapat mempengaruhi harga energi, stabilitas rantai pasok, dan dinamika perdagangan internasional.

Kemudian, kebijakan industri mengubah kebijakan perdagangan global. IMF menekankan bahwa kebijakan industri sudah muncul kembali sebagai tren global utama, sehingga mempengaruhi negara-negara dalam merancang kebijakan perdagangan yang lebih strategis.

IMF turut mengidentifikasi bahwa proteksionisme dan fragmentasi yang lebih besar menjadi salah satu faktor utama yang membatasi perdagangan dan pertumbuhan global. Amerika Serikat (AS) sendiri telah mulai mengurangi ketergantungan pada China, dan sedang melakukan perjanjian perdagangan baru dengan negara-negara Asia Tenggara seperti Thailand, Malaysia, serta Kamboja.

Selain itu, dekarbonisasi yang menjadi instrumen baru proteksionisme yang diterapkan oleh berbagai negara menjadi hambatan ekspor non tarif, meningkatkan biaya produksi, dan mengurangi daya saing bagi negara berkembang.

Revolusi AI turut mendorong produktivitas dan persaingan global. Negara-negara yang tertinggal dalam adopsi AI, pada akhirnya menghadapi penurunan produktivitas dan daya saing dibandingkan negara yang lebih dahulu mengadopsi AI.

“Oleh karena itu, perlu adanya inovasi-inovasi baru karena perubahan-perubahan ini tentunya menghadirkan tantangan tapi bagi Indonesia. Perubahannya juga sekaligus membuka ruang peluang yang sangat besar. Saya selalu ingat kata-kata there is always a silver lining in every cloud.Jadi, mungkin kita bisa melihat sisi ini menjadi demikian sehingga kita menjadi orang yang half full glass daripada half empty glass,” ungkap Febrian.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Adhitya Wardhono

Dosen dan Peneliti Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

RUPIAH masih meluncur ke bawah. Meski sebenarnya pelemahan rupiah sudah terpindai sejak awal tahun 2026 ini, jauh sebelum ketegangan di Timur Tengah. Pelemahan rupiah yang dalam kali ini tidak dibaca sebagai tekanan eksternal semata, namun juga refleksi atas pengelolaan makroekonomi domestik di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

Pada kondisi ini seringkali mata publik langsung tertuju pada Bank Indonesia (BI). Tidak bisa dipungkiri, BI adalah otoritas moneter yang bertanggung jawab atas naik turunnya nilai Rupiah.

Saat ini, BI telah menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) 5,25% sebagai antisipasi pelemahan rupiah dan ekspektasi inflasi. Yang sebelumnya BI telah bereaksi, terlihat dengan merilis tujuh langkah strategis, intervensi triple intervention di pasar spot, DNDF dan NDF offshore, memperketat pembelian valas dibatasi USD100 ribu menjadi USD50 ribu per orang per bulan, membeli SBN di pasar sekunder sejak awal tahun.

Pemain pasar uang sadar benar bahwa negara emerging market adalah playground untuk mendulang keuntungan. Kondisi negara yang valuta asingnya relatif stabil, sangat tidak menarik. Karena volatilitas rendah tidak bisa mencari keuntungan. Tapi negara dengan volatilitas yang tinggi seperti negara emerging market adalah peluang untuk memburu rente.

Ini sepadan dengan teori informasi dan signaling. Dimana sebenarnya pelaku keuangan tidak memiliki informasi yang sempurna di pasar, yang dilakukan adalah kemampuan membaca ‘sinyal”. Juga paralel dengan Portfolio Balance Theory Tobin (1958) yang menandaskan investor global memilih aset berdasarkan: return, risiko, kredibilitas negara.

Ciri negara emerging market menampakkan kecenderungan pemerintahnya memilih pasar uang sebagai sumber pembiayaan menutupi defisit APBN-nya. Lewat utang di pasar uang akan mendapat bunga relatif rendah dan bisa digunakan untuk mendongkrak sempitnya ruang fiskal.

Sebenarnya efektivitas kebijakan moneter BI mampu meredam gejolak jangka pendek dan sulit memastikan kontinuitasnya. Pelemahan Rupiah yang terjadi tidak bisa semata dijelaskan sebagai kegagalan kebijakan moneter. Masalahnya jauh lebih struktural, terutama berkaitan dengan kualitas pengelolaan fiskal dan arah kebijakan ekonomi domestik secara keseluruhan.

Dengan demikian, simplikasi pelemahan rupiah itu bukan semata kegagalan bank sentral. Masalahnya tidak sekedar di sektor moneter. Ada masalah yang lebih besar dan tidak menutup kemungkinan adalah problem struktural yang akan menggerus rupiah semakin terpuruk.

BI bukan institusi yang bebas halangan. Gerakannya dibatasi oleh Undang-Undang Bank Indonesia dan tunduk pada regulasi moneter global yang diawasi Bank for International Settlements (BIS). Intervensi BI terhadap pasar valas, pembelian Surat Berharga Negara, pengelolaan cadangan devisa, maupun operasi moneter lainnya tidak bisa dilakukan secara tak terbatas.

Dalam konteks ini, langkah-langkah yang dilakukan BI untuk menjaga stabilitas Rupiah pada dasarnya sudah berada dalam koridor yang tepat, profesional dan sesuai mandat institusionalnya. Disadari pergerakan dan stabilitas valas tidak hanya bergantung pada suku bunga atau intervensi pasar valas, tetapi juga pada kredibilitas fiskal, kualitas pertumbuhan ekonomi, dan struktur pembiayaan negara.

Pada titik ini, tekanan rupiah perlu dibaca lebih luas. Ini bukan hanya cerita tentang dolar AS yang sedang kuat. Ini juga cerita tentang trust, yaitu seberapa besar pasar percaya bahwa kebijakan ekonomi Indonesia masih dikelola dengan disiplin, konsisten, dan tidak saling membebani.

Lebih jauh, satu isu yang perlu mendapat perhatian adalah risiko fiscal dominance. Istilah ini memang terdengar teknis, tetapi maknanya tidak sederhana. Fiscal dominance terjadi ketika kebijakan fiskal menjadi terlalu dominan sehingga ruang gerak kebijakan moneter ikut menyempit.

Dalam kondisi normal, BI menaikkan atau menurunkan suku bunga acuan berdasarkan kebutuhan menjaga inflasi dan nilai tukar. Namun dalam situasi fiscal dominance, bank sentral tidak lagi sepenuhnya bebas. Setiap keputusan moneter harus ikut mempertimbangkan dampaknya terhadap biaya utang pemerintah, stabilitas pasar SBN, dan kemampuan APBN menanggung beban bunga.

Indonesia tentu belum bisa langsung disebut sudah masuk ke dalam situasi fiscal dominance. Namun, arah ke sana perlu diwaspadai sejak dini. Sebab, pasar tidak selalu menunggu krisis benar-benar terjadi. Pasar bekerja dengan membaca sinyal.

Ketika kebutuhan pembiayaan negara meningkat, yield SBN naik, rupiah melemah, dan bank sentral terlihat harus ikut menjaga stabilitas pasar surat utang, maka pelaku pasar mulai bertanya, apakah kebijakan moneter masih sepenuhnya diarahkan untuk menjaga stabilitas rupiah, atau mulai ikut terbebani oleh kebutuhan menjaga fiskal?

Data terakhir menunjukkan tekanan itu memang nyata. Rupiah sempat menyentuh rekor terendah Rp17.719 per dolar AS pada 19 Mei 2026. Tekanan ini terjadi meskipun BI sudah meningkatkan intensitas intervensi valas. Reuters juga mencatat bahwa sebelum perang Iran, rupiah dan saham Indonesia sudah lebih dulu ditekan oleh kekhawatiran investor terhadap transparansi pasar, independensi bank sentral, dan rencana belanja pemerintah.

Di sinilah masalah kepercayaan muncul. Rupiah tidak hanya melemah karena dolar AS sedang kuat. Rupiah juga melemah karena pasar sedang menguji kredibilitas kebijakan ekonomi domestik. Dolar memang sedang perkasa, ekspektasi suku bunga tinggi di AS masih kuat, dan investor global cenderung kembali ke aset yang dianggap lebih aman.

Namun tekanan eksternal seperti itu akan terasa lebih berat jika pasar juga melihat ada keraguan di dalam negeri. Tekanan itu juga terlihat di pasar surat utang. Imbal hasil SBN 10 tahun Indonesia berada di kisaran 6,79 persen pada 20 Mei 2026.

Kenaikan yield ini penting dibaca karena yield bukan sekadar angka bunga. Yield adalah bahasa pasar. Ketika yield naik, artinya investor meminta kompensasi risiko yang lebih besar untuk memegang surat utang pemerintah.

Karena itu, tekanan rupiah tidak bisa hanya dibebankan kepada BI. Meski BI memang penjaga stabilitas moneter, tetapi BI bukan satu-satunya penjaga kepercayaan ekonomi. Kepercayaan pasar juga ditentukan oleh disiplin fiskal pemerintah, kualitas belanja negara, arah pembiayaan utang, kekuatan sektor riil, dan konsistensi komunikasi kebijakan.

Pelemahan rupiah hari ini adalah cermin. Pelemahan memantulkan tekanan global, tetapi juga memantulkan keraguan domestik. Dolar AS memang sedang kuat. Yield global memang naik. Risiko geopolitik juga meningkat. Namun rupiah akan lebih kuat menghadapi tekanan eksternal jika fondasi domestik dibaca solid oleh pasar.

Jakarta (ANTARA) - Nilai tukar rupiah pada Selasa per 11.02 WIB bergerak melemah 60 poin atau 0,34 persen menjadi Rp17.728 dolar AS dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp17.668 per dolar AS.

Presiden Direktur PT Doo Financial Futures Ariston Tjendra menilai pelemahan rupiah dipicu dampak dari konflik Timur Tengah yang merembet ke harga minyak mentah dan inflasi AS.

“Ini masih euforia konflik Timur Tengah yang merembet kemana-mana seperti kenaikan harga minyak mentah dan inflasi,” ucapnya kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

Kenaikan ekspektasi inflasi AS ini meningkatkan tingkat imbal hasil atau yield obligasi AS. Tercatat, yield obligasi pemerintah AS untuk tenor 2 tahun di 4,105 persen, 10 tahun di 4,631 persen, dan 30 tahun di 5,159 persen. Peningkatan ini menjadi level tertinggi baru untuk tahun 2026.

Yield AS yang meninggi, kata dia, mendorong penguatan dolar AS terhadap nilai tukar lainnya, termasuk rupiah.

Melihat sentimen dalam negeri, tekanan dari harga minyak mentah yang di atas 100 dolar AS per barel membuat harga kebutuhan masyarakat naik. Dengan begitu, impor minyak mentah menaikkan permintaan dolar AS di tanah air.

“Selain itu, ini lagi bulan dividen, repatriasi dividen keluar negeri yang meningkatkan permintaan dolar AS juga menekan rupiah,” ungkap Ariston.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

WASHINGTON - Simpanan dolar AS di luar negeri (offshore) mencapai rekor baru sebesar USD14,5 triliun atau setara Rp252.285 triliun seiring meningkatnya permintaan aset aman di tengah krisis akibat konflik antara Amerika Serikat (AS), Israel dan Iran. Lonjakan tersebut mencerminkan peran dolar yang tetap dominan dalam sistem keuangan global meski terjadi gejolak geopolitik.

Dikutip dari AA Stock, peningkatan permintaan dolar juga terlihat dari penggunaannya dalam transaksi internasional. Data Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) menunjukkan pangsa dolar dalam pembayaran global naik menjadi 51,1% pada Maret 2026 dari 49,2% pada Februari.

Konflik geopolitik menjadi salah satu pemicu utama penguatan dolar. Ketegangan meningkat sejak akhir Februari 2026 ketika Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan udara ke Iran, yang kemudian direspons dengan penutupan Selat Hormuz sehingga mengganggu arus energi global.

Situasi tersebut memicu kekhawatiran pasar dan mendorong negara-negara, terutama produsen minyak di Timur Tengah, meningkatkan permintaan dolar sebagai aset lindung nilai. Eskalasi konflik berlanjut pada awal Mei ketika terjadi insiden militer di kawasan Teluk Persia.

Di tengah kondisi tersebut, indeks dolar AS bergerak stabil dan menunjukkan ketahanan meski masih berada di bawah level tertinggi dalam satu tahun terakhir. Stabilitas ini didukung oleh arus permintaan global terhadap dolar di tengah ketidakpastian.

Meski demikian, pangsa dolar dalam cadangan devisa global tercatat menurun menjadi sekitar 57% dari sebelumnya lebih dari 65% satu dekade lalu. Sejumlah bank sentral mulai melakukan diversifikasi cadangan, termasuk dengan meningkatkan kepemilikan emas.

Sejumlah analis menilai belum ada mata uang yang mampu menggantikan posisi dolar dalam waktu dekat. Faktor seperti keterbukaan pasar, fleksibilitas nilai tukar, dan kedalaman sistem keuangan masih menjadi keunggulan utama dolar dibandingkan mata uang lain.

Rekor simpanan dolar di luar negeri tersebut mencerminkan dinamika struktural ekonomi global, termasuk defisit perdagangan Amerika Serikat dan kebutuhan likuiditas internasional embuat dunia tetap bergantung pada sistem keuangan berbasis dolar.

Fokus utama OJK tentu adalah menjaga stabilitas sektor jasa keuangan sebagai modalitas keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pemantauan secara intensif untuk memastikan ketahanan sektor jasa keuangan seiring adanya ketidakpastian penyelesaian konflik Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel yang mengakibatkan fluktuasi di pasar keuangan.

Hal ini dilakukan melalui stress test dengan berbagai skenario terhadap industri jasa keuangan serta memperkuat pengawasan lembaga jasa keuangan.

“Fokus utama OJK tentu adalah menjaga stabilitas sektor jasa keuangan sebagai modalitas keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) di Jakarta, Selasa.

Friderica atau akrab disapa Kiki menjelaskan bahwa ketidakpastian kondisi geopolitik global yang berkepanjangan berpotensi memberikan tekanan pada perekonomian global.

Hal ini tercermin pada meningkatnya volatilitas pasar keuangan, tingkat inflasi global, serta aliran dana keluar dari mayoritas emerging market.

Untuk mengantisipasi dampak spillover ketidakpastian global terhadap pasar saham domestik, Kiki menyampaikan bahwa OJK bersama self-regulatory organization (SRO) telah memperpanjang masa berlaku kebijakan buyback saham tanpa RUPS.

Selain itu, OJK juga menunda implementasi pembiayaan transaksi short selling, menerapkan kebijakan trading halt, serta mempertahankan batasan auto rejection hingga September 2026.

“Kami mengharapkan dengan adanya kebijakan tersebut akan menjaga stabilitas di pasar saham Indonesia,” kata Kiki.

Selanjutnya, Kiki juga memastikan bahwa agenda reformasi integritas pasar modal terus dilanjutkan sebagai fondasi utama untuk meraih kepercayaan investor dan memperkuat kredibilitas sehingga pasar modal dapat semakin tumbuh secara berkelanjutan.

Mempertimbangkan perkembangan terkini, OJK telah memperkuat pemantauan aktivitas valuta asing (valas) di lembaga jasa keuangan melalui pemantauan Posisi Devisa Neto (PDN) harian dan kepatuhan terhadap ketentuan valas terkait secara lebih intensif, serta supervisory dialogue dengan lembaga jasa keuangan.

Kiki menegaskan, pihaknya terus berkoordinasi dan bersinergi dengan lembaga-lembaga yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) serta kementerian/lembaga terkait untuk memastikan sektor keuangan tetap stabil dan resilien di tengah gejolak global.

“Stabilitas yang kita jaga ini tentunya akan menjadi modalitas utama untuk kita terus mendorong pertumbuhan ke depan,” kata Kiki.

Adapun secara umum, OJK menilai stabilitas sektor jasa keuangan tetap terjaga di tengah dinamika perekonomian global.

Dari sisi global, kinerja perekonomian dunia pada April 2026 dihadapkan pada berlanjutnya ketidakpastian kondisi geopolitik meskipun telah terjadi kesepakatan gencatan senjata antara Iran dengan AS dan Israel.

Penutupan Selat Hormuz tetap berlanjut akibat blokade oleh kedua pihak sehingga gangguan terhadap distribusi energi global belum sepenuhnya mereda. Kondisi ini mendorong harga minyak tetap volatile dan bertahan pada level tinggi.

IMF dalam World Economic Outlook April 2026 memangkas proyeksi pertumbuhan global menjadi 3,1 persen pada 2026 dan menilai risiko stagflasi meningkat.

Perekonomian AS menunjukkan pelemahan dengan pertumbuhan pada kuartal I 2026 diperkirakan menurun. Di sisi lain, perekonomian Tiongkok mencatat pertumbuhan pada kuartal I tahun ini sesuai target pada angka 5,0 persen.

Sementara di domestik, ekonomi nasional tumbuh solid pada level 5,61 persen pada kuartal I 2026, ditopang kontribusi konsumsi rumah tangga dan peningkatan pengeluaran pemerintah.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026