PAPUA BARAT - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menyoroti investasi bernilai ratusan triliun rupiah di Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Proyek Strategis Nasional (PSN) di sektor pupuk, migas, hingga agroindustri dinilai berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi Papua Barat, namun juga menyimpan tantangan sosial dan kultural yang tidak kecil.

Sejumlah proyek besar diketahui direncanakan berjalan di wilayah ini antara lain kawasan industri pupuk dengan nilai investasi lebih dari Rp26 triliun, pengembangan Blok Migas Ubadari yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2028, serta proyek agroindustri jagung dan tebu di wilayah Bomberay dan Tomage seluas 50.000 hektare yang melibatkan investor asal Korea Selatan.

Selain itu, investasi perkebunan kelapa sawit juga terus didorong di Distrik Tomage dan Bomberay melalui pengembangan PT STM Agro Energi dengan total lahan sekitar 15.960 hektare. Di sektor hilirisasi, pemerintah juga menyiapkan pembangunan industri oleoresin pala senilai Rp1,8 triliun sebagai bagian dari agenda ketahanan energi dan penguatan hilirisasi nasional.

Anggota DPD RI Papua Barat, Filep Wamafma menegaskan pembangunan di Papua harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat. Dalam agenda reses di Kabupaten Fakfak yang digelar di Kantor Dewan Adat Mbaham Matta, Kamis, 7 Mei 2026, Filep menekankan investasi tidak boleh dipahami semata sebagai agenda ekonomi, melainkan juga menyangkut struktur sosial masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat.

“Terkait investasi di Papua, pada prinsipnya saya mendukung setiap kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk pembangunan. Namun pemerintah pusat perlu membuka diri terhadap masukan dari lembaga adat,” ujarnya, Sabtu (9/5/2026).

Lihat video: Inspiratif! Pemuda Raja Ampat, Papua Barat Jadi Anggota Paskibraka Nasional



Filep menegaskan di Papua tidak ada wilayah yang dapat dikategorikan sebagai tanah kosong. Seluruh wilayah, kata dia, merupakan ruang hidup masyarakat adat yang memiliki hak atas tanah dan sumber daya alam. “Perlu dipahami bahwa di Papua, tidak ada tanah kosong. Semua wilayah adalah milik masyarakat adat, termasuk sumber daya alamnya. Karena itu, setiap bentuk investasi harus melibatkan masyarakat adat sejak awal,” katanya.

Filep juga mengingatkan prinsip keterlibatan masyarakat adat telah diatur dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, yang menegaskan bahwa setiap rencana investasi wajib mengedepankan partisipasi pemilik hak ulayat. Menurut Filep, tanpa keterlibatan masyarakat adat, investasi berisiko memicu konflik sosial berkepanjangan yang justru dapat menghambat tujuan pembangunan itu sendiri.

“Tanpa persetujuan dan keterlibatan mereka, berpotensi menimbulkan konflik yang berkepanjangan dan tidak menguntungkan pembangunan daerah,” tambahnya.

Filep menegaskan dirinya mendukung penuh masuknya investasi ke Papua, namun harus dengan pendekatan yang tepat dan berbasis penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat sebagai fondasi utama pembangunan di Tanah Papua.

“Ini penting agar pembangunan tidak hanya mengejar angka investasi, tetapi juga menghadirkan keadilan bagi masyarakat pemilik tanah,” ucapnya.

Jakarta (ANTARA) - Pemilik hak ulayat Marga Ndiken di Kampung Isano Mbias, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Reinardus Ndiken, terlibat langsung dalam Program Cetak Sawah Tahun 2025 dengan mengembangkan lahan seluas 160 hektare milik masyarakat adat.

Kementerian Pertanian menyebut keterlibatan pemilik ulayat tersebut menjadi contoh kesiapan masyarakat adat di Merauke untuk bertransformasi menuju pertanian modern yang produktif dan berkelanjutan guna mendukung ketahanan dan swasembada pangan nasional.

“Kita mencetak lahan untuk menambah pendapatan pemilik tanah dan masyarakat setempat. Dari cetak sawah 160 hektare ini, semua saling mendukung, mulai dari dinas, kelompok tani, penyuluh, hingga Babinsa,” kata Reinardus, berdasarkan keterangannya di Jakarta, Selasa.

Pada kegiatan panen di Kampung Isano Mbias, panen telah dilakukan pada lahan seluas dua hektare yang diusahakan Reinardus dan dilanjutkan dengan panen pada lahan seluas lima hektare.

Reinardus tercatat sebagai pemilik hak ulayat pertama di wilayah tersebut yang secara aktif mengajukan lahannya untuk masuk dalam Program Cetak Sawah Tahun 2025.

Dari total 160 hektare lahan cetak sawah, sekitar 100 hektare kini telah digarap petani lain yang tergabung dalam dua Brigade Pangan di Distrik Tanah Miring.

Bupati Merauke Yoseph Bladib Gebze mengatakan transformasi pertanian tersebut sejalan dengan arah pembangunan daerah yang mendorong keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam sektor pertanian.

“Masyarakat asli dan saudara-saudara yang ada di Merauke adalah masyarakat Merauke. Sinergi dan asimilasi ini harus berjalan,” ujar Yoseph.

Ia menambahkan pemerintah daerah terus mendorong masyarakat lokal sebagai pemilik tanah ulayat untuk membuka diri terhadap perubahan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan jangka panjang.

Sementara itu, Ketua Satgas Swasembada Pangan Papua Selatan Oeng Anwarudin mengatakan keberlanjutan swasembada pangan ditentukan oleh penguatan sumber daya manusia dan kelembagaan petani.

“Yang harus kita utamakan adalah petaninya,” tutur Oeng.

Komitmen pendampingan juga disampaikan Komandan Kodim 1707/Merauke Letkol CZI Dili Eko Setyawan yang menyatakan Babinsa siap mendukung peningkatan kapasitas petani, khususnya di lahan-lahan baru hasil cetak sawah.

Dari sisi hilir, Pimpinan Cabang Bulog Merauke Karennu menyebutkan Bulog menjalankan peran strategis dalam penyerapan hasil panen petani guna menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan.

Kementerian Pertanian mencatat luas panen padi di Merauke sepanjang Januari–Desember 2025 mencapai 78.955 hektare, meningkat 67,39 persen dibandingkan 2024, dengan total capaian cetak sawah di wilayah tersebut menembus 40.000 hektare.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026