Jakarta (ANTARA) - Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) Jeddah menyatakan produk olahan perikanan Indonesia membidik pasar Arab Saudi dengan potensi transaksi mencapai 800 ribu dolar AS hingga 1 juta dolar AS.

Kepala Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) Jeddah Bagas Haryotejo, dalam pernyataan, yang terkonfirmasi di Jakarta, Sabtu, mengatakan pembeli dari Arab Saudi, TamaizAsia Trading, menunjukkan ketertarikan dengan produk perikanan dari pelaku usaha Indonesia, JAPFA, dalam business matching yang difasilitasi Kementerian Perdagangan.

Menurut Bagas, business matching tersebut ini membuka peluang besar bagi peningkatan ekspor produk pangan olahan Indonesia ke Arab Saudi.

"Selain menyasar konsumen lokal Arab Saudi, produk Indonesia juga berpotensi masuk ke rantai pasok konsumsi bagi jemaah haji dan umrah dari berbagai negara yang secara keseluruhan diperkirakan bernilai sekitar Rp50 triliun. Dalam kerja sama yang tengah dijajaki, potensi transaksi JAFPA dan Tamaiz mencapai sebesar 800 ribu dolar AS hingga 1 juta dolar AS," kata Bagas.

Produk olahan perikanan tersebut meliputi bakso ikan, nuget ikan, nuget udang, hingga filet ikan nila.

Menurut dia, sebagai tindak lanjut penjajakan tersebut, Tamaiz Asia Trading akan membawa sampel produk untuk pengujian pasar, sementara JAPFA menyiapkan daftar harga berbagai varian produk sebelum memasuki tahap negosiasi lebih rinci.

ITPC Jeddah juga akan memfasilitasi pertemuan lanjutan secara daring untuk membahas aspek teknis maupun komersial.

Bagas mengatakan peluang tersebut diharapkan menjadi pintu masuk bagi lebih banyak produk pangan olahan Indonesia untuk memperluas pasar di Arab Saudi dan kawasan sekitarnya.

Perwakilan Tamaiz Asia Trading, Saeed Alamoudi mengatakan Indonesia memiliki peluang besar memasok produk makanan halal ke Arab Saudi mengingat besarnya jumlah jamaah haji dan umrah asal Indonesia setiap tahun.

Menurut dia, produk pangan Indonesia tidak hanya berpeluang memenuhi kebutuhan jamaah Indonesia, tetapi juga masyarakat Arab Saudi dan negara-negara di kawasan tersebut.

"Fakta ini merupakan peluang untuk produk-produk makanan halal Indonesia agar dapat dipasarkan secara masif di Arab Saudi. Tidak hanya konsumen Indonesia, tetapi juga konsumen lokal Arab Saudi dan negara kawasan sekitar," kata Alamoudi.

Lebih lanjut, Bagas menambahkan masyarakat Arab Saudi memiliki konsumsi yang tinggi terhadap produk olahan boga bahari, terutama produk beku yang praktis, memiliki masa simpan panjang, dan harga yang kompetitif.

Ia menilai JAPFA memiliki kesiapan memasok pasar Arab Saudi dalam skala besar karena telah memiliki kapasitas produksi yang memadai, memenuhi standar keamanan pangan internasional, serta terdaftar di Saudi Food and Drug Authority (SFDA) sebagai eksportir produk olahan berbasis ikan.

Pada Januari-April 2026, nilai perdagangan Indonesia dan Arab Saudi mencapai 1,58 miliar dolar AS, terdiri atas ekspor Indonesia sebesar 675,8 juta dolar AS dan impor sebesar 912,1 juta dolar AS.

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan seluruh layanan sertifikasi mutu hasil perikanan dapat diakses pelaku usaha tanpa dipungut biaya.

Kebijakan tersebut dilakukan untuk memperkuat jaminan mutu produk perikanan sekaligus meningkatkan daya saing di pasar domestik maupun ekspor.

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP) Ishartini menegaskan seluruh proses pengurusan sertifikasi mutu perikanan tidak dikenakan biaya.

“Tidak dipungut biaya apa pun alias gratis mulai dari pengajuan atau pendaftaran, proses audit atau inspeksi sampai mendapatkan sertifikat mutu," kata Ishartini dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Ia menegaskan apabila terdapat pungutan dalam bentuk dan jumlah apa pun selama proses sertifikasi, maka hal tersebut bukan merupakan tindakan resmi KKP.

Menurut Ishartini, Badan Mutu KKP saat ini menyediakan sembilan layanan sertifikasi mutu perikanan yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha sesuai kebutuhan dengan biaya nol rupiah.

Layanan tersebut meliputi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP), Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), Cara Budi daya Ikan yang Baik (CBIB), Cara Perbenihan Ikan yang Baik (CPIB) benih, Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB).

Kemudian, ada pula sertifikasi Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB), Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB), Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI), serta CPIB kapal atau Cara Penanganan Ikan yang Baik di atas Kapal.

Ia mengatakan kebijakan layanan gratis tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang sehat sekaligus mempermudah pelaku usaha mengembangkan bisnis perikanan dari hulu hingga hilir.

Selain tanpa biaya, layanan sertifikasi juga dapat diakses secara daring melalui sejumlah platform, antara lain laman Online Single Submission (OSS) dan sistem layanan digital yang dikelola KKP.

Ishartini menjelaskan seluruh layanan sertifikasi telah memiliki standar waktu pelayanan atau service level agreement (SLA) yang jelas.

Untuk layanan Sertifikat Kelayakan Pengolahan, sertifikat diterbitkan paling lambat tujuh hari setelah dokumen dinyatakan lengkap.

Sementara itu, layanan HACCP dan sertifikasi mutu lainnya ditargetkan selesai dalam waktu 10 hari sejak seluruh persyaratan dipenuhi.

Meski demikian, Ishartini menyebut pelaku usaha tetap harus memenuhi sejumlah perizinan dasar sebelum mengajukan sertifikasi.

Persyaratan tersebut antara lain Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL), persetujuan lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), serta sertifikat standar.

"Jika perizinan dasar ini belum dipenuhi maka secara otomatis akan tertolak di sistem OSS," ujar Ishartini.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperluas akses ekspor produk perikanan nasional ke China setelah lebih dari 600 unit pengolahan ikan (UPI) memperoleh izin resmi untuk memasuki pasar negara tersebut.

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu) KKP Ishartini mengatakan pihaknya selaku competent authority (CA) jaminan mutu ikan Indonesia yang diakui China, membawa lebih dari 600 UPI memperoleh register number atau izin untuk melakukan kegiatan ekspor produk perikanan ke Negara Tirai Bambu itu.

"Terbaru, CA Tiongkok (General Administration of Customs of the People's Republic of China/GACC) mengeluarkan izin bagi delapan UPI baru pada Senin, 11 Mei lalu, sehingga total menjadi 638 unit UPI," kata Ishartini dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (31/5/2026).

PIXABAY/SEZER BULUT Ilustrasi perikanan, produk perikanan.

Dia menyampaikan GACC China selaku mitra kerja KKP telah menyetujui proposal pengajuan bagi delapan UPI tersebut yang disampaikan melalui jalur bilateral channel Mutual Recognition Arrangement (MRA), sehingga per 11 Mei 2026 kedelapan UPI tersebut sudah bisa melakukan kegiatan ekspor ikan ke negara itu.

Ia menyebutkan delapan UPI baru yang telah lolos dan segera bisa memulai kegiatan ekspor ikan ke China adalah PT Duta Mitra Semesta, PT BPH Global Indonesia, CV Daniel Nathania Fishery, PT Bintang Samudera Pratama, PT Ramantha Kawanua Indonesia, PT Marindo Jaya Maros, PT Jaya Mega Samudra, dan PT Zhongyi Supply Chain Services.

Ishartini menambahkan saat ini terdapat 1.080 jenis komoditas perikanan yang diekspor dari Indonesia ke China.

Adapun untuk kinerja ekspor ke China tahun 2025 volumenya sebesar 491.528 ton dengan nilai 1,04 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp 17,46 triliun.

Sebanyak 10 komoditas perikanan utama di antaranya frozen squid, eucheuma cottonii seaweed, Gracilaria seaweed, frozen ribbon fish, Eucheuma cottonii, dried Eucheuma cottonii seaweed, dried Gracilaria seaweed, Eucheuma spinosum, frozen leather jacket fish, dan frozen croaker fish.

SHUTTERSTOCK/WATCHARES HANSAWEK Ilustrasi perikanan, industri perikanan.

Dia mengimbau seluruh pelaku usaha dan pemangku kepentingan terkait yang telah mendapatkan akses ekspor ke berbagai negara untuk senantiasa menjaga komitmen dan konsistensi dalam menerapkan standar sanitasi, higiene serta prinsip keamanan pangan baik di dalam rantai produksi maupun lingkungan sekitar fasilitasnya.

"Hal ini untuk menjaga keberterimaan produk serta penguatan kepercayaan internasional yang akan menambah daya saing," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan untuk selalu memastikan kualitas produk agar tetap terjaga, sehingga menjadikan industri perikanan Indonesia makin maju dan menjadi penguasa di era pasar bebas.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mempercepat digitalisasi rantai pasok perikanan melalui Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional (Stelina) guna mencegah terulangnya kasus pencemaran Cesium-137 yang sempat mengguncang kepercayaan pasar ekspor.

Langkah ini dinilai krusial seiring meningkatnya tuntutan ketertelusuran dari pasar utama seperti Amerika Serikat dan Eropa, yang kini beralih ke sistem digital dan meninggalkan skema berbasis dokumen manual.

Direktorat Prasarana dan Sarana Ditjen PDSPKP Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Lia Sugihartini, mengatakan Stelina dirancang untuk memastikan seluruh data asal-usul produk perikanan terdokumentasi secara digital sesuai standar global.

“Sekarang sudah berkembang ke pelacakan digital dan sudah mengurangi paper based karena itu sangat-sangat kompleks,” ujarnya di Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Melalui sistem ini, pelaku usaha dapat menyediakan data yang dibutuhkan pembeli secara cepat melalui satu platform terintegrasi.

“Jadi kalau buyer meminta data, pelaku usaha sudah bisa menggunakan Stelina ini sehingga membantu memperluas akses pasar,” katanya.

Sebelumnya, kasus cemaran radioaktif cesium 137 pada produk udang di Cikande dan Lampung sempat memberikan tekanan signifikan terhadap industri pengolahan ikan, terutama di wilayah Jawa dan Lampung yang sempat terindikasi.

Manager PT Tamron Akuatik Produk Industri, Rimba Tri Pataka, menilai kejadian tersebut memaksa pelaku usaha memenuhi persyaratan tambahan berupa sertifikasi.

“Cesium sangat terasa sekali efeknya terhadap unit pengolahan ikan [UPI] yang ada di Indonesia, terutama di industri udang dan pelaku usaha yang dekat dengan lokasi terdeteksi,” ujarnya.

Dia menambahkan, tanpa sistem ketertelusuran yang memadai, dampak kasus serupa berpotensi meluas karena sulitnya mengidentifikasi sumber masalah.

“Dari traceability itu jadi bisa ditelusuri sumber produknya dari mana, jadi tidak semua daerah terkena dampak,” katanya.

Selain untuk menangani kasus cemaran, Stelina juga dinilai penting dalam mengidentifikasi isu lain seperti penggunaan antibiotik dalam budidaya udang.

Dengan sistem berbasis data, otoritas dan pelaku usaha dapat melacak sumber permasalahan secara cepat sebelum produk masuk pasar.

Pemerintah pun mendorong seluruh pelaku usaha, termasuk pembudi daya, untuk menginput data melalui aplikasi mobile Stelina agar rantai pasok dari hulu hingga hilir terdokumentasi secara menyeluruh.

Hingga saat ini, Lia menyebutkan baru ada 584 pengguna aktif Stelina dan sudah mendapatkan workshop terkait penggunaannya.

Ke depan, Stelina akan dikembangkan sebagai infrastruktur data yang terintegrasi dengan berbagai platform global sesuai kebutuhan buyer, guna meningkatkan daya saing produk perikanan Indonesia sekaligus menjaga kepercayaan pasar.

Potensi transaksi sebesar Rp419 miliar menunjukkan tingginya minat pasar global terhadap produk perikanan Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) melaporkan produk perikanan Indonesia mencatatkan potensi transaksi sebesar 24,7 juta dolar AS atau setara Rp419 miliar dalam ajang Seafood Expo North America (SENA) 2026 di Boston, Amerika Serikat.

Dalam keterangan di Jakarta, Kamis, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan RI Fajarini Puntodewi mengatakan capaian ini mencerminkan kuatnya daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global.

"Potensi transaksi sebesar Rp419 miliar menunjukkan tingginya minat pasar global terhadap produk perikanan Indonesia. Minat terhadap komoditas unggulan seperti udang dan tuna tetap kuat, didukung persepsi positif atas kualitas produk, konsistensi pasokan, serta komitmen terhadap praktik keberlanjutan (sustainability) dan ketertelusuran," ujar Puntodewi.

Sementara itu, Atase Perdagangan (Atdag) RI di Washington D.C. Ranitya Kusumadewi memaparkan lebih detail terkait potensi transaksi yang dicatatkan.

Indonesia melibatkan lima mitra yang berasal dari asosiasi dan perusahaan nasional. Ia mengatakan, lebih dari 50 pertemuan bisnis (business-to-business/B2B) pelaku usaha Indonesia dengan buyer dan importir utama di AS, baik mitra yang sudah ada maupun calon mitra baru, menjadi sumber dari potensi transaksi tersebut.

Produk perikanan Indonesia seperti tuna, udang, kakap merah, gurita, cumi, dan tilapia mendapatkan respons positif dari sisi kualitas, harga, dan konsistensi pasokan.

"Selain transaksi langsung, sejumlah penjajakan kerja sama juga berpotensi berkembang menjadi kontrak pembelian dalam beberapa bulan ke depan," kata Ranitya.

Meskipun pelaksanaan pameran ini berlangsung di tengah dinamika global, Ranitya melihat minat terhadap produk boga bahari tetap kuat. Indonesia pun dipersepsikan sebagai pemasok yang kompetitif, andal, dan adaptif terhadap perubahan standar global.

"Dalam sejumlah forum diskusi dan interaksi dengan pelaku industri, Indonesia disebut sebagai mitra yang mampu menyesuaikan diri dengan dinamika pasar, standar kualitas, serta perkembangan regulasi global," ujar Ranitya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah Kemendag, ekspor produk perikanan Indonesia ke AS tercatat sebesar 201,12 juta dolar AS pada periode Januari-Februari 2026.

Sementara itu, nilai ekspor produk perikanan Indonesia ke AS mencapai 1,17 miliar dolar AS pada 2025. Selanjutnya, total nilai perdagangan kedua negara mencapai 43,80 miliar dolar AS, dengan nilai ekspor Indonesia ke AS sebesar 30,96 miliar dolar AS pada 2025.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja ekspor produk perikanan Indonesia sepanjang 2025 mencatatkan capaian positif dengan nilai mencapai US$6,27 miliar atau setara Rp107 triliun (kurs Rp17.062).

Realisasi tersebut menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir dan mencerminkan ketahanan sektor kelautan dan perikanan di tengah dinamika global.

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan bahwa capaian tersebut tidak terlepas dari konsistensi peningkatan produksi nasional serta penguatan tata kelola sektor perikanan yang berkelanjutan.

“Nilai ekspor produk perikanan Indonesia pada 2025 mencapai US$6,27 miliar. Ini merupakan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir,” ujar Trenggono kepada Komisi IV DPR RI, Selasa (7/4/2026).

Namun, hingga Februari 2026, sambungnya, nilai ekspor tercatat sebesar US$960 juta, yang secara tahunan menunjukkan perlambatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Lebih lanjut, Trenggono juga membeberkan kinerja produksi nasional juga menunjukkan tren positif. Sepanjang 2025, total produksi kelautan dan perikanan mencapai 26,25 juta ton, dengan pertumbuhan rata-rata sekitar 3,8% secara tahunan. Kenaikan produksi ini menjadi fondasi penting dalam mendukung ketersediaan pasokan untuk ekspor.

Meski demikian, Trenggono mengakui bahwa pada awal 2026 terdapat tekanan terhadap kinerja ekspor. Salah satunya adalah ketegangan geopolitik yang terjadi.

“Menghadapi dampak dinamika geopolitik dan fenomena iklim yang terjadi, KKP tetap berkomitmen penuh untuk memastikan bahwa kebutuhan dan ketersediaan protein hewani masyarakat, khususnya dari sektor perikanan, dapat terpenuhi dengan baik,” katanya.

Sebelumnya, KKP berupaya memperluas pasar ekspor perikanan ke Eropa dan China. Langkah ini dilakukan seiring adanya kebijakan tarif resiprokal sebesar AS terhadap Indonesia yang ditetapkan Presiden Donald Trump.

Trenggono mengatakan valuasi potensi ekonomi di sektor perikanan mencapai US$200 miliar. Sayangnya, rata-rata nilai ekspor perikanan Indonesia baru mencapai US$5,5 miliar.

Selain membuka pasar baru, Trenggono menyebut bahwa KKP berupaya untuk memperkuat pasar dalam negeri. Dengan begitu produksi ikan Indonesia dapat terserap dengan baik.

Atase Perdagangan (Atdag) RI Washington D.C. Ranitya Kusumadewi mengungkapkan bahwa produk perikanan Indonesia menarik minat importir Amerika Serikat (AS) pada hari pertama pameran Seafood Expo North America (SENA) 2026, Minggu (15/3/2026).

Hal ini terlihat dari peserta Indonesia yang aktif menjajaki kerja sama bisnis dengan sejumlah importir dan distributor boga bahari di AS.

Pameran SENA 2026 berlangsung pada 15–17 Maret 2026 di Boston Convention and Exhibition Center, Boston, AS. Selama tiga hari, Paviliun Indonesia mempromosikan produk perikanan nasional ke pasar global, khususnya Amerika Serikat.

“Para peserta pameran dari Indonesia memanfaatkan optimal hari pertama untuk menjajaki kerja sama bisnis (business meeting) dengan sejumlah importir dan distributor boga bahari di AS. Kami melihat adanya minat yang kuat terhadap produk perikanan Indonesia serta peluang kerja sama yang akan terus berkembang selama pameran berlangsung,” ujar Ranitya, dikutip dari siaran pers Kemendag, Kamis (19/3).

Penguatan jejaring bisnis juga dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan industri boga bahari global. Selain menjadwalkan berbagai pertemuan dengan importir dan pelaku industri boga bahari di AS, dijadwalkan pula sejumlah pertemuan dengan regulator dan asosiasi industri di AS, antara lain, National Fisheries Institute (NFI), National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), serta Badan Keamanan Pangan AS (US Food and Drug Administration/FDA).

Paviliun Indonesia pada SENA 2026 mengusung tema “Indonesia Seafood: Naturally Diverse, Safe, and Sustainable”. Tema tersebut mencerminkan komitmen Indonesia dalam menghadirkan produk boga bahari yang aman, berkualitas, serta diproduksi secara bertanggung jawab dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan dan ketertelusuran.

Partisipasi Indonesia dalam Paviliun Nasional melibatkan sejumlah asosiasi dan perusahaan perikanan nasional, antara lain Asosiasi Perikanan Pole & Line dan Handline Indonesia (AP2HI), PT Intimas Surya, PT Sari Tuna Makmur, PT Dharma Samudera Fishing Industries Tbk, serta PT Benteng Laut Sejahtera (BLS).

Para peserta menampilkan berbagai produk boga bahari unggulan Indonesia seperti tuna segar dan beku, tuna loin, udang olahan, serta berbagai produk perikanan bernilai tambah lainnya yang telah dipasarkan ke berbagai negara tujuan ekspor.

Ranitya mengungkapkan, sejumlah perusahaan Indonesia juga telah menjajaki kerja sama dengan importir dan distributor boga bahari di AS pada hari pertama pameran. Diskusi awal terutama mencakup potensi kerja sama perdagangan untuk udang, tuna, serta produk perikanan bernilai tambah lainnya.

Duta Besar RI Indroyono menekankan pentingnya memperkuat kemitraan perdagangan antara Indonesia dan AS yang didasarkan pada prinsip keberlanjutan dan kepercayaan pasar. “Partisipasi Indonesia dalam pameran ini juga menjadi sarana untuk menunjukkan komitmen Indonesia terhadap praktik perikanan yang berkelanjutan, aman, dan dapat ditelusuri,” imbuhnya.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Fajarini Puntodewi dalam kesempatan terpisah menyampaikan, Kementerian Perdagangan terus berupaya memperluas akses pasar produk perikanan Indonesia di pasar global. Kementerian Perdagangan juga optimistis bahwa keikutsertaan Indonesia pada SENA 2026 tidak hanya meningkatkan transaksi dagang, tetapi juga memperkuat citra produk seafood Indonesia yang berkualitas dan kompetitif di pasar internasional.

Sementara itu, dalam sambutannya saat membuka Paviliun Indonesia, Bara menegaskan, partisipasi Indonesia dalam pameran boga bahari terbesar di kawasan Amerika Utara tersebut merupakan momentum penting untuk memperkuat promosi produk perikanan nasional. Ajang ini sekaligus menjadi peluang untuk meningkatkan kepercayaan pasar internasional terhadap boga bahari Indonesia. Ia menyebutkan, sebagai negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam rantai pasok boga bahari global.

“Kehadiran Indonesia dalam SENA 2026 menjadi sangat penting untuk memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok boga bahari global. Saat ini, Indonesia merupakan salah satu pemasok utama udang dan tuna ke pasar Amerika Serikat dan menempati peringkat ketiga di antara negara pengekspor boga bahari ke negara tersebut,” ujar Bara.

Salah satu peserta pameran adalah BLS yang juga merupakan anggota AP2HI. Perwakilan BLS, Alexander Sarumaha, menyebut, SENA 2026 menjadi platform penting untuk memperluas akses pasar tuna Indonesia di tingkat global. “Sebagai anggota AP2HI, BLS berkomitmen untuk bekerja sama dengan nelayan skala kecil Indonesia dan membawa tuna hasil tangkapan bertanggung jawab dari perikanan perorangan ke perdagangan makanan laut global, mendukung perikanan berkelanjutan, dan meningkatkan mata pencaharian masyarakat pesisir,” ujar Alexander.

Pada 2025, nilai ekspor produk perikanan Indonesia ke AS tercatat sebesar USD 1,17 miliar. Komoditas ekspor utama produk perikanan, antara lain, udang, tuna beku, filet beku, tilapia, dan moluska.

IDXChannel - Bursa Efek Indonesia (BEI) menyoroti pembentukan entitas anak baru, emiten sarang burung walet PT Abadi Lestari Indonesia Tbk (RLCO).

Manajemen Abadi Lestari menjelaskan, pembentukan PT Marinova Protein Internasional (MPI) tersebut dilakukan melalui anak usaha perseroan, PT Realfood Winta Asia (RWA).

"Langkah ini merupakan bagian dari strategi diversifikasi bisnis perseroan sekaligus untuk memastikan fokus pada pelaksanaan kegiatan usaha yang berkelanjutan," kata manajemen dalam jawaban kepada Bursa, Selasa (24/2/2026).

Menurut manajemen, struktur entitas yang terpisah dinilai penting agar pengembangan lini bisnis baru tidak mengganggu operasional utama yang telah dijalankan RLCO maupun RWA.

Secara lini produk, MPI akan memiliki diferensiasi yang jelas dibandingkan induk dan entitasnya. RWA tetap berfokus pada pengembangan produk berbasis bioaktif sarang burung walet.

Sementara itu, MPI diarahkan untuk mengembangkan produk kesehatan turunan perikanan, khususnya pemanfaatan bahan baku laut untuk nutrisi dan kesehatan.

Dengan perbedaan sumber bahan baku serta arah pengembangan produk tersebut, manajemen meyakini masing-masing entitas memiliki positioning yang berbeda di pasar, sekaligus membuka potensi ekspansi di segmen kesehatan berbasis protein laut.

Adapun nilai setoran modal RWA kepada MPI tercatat sebesar Rp999 juta. Dana tersebut bersumber dari hasil operasional RWA dan tidak berasal dari dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) RLCO.

"Perseroan memastikan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham perseroan digunakan sebagaimana telah diungkapkan dalam prospektus," tutur manajemen.

(DESI ANGRIANI)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah menjajaki peluang ekspor ikan patin hasil budidaya ke Arab Saudi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi jemaah haji dan umrah.

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu) KKP Ishartini mengatakan ikan patin berpeluang menjadi salah satu menu pangan bagi jemaah haji dan umrah Indonesia di Tanah Suci.

Ishartini menjelaskan, rencana ekspor produk perikanan budi daya tersebut merupakan bagian dari pengembangan ekosistem pangan haji dan umrah yang tengah disusun pemerintah.

“Untuk ekspor hasil budidaya [ikan patin] ke Arab Saudi, Pak Menko Pangan [Zulkifli Hasan] sudah menyusun tim untuk ekosistem pangan haji dan umrah, salah satu anggotanya adalah KKP,” kata Ishartini dalam konferensi pers di Kantor KKP, Jakarta, Kamis (19/2/2026).

Saat ini, ujar dia, KKP bersama pemangku kepentingan terkait masih melakukan proses negosiasi dengan otoritas Arab Saudi, termasuk SaudiFood and Drug Authority(SFDA), untuk memperoleh persetujuan masuknya produk ikan budidaya Indonesia ke pasar Arab Saudi.

Meski demikian, dia mengakui hingga kini Indonesia belum memperoleh persetujuan resmi dari otoritas setempat. Namun, seluruh persyaratan yang diminta oleh SFDA disebut telah dipenuhi oleh pihak terkait di dalam negeri.

“Memang kita belum mendapatkanapproval. Namun demikian ini sudah di dalam proses. Seluruh persyaratan yang diminta oleh SFDA sudah kita penuhi,” tuturnya.

Adapun, pemenuhan persyaratan tersebut melibatkan lintas unit di KKP, mulai dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), hingga Badan Mutu sebagai otoritas kompeten yang berhubungan langsung dengan otoritas Arab Saudi.

Ishartini berharap produk perikanan budidaya Indonesia, termasuk ikan patin, dapat segera mengantongi persetujuan dan masuk ke pasar Arab Saudi.

“Jadi kita tinggal menunggu saja. Mudah-mudahan dengan adanya tim terpadu untuk ekosistem haji dan umrah ini, produk budidaya bisa segera memasuki pasar Saudi Arabia,” tuturnya.

Pernah Ekspor ke Arab Saudi

Dalam kesempatan yang sama, Plt. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Machmud mengatakan Indonesia sejatinya pernah mengekspor ikan patin ke Arab Saudi pada 2019, khususnya untuk kebutuhan konsumsi jemaah haji.

“Kita itu pernah ekspor patin ke Arab Saudi tahun 2019 sebelum Covid-19. Itu pernah ekspor untuk hajian sekitar hampir 300 ton. Kita ekspor patin dalam bentuk fillet dan cut portion,” ujarnya.

Sayangnya, ekspor tersebut sempat terhenti akibat pandemi. Adapun saat ini pemerintah kembali menggenjot ekspor patin ke Arab Saudi agar protein pangan bagi jemaah haji dan umrah dapat dipasok dari Indonesia.

Dari sisi potensi volume, Machmud menyebut kebutuhan ikan patin untuk jemaah haji diperkirakan berkisar 600–700 ton, dengan asumsi jumlah jemaah sekitar 200.000 orang.

“Tapi kalau misalkan untuk umrah, itu akan lebih besar lagi. Akan lebih besar lagi. Jadi tergantung dari menunya karena menu itu kan bergiliran, tidak hanya ikan, ada konsumsi yang lain juga,” terangnya.

Dia menjelaskan, konsumsi pangan jemaah haji di Arab Saudi tidak hanya mencakup daging, ayam, dan telur, tetapi juga ikan. Menurutnya, ikan patin menjadi salah satu yang paling banyak digunakan.

Selain ikan patin, menu jemaah haji dan umrah juga mencakup produk perikanan lain seperti tuna kaleng dan cakalang kaleng. Namun, untuk ikan patin, pasokan saat ini masih didominasi oleh Vietnam.

Machmud menuturkan, pada musim haji 2019, ikan patin yang dikonsumsi jemaah berasal dari Indonesia dengan volume ekspor mencapai sekitar 300 ton. Setelah pandemi, pemerintah kembali berupaya masuk ke pasar tersebut meski terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi.

“Mudah-mudahan syarat-syarat ini segera bisa selesai, sehingga kita bisa melakukan ekspor patin lagi ke Arab Saudi sana, karena yang dikonsumsi itu patin,” sambungnya.

Di sisi lain, Machmud menyebut Indonesia juga pernah mengekspor produk perikanan lain seperti tuna dan cakalang kaleng ke Arab Saudi dan digunakan untuk kebutuhan konsumsi jemaah haji dan umrah. Kendati demikian, Indonesia tetap menghadapi persaingan dengan negara lain.

“Kalau untuk tuna kaleng, Indonesia sudah ekspor ke sana. Cakalang dan tuna kaleng juga sudah digunakan untuk haji dan umroh. Memang ada saingan, untuk tuna kaleng itu ada dari Thailand,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Machmud memaparkan hasil pemantauan preferensi konsumsi ikan di berbagai daerah. Data tersebut menunjukkan setiap wilayah memiliki jenis ikan favorit yang berbeda, menyesuaikan kebiasaan konsumsi dan ketersediaan pasokan.

Pemantauan dilakukan di delapan kota besar, yakni Medan, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Surabaya, Banjarmasin, Makassar, dan Ambon. Pengambilan data dilakukan di pasar utama oleh dinas daerah dan penyuluh perikanan sebagai dasar pemantauan harga serta ketersediaan komoditas.

“Data ini berbasis preferensi konsumen,” kata Machmud dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (19/2/2026).

Di Medan, masyarakat banyak mengonsumsi cakalang, tongkol, nila, lele, kembung, teri kering, dan udang. Di Palembang, patin menjadi pilihan utama, disertai kembung dan udang. Di Jakarta, preferensi tinggi tercatat pada ikan kembung yang dipantau di Pasar Muara Baru dan Pasar Induk Kramat Jati.

Di wilayah lain, pola konsumsi juga bervariasi. Bandar Lampung dan Surabaya didominasi lele dan nila, dengan tambahan bandeng di Surabaya. Banjarmasin menunjukkan permintaan pada nila, patin, dan gabus. Di Makassar, bandeng menjadi komoditas utama, sedangkan Ambon didominasi ikan layang.

Machmud menyampaikan sejumlah komoditas air tawar seperti lele, nila, dan patin menjadi pilihan di hampir seluruh daerah karena ketersediaannya relatif merata.

Menurut dia, keragaman pilihan ikan didukung oleh kekayaan sumber daya perikanan nasional. Indonesia memiliki sekitar 8.500 jenis ikan, dengan lebih dari 100 jenis di antaranya umum dikonsumsi masyarakat.

Ia menambahkan, masyarakat dapat menyesuaikan pilihan dengan selera dan daya beli, mengingat variasi harga antarjenis ikan cukup lebar. “Oleh karena itu, masyarakat bisa memilih jenis ikan yang sesuai dengan selera dan kemampuan daya beli,” ujar Machmud.

KKP juga mencatat perkembangan harga di delapan kota tersebut relatif stabil dan cenderung menurun pada beberapa komoditas. Kondisi ini didukung oleh produksi dan stok yang masih mencukupi kebutuhan pasar.

Pasokan nasional berasal dari hasil tangkap dan budidaya yang masuk secara rutin ke pasar. Sementara itu, kelebihan produksi disimpan di fasilitas rantai dingin sebagai cadangan. Dengan preferensi yang beragam dan pasokan yang terjaga, KKP memastikan kebutuhan konsumsi ikan masyarakat tetap terpenuhi.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat nilai ekspor produk perikanan Indonesia sepanjang Januari–Desember 2025 mencapai 6,27 miliar dolar AS atau sekitar Rp105,5 triliun (kurs Rp16.823 per USD).

Angka tersebut meningkat 5,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Plt. Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP (PDSPKP) Machmud, dalam keterangan di Jakarta, Senin, menyampaikan Amerika Serikat menjadi pasar utama dengan nilai ekspor sebesar 1,99 miliar dolar AS atau Rp33,5 triliun (31,8 persen dari total).

Di posisi kedua ada China sebesar 1,22 miliar dolar AS atau Rp20,5 triliun (19,5 persen), diikuti negara-negara anggota ASEAN 1 miliar dolar AS atau Rp16,8 triliun (16,0 persen), Jepang 613,65 juta dolar AS atau Rp10,3 triliun (9,8 persen), dan Uni Eropa 451,72 juta dolar AS atau Rp7,6 triliun (7,2 persen).

“Nilai ekspor ke Amerika Serikat meningkat 4,7 persen dibanding tahun sebelumnya, begitu juga ke ASEAN (16,7 persen), Jepang (2,5 persen), dan Uni Eropa (9 persen),” kata Machmud.

Ia menjelaskan udang menjadi komoditas ekspor utama dengan nilai 1,87 miliar dolar AS atau Rp31,5 triliun (29,8 persen dari total ekspor).

Disusul tuna-cakalang sebesar 1,04 miliar dolar AS atau Rp17,5 triliun (16,5 persen), cumi-sotong-gurita 889,73 juta dolar AS atau Rp14,9 triliun (14,2 persen), rajungan-kepiting 507,74 juta dolar AS atau Rp8,6 triliun (8,1 persen), serta rumput laut 315,62 juta dolar AS atau Rp5,3 triliun (5,0 persen).

Selain peningkatan ekspor, Machmud mengatakan bahwa KKP juga berhasil menekan impor produk perikanan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan neraca perdagangan produk perikanan sepanjang 2025 mengalami surplus 5,60 miliar dolar AS atau Rp94,2 triliun, naik 3,0 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

“Kami berkomitmen menjaga Indonesia untuk tetap menjadi negara nett exporter produk perikanan,” tutur Machmud.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat jaminan mutu produk perikanan dengan menggandeng Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam kerja sama sertifikasi halal.

Langkah itu menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan produk perikanan Indonesia tidak hanya sehat, aman, dan bermutu, tetapi juga halal sesuai ketentuan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH) Nomor 33 Tahun 2014.

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ishartini dalam keterangan pers KKP di Jakarta, Jumat, menekankan bahwa isu halal kini menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing dan keberterimaan komoditas hayati, termasuk produk perikanan.

“Selain itu juga untuk memberikan jaminan dan ketenangan kepada konsumen dalam negeri bahwa produk yang dihasilkan telah melalui setiap tahapan produksi yang halal,” ujar Ishartini.

Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara KKP dan BPJPH telah dilakukan pada 7 Januari 2026 lalu di Jakarta, kata Ishartini.

Kesepakatan itu mencakup ruang lingkup kerja sama berupa sosialisasi, edukasi, dan diseminasi kebijakan jaminan produk halal. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat serta pelaku usaha mengenai pentingnya jaminan halal dalam setiap tahapan produksi.

Selain itu, kerja sama juga meliputi penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan melalui sertifikasi halal, pengawasan jaminan produk halal, serta pemanfaatan laboratorium penguji mutu untuk mendukung proses sertifikasi.

Ishartini menambahkan bahwa sinergi itu akan memperkuat kualitas produk perikanan Indonesia sehingga mampu bersaing di pasar global dengan jaminan halal yang jelas.

KKP menegaskan bahwa kementerian tersebut sebagai lembaga penjamin mutu telah menerapkan standar internasional yang kuat dan konsisten. Berkat penerapan standar tersebut, produk perikanan Indonesia kini berhasil menembus pasar global dan diterima di 147 negara.

Sementara itu, Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menegaskan bahwa sertifikasi halal memiliki peran penting, bukan semata-mata sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan, melainkan juga sebagai instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Ia menambahkan, hakikat halal terletak pada prinsip keterbukaan dan transparansi. Dari prinsip tersebut lahirlah kemampuan untuk menelusuri asal-usul produk (traceability) serta membangun kepercayaan (trustability) di mata konsumen.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026