JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan terus mendorong penerapan sistem ketertelusuran nasional Stelina (Sistem Ketelusuran dan Logistik Ikan Nasional) sebagai standar baru dalam perdagangan perikanan.

Ke depan, sistem ini akan menjadi salah satu persyaratan penting bagi pelaku usaha yang ingin menembus pasar ekspor.

Direktorat Prasarana Sarana Ditjen PDSPKP KKP, Lia Sugihartini, menjelaskan bahwa implementasi Stelina didukung oleh regulasi terbaru dan dirancang untuk memudahkan pelaku usaha.

“Dengan Peraturan Menteri KP Nomor 32 Tahun 2024, kita mendorong semua pelaku usaha untuk menerapkan Stelina, dengan pendekatan interoperabilitas agar tidak memberatkan,” ujarnya di Jakarta, Selasa (13/4/2026).

Lia menegaskan bahwa penerapan Stelina tidak dilakukan secara langsung menyeluruh, melainkan bertahap dengan prioritas pada sektor ekspor.

“Penerapannya kita lakukan bertahap, dimulai dari kegiatan ekspor, khususnya untuk komoditas utama seperti tuna, udang, dan rajungan,” jelasnya.

Ketiga komoditas tersebut dipilih karena merupakan andalan ekspor Indonesia dan sudah banyak negara tujuan yang mensyaratkan sistem ketertelusuran.

“Banyak negara tujuan ekspor kita sudah mensyaratkan traceability dan sertifikasi seperti eco-labeling. Stelina hadir untuk membantu memenuhi itu,” tambahnya.

Lia mengatakan bahwa regulasi terbaru melalui Permen KP No. 32 Tahun 2024 memperluas cakupan Stelina dibanding aturan sebelumnya.

Sistem ini kini mencakup seluruh rantai pasok, mulai dari nelayan hingga pemasaran.

“Kalau yang terbaru ini meliputi seluruh rantai pasok, dari nelayan, pembudidaya, distribusi, pengolahan, sampai pemasaran,” ujar Lia.

Melalui sistem ini, pemerintah ingin memastikan bahwa produk perikanan Indonesia tidak hanya berkualitas, tetapi juga transparan dan berkelanjutan.

“Harapannya, dengan Stelina, produk kita bisa lebih dipercaya oleh buyer karena transparansi dan jaminan sustainability-nya,” ujarnya.

Dari sisi pelaku usaha, kesiapan integrasi sistem juga mulai terlihat.

CEO dan Founder Asosiasi Perikanan Pole and Line dan Handline Indonesia, Janti Djuari, menyebut pihaknya telah menyiapkan sistem internal untuk mendukung ketertelusuran, khususnya bagi nelayan skala kecil.

“Kami sudah punya sistem ‘_blue catch_’ untuk nelayan, bahkan kapal di bawah 5 GT. Nelayan cukup klik di ponsel untuk mencatat hasil tangkapan,” jelasnya.

Sistem tersebut nantinya akan diintegrasikan dengan standar global dan Stelina.

Ia juga menekankan bahwa keberadaan sistem nasional tetap penting karena berkaitan dengan legalitas dokumen ekspor.

“Sistem kami akan di-interoperability-kan dengan GDST dan dikaitkan dengan Stelina. Jadi ini bukan beban, tapi solusi,” ujar Janti.

“Dokumen ekspor harus berada di bawah bendera pemerintah. Jadi lebih baik kita punya satu sistem yang terintegrasi,” tambahnya.

Sementara itu, pelaku industri mengakui bahwa peralihan ke sistem digital memang membutuhkan penyesuaian, terutama di tahap awal.

“Awalnya memang terasa berat karena dari manual ke digital, harus input data. Tapi setelah masuk sistem, justru sangat memudahkan,” ujar Manager PT Tamron Akuatik Produk Industri Rimba Tri Pataka, Tri Pataka, terkait Stelina.

“Data bisa langsung di-download, mau dalam Excel atau PDF. Tinggal disortir sesuai kebutuhan, itu sangat membantu,” jelasnya.

Lia menegaskan bahwa penerapan bertahap dan dukungan dari berbagai pihak, STELINA diharapkan menjadi fondasi penting dalam meningkatkan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global.

“Kita ingin memastikan produk perikanan Indonesia tidak hanya diterima, tapi juga dipercaya karena transparansi dan ketertelusurannya,” tegas Lia.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mempercepat digitalisasi rantai pasok perikanan melalui Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional (Stelina) guna mencegah terulangnya kasus pencemaran Cesium-137 yang sempat mengguncang kepercayaan pasar ekspor.

Langkah ini dinilai krusial seiring meningkatnya tuntutan ketertelusuran dari pasar utama seperti Amerika Serikat dan Eropa, yang kini beralih ke sistem digital dan meninggalkan skema berbasis dokumen manual.

Direktorat Prasarana dan Sarana Ditjen PDSPKP Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Lia Sugihartini, mengatakan Stelina dirancang untuk memastikan seluruh data asal-usul produk perikanan terdokumentasi secara digital sesuai standar global.

“Sekarang sudah berkembang ke pelacakan digital dan sudah mengurangi paper based karena itu sangat-sangat kompleks,” ujarnya di Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Melalui sistem ini, pelaku usaha dapat menyediakan data yang dibutuhkan pembeli secara cepat melalui satu platform terintegrasi.

“Jadi kalau buyer meminta data, pelaku usaha sudah bisa menggunakan Stelina ini sehingga membantu memperluas akses pasar,” katanya.

Sebelumnya, kasus cemaran radioaktif cesium 137 pada produk udang di Cikande dan Lampung sempat memberikan tekanan signifikan terhadap industri pengolahan ikan, terutama di wilayah Jawa dan Lampung yang sempat terindikasi.

Manager PT Tamron Akuatik Produk Industri, Rimba Tri Pataka, menilai kejadian tersebut memaksa pelaku usaha memenuhi persyaratan tambahan berupa sertifikasi.

“Cesium sangat terasa sekali efeknya terhadap unit pengolahan ikan [UPI] yang ada di Indonesia, terutama di industri udang dan pelaku usaha yang dekat dengan lokasi terdeteksi,” ujarnya.

Dia menambahkan, tanpa sistem ketertelusuran yang memadai, dampak kasus serupa berpotensi meluas karena sulitnya mengidentifikasi sumber masalah.

“Dari traceability itu jadi bisa ditelusuri sumber produknya dari mana, jadi tidak semua daerah terkena dampak,” katanya.

Selain untuk menangani kasus cemaran, Stelina juga dinilai penting dalam mengidentifikasi isu lain seperti penggunaan antibiotik dalam budidaya udang.

Dengan sistem berbasis data, otoritas dan pelaku usaha dapat melacak sumber permasalahan secara cepat sebelum produk masuk pasar.

Pemerintah pun mendorong seluruh pelaku usaha, termasuk pembudi daya, untuk menginput data melalui aplikasi mobile Stelina agar rantai pasok dari hulu hingga hilir terdokumentasi secara menyeluruh.

Hingga saat ini, Lia menyebutkan baru ada 584 pengguna aktif Stelina dan sudah mendapatkan workshop terkait penggunaannya.

Ke depan, Stelina akan dikembangkan sebagai infrastruktur data yang terintegrasi dengan berbagai platform global sesuai kebutuhan buyer, guna meningkatkan daya saing produk perikanan Indonesia sekaligus menjaga kepercayaan pasar.

Jaminannya apa bahwa makanan yang kita konsumsi, misalnya udang, benar-benar aman dan terjamin? Di sinilah perlunya ketertelusuran,

Jakarta (ANTARA) - CEO & Founder Asosiasi Perikanan Pole and Line dan Handline Indonesia (AP2HI) Janti Djuari menegaskan bahwa pasar global kini tidak lagi hanya menuntut kualitas, tetapi juga transparansi penuh atas produk perikanan.

Janti menilai produk perikanan yang memiliki sistem ketertelusuran diakui internasional akan lebih mudah diterima di pasar global.

“Kalau kita bisa memberikan bukti bahwa produk mengikuti prinsip keberlanjutan, aspek sosial, dan sistem ketertelusuran yang kompatibel, maka otomatis kita punya nilai jual lebih. Produk yang tidak menggunakan sistem (ketertelusuran) akan tertinggal,” ujarnya dalam diskusi di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Selasa.

Dalam kesempatan yang sama, pelaku usaha perikanan Rimba Tri Pataka juga mengakui bahwa aspek ketertelusuran kini menjadi syarat utama untuk masuk ke pasar yang lebih berkembang.

Ia menjelaskan bahwa pola pasar perikanan terus bertumbuh, dari penjualan curah, kini merambah ke supermarket bahkan restoran.

“Jaminannya apa bahwa makanan yang kita konsumsi, misalnya udang, benar-benar aman dan terjamin? Di sinilah perlunya ketertelusuran,” katanya.

Rimba menekankan bahwa hampir semua standar internasional seperti BRC (British Retail Consortium) maupun BAP (Best Aquaculture Practices) menjadikan traceability sebagai syarat wajib.

BRC merupakan standar keamanan pangan yang banyak digunakan oleh jaringan supermarket besar di Eropa untuk memastikan produk aman, berkualitas, dan dapat ditelusuri.

Sementara itu, BAP adalah standar global yang menilai praktik budidaya perikanan dari aspek lingkungan, sosial, kesejahteraan pekerja, hingga keamanan pangan.

Menjawab kebutuhan tersebut, KKP telah mengembangkan sistem ketertelusuran digital bernama Stelina. Platform ini mengintegrasikan data dari hulu hingga hilir, mulai dari penangkapan, pembudidayaan, distribusi, pengolahan, hingga pemasaran.

Sistem ini diatur melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2024 tentang Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional dan memenuhi standar internasional Global Dialogue on Seafood Traceability (GDST).

Pemerintah menargetkan seluruh eksportir tuna, udang, dan rajungan dapat menggunakan Stelina paling lambat tahun 2027. Dengan penerapan bertahap, sistem ini diharapkan memperkuat daya saing produk perikanan Indonesia sekaligus menjawab tuntutan transparansi pasar global.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mulai menerapkan sistem ketertelusuran digital Stelina bagi eksportir produk perikanan secara bertahap.

Ketua Tim Kerja Pemantauan dan Ketertelusuran Direktorat Prasarana dan Sarana Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Lia Sugihartini menjelaskan bahwa kebijakan ini hadir sebagai respons atas tuntutan pasar internasional yang mengharuskan produk perikanan Indonesia legal, tertelusur, dan berasal dari kegiatan berkelanjutan.

Dalam diskusi di Kantor KKP, Jakarta, Selasa, Lia menjelaskan penerapan Stelina akan difokuskan terlebih dahulu pada komoditas utama ekspor seperti tuna, udang, dan rajungan.

"Saat ini mungkin baru 584 pelaku usaha yang menerapkan Stelina dan ke depan jumlahnya akan terus ditingkatkan secara bertahap, khususnya eksportir," ujarnya.

Stelina merupakan platform digital yang mengintegrasikan data dari hulu hingga hilir, mulai dari penangkapan, pembudidayaan, distribusi, pengolahan, hingga pemasaran.

Sistem ini telah diatur melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2024 tentang Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional (Stelina) dan memenuhi standar internasional Global Dialogue on Seafood Traceability (GDST).

Lia menyebut dengan standar tersebut, Indonesia menjadi negara pertama yang lolos uji capability test sehingga mampu melakukan interoperabilitas dengan berbagai sistem global.

Menurutnya, penerapan bertahap ini mempertimbangkan kesiapan industri pengolahan ikan. Pemerintah menargetkan seluruh eksportir tuna, udang, dan rajungan dapat menggunakan Stelina paling lambat tahun 2027.

Dengan adanya interoperabilitas, lanjut Lia, pelaku usaha yang sudah memiliki sistem ketertelusuran dapat menghubungkan datanya ke Stelina tanpa harus melakukan input ganda.

"Jadi, kita bisa membuka untuk interoperabilitas dengan sistem ketertelusuran yang dimiliki oleh pelaku usaha ataupun secara global," kata dia.

Ia menambahkan KKP juga akan menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk asosiasi dan mitra strategis.

Ke depan, KKP berharap dapat menjalin komunikasi langsung dengan negara-negara tujuan ekspor seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang, yang mensyaratkan agar produk perikanan Indonesia memiliki sistem ketertelusuran yang jelas.

"Sehingga, nanti mereka bisa menerima Stelina untuk bisa berbagi data antar pemerintah," ucapnya.

Sementara itu, CEO & Founder Asosiasi Perikanan Pole and Line dan Handline Indonesia (AP2HI) Janti Djuari menilai sistem ini akan sangat membantu industri, mengingat selama ini buyer selalu meminta verifikasi apakah produk benar ditangkap oleh armada tertentu.

Menurut dia, penerapan sistem ketertelusuran Stelina ini bukanlah suatu beban, melainkan solusi untuk memenuhi persyaratan yang diajukan oleh para buyer internasional.

Ia berharap sistem ini dapat memudahkan proses verifikasi agar lebih efisien sesuai dengan kebutuhan pasar.

"Karena, pada akhirnya dokumen ekspor itu harus berada di bawah bendera pemerintah, harus ada cap dari pemerintah," kata dia.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajak para pengusaha perikanan mulai menggunakan "Stelina" atau Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional agar ikan hasil tangkapan lebih mudah masuk dan bersaing di pasar global.

Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf menjelaskan kriteria produk unggulan di pasar internasional telah bergeser. Saat ini, kualitas fisik saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan bukti legalitas dan keberlanjutan.

“Produk perikanan yang dibutuhkan saat ini bukan lagi sekadar produk yang berkualitas, tetapi juga yang berasal dari rantai pasok yang legal, transparan, tertelusur, serta menjunjung tinggi prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab sosial,” ujar Didit dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan, konsumen global kini menuntut informasi detail mengenai asal-usul produk, metode penangkapan, hingga dampak budidaya terhadap ekosistem.

Stelina, lanjut dia, hadir sebagai instrumen untuk merekam setiap tahapan perjalanan ikan secara transparan.

KKP sebelumnya telah menggelar Seafood Traceability Technical Alignment and Industry Engagement Workshop pada 8 April 2026.

Forum ini bertujuan menyelaraskan pemahaman teknis antara pemerintah dan pelaku usaha mengenai pentingnya sistem ketertelusuran dalam memenangkan kepercayaan pembeli internasional.

Menurut Didit, sistem pelacakan ini juga akan diterapkan pada Kampung Nelayan Merah Putih agar hasil tangkapan nelayan di desa-desa tidak hanya laku di pasar lokal, tetapi juga punya profil ketertelusuran yang jelas agar mampu menembus pasar ekspor.

Plt. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Machmud menjelaskan Stelina bekerja dengan basis interoperabilitas antarsistem. Produk akhirnya berupa teknologi QR Code yang merangkum data dari hulu hingga hilir.

“Sistem ini memberikan gambaran menyeluruh kepada konsumen dan sekaligus menepis isu negatif bahwa produk perikanan Indonesia berasal dari praktik illegal fishing atau cara-cara yang merusak lingkungan,” ucap Machmud.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengembangkan Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional (STELINA) yang memenuhi standar Global Dialogue on Seafood Traceability (GDST). Keberhasilan ini menjadikan Indonesia resmi diakui oleh GDST sebagai negara pertama di dunia yang memiliki sistem ketertelusuran hasil perikanan berstandar global yang dioperasikan pemerintah.

Plt. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Machmud menjelaskan bahwa pengakuan ini merupakan hasil konsistensi KKP dalam mengintegrasikan sistem digital. Yakni, untuk memastikan ketertelusuran (traceability) produk perikanan dari hulu hingga hilir.

“Penerapan standar GDST pada STELINA menunjukkan bahwa Indonesia telah berhasil menerapkan standar global pada sistem ketertelusuran yang kredibel dan akuntabel di sektor kelautan dan perikanan,” ujar Machmud dalam siaran resmi di Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Menurutnya, keberhasilan STELINA memenuhi standar GDST menjadi langkah strategis dalam memperkuat akses pasar internasional bagi produk perikanan Indonesia. Pasar global kini semakin menuntut transparansi rantai pasok untuk memastikan produk dihasilkan dari praktik penangkapan dan pengolahan yang legal, berkelanjutan, dan bertanggung jawab.

Untuk memperkuat tata kelola perikanan, KKP bekerja sama dengan Southeast Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC) dan Japan International Cooperation Agency (JICA) menyelenggarakan On-site Training on the Implementation of National Fish Traceability and Logistics Systems (STELINA). Kegiatan ini sekaligus menunjukkan peran aktif Indonesia dalam mendorong penerapan sistem ketertelusuran perikanan yang terstandar di tingkat regional.

Melalui pelatihan ini, KKP tidak hanya memperkuat kapasitas nasional, tetapi juga berbagi pengalaman dan praktik terbaik kepada negara-negara anggota SEAFDEC lainnya dalam membangun sistem ketertelusuran yang terintegrasi dan selaras dengan standar internasional.

Kegiatan yang didukung penuh oleh SEAFDEC dan JICA ini merupakan bagian dari program capacity building untuk memperkuat upaya penanggulangan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing di kawasan Asia Tenggara yang dilaksanakan di Surabaya pada 10–13 November 2025.

Sebagai informasi, standar Global Dialogue on Seafood Traceability (GDST) adalah protokol internasional yang dikembangkan secara kolaboratif oleh berbagai pemangku kepentingan di industri perikanan dunia. Standar ini menetapkan parameter dan format Key Data Elements (KDE) yang harus dipenuhi agar sistem ketertelusuran dapat diakui secara global, seperti lokasi tangkapan, metode penangkapan, izin kapal, data pendaratan, dan sertifikasi.