Bisnis.com,JAKARTA — Pengusaha keberatan dengan rencana pemerintah memberlakukan aturan baru mengenai kewajiban retensi 100% Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam mulai 1 Juni 2026.
Beleid atas Peraturan Pemerintah (PP) No.8/2025 tentang DHE SDA ini awalnya ditargetkan berlaku awal tahun ini usai adanya arahan revisi oleh Presiden Prabowo Subianto. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun disebut telah menyelesaikan rancangan beleid ini.
Ketua Komite Pertambangan Minerba Dewan Pengurus Nasional (DPN) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hendra Sinadia menilai, eksportir bakal terdampak atas aturan kewajiban retensi 100% DHE SDA tersebut.
"Dari perspektif eksportir yang terdampak tentu aturan ini semakin menambah beban," kata Hendra kepada Bisnis, Minggu (10/5/2026).
Dia pun mengingatkan agar pemerintah mempertimbangkan kembali revisi aturan mengenai DHE SDA, khususnya untukPeraturan Pemerintah No.36/2023 tentang DHE SDA. Adapun, beleid itu merupakan aturan yang direvisi menjadi PP No.8/2025 tentang DHE SDA.
"Sebaiknya pemerintah mempertimbangkan untuk merevisi PP 36/2023. PP yang berlaku saat ini PP 8/2025 yang merupakan revisi pertama PP 36/2023 bagi pihak eksportir minerba cukup positif," ucap Hendra.
Sebelumnya, pemerintah berencana menerapkan aturan baru mengenai kewajiban retensi 100% DHE SDA mulai 1 Juni 2026. Kendati, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut akan ada negara yang dikecualikan dari kewajiban retensi 100% DHE SDA ini selama satu tahun di Himbara.
"Sudah diputuskan berlaku 1 Juni 2026. Negara mananya nanti dilihat ketika kami publish peraturan DHE-nya," ujar Purbaya pada konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), di kantor OJK, Jakarta, Kamis (7/5/2026).
Pada April 2026 lalu, Purbaya juga masih belum memerinci lebih lanjut negara mana yang dikecualikan. Namun demikian, dia memastikan aturan ini masih berlaku untuk devisa yang dihasilkan eksportir komoditas sektor ekstraktif.
Pemerintah juga sebelumnya telah mengonfirmasi retensi DHE SDA ini akan diwajibkan hanya di Himbara. Saat PP No.8/2025 berlaku Maret tahun lalu, devisa hasil ekspor CPO, batu bara dan lain-lain belum diwajibkan di bank-bank pelat merah.
Seiring dengan waktu, Presiden Prabowo jelang akhir tahun lalu menyoroti pemberlakuan PP No.8/2025 yang dinilai belum efektif meningkatkan suplai valas di dalam negeri. Dugaannya, masih banyak eksportir yang mengonversi valasnya ke rupiah dan membawanya ke luar negeri.
Sejalan dengan hal tersebut, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengakui bahwa cadangan devisa di dalam negeri saat ini terkikis akibat intervensi maksimal guna menstabilkan nilai tukar rupiah.
Perry menyebut pihaknya sudah melakukan intervensi dalam jumlah yang besar. Hal ini terlihat dari posisi cadangan devisa yang semakin terkikis hingga ke level US$148,2 miliar per Maret 2026.
"Tujuh langkah itu adalah langkah-langkah yang all-out. Satu, intervensi dengan jumlah yang besar dengan cadangan devisa yang ditunjukkan turun menjadi bulan lalu US$148,2 miliar. Tetapi itu lebih dari cukup, kami ukur," terangnya pada konferensi pers yang sama.
Meski intervensi ini mengikis cadangan devisa dalam negeri, Perry memastikan bahwa porsinya masih setara pembiayaan 6 bulan impor atau 5,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Ini juga berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.
"Tolong diingat, cadangan devisa ini dikumpulkan pada saat panen besar. Makanya ini kami gunakan untuk pada saat paceklik, pada saat outflow, jumlahnya besar," lanjutnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah memastikan aturan penempatan devisa hasil ekspor alias DHE sumber daya alam (SDA) ke bank milik negara (Himbara) terbit pada pekan ini.

Sekadar catatan, beleid yang akan mewajibkan DHE SDA diparkirkan selama satu tahun di himpunan bank milik negara (Himbara) akan mencabut aturan sebelumnya yakni PP No.8//2025.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi enggan memerinci kapan aturan DHE SDA terbaru itu akan diterbitkan untuk publik. Namun, dia menjanjikan pemerintah akan merilisnya pekan ini.

"Tunggu tanggal mainnya. Minggu ini," kata Prasetyo saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (29/1/2026).

Politisi Partai Gerindra itu mengatakan, revisi aturan DHE SDA itu turut menjadi bahasan saat rapat bersama dengan sejumlah menteri pada Kamis kemarin.

Prasetyo menuturkan bahwa menteri yang hadir antara lain, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, CEO Danantara Rosan Roeslani, Kepala BP BUMN Dony Oskaria serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

"Tadi [DHE SDA] juga jadi bagian dari yang dibahas dalam pertemuan rutin," ujar Prasetyo.

Skema Penempatan di SBN

Di sisi lain, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menyiapkan Surat Berharga Negara (SBN) valuta asing (valas) domestik khusus sebagai instrumen penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA).

Plt. Direktur Surat Utang Negara (SUN) DJPPR Kemenkeu Novi Puspita Wardani mengungkapkan bahwa mekanisme penerbitan SBN Valas untuk DHE SDA ini nantinya akan menyerupai skema yang pernah diterapkan pemerintah pada Program Pengungkapan Sukarela (PPS) alias Tax Amnesty Jilid II pada 2022.

Sekadar informasi, pada pelaksanaan Tax Amnesty Jilid II lalu, Kemenkeu menyiapkan tiga instrumen SBN untuk menampung dana pengemplang pajak yang akan diampuni. Salah satunya yaitu SBN valas denominasi dolar Amerika Serikat dengan tenor 10 tahun dan imbal hasil (yield) 2,8% sampai dengan 3,15%.

Kendati demikian, Novi menegaskan bahwa detail teknis dan jadwal penerbitan SBN valas untuk dana DHE SDA masih menunggu penyelesaian payung hukum yang mendasarinya yaitu revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 8/2025, yang hingga kini belum terbit.

“Itu kan dalam rangka DHE SDA, jadi menunggu peraturannya dahulu. Nanti akan kami sampaikan jadwalnya juga karena itu modelnya mirip seperti SBN Valas dalam rangka PPS 2022,” ujarnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Senin (26/1/2026).

Novi enggan memerinci lebih lanjut mengenai yield maupun tenor yang akan ditawarkan. Dia hanya memastikan bahwa otoritas fiskal akan segera mengumumkan detail instrumen tersebut begitu regulasi turunan rampung.

Adapun terkait strategi penerbitan utang secara umum pada tahun ini, Novi menjelaskan bahwa pemerintah tetap memegang prinsip fleksibilitas. Strategi penerbitan SBN dapat dilakukan secara frontloading (penerbitan banyak di awal tahun) maupun backloading (banyak di akhir tahun), bergantung pada dinamika pasar dan asesmen risiko.

Menurutnya, keputusan strategi tersebut akan sangat bergantung pada pandangan pimpinan Kementerian Keuangan serta faktor risiko ekonomi global dan domestik ke depan.

“Kalau misalnya faktor risiko ke depannya akan cukup berat, bisa juga akan dilakukan frontloading karena melihat opportunity [kesempatan] dari likuiditas saat ini yang sangat ample [melimpah]. Namun sekali lagi, ini fleksibilitas pemerintah,” tegasnya.

Skema Pengaturan

Adapun dalam revisi PP No. 8/2025, pemerintah mewajibkan penempatan dana DHE SDA di bank-bank Himbara. Ketentuan retensi DHE SDA dipatok tetap 100% dengan jangka waktu paling singkat 12 bulan.

Kendati demikian, terdapat pengetatan pada sisi konversi. Batas konversi DHE Valas ke rupiah diturunkan dari 100% menjadi paling banyak 50%.

Guna menampung likuiditas tersebut, pemerintah menambah opsi instrumen penempatan baru berupa SBN Valas, melengkapi instrumen yang sudah ada seperti Rekening Khusus (Reksus), deposito perbankan, dan instrumen Bank Indonesia.

Ketidakjelasan Aturan

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap revisi PP No.8/2025 tentang DHE SDA sudah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto sejak 2 Januari 2026. Kendati demikian, hingga kini aturan tersebut belum dipublikasi atau diakses publik.

Padahal, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sempat menyatakan kebijakan tersebut direncanakan akan berlaku pada pekan lalu. "Sedang mau diterapkan segera, perbaikannya. Dulu kan sudah ada, kita perbaiki. Mungkin dalam minggu ini [pekan lalu] nanti akan diberlakukan," ujar Prasetyo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Ketidakjelasan tersebut membuat para pengusaha kebingungan. British Chamber of Commerce in Indonesia (BritCham) misalnya, yang menilai ketidakjelasan kebijakan tersebut telah menimbulkan gangguan signifikan di sektor perbankan dan komoditas.

Chair of BritCham Indonesia Ian Betts menegaskan bahwa keterbukaan kebijakan (policy openness) menjadi syarat mutlak apabila pemerintah ingin mengejar target pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Menurutnya, sektor swasta membutuhkan diskusi yang lebih intensif dengan pemerintah untuk memitigasi risiko bisnis, terutama terkait aturan yang berdampak langsung pada likuiditas.

Ian secara spesifik menunjuk aturan penempatan DHE SDA sebagai salah satu kebijakan yang memicu ketidakpastian baru-baru ini.

"Masalah terbaru adalah retensi hasil ekspor [DHE], yang telah menyebabkan banyak gangguan di sektor perbankan dan juga bagi komoditas sumber daya alam," ungkapnya dalam IBC Business Outlook 2026 di Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Dia menilai bahwa diskusi yang lebih terbuka mengenai aturan tersebut akan sangat membantu sektor swasta untuk melakukan manajemen risiko dengan tata kelola yang lebih baik.

Pengusaha dalam negeri juga mengeluhkan kebijakan baru tersebut. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono berharap agar rencana tersebut dipertimbangkan kembali.

"Gapki sudah bersurat mohon agar dipertimbangkan lagi, sebab operasional bisa terganggu, dan kalau harus pinjam bank, sudah pasti ada tambahan biaya bunga, artinya biaya jadi meningkat. Masalahnya juga apabila ada pembiayaan dari non-Himbara, tapi ini akan saya cek dulu ke anggota," ungkapnya kepada Bisnis, dikutip Minggu (21/12/2025).

Senada, mewakili komoditas perikanan-kelautan, Gabungan Asosiasi Perikanan Indonesia (GAPI) menyebut para anggota yang terdampak aturan DHE anyar akan tertatih-tatih buat menjalani 2026.

Ketua Umum GAPI Budhi Wibowo menjelaskan bisnis para anggota terutama terdampak aturan pencairan maksimal dolar AS ke rupiah maksimal hanya 50% dan sisanya harus ditahan.

"Dampaknya berat, mengingat profit margin industri perikanan pada umumnya di bawah 5%. Jadi kalau 50% hasil ekspor tidak boleh dicairkan selama 12 bulan, lantas dari mana kami bisa dapat tambahan modal kerja untuk membeli bahan baku?" ungkapnya kepada Bisnis.

Selain itu, sambung Budhi, kewajiban penempatan DHE di bank-bank Himbara juga akan menjadi masalah sebab akan menimbulkan mekanisme kerja administratif tambahan buat para anggota yang telanjur dekat dengan bank swasta nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan retensi 100% Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) selama 12 bulan di bank-bank milik negara (Himbara) akan berlaku pada pekan ini.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan ketentuan tersebut akan tercantum dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 8/2025 tentang DHE SDA yang dijadwalkan akan segera terbit.

"Sedang mau diterapkan segera, perbaikannya. Dulu kan sudah ada, kita perbaiki. Mungkin dalam minggu ini nanti akan diberlakukan," ujar Prasetyo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Adapun dalam aturan yang berlaku saat ini, kebijakan DHE SDA itu dibebaskan parkir di bank manapun di Indonesia—baik swasta maupun bank-bank BUMN atau Himbara.

Kendati demikian, pemerintah ingin melakukan sentralisasi DHE SDA ke bank-bank Himbara saja.

Poin-poin Penting

Sebelumnya, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu menyatakan pihaknya sudah menyerahkan draf revisi PP No.8/2025 ke Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) untuk segera diundangkan.

Febrio mengatakan bahwa pemerintah ingin memastikan agar devisa valas hasil ekspor SDA itu berputar di dalam negeri. Dia merujuk kepada pasal 33 UUD 1945 yang pada dasarnya mengatur bahwa kekayaan alam digunakan sebanyak-banyaknya untuk kemakmuran masyarakat.

Menurutnya, sekitar delapan bulan penerapan PP No.8/2025, beleid itu belum efektif meningkatkan suplai valas di dalam negeri. Sebab, masih banyak eksportir yang mengonversikan valasnya ke rupiah dan membawanya ke luar negeri.

Padahal, Febrio memandang permintaan untuk kredit berdenominasi valas cukup tinggi di dalam negeri. "Yang sering terjadi adalah dikonversi ke rupiah lalu kemudian banyak yang akhirnya keluar ke luar negeri. Nah itu yang kami enggak mau, kami ingin [valasnya] lebih banyak di Indonesia," tuturnya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta.

Imbal Hasil Kompetitif

Dia menyebut Kemenkeu akan memberikan instrumen imbal hasil (yield) agar para eksportir mematuhi aturan yang rencananya berlaku per 1 Januari 2026 itu.

Selain bank Himbara kini sudah menawarkan bunga yang kompetitif, terang Febrio, Kemenkeu akan menerbitkan instrumen SBN valas domestik. Dia menyebut SBN itu akan memiliki bunga yang juga kompetitif seperti yang diterbitkan di luar negeri.

"Kalau Pak Minto [Dirjen Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko] itu issue [menerbitkan] misalnya yang [SBN] 5 tahun global valas, nanti bunganya akan mirip dengan apa yang kami issue secara domestik. Nah itu sangat kompetitif secara internasional. Kalau tabungan atau dana pihak ketiga valas yang hasil dari DHE ingin ditaruh di dalam negeri itu sangat kompetitif. Nah ini akan kami siapkan instrumennya ke depan," paparnya.

Menurut mantan ekonom Universitas Indonesia (UI) itu, penerbitan SBN valas domestik guna menarik dana hasil ekspor itu sejalan dengan upaya pendalaman pasar uang. Namun demikian, penerbitan instrumen investasi valas yang diterbitkan di dalam negeri itu akan sesuai dengan permintaan.

Adapun mengenai tingkat konversi DHE SDA, Febrio menyebut nantinya eksportir hanya boleh mengonversi 50% devisa valasnya ke rupiah. Sebelumnya, pada PP No.8/2025, tingkat konversi yang diatur adalah 100%. Dia memandang porsi 50% yang diperbolehkan untuk dikonversi itu bukan nilai yang kecil.

Apalagi, dia mencatat bahwa total nilai ekspor dari Indonesia setahun bisa mencapai US$270 miliar. Sebesar 60% dari nilai ekspor itu berbentuk DHE, sedangkan sisanya tidak terikat.

Mengenai pemberlakuannya, setelah PP diundangkan, maka kewajiban memarkirkan DHE SDA di bank Himbara akan dimulai pada ekspor Januari 2026.

Namun, Febrio memastikan bakal memberikan pelonggaran waktu kepada importir untuk mengalihkan rekening penampungan DHE ke bank Himbara.

"Misalnya, yang di existing PP itu kalau untuk ekspor Januari kami bilang harus langsung reksusnya di bank himbara, akan tetapi sesuai dengan terms of payment mereka, mereka masih punya waktu sampai bulan ketiga untuk memasukkan 100%-nya ke dalam reksusnya mereka. Jadi ini kami juga honor best practice-nya mereka juga," tutur Febrio.

Pelaku Usaha Menanti

Para pelaku usaha dalam dan luar negeri sudah menanti kepastian terkait aturan tersebut. British Chamber of Commerce in Indonesia (BritCham) misalnya, yang menilai ketidakjelasan kebijakan tersebut telah menimbulkan gangguan signifikan di sektor perbankan dan komoditas.

Chair of BritCham Indonesia Ian Betts menegaskan bahwa keterbukaan kebijakan (policy openness) menjadi syarat mutlak apabila pemerintah ingin mengejar target pertumbuhan ekonomi hingga 8%.

Menurutnya, sektor swasta membutuhkan diskusi yang lebih intensif dengan pemerintah untuk memitigasi risiko bisnis, terutama terkait aturan yang berdampak langsung pada likuiditas.

Ian secara spesifik menunjuk aturan penempatan DHE SDA sebagai salah satu kebijakan yang memicu ketidakpastian baru-baru ini. "Masalah terbaru adalah retensi hasil ekspor [DHE], yang telah menyebabkan banyak gangguan di sektor perbankan dan juga bagi komoditas sumber daya alam," ungkapnya dalam IBC Business Outlook 2026 di Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Dia menilai bahwa diskusi yang lebih terbuka mengenai aturan tersebut akan sangat membantu sektor swasta untuk melakukan manajemen risiko dengan tata kelola yang lebih baik.

Pengusaha dalam negeri juga mengeluhkan kebijakan baru tersebut. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono berharap agar rencana tersebut dipertimbangkan kembali.

"Gapki sudah bersurat mohon agar dipertimbangkan lagi, sebab operasional bisa terganggu, dan kalau harus pinjam bank, sudah pasti ada tambahan biaya bunga, artinya biaya jadi meningkat. Masalahnya juga apabila ada pembiayaan dari non-Himbara, tapi ini akan saya cek dulu ke anggota," ungkapnya kepada Bisnis, dikutip Minggu (21/12/2025).

Senada, mewakili komoditas perikanan-kelautan, Gabungan Asosiasi Perikanan Indonesia (GAPI) menyebut para anggota yang terdampak aturan DHE anyar akan tertatih-tatih buat menjalani 2026.

Ketua Umum GAPI Budhi Wibowo menjelaskan bisnis para anggota terutama terdampak aturan pencairan maksimal dolar AS ke rupiah maksimal hanya 50% dan sisanya harus ditahan.

"Dampaknya berat, mengingat profit margin industri perikanan pada umumnya di bawah 5%. Jadi kalau 50% hasil ekspor tidak boleh dicairkan selama 12 bulan, lantas dari mana kami bisa dapat tambahan modal kerja untuk membeli bahan baku?" ungkapnya kepada Bisnis.

Selain itu, sambung Budhi, kewajiban penempatan DHE di bank-bank Himbara juga akan menjadi masalah sebab akan menimbulkan mekanisme kerja administratif tambahan buat para anggota yang telanjur dekat dengan bank swasta nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap rancangan revisi Peraturan Pemerintah (PP) No.8/2025 tentang Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) sudah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto.

Sebagaimana diketahui, PP yang mengatur wajib parkir DHE eksportir SDA di dalam negeri 100% selama 12 bulan itu diubah oleh pemerintah lantaran dinilai belum efektif berdampak ke cadangan devisa (cadev).

Purbaya mengungkap berdasarkan informasi dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) bahwa beleid dimaksud sudah ditandatangani Presiden Prabowo sejak Jumat (2/1/2026).

"Jadi sudah clear itu, sudah disetujui Presiden tinggal pengundangan saja, jadi pasti jalan seperti itu," terangnya pada konferensi pers APBN KiTa 2025 di kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Purbaya memaparkan bahwa aturan DHE SDA direvisi lantaran terbukti tidak berdampak signifikan kepada posisi cadev. Misalnya, posisi cadev pada 2024 tercatat sebesar US$155,7 miliar dan hanya meningkat sekitar US$800 juta ke 2025 yakni US$156,5 miliar.

Sementara itu, surplus neraca dagang Januari-November 2025 tercatat US$38,5 miliar. Hal itu, terang Purbaya, membuat pemerintah melihat inefektivitas PP No.8/2025 meskipun adanya aliran modal keluar atau outflow.

"Jadi walaupun ada capital outflow, tetapi besarnya surplus itu sama sekali tidak nendang, tidak berdampak signifikan ke cadangan devisa kita. Jadi dari situ kami lihat kecurigaan kami peraturan DHE yang kemarin-kemarin banyak celahnya," tuturnya.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menduga, usai implementasi wajib parkir DHE SDA 12 bulan sebesar 100% di dalam negeri, eksportir hanya memarkirkan dananya tidak lama atau sekitar satu hari setelah melakukan retensi di bank dalam negeri.

Oleh sebab itu, revisi PP DHE SDA ini nantinya mewajibkan retensi devisa eksportir hanya di himbara sehingga mempermudah pengawasan kepatuhan eksportir.

"Kalau sekarang, walaupun kemarin outflow, tetapi inflow-nya ada. Tetapi fakta terlalu sedikit dampaknya ke cadangan devisa dengan surplus [neraca dagang] begitu besar. Artinya hampir semuanya keluar itu kira-kira," paparnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana untuk menempatkan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) secara terpusat di bank anggota himpunan bank milik negara (himbara) dikhawatirkan berdampak ke likuiditas valuta asing (valas) bank non-himbara.

Pemerintah sendiri tinggal selangkah lagi secara resmi mengubah Peraturan Pemerintah (PP) No.8/2025 yang nantinya mengatur DHE SDA wajib parkir 100% selama 12 bulan secara spesifik di himbara. Perubahan itu diharapkan pemerintah bisa menambah suplai valas di dalam negeri.

Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. atau BCA (BBCA) David Sumual memandang bahwa secara keseluruhan suplai valas di dalam negeri saat ini masih bagus, namun cenderung menurun. Hal itu tidak lepas dari harga komoditas yang turun setahun terakhir.

Di sisi lain, David turut melihat tingkat konversi DHE dari valas ke rupiah bagi korporasi juga tinggi untuk kebutuhan operasional di dalam negeri. Akan tetapi, dia juga tidak menampik ada celah di mana dana DHE eksportir yang dikonversi dari valas ke rupiah kemudian dilarikan ke luar negeri.

Untuk itu, David menekankan perlunya otoritas terus melakukan pendalaman pasar uang supaya investor tertarik untuk mengalirkan dananya di dalam negeri.

"Makanya perlu didorong terus pendalaman finansial supaya instrumen valas semakin beragam sehingga merkea tertarik menarik dananya ke dalam negeri," jelasnya kepada Bisnis, Selasa (9/12/2025).

David menilai hal yang sebenarnya lebih dikhawatirkan adalah kondisi likuiditas valas perbankan, apabila nantinya DHE SDA dipusatkan ke bank himbara saja. Selain dampaknya ke bank-bank non-himbara, dia menilai perlunya juga pemerintah memastikan himbara sudah siap dari segi SDM maupun infrastrukturnya untuk menampun banjir likuiditas valas dari DHE SDA itu.

"Pasti nanti swasta kekurangan likuiditas. Ibarat kita mengairi sawah dengan likuiditas, apabila hanya disetop di satu tempat pasti kena semua. Jadi, harus ada persiapan sebelum melakukannya," terang David.

Menurut David, dampak kepercayaan investor asing yang memiliki saham di perbankan swasta juga harus diperhatikan oleh pemerintah. Dia tidak menutup kemungkinan adanya penurunan confidence dari investor pemegang saham perbankan swasta di dalma negeri.

Sementara itu, eksportir juga dinilai olehnya harus menyiapkan dana juga untuk memindahkan DHE SDA dari bank-bank swasta ke himbara nantinya. "Saya buka nakuti-nakutin, tetapi kalau likuiditas tersumbat, jadi masalah buat kita," paparnya.

Alasan Purbaya Tunjuk Himbara

Namun demikian, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pihaknya ke depan masih akan fokus untuk penataan regulasi DHE SDA dengan revisi PP No.8/2025. Sebab, dia mengeklaim selama pemberlakuan PP No.8/2025, eksportir menempatkan devisanya dalam bentuk dolar di bank-bank kecil dalam negeri dan menukarkannya ke rupiah.

Namun, perbankan yang menampung devisa itu justru mengonversinya kembali ke dolar dan dilarikan ke luar negeri.

"Jadi enggak efektif. Jadi untuk menutup bocor itu, daripada pusing-pusing, yaudah himbara saja. Kalau Himbara macam-macam aja kami berhentiin, gampang," terang Purbaya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, dikutip Selasa (9/12/2025).

Purbaya memastikan bahwa motif utama untuk mewajibkan DHE SDA parkir di himbara guna memastikan suplai dolar bertambah. Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu pun tidak khawatir apabila kebijakan baru itu nantinya bisa menyebabkan ketidakseimbangan likuiditas antara himbara dan bank swasta.

Menurutnya, fokus pemerintah dalam waktu dekat adalah untuk memastikan kebijakan DHE SDA efektif dalam menambah pasokan dolar di dalam negeri. Apalagi, dia menilai beleid sebelumnya yang baru berlaku sekitar sembilan bulan ini hampir gagal menjalankan tujuannya.

"Kan selama ini hampir gagal kan? Ya kan? Menurut Anda gimana? Kalau udah gagal, kita diemin apa enggak?," ujarnya.

Secara terpisah, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (SEF) Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu mengonfirmasi bahwa pihaknya sudah melakukan proses revisi Peraturan Pemerintah (PP) No.8/2025. Dia menyebut hal ini sudah disosialisasikan dengan pihak perbankan dan pelaku usaha.

"Kemarin sudah bertemu dengan perbankan dan juga pelaku usaha, lalu hari ini kami lanjut, kalau enggak salah itu ada PAK, lalu harmon [harmonisasi, red] untuk kemudian bisa segera diundangkan," ungkap Febrio kepada wartawan saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan bahwa devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) bakal wajib ditempatkan di bank anggota himpunan bank milik negara (himbara).

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (SEF) Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu mengonfirmasi bahwa pihaknya sudah melakukan proses revisi Peraturan Pemerintah (PP) No.8/2025. Dia menyebut hal ini sudah disosialisasikan dengan pihak perbankan dan pelaku usaha.

"Kemarin sudah bertemu dengan perbankan dan juga pelaku usaha, lalu hari ini kami lanjut, kalau enggak salah itu ada PAK, lalu harmon [harmonisasi, red] untuk kemudian bisa segera diundangkan," ungkap Febrio kepada wartawan saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Febrio menyebut salah satu garis besar isi revisi PP No.8/2025 adalah mewajibkan DHE SDA dari eksportir untuk ditahan di dalam negeri, secara spesifik di bank himbara.

Sebelumnya, pada beleid pertama DHE SDA hanya diwajibkan untuk ditahan di dalam negeri selama 12 bulan sebesar 100% di bank dalam negeri.

"Untuk perbaikan pengawasan itu kami minta ditempatkan di bank himbara saja, supaya lebih mudah pengawasan Bank Indonesia," jelasnya.

Selain itu, tingkat konversi valuta asing (valas) yang awalnya diatur sebesar 100% pada PP No.8/2025 diturunkan menjadi 50%. Tujuannya untuk memperbanyak pasokan valas di dalam negeri.

"Kami turunkan jadi 50%, supaya lebih banyak likuiditas valas yang dari DHE itu beredar di Indonesia," ungkap eselon I Kemenkeu yang sebelumnya ekonom dari Universitas Indonesia (UI) itu.

Untuk diketahui, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah meminta agar adanya evaluasi terhadap PP No.8/2025 yang dinilai belum efektif.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku tengah menunggu izin dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi terkait dengan revisi aturan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA).

“Kami dari Kementerian Keuangan sudah mengirimkan surat ke Menteri Sekretaris Negara, supaya kami bisa dapat izin sebagai pemrakarsa untuk perubahan revisi DHE SDA ini,” kata Purbaya dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Senin.

Menurut dia, dirinya sudah berkoordinasi dengan otoritas keuangan lain di KSSK, seperti Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengenai revisi DHE SDA.

Namun, ia mengatakan tidak akan membeberkan hasil diskusi sebelum mendapat izin resmi dari Kemensesneg. “Begitu keluar aturannya, kami akan diskusikan dengan cepat".

Presiden RI Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk meninjau ulang soal peraturan pemerintah (PP) tentang devisa hasil ekspor (DHE) agar berjalan optimal.

"Bapak Presiden menghendaki untuk kita terus-menerus melakukan review terhadap peraturan-peraturan yang berkenaan dengan masalah keuangan kita, termasuk di dalamnya tentang aturan devisa hasil ekspor," kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kamis (16/10).

Presiden Prabowo Subianto diketahui menerbitkan PP Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas PP Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor pada Februari 2025 yang mewajibkan seluruh eksportir menyimpan dana devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) di bank-bank dalam negeri terhitung sejak 1 Maret 2025.

Sementara itu, BI menyampaikan kebijakan DHE SDA sebesar 100 persen memang memiliki dampak positif di mana pasokan dolar di pasar valas (valuta asing) domestik terus membaik, namun tidak secara otomatis meningkatkan cadangan devisa nasional.

“Penambahan valas itu tidak langsung serta-merta akan meningkatkan cadangan devisa kita. Kenapa? Karena valas itu justru dipakai untuk menambah suplai valas di pasar valas domestik,” kata Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Oktober 2025 secara daring di Jakarta, Rabu (22/10).

Posisi cadangan devisa Indonesia mencapai 148,7 miliar dolar AS per September 2025. Jumlah itu mengalami penyusutan sebesar 2 miliar dolar AS dari sebelumnya 150,7 miliar dolar AS pada Agustus 2025.

Meski menyusut, bank sentral memastikan cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,2 bulan impor atau 6,0 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto tetap mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8/2025 yang mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) di dalam negeri 100% selama 12 bulan.

Pada Rabu (29/10/2025), Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut evaluasi itu turut melibatkan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

"Realisasi compliance-nya [kepatuhan eksportir] sudah sekitar 90%. Kami akan evaluasi teknis detailnya lagi," terangnya di Kompleks Istana Kepresidenan usai rapat terbatas (ratas) dengan Presiden, dikutip pada Kamis (30/10/2025).

Menurut Airlangga, pemerintah akan tetap mengevaluasi teknis PP DHE SDA yang berlaku meski lebih dari 90% eksportir mematuhi aturan itu. Artinya, hampir seluruh eksportir memarkirkan devisa yang mereka peroleh di dalam negeri 100%.

Adapun, BI yang menyiapkan rekening khusus untuk menampung DHE SDA menyebut, tingkat kepatuhan eksportir dalam memarkirkan dananya 100% selama 12 bulan sangat tinggi atau 95%.

"Jadi artinya seluruh ekspor dari DHE SDA yang mereka terima itu masuk ke rekening khusus yang memang untuk penempatan DHE SDA," ungkap Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti pada konferensi pers Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, Rabu (22/10/2025).

Destry turut menjelaskan bahwa mayoritas penempatan DHE itu untuk konversi sekitar 78,2%. Konversi itu, terang Destry, menambah suplai valuta asing (valas) berdenominasi dolar di pasar keuangan RI.

Deputi Gubernur Senior BI dua periode itu mengakui bahwa penambahan suplai valas di dalam negeri berkat DHE SDA itu tidak serta-merta meningkatkan cadangan devisa (cadev).

Sebab, lanjutnya, suplai valas hasil konversi itu digunakan untuk menambah suplai valas di pasar domestik. Oleh sebab itu, BI berkeyakinan bahwa penerapan PP 8/2025 sejauh ini memberikan dampak positif.

Akan tetapi, Destry tidak menampik bahwa aliran modal asing keluar pasar keuangan RI dalam dua bulan terakhir begitu besar. Akibatnya, BI harus menggunakan cadev yang dimiliki untuk menambal outflow itu.

"Itu juga menyebabkan kami harus menggunakan cadangan devisa untuk melakukan intervensi termasuk juga adanya pembayaran untuk dividen, repatriasi, dan juga untuk pinjaman. Tetapi intinya untuk PP DHE saya rasa sejauh ini sudah menjalankan sesuai yang diamanatkan," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto disebut berpeluang merevisi aturan mengenai penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam atau DHE SDA 100% di dalam negeri.

Untuk diketahui, pemerintah sebelumnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8/2025. Beleid itu mengatur bahwa eksportir wajib menempatkan DHE SDA yang mereka peroleh 100% selama 12 bulan di dalam negeri.

Namun demikian, belakangan Presiden Prabowo kerap mengevaluasi penerapan DHE SDA di beberap rapat terbatas (ratas). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang hadir di beberapa ratas itu, menyebut pemerintah berpeluang untuk merevisi PP DHE SDA.

"Saya enggak boleh ngebocorin, itu biar saja Pak Presiden nanti. PP ya, mungkin PP akan direvisi tetapi belum final kelihatannya," ungkap Purbaya kepada wartawan usai sidang kabinet paripurna satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Purbaya enggan memastikan kapan dan perincian mengenai kemungkinan revisi PP DHE SDA. Dia juga tak menyampaikan apa saja kemungkinan poin-poin revisi yang akan dimuat.

"Kalau sudah direvisi diumumkan, kalau enggak offside mulu saya nanti," ujarnya singkat.

Sebelumnya, Presiden Prabowo disebut belum puas dengan dampak DHE SDA terhadap cadangan devisa (cadev) Indonesia. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut ratas pada 12 Oktober 2025 malam khusus membahas soal sistem keuangan dan perbankan nasional.

Salah satunya adalah evaluasi PP 8/2025 terkait dengan DHE SDA. Menurut Prasetyo, pemerintah menyoroti bahwa pemberlakukan PP itu belum berdampak besar kepada cadev.

Per akhir September 2025, Bank Indonesia (BI) melaporkan cadev sebesar US$148,7 miliar. Jumlahnya mengalami penurunan dalam tiga bulan berturut-turut yakni pada Juni, Juli, dan Agustus 2025.

"Karena dari yang sudah kita terapkan, hasilnya belum cukup menggembirakan. Makanya tadi salah satu pembahasan kita terutama di bidang ekonomi untuk malam hari ini," terangnya kepada wartawan di Kertanegara, Minggu (12/10/2025) malam.