Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bergeming menghadapi gelombang protes dari asosiasi eksportir terkait kebijakan anyar sentralisasi penempatan 100% devisa hasil ekspor (DHE) selama 12 bulan di bank-bank milik negara (Himbara).

Purbaya menegaskan bahwa kebijakan itu terpaksa diambil pemerintah sebagai langkah mutlak untuk menutup celah kebocoran devisa yang selama ini dimanfaatkan melalui manipulasi sistem. Dia pun tak ambil pusing meski pelaku usaha berdalih aturan ini membebani biaya produksi.

"Biar saja. Kenapa selama ini memanipulasi sistem? Terpaksa kita lakukan itu karena untuk menutup kebocoran. Biar saja protes, kan peraturan kita yang bikin," tegasnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Bendahara negara itu mengungkapkan bahwa Peraturan Presiden yang mengatur ketentuan itu telah ditandatangani oleh Presiden Presiden Prabowo meski belum diterbitkan.

Menurutnya, aturan itu akan berlaku surut terhitung sejak 1 Januari 2026. Dia memastikan payung hukum teknis akan terbit selambat-lambatnya pada pekan kedua Januari ini.

Purbaya membeberkan alasan fundamental di balik kebijakan keras ini. Dia menyoroti anomali data perekonomian tahun lalu, yang mana surplus neraca perdagangan tercatat jumbo mencapai US$38 miliar, tetapi cadangan devisa hanya bertambah US$0,8 miliar.

Menurutnya, posisi cadev Indonesia yang bertahun-tahun tertahan di kisaran US$150 miliar menunjukkan bahwa kebijakan retensi devisa sebelumnya tidak efektif.

"Artinya kebijakan kemarin kurang berhasil. Jadi, kita coba perbaiki seperti ini. Kalau dia [eksportir] enggak taruh uangnya di luar, taruh di sini, kan cadangan devisanya kencang. Rupiah akan stabil, anda enggak menyalahkan saya lagi rupiahnya lemah terus," ujarnya.

Purbaya optimistis sentralisasi DHE di Himbara akan memperkuat Rupiah di tengah penguatan bursa saham dan pertumbuhan ekonomi. Dia pun mengirim sinyal peringatan keras bagi para 'pemain' yang selama ini menghindari kewajiban devisa.

"Kalau ada yang mengeluh, ya biar saja mengeluh. Kenapa kemarin mereka bermain-main? Ngaku enggak nanti? Siapa yang begitu, nanti saya kejar," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan bahwa devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) bakal wajib ditempatkan di bank anggota himpunan bank milik negara (himbara).

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (SEF) Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu mengonfirmasi bahwa pihaknya sudah melakukan proses revisi Peraturan Pemerintah (PP) No.8/2025. Dia menyebut hal ini sudah disosialisasikan dengan pihak perbankan dan pelaku usaha.

"Kemarin sudah bertemu dengan perbankan dan juga pelaku usaha, lalu hari ini kami lanjut, kalau enggak salah itu ada PAK, lalu harmon [harmonisasi, red] untuk kemudian bisa segera diundangkan," ungkap Febrio kepada wartawan saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Febrio menyebut salah satu garis besar isi revisi PP No.8/2025 adalah mewajibkan DHE SDA dari eksportir untuk ditahan di dalam negeri, secara spesifik di bank himbara.

Sebelumnya, pada beleid pertama DHE SDA hanya diwajibkan untuk ditahan di dalam negeri selama 12 bulan sebesar 100% di bank dalam negeri.

"Untuk perbaikan pengawasan itu kami minta ditempatkan di bank himbara saja, supaya lebih mudah pengawasan Bank Indonesia," jelasnya.

Selain itu, tingkat konversi valuta asing (valas) yang awalnya diatur sebesar 100% pada PP No.8/2025 diturunkan menjadi 50%. Tujuannya untuk memperbanyak pasokan valas di dalam negeri.

"Kami turunkan jadi 50%, supaya lebih banyak likuiditas valas yang dari DHE itu beredar di Indonesia," ungkap eselon I Kemenkeu yang sebelumnya ekonom dari Universitas Indonesia (UI) itu.

Untuk diketahui, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah meminta agar adanya evaluasi terhadap PP No.8/2025 yang dinilai belum efektif.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berambisi untuk menarik duit dolar yang disimpan oleh para konglomerat dari luar negeri ke dalam negeri.

Isu ini mengemuka di tengah wacana pembentukan family office dan implementasi kewajiban parkir Devisa Hasil Ekspor alias DHE Sumber Daya Alam (SDA) 100%.

Sekadar catatan, Presiden Prabowo Subianto belum puas dengan implementasi kebijakan penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) 100% sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.8/2025.

Sejak penerapannya pada Maret 2025, Kepala Negara menilai dampaknya belum optimal kepada cadangan devisa (cadev). Hal itu menjadi salah satu pembahasan pada rapat terbatas (ratas) Kabinet Merah Putih di rumah pribadi Presiden, Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (12/10/2025).

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, yang turut hadir di rapat tersebut, menyebut aturan yang berlaku sejak kuartal I/2025 itu belum banyak berdampak ke cadev.

"Kelihatannya hasilnya belum betuk-betul berdampak ke jumlah cadangan devisa kita," terangnya saat ditemui wartawan di kawasan pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10/2025).

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut ratas kemarin malam khusus membahas soal sistem keuangan dan perbankan nasional. Salah satunya adalah evaluasi PP No.8/2025 terkait dengan DHE SDA.

Menurut Prasetyo, pemerintah menyoroti bahwa pemberlakukan PP itu belum berdampak besar kepada cadev. Per akhir September 2025, Bank Indonesia (BI) melaporkan cadev sebesar US$148,7 miliar. Jumlahnya mengalami penurunan dalam tiga bulan berturut-turut yakni pada Juni, Juli dan Agustus 2025.

"Karena dari yang sudah kita terapkan, hasilnya belum cukup menggembirakan. Makanya tadi salah satu pembahasan kita terutama di bidang ekonomi untuk malam hari ini," terangnya kepada wartawan di Kertanegara, Minggu (12/10/2025) malam.

Politisi Partai Gerindra tersebut mengatakan bahwa pemerintah melihat ada beberapa hal yang diduga menyebabkan cadev belum optimal. Untuk itu, pemerintah akan memelajari ulang penerapan DHE SDA itu.

"Makanya itu yang diminta untuk segera untuk dipelajari kembali," ungkapnya.

Bisnis sudah mencoba mengonfirmasi hal tersebut ke Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso. Namun belum ada respons yang diberikan hingga berita ini dinaikkan.

BI Klaim Aturan DHE Efektif

Sebelumnya, pada konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI September 2025, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menyebut penerapan DHE SDA pada Maret lalu cukup efektif. Hal itu, terangnya, ditunjukkan dengan tingkat konversi dolar AS mencapai 87%.

Menurut Destry, hal itu menunjukkan bahwa eksportir sudah lebih banyak membawa uangnya yang berdenominasi dolar dan dikonversi ke rupiah sejak penerapan PP itu.

"Kami juga merasakan di pasar di mana suplai dolarnya sudah semakin membaik," katanya, Rabu (17/9/2025).

Destry memerinci bahwa penempatan pada instrumen SVBI untuk dolar terus mengalami peningkatan ke level US$4,4 miliar. Sementara itu, untuk SUVBI, juga sudah berada di level US$522 juta.

Adapun local currency transacton (LCT), sambungnya, sudah mencapai US$16,4 miliar pada Agustus 2025 atau lebih tinggi dari sepanjang 2024 sebesar US$12,55 miliar.

"Jadi kita masih ada waktu September, Oktober, November, Desember, empat bulan di mana peluang LCT naik akan semakin besra sehingga ini menyebabkan mata uang yang berada di market lebih balance," terangnya.

Arahan Prabowo Segera Ditindaklanjuti

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah akan mengevaluasi kebijakan penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) 100% selama 12 bulan.

Kendati tidak disebut secara spesifik, sulit untuk tidak mengaitkan evaluasi DHE itu dengan sorotan pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Trump pernah mempersoalkan kebijakan DHE saat menjatuhkan tarif 32% kepada Indonesia.

Adapun keputusan untuk mengevaluasi wajib DHE disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat kabinet di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan pada Minggu (12/10/2025) malam.

Airlangga mengaku pengusaha tidak ada menyampaikan keluhan berarti dari kebijakan wajib parkir DHE SDA 100% itu. Hanya saja, permasalahan ada di dalam sistem.

"DHE kendalanya bukan dari pengusaha, kendalanya dari kita melihat transfer dananya kemarin terdisrupsi," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (13/10/2025).

Ketika dikonfirmasi apakah disrupsi tersebut karena permasalahan di sistem perbankan atau serapan penempatan dana pengusaha yang belum optimal, Airlangga tidak mau memberi keterangan lebih lanjut. Dia meminta setiap pihak bersabar karena akan ada keterangan lebih lanjut.

"Nanti kita evaluasi dan disampaikan," ujar politisi Partai Golkar itu.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berambisi untuk menarik duit dolar yang disimpan oleh para konglomerat dari luar negeri ke dalam negeri.

Isu ini mengemuka di tengah wacana pembentukan family office dan implementasi kewajiban parkir Devisa Hasil Ekspor alias DHE Sumber Daya Alam (SDA) 100%.

Sekadar catatan, Presiden Prabowo Subianto belum puas dengan implementasi kebijakan penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) 100% sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.8/2025.

Sejak penerapannya pada Maret 2025, Kepala Negara menilai dampaknya belum optimal kepada cadangan devisa (cadev). Hal itu menjadi salah satu pembahasan pada rapat terbatas (ratas) Kabinet Merah Putih di rumah pribadi Presiden, Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (12/10/2025).

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, yang turut hadir di rapat tersebut, menyebut aturan yang berlaku sejak kuartal I/2025 itu belum banyak berdampak ke cadev.

"Kelihatannya hasilnya belum betuk-betul berdampak ke jumlah cadangan devisa kita," terangnya saat ditemui wartawan di kawasan pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10/2025).

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut ratas kemarin malam khusus membahas soal sistem keuangan dan perbankan nasional. Salah satunya adalah evaluasi PP No.8/2025 terkait dengan DHE SDA.

Menurut Prasetyo, pemerintah menyoroti bahwa pemberlakukan PP itu belum berdampak besar kepada cadev. Per akhir September 2025, Bank Indonesia (BI) melaporkan cadev sebesar US$148,7 miliar. Jumlahnya mengalami penurunan dalam tiga bulan berturut-turut yakni pada Juni, Juli dan Agustus 2025.

"Karena dari yang sudah kita terapkan, hasilnya belum cukup menggembirakan. Makanya tadi salah satu pembahasan kita terutama di bidang ekonomi untuk malam hari ini," terangnya kepada wartawan di Kertanegara, Minggu (12/10/2025) malam.

Politisi Partai Gerindra tersebut mengatakan bahwa pemerintah melihat ada beberapa hal yang diduga menyebabkan cadev belum optimal. Untuk itu, pemerintah akan memelajari ulang penerapan DHE SDA itu.

"Makanya itu yang diminta untuk segera untuk dipelajari kembali," ungkapnya.

Bisnis sudah mencoba mengonfirmasi hal tersebut ke Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso. Namun belum ada respons yang diberikan hingga berita ini dinaikkan.

BI Klaim Aturan DHE Efektif

Sebelumnya, pada konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI September 2025, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menyebut penerapan DHE SDA pada Maret lalu cukup efektif. Hal itu, terangnya, ditunjukkan dengan tingkat konversi dolar AS mencapai 87%.

Menurut Destry, hal itu menunjukkan bahwa eksportir sudah lebih banyak membawa uangnya yang berdenominasi dolar dan dikonversi ke rupiah sejak penerapan PP itu.

"Kami juga merasakan di pasar di mana suplai dolarnya sudah semakin membaik," katanya, Rabu (17/9/2025).

Destry memerinci bahwa penempatan pada instrumen SVBI untuk dolar terus mengalami peningkatan ke level US$4,4 miliar. Sementara itu, untuk SUVBI, juga sudah berada di level US$522 juta.

Adapun local currency transacton (LCT), sambungnya, sudah mencapai US$16,4 miliar pada Agustus 2025 atau lebih tinggi dari sepanjang 2024 sebesar US$12,55 miliar.

"Jadi kita masih ada waktu September, Oktober, November, Desember, empat bulan di mana peluang LCT naik akan semakin besra sehingga ini menyebabkan mata uang yang berada di market lebih balance," terangnya.

Arahan Prabowo Segera Ditindaklanjuti

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah akan mengevaluasi kebijakan penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) 100% selama 12 bulan.

Kendati tidak disebut secara spesifik, sulit untuk tidak mengaitkan evaluasi DHE itu dengan sorotan pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Trump pernah mempersoalkan kebijakan DHE saat menjatuhkan tarif 32% kepada Indonesia.

Adapun keputusan untuk mengevaluasi wajib DHE disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat kabinet di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan pada Minggu (12/10/2025) malam.

Airlangga mengaku pengusaha tidak ada menyampaikan keluhan berarti dari kebijakan wajib parkir DHE SDA 100% itu. Hanya saja, permasalahan ada di dalam sistem.

"DHE kendalanya bukan dari pengusaha, kendalanya dari kita melihat transfer dananya kemarin terdisrupsi," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (13/10/2025).

Ketika dikonfirmasi apakah disrupsi tersebut karena permasalahan di sistem perbankan atau serapan penempatan dana pengusaha yang belum optimal, Airlangga tidak mau memberi keterangan lebih lanjut. Dia meminta setiap pihak bersabar karena akan ada keterangan lebih lanjut.

"Nanti kita evaluasi dan disampaikan," ujar politisi Partai Golkar itu.