Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengungkapkan hingga pukul 15.00 WIB, Selasa (16/6/2026), terdapat 29 site base transceiver station (BTS) atau 1,04% dari total 2.601 site di tiga kabupaten/kota yang mengalami gangguan layanan telekomunikasi pascagempa bumi magnitudo 6,7 yang mengguncang Sulawesi Tengah.

Data tersebut berdasarkan pemantauan Pusat Monitoring Telekomunikasi (PMT) Kemkomdigi. Dari total site yang terdampak, sebanyak delapan site telah berhasil dipulihkan atau sekitar 27,59%.

“Data PMT menunjukkan masih terdapat 21 site atau 72,41% yang berada dalam kondisi down,” tulis Kemkomdigi dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (18/6/2026).

Gangguan layanan telekomunikasi tersebar di Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Poso. Pemulihan tercepat tercatat di Kota Palu dengan lima site yang telah kembali beroperasi, disusul Kabupaten Sigi sebanyak tiga site.

Sementara itu, proses pemulihan masih berlangsung di Kabupaten Poso yang memiliki 13 site terdampak. Berdasarkan laporan operator telekomunikasi, gangguan terjadi akibat terputusnya jalur transmisi dan pasokan listrik sebagai dampak gempa.

Kemkomdigi memastikan koordinasi dengan operator telekomunikasi, pemerintah daerah, dan pihak terkait terus dilakukan guna mempercepat pemulihan layanan di seluruh wilayah terdampak.

Selain memastikan keberlangsungan layanan telekomunikasi, Kemkomdigi juga terus memantau kondisi personel serta fasilitas telekomunikasi di lapangan. Berdasarkan laporan sementara, tidak terdapat korban di lingkungan fasilitas telekomunikasi yang terdampak gempa.

“Kementerian Komunikasi dan Digital akan terus menyampaikan perkembangan terkini mengenai proses pemulihan jaringan sesuai hasil pemantauan dan laporan dari operator telekomunikasi,” tulis Kemkomdigi.

Bisnis.com, JAKARTA — Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo (M) 6,7 mengguncang wilayah Sulawesi Tengah pada Selasa (16/6/2026) pukul 10.27 WIB atau 11.27 WITA. Sejumlah bangunan dilaporkan terdampak.

Berdasarkan parameter data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), gempa berpusat di darat pada koordinat 1,03 Lintang Selatan (LS) dan 120,24 Bujur Timur (BT), dengan kedalaman 10 kilometer. Episenter berada sekitar 42 kilometer tenggara Kota Palu, 54 kilometer timur laut Kabupaten Sigi, 70 kilometer barat laut Kabupaten Poso, dan 81 kilometer tenggara Kabupaten Donggala.

BMKG menyampaikan gempa bumi disebabkan aktivitas sesar aktif. Berdasarkan hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan turun (normal fault).

"Hingga saat ini sudah ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami," tulis BMKG dalam keterangan resmi, Selasa (16/6/2026).

Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencatat bahwa guncangan cukup kuat seperti di Kota Palu guncangan dirasakan selama 4–6 detik.

Kemudian di Kabupaten Donggala, gempa dirasakan selama 2 detik, di Kabupaten Poso selama kurang lebih 6 detik, Kabupaten Sigi selama 5 detik. Bahkan di Kabupaten Parigi Moutong, getaran dirasakan oleh banyak orang, baik di dalam maupun di luar rumah. Jendela dan pintu dilaporkan berderik, dinding bangunan dikabarkan sampai berbunyi.

"Laporan sementara mencatat adanya kerusakan pada sejumlah bangunan di beberapa titik di Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Parigi Moutong," kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi BNPB, Abdul Muhari dalam keterangan tertulis.

Namun dia menjelaskan sampai saat ini tim masih melakukan pendataan sehingga belum mengetahui secara pasti berapa dan seberapa besar dampak terhadap bangunan.

Dia menuturkan bahwa tim juga melakukan pendataan terkait kemungkinan adanya korban jiwa maupun warga yang mengungsi juga masih berlangsung.

BNPB mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, tidak terpancing informasi yang belum terverifikasi, serta mengikuti arahan dari pemerintah daerah, BPBD, dan BMKG.

Warga diminta tetap waspada terhadap potensi gempa susulan, memeriksa kondisi bangunan sebelum kembali masuk ke dalam rumah, serta segera menjauhi bangunan yang mengalami keretakan atau kerusakan hingga dinyatakan aman oleh petugas berwenang.

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (11/6), banyak membahas pengembangan sektor energi nasional, termasuk rencana investasi senilai Rp60 triliun hingga Rp70 triliun.

JK mengatakan dirinya datang bersama putranya, Solihin Kalla, dan berdiskusi cukup lama dengan Prabowo yang juga didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

"Kami, saya dengan Solihin Kalla baru saja berdiskusi, berbicara lama dengan Bapak Presiden, didampingi juga oleh Pak Mensesneg dan Pak Seskab," kata JK dalam konferensi pers usai pertemuan itu.

Menurut JK, salah satu topik utama yang dibahas adalah penguatan kapasitas energi nasional untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih tinggi dalam beberapa tahun mendatang.

Ia mengatakan kebutuhan energi akan meningkat seiring target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5-6 persen hingga 8 persen yang dicanangkan pemerintah.

"Karena kita melihat bahwa untuk pertumbuhan negara 5-6 persen sampai 8 persen, itu butuh energi luar biasa banyaknya. Karena itu, tanpa energi, kita akan sulit untuk meningkatkan (pertumbuhan ekonomi) itu," ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, JK menyampaikan kesiapan pihaknya untuk mengembangkan proyek pembangkit listrik skala besar.

Ia menyebut kelompok usahanya telah membangun pembangkit listrik tenaga air (PLTA) berkapasitas sekitar 1.500 megawatt dan siap menambah kapasitas baru hingga 2.000 megawatt, termasuk melalui pembangkit listrik tenaga gas (PLTG).

"Kita siap membangun lagi 2.000 megawatt termasuk juga PLTG," ujarnya.

JK menyebut Prabowo mendukung percepatan pembangunan energi nasional, terutama energi hijau atau green energy, yang dinilai penting untuk menopang pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

"Karena itu Bapak Presiden (Prabowo) setuju untuk segera kita bangun energi nasional, khususnya green energy, untuk menjadi bagian daripada pembangunan nasional," ujar JK.

Selain energi, pertemuan itu juga menyinggung sejumlah isu internasional, termasuk perkembangan situasi di beberapa negara.

JK menegaskan pembahasan proyek energi tersebut tidak terlepas dari aspek bisnis karena membutuhkan investasi dalam jumlah besar.

"Tentu ini hubungannya pembangunan. Pembangunan itu mesti ada aspek bisnisnya karena investasi, investasi yang besar," katanya.

Ia memperkirakan nilai investasi yang dibutuhkan mencapai Rp60 triliun hingga Rp70 triliun. Menurutnya, desain proyek dan lokasi pembangunan sudah tersedia sehingga tinggal memasuki tahap pembahasan teknis lebih lanjut.

"Kita bicara tentang investasi kira-kira Rp60 triliun-Rp70 triliun, dan kita sanggup melaksanakan itu. Desain sudah ada, tempat sudah ada, tinggal pembicaraan dengan teknisnya. Dan beliau, Bapak Presiden setuju untuk segera kita realisir," ujar JK.

Group Kalla selama ini memiliki bisnis di sektor energi melalui PT Poso Energy.

Perusahaan tersebut mengoperasikan proyek PLTA Poso di Sulawesi Tengah dengan kapasitas terpasang 515 megawatt yang telah beroperasi secara komersial sejak 2023.

Palu (ANTARA) - Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Poso, Sulawesi Tengah berperan penting dalam memperkuat ketahanan pasokan untuk memenuhi kebutuhan energi listrik pada empat provinsi di Pulau Sulawesi.

"Dengan kapasitas terpasang sebesar 515 megawatt (MW) energi listrik yang dihasilkan PLTA Poso disalurkan dan didistribusikan oleh PLN untuk melayani kebutuhan masyarakat maupun sektor industri di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara," kata Kepala Humas Poso Energy M Syafri melalui keterangan tertulisnya diterima di Palu, Selasa.

Ia mengemukakan keberadaan PLTA Poso menjadi salah satu pilar penting dalam memperkuat sistem kelistrikan Sulawesi, sebagai pembangkit yang memanfaatkan sumber energi terbarukan dari aliran air.

Menurut dia, pembangkit itu berkontribusi dalam menjaga keandalan pasokan listrik, sekaligus mendukung upaya pengurangan emisi karbon melalui penyediaan energi yang ramah lingkungan.

"Energi listrik dihasilkan PLTA Poso merupakan bagian dari kontribusi perusahaan dalam menunjang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Sulawesi," ujarnya.

Ia menjelaskan, ketersediaan listrik yang andal menjadi faktor penting dalam membantu aktivitas masyarakat, dunia usaha, maupun berbagai sektor strategis lainnya.

"Ini merupakan komitmen kami dalam membantu pemerintah meningkatkan ketahanan energi nasional melalui energi bersih dan berkelanjutan," tutur Syafri.

Ia mengatakan, selain menyediakan energi listrik yang andal, PLTA Poso juga menjadi bagian dari upaya transisi energi menuju pemanfaatan sumber daya yang lebih ramah lingkungan.

Pemanfaatan tenaga air sebagai sumber energi terbarukan memberikan manfaat jangka panjang, baik bagi ketahanan energi maupun bagi pelestarian lingkungan hidup (LH) masa depan.

"Selain menjaga konsistensi pasokan, kami juga menjaga operasional pembangkit secara optimal, supaya mampu memberikan kontribusi berkelanjutan bagi sistem kelistrikan Sulawesi," ucapnya.

Ia menambahkan stabilitas pasokan energi listrik tidak terlepas dari kolaborasi yang dibangun selama ini bersama PLN maupun para pemangku kepentingan lainnya, dengan harapan kehadiran PLTA Poso dapat konsisten mendukung pertumbuhan ekonomi regional.

"Termasuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui dukungan kelistrikan yang andal, maupun melalui pemberdayaan masyarakat lewat pemanfaatan dana tanggung jawab sosial," kata dia lagi.

Pewarta: Mohamad Ridwan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah meminta pemerintah pusat segera menyelesaikan konflik agraria atas lahan seluas 6.648 hektare di Kabupaten Poso yang kini dikuasai oleh Badan Bank Tanah.

Dalam laporannya, lahan hak pengelolaan (HPL) Bank Tanah tersebut mengalami tumpang tindih dengan lima desa aktif, yakni Desa Watu Tau, Maholo, Alitupu, Kalimago, dan Winowanga.

Seiring dengan hal tersebut, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny Arniwaty Lamadjido menegaskan bahwa pihaknya mendorong pelepasan lahan (enclave) secara total untuk melindungi hak masyarakat dan keseimbangan ekologis di wilayah tersebut.

"Intinya yang pertama adalah akar permasalahan yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah ini adalah klaim sepihak dari hak pengelolaan Bank Tanah seluas kurang lebih 6.648 hektare di Kabupaten Poso," ujar Reny dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Reny berharap tanah yang tumpang tindih tersebut dapat diselesaikan melalui program Reforma Agraria. Perinciannya, pemerintah pusat diharapkan mampu memberikan kembali secara utuh lahan tersebut di Desa Watu Tau seluas 2.840 hektare, Maholo 2.602 hektare, Alitupu 500 hektare, Kalimago 660 hektare, dan Winowanga sebesar 324 hektare.

Selain itu, Pemprov Sulteng turut menuntut agar lahan tersebut diberikan sesuai kondisi eksisting karena merupakan kebun produktif milik warga yang harus diakui hak kepemilikannya secara penuh.

Kemudian, pemerintah daerah juga mendesak agar seluruh fasilitas umum seperti sekolah dan tempat ibadah yang berada di lokasi tersebut segera dikeluarkan dari klaim Bank Tanah.

"Kalau diberikan sesuai eksisting, lalu diberikan hak milik kepada rakyat, maka ini akan clear. Ini seharusnya tidak boleh diganggu gugat lagi," tambah Reny.

Pada saat yang sama, Bupati Poso Verna Gladies Merry Inkiriwang mengungkapkan konflik ini berakar dari riwayat Hak Guna Usaha (HGU) yang terbit sejak 1996 dan sempat dikelola oleh tiga perusahaan berbeda.

"Di 2012 mereka tidak kelola semua, alhasil dari 7.000 hektare ini sebagian banyak yang dikuasai oleh masyarakat dan terjadi jual beli yang memicu konflik sampai hari ini," jelas Verna.

Adapun saat ini, khusus untuk Desa Kalimago, Bupati Poso telah menandatangani pengesahan terhadap 140 bidang lahan sebagai langkah awal penyelesaian administrasi pertanahan warga.

Pemprov Sulteng dan Pemerintah Kabupaten Poso berharap Badan Bank Tanah segera melakukan pelepasan hak agar ketegangan agraria di wilayah tersebut dapat segera tuntas dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

“Kami pada saat itu juga sudah meminta kepada Bapak Menteri [ATR/BPN] untuk menyampaikan ke Badan Bank Tanah supaya setidaknya jangan cuma 1.550 hektare tanah yang akan dilaksanakan Reforma Agraria,” pungkasnya.

JAKARTA - Pernyataan mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mengenai realitas sosiologis konflik sektarian di Ambon dan Poso baru-baru ini memicu polemik publik. Pasalnya, pernyataan JK memicu penafsiran beragam dari masyarakat.

Dalam narasinya, JK merefleksikan bagaimana jargon keagamaan digunakan oleh pihak-pihak yang bertikai sebagai instrumen serangan, yang berujung pada hilangnya ribuan nyawa serta kerusakan infrastruktur yang masif.

Analis Konflik dan Keamanan Alto Labetubun menilai, fenomena ini memicu respons beragam, mulai dari pembenaran atas refleksi konflik tersebut hingga langkah hukum yang diambil oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GAMKI beserta sejumlah organisasi massa pada 12 April 2026.

"Sebagai orang yang mengalami langsung konflik Ambon dan Poso, dan berlatar belakang profesional di bidang konflik dan keamanan, saya berpendapat pernyataan tersebut tidak seharusnya disikapi secara defensif maupun emosional," ujarnya, Senin (13/4/2026).

Alto menyebut beberapa poin krusial yang perlu dipahami secara objektif. Pertama, perspektif sosiologis, bukan teologis. Menurut Alto pernyataan Jusuf Kalla bukanlah sebuah diskursus teologis mengenai ajaran agama tertentu.

"Beliau lebih menyoroti manifestasi rasa tidak puas (grievance) yang tampak dalam tindakan kelompok-kelompok yang berkonflik di lapangan," katanya.

Kedua, refleksi kausalitas konflik. Alto menilai, JK tidak sedang mereduksi akar permasalahan konflik menjadi sekadar perintah kekerasan atas nama agama. Sebaliknya, narasi tersebut merupakan bahan refleksi kolektif mengenai bagaimana sentimen agama dapat dieksploitasi dalam ruang konflik.

Ketiga, urgensi resiliensi iman. Menurut Alto, di tengah dinamika global saat simbol-simbol agama sering kali dipolitisasi dalam konflik bersenjata dan diamplifikasi secara vulgar melalui media sosial, penguatan resiliensi iman menjadi kebutuhan yang mendesak.

"Pada akhirnya, esensi dari pernyataan Jusuf Kalla adalah penegasan bahwa harmonisasi kehidupan beragama di Indonesia hanya dapat terwujud apabila para pemeluk agama memiliki resiliensi iman yang kokoh. Kemampuan untuk tidak mudah terprovokasi oleh manipulasi identitas adalah kunci dalam menjaga stabilitas keamanan nasional di masa depan," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Juru Bicara Wakil Presiden RI periode 2014–2019 Jusuf Kalla, Husain Abdullah, memberikan klarifikasi terkait potongan video ceramah yang viral di media sosial dan dinilai keluar dari konteks aslinya.

Dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (13/4/2026), Husain menyebut hingga kini belum ada tanggapan langsung dari JK karena masih berada di luar kota. Namun, ia menegaskan pentingnya publik mengkaji secara utuh isi ceramah sebelum menarik kesimpulan.

“Belum ada tanggapan karena masih kunjungan luar kota. Tapi sebelum melaporkan, sebaiknya mengkaji sebaik-baiknya konten yang sedang viral, karena terpotong dan diberi narasi yang melenceng dari substansinya,” ujarnya.

Husain menjelaskan, pernyataan JK dalam ceramah di Universitas Gadjah Mada pada 5 Maret 2026 sejatinya merupakan bagian dari pembelajaran tentang upaya mendamaikan konflik, khususnya yang pernah terjadi di Poso dan Ambon.

“Pak JK mengungkapkan pendapat orang-orang yang bertikai pada saat kerusuhan Poso dan Ambon. Bukan pendapat pribadi Pak JK,” jelas Husain.

Ia memaparkan bahwa pada masa konflik, kedua kelompok yang bertikai menggunakan narasi agama untuk membenarkan tindakan kekerasan. Baik pihak Muslim maupun Kristen saat itu meyakini bahwa membunuh lawan atau gugur dalam konflik akan membawa mereka ke surga.

Menurutnya, realitas pada saat itu menunjukkan bahwa kedua pihak menggunakan jargon agama untuk saling membunuh dengan keyakinan bahwa membunuh lawan atau terbunuh dalam konflik akan membawa mereka ke surga.

Husain menambahkan bahwa konflik bernuansa SARA tersebut menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar, yakni sekitar 2.000 orang di Poso dan hingga 5.000 orang di Ambon.

Dalam konteks itulah, JK menyampaikan pendekatan yang digunakan untuk meredam konflik, yakni dengan meluruskan pemahaman keagamaan yang keliru di kedua belah pihak.

“Untuk mengatasinya, pemahaman kelompok yang bertikai ini harus diluruskan. Karena keduanya telah melakukan kekeliruan,” ujarnya.

Husain menegaskan, pernyataan JK yang menyebut pelaku kekerasan tidak akan masuk surga, melainkan neraka, merupakan bagian dari strategi komunikasi untuk menghentikan kekerasan berbasis tafsir agama.

“Maka Pak JK mengatakan, anda semua akan masuk neraka jika saling membunuh, bukan masuk surga. Karena tidak ada agama yang mengajarkan untuk bertindak demikian,” katanya.

Ia menambahkan bahwa apa yang disampaikan JK merupakan lesson learned dari pengalaman dalam mendamaikan konflik, dengan menekankan pentingnya perubahan paradigma sebagai kunci penyelesaian. Menurutnya, upaya mendamaikan pihak yang bertikai harus diawali dengan mengubah paradigma yang selama ini memotivasi mereka saat berkonflik.

Sebelumnya, Polemik terkait potongan video ceramah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla di Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada terus berlanjut. Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPP GAMKI) bersama sejumlah lembaga dan organisasi kemasyarakatan menyatakan sikap tegas atas pernyataan tersebut.

Dalam konferensi pers yang digelar Minggu (12/4/2026), GAMKI bersama berbagai organisasi seperti Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI), Asosiasi Pendeta Indonesia (API), hingga sejumlah kelompok masyarakat lainnya menyampaikan keberatan atas isi ceramah yang dinilai menimbulkan kegaduhan.

Polemik bermula dari potongan video ceramah JK di Masjid Kampus UGM, khususnya pada menit 9 hingga 10, yang menyinggung konflik di Poso dan Ambon. Dalam potongan tersebut, JK menyebut bahwa konflik kerap dipicu oleh pemahaman sebagian pihak yang mengaitkan tindakan kekerasan dengan imbalan spiritual.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum DPP GAMKI Sahat Sinurat membacakan tiga poin sikap resmi organisasi.

“Pertama, menyatakan bahwa agama Kristen tidak pernah mengajarkan membunuh orang Islam akan syahid masuk surga, justru agama Kristen mengajarkan untuk mengasihi sesama manusia bahkan musuh sekalipun,” ujar Sahat.

Poin kedua, GAMKI mengecam keras pernyataan tersebut yang dinilai telah melukai perasaan umat Kristen serta memicu kegaduhan di ruang publik.

Sementara poin ketiga, GAMKI bersama organisasi lain menyatakan akan menempuh jalur hukum dengan melaporkan JK ke kepolisian.

Usai menyampaikan pernyataan sikap, perwakilan organisasi langsung bergerak dari sekretariat DPP GAMKI menuju Polda Metro Jaya untuk melayangkan laporan resmi.

JAKARTA - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyerahkan kompensasi kepada 29 orang korban dan ahli waris korban tindak pidana terorisme di wilayah Sulawesi Tengah (Sulteng) sebesar Rp3,9 miliar. Dijelaskan, 29 penerima ini terdiri dari 27 Korban Terorisme Masa Lalu (KTML) dan 2 orang korban berdasar penetapan pengadilan.

Wakil Ketua LPSK Susilaningtias menyatakan, pemberian kompensasi merupakan wujud nyata tanggung jawab negara kepada korban tindak pidana terorisme sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 5 Tahun 2018. Menurutnya, regulasi tersebut menjadi tonggak penting dalam penguatan perlindungan dan pemulihan hak-hak korban.

“Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 merupakan regulasi yang progresif dan menunjukkan keberpihakan negara kepada korban terorisme. Negara hadir untuk memastikan korban dan ahli waris memperoleh haknya, termasuk melalui mekanisme kompensasi,” kata Susi dalam keterangannya yang dikutip Minggu (14/12/2025).

Susilaningtias melanjutkan, nilai kompensasi yang diberikan tentu belum sebanding dengan penderitaan yang dialami korban akibat tindak pidana terorisme. Namun demikian, kompensasi diharapkan dapat membantu proses pemulihan korban sekaligus menjadi simbol kehadiran negara.

“LPSK berharap dapat terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, kementerian dan lembaga terkait, serta masyarakat dalam perlindungan dan pemulihan korban,” ujarnya.

Kompensasi sebesar Rp500.000.000 diberikan kepada 2 orang ahli waris korban peristiwa terorisme di Desa Tindaki, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, atas peristiwa terorisme yang terjadi pada tahun 2019. Penyerahan kompensasi dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 1/KOM.PID/2025/PN Pargi tanggal 14 Oktober 2025.

Pada kesempatan yang sama, LPSK juga menyerahkan kompensasi sebesar Rp3.405.000.000 kepada 27 korban tindak pidana terorisme masa lalu di wilayah Tentena, Poso, dan Palu. Hak tersebut atas dasar Putusan Mahkamah Konstitusi yang memperpanjang batas waktu pengajuan permohonan kompensasi serta bantuan medis, psikologis, dan psikososial hingga 22 Juni 2028.

Lebih lanjut, Susi mengungkapkan sejak 2016 hingga 2024 LPSK telah menyalurkan kompensasi kepada 785 korban untuk 60 peristiwa tindak pidana terorisme di berbagai wilayah Indonesia.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 213 korban menerima kompensasi dengan nilai Rp14.382.333.021, sementara 572 korban lainnya menerima kompensasi sebesar Rp98.925.000.000 melalui mekanisme non-putusan pengadilan bagi Korban Terorisme Masa Lalu (KTML).

Total keseluruhan kompensasi yang telah diberikan negara kepada korban tindak pidana terorisme melalui LPSK mencapai Rp113.802.333.521.

Pupuk Indonesia Grup berkolaborasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mendukung upaya pemulihan korban tidak pidana terorisme, yang menjadi wujud kehadiran negara.

Direktur PT Pupuk Indonesia (Persero), Tina T. Kemala Intan menyatakan, pihaknya mengusung komitmen serius dalam pemulihan kondisi korban terorisme, berbarengan dengan melanjutkan sinergi bersama untuk pencegahan paham radikal terorisme.

"Upaya pemulihan korban tindak pidana terorisme merupakan wujud nyata untuk membangun masyarakat yang tangguh, inklusif dan berdaya. Kami pun akan tetap berkomitmen dalam rangka pemulihan korban dan melanjutkan sinergisitas pencegahan dan penanggulangan terorisme," kata Tina pada Kamis (27/11).

Secara khusus, Kepala BNPT Eddy Hartono menyampaikan apresiasi atas kepedulian Pupuk Indonesia Grup yang konsisten terhadap korban terorisme. Khususnya, usai dibuka kembali kesempatan pengajuan Surat Penetapan Korban Tindak Pidana Terorisme yang sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XXI/2023.

"Selama periode 2022-2024, Pupuk Indonesia Grup telah memberikan dukungan kepada 101 korban dengan total nilai bantuan Rp1.924.728.000 untuk kebutuhan rehabilitasi medis dan psikososial," tutur Eddy.

Pada 2025, Pupuk Indonesia Grup kembali menyalurkan dukungan pemulihan sebesar Rp608.000.000 untuk 96 korban tindak pidana terorisme.

Eddy menyebut, kolaborasi dengan Pupuk Indonesia Grup menandai kehadiran negara dalam mendukung pemulihan kondisi korban tindak pidana terorisme.

"Kolaborasi BNPT dan Pupuk Indonesia Grup menjadi bukti hadirnya negara dalam mendampingi para korban untuk kembali bangkit dan mandiri," katanya.

Salah seorang penyintas terorisme, Marianne Ka'awoan asal Poso sebagai penerima bantuan pun menyampaikan apresiasi dan terima kasih terhadap inisiatif Pupuk Indonesia Group dan BNPT.

"Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pupuk Indonesia Grup atas kepedulian dan dukungannya. Terima kasih juga kepada BNPT yang tidak pernah berhenti mendampingi kami dalam proses pemulihan fisik, psikologis, dan kehidupan kami secara menyeluruh. Semoga Pupuk Indonesia Grup semakin maju, semakin kuat, dan terus menjadi teladan dalam memberikan kontribusi sosial bagi bangsa," pungkas Marianne.

JAKARTA - KRESNA HIMPSI, Korps Relawan Bencana di bawah Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) menyelenggarakan rangkaian Psychosocial Support Program bagi anak-anak dan guru terdampak gempa bumi di Kabupaten Poso .

Kegiatan ini dibuka pada 19 November 2025 di Aula BPMP Provinsi Sulawesi Tengah, menandai dimulainya upaya terpadu untuk mendukung pemulihan psikologis penyintas bencana serta memperkuat kesiapsiagaan sekolah menghadapi kondisi darurat di masa yang akan datang.

Kegiatan ini dibuka oleh, Sarjadi, Direktur Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK) Kemendikdasmen. Dia menjelaskanb, kegiatan ini merupakan respons atas gempa yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 2025. Gempa tersebut berkekuatan sekitar 5,8 SR mengguncang Desa Ueralulu, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso.

Guncangan ini menimbulkan dampak signifikan terhadap kondisi fisik masyarakat, bangunan sekolah, serta kesehatan psikologis anak-anak dan para guru. "Kemendikdasmen melibatkan HIMPSI sebagai ahli yang memahami bagaimana melihat kondisi psikologis manusia terkait peristiwa yang menimpanya," katanya melalui siaran pers, Rabu (26/11/2025).

Oleh karenanya, sebagai sebagai langkah awal, pada tanggal 18 September 2025 HIMPSI telah melakukan pengukuran dampak psikologis pascabencana terhadap 456 siswa (316 siswa SD dan 119 siswa SMP). Hasil assessment menunjukkan:

- 54,83% mengalami kecemasan, ketegangan, dan kekhawatiran berulang

- 61,18% mudah merasa takut dalam situasi tertentu

- 14,25% sulit tidur

- 13,6% mengalami mimpi buruk dan kecemasan terkait tidur

Temuan ini menunjukkan perlunya intervensi psikologis intensif, terutama bagi kelompok anak rentan yang membutuhkan pendampingan berkelanjutan.

Menindaklanjuti hal tersebut, Kemendikdasmen bekerja sama dengan HIMPSI melalui KRESNA HIMPSI melaksanakan Psychosocial Support Program yang mencakup assessment lanjutan, kegiatan trauma healing bagi siswa, capacity building untuk guru, hingga simulasi penyelamatan diri atau Integrated Drill Procedure.

KRESNA HIMPSI merupakan wadah relawan dan psikolog yang dibentuk pada 22 November 2022 untuk memberikan layanan psikologi kebencanaan, mulai dari program preventif, promotif, kuratif, hingga rehabilitatif.

Sasaran Program ini adalah 31 sekolah terdampak bencana dengan 1.625 siswa terdiri dari jenjang PAUD 43 siswa, TK 96 siswa, SD 1.005 siswa, SMP: 481 siswa, dan 125 guru sebagai peserta pelatihan peningkatan kapasitas dan pemberian Bantuan Psikologis Awal (BPA)

Program ini melibatkan sekitar 100 psikolog dan ilmuwan psikologi yang berasal dari HIMPSI Pusat dan KRESNA, serta melibatkan kolaborasi antara 3 HIMPSI Wilayah di sekitar daerah terdampak, yaitu HIMPSI Wilayah Sulteng, Sulsel, dan Sulbar.

Tim yang terlibat memiliki latar belakang keilmuan psikologi, dengan pengalaman sebagai trainer di berbagai peristiwa kebencanaan. Selain itu telah dilakukan pembekalan kepada semua tim trainer dan fasilitator agar dapat menjalankan program dengan baik.

Program dirancang secara interaktif terdiri atas materi dan games yang mengarah pada proses pemulihan psikologis penyintas dan sebagai bekal mereka untuk menghadapi berbagai krisis di masa yang akan datang.

Melalui program ini, KRESNA HIMPSI berharap dapat mendukung pemulihan psikologis penyintas bencana agar lebih tangguh dan dapat memperkuat kesiapsiagaan sekolah menghadapi kondisi darurat di masa yang akan datang bagi seluruh siswa dan tenaga pendidik di Kabupaten Poso.

POSO - Gempa dengan kekuatan magnitudo 4,5 mengguncang Poso, Sulawesi Tengah, Sabtu 25 Oktober 2025, pukul 10.59 WIB. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa tidak berpotensi tsunami.

Sementara itu, pusat gempa berada di 71 km Barat Daya Poso Sulteng. Gempa ini dirasakan di Poso dengan kedalaman 10 Km.

“Gempa Mag:4.5, 25-Oct-2025 10:59:18WIB, Lok:2.03LS, 120.68BT (71 km BaratDaya POSO-SULTENG), Kedlmn:10 Km,” tulis BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG melaporkan informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"Hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi," imbaunya.

Bisnis.com, JAKARTA — Sriwijaya Air dan Nam Air mengumumkan kepindahan terminal keberangkatan maupun kedatangan di Bandara Internasional Soekarno—Hatta (CGK) ke Terminal 2D.

Perpindahan Sriwijaya Air maupun Nam Air dari Terminal 1A menjadi Terminal 2D akan mulai pada Jumat (31/10/2025).

“Mulai 31 Oktober 2025, semua penerbangan dari dan ke Jakarta [CGK] akan pindah ke Terminal 2D, Bandara Soekarno-Hatta,” tulis @sriwijayaairid, dikutip pada Selasa (21/10/2025).

Belum lama ini, Sriwijaya Air membuka penerbangan perdana rute Makassar – Poso – Makassar dengan menggunakan pesawat Boeing 737-500.

Penerbangan dilakukan tiga kali seminggu, pulang pergi, setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Adapun jam penerbangan Makassar—Poso pada pukul 14.00 WIB dan Poso-Makassar pada 15.45 WIB.

Selain Sriwijaya dan Nam Air, maskapai Indonesia AirAsia juga mengumumkan kepindahannya ke terminal 2 dari Terminal 1A. Khusus AirAsia, pindah ke Terminal 2E.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Indonesia AirAsia, Achmad Sadikin Abdurachman, menjelaskan kepindahan ini dilakukan untuk memberikan kenyamanan yang lebih baik bagi penumpang sekaligus meningkatkan efisiensi operasional maskapai. Sementara itu, seluruh penerbangan internasional Indonesia AirAsia tetap beroperasi di Terminal 2F tanpa perubahan.

“Pemindahan ke Terminal 2E dilakukan agar penumpang dapat menikmati fasilitas yang lebih lengkap dan akses yang lebih mudah, terutama bagi yang akan melanjutkan penerbangan internasional melalui Terminal 2F maupun sebaliknya," katanya dalam siaran pers, Selasa (21/10/2025).

Sepanjang masa transisi, lanjutnya, petugas akan aktif memberikan panduan dan informasi di lapangan agar kenyamanan penumpang tetap terjaga.

Untuk memudahkan penumpang yang mungkin masih menuju terminal sebelumnya, AirAsia juga menyediakan layanan shuttle gratis yang beroperasi setiap 15 menit dari Terminal 1A menuju Terminal 2E.

AirAsia mengimbau seluruh penumpang untuk memeriksa informasi terbaru mengenai terminal keberangkatan dan kedatangan melalui email, SMS, atau aplikasi airasia MOVE (sebelumnya AirAsia Superapp), serta mencetak ulang boarding pass sebelum keberangkatan.