Bisnis.com, JAKARTA — Juru Bicara Wakil Presiden RI periode 2014–2019 Jusuf Kalla, Husain Abdullah, memberikan klarifikasi terkait potongan video ceramah yang viral di media sosial dan dinilai keluar dari konteks aslinya.

Dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (13/4/2026), Husain menyebut hingga kini belum ada tanggapan langsung dari JK karena masih berada di luar kota. Namun, ia menegaskan pentingnya publik mengkaji secara utuh isi ceramah sebelum menarik kesimpulan.

“Belum ada tanggapan karena masih kunjungan luar kota. Tapi sebelum melaporkan, sebaiknya mengkaji sebaik-baiknya konten yang sedang viral, karena terpotong dan diberi narasi yang melenceng dari substansinya,” ujarnya.

Husain menjelaskan, pernyataan JK dalam ceramah di Universitas Gadjah Mada pada 5 Maret 2026 sejatinya merupakan bagian dari pembelajaran tentang upaya mendamaikan konflik, khususnya yang pernah terjadi di Poso dan Ambon.

“Pak JK mengungkapkan pendapat orang-orang yang bertikai pada saat kerusuhan Poso dan Ambon. Bukan pendapat pribadi Pak JK,” jelas Husain.

Ia memaparkan bahwa pada masa konflik, kedua kelompok yang bertikai menggunakan narasi agama untuk membenarkan tindakan kekerasan. Baik pihak Muslim maupun Kristen saat itu meyakini bahwa membunuh lawan atau gugur dalam konflik akan membawa mereka ke surga.

Menurutnya, realitas pada saat itu menunjukkan bahwa kedua pihak menggunakan jargon agama untuk saling membunuh dengan keyakinan bahwa membunuh lawan atau terbunuh dalam konflik akan membawa mereka ke surga.

Husain menambahkan bahwa konflik bernuansa SARA tersebut menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar, yakni sekitar 2.000 orang di Poso dan hingga 5.000 orang di Ambon.

Dalam konteks itulah, JK menyampaikan pendekatan yang digunakan untuk meredam konflik, yakni dengan meluruskan pemahaman keagamaan yang keliru di kedua belah pihak.

“Untuk mengatasinya, pemahaman kelompok yang bertikai ini harus diluruskan. Karena keduanya telah melakukan kekeliruan,” ujarnya.

Husain menegaskan, pernyataan JK yang menyebut pelaku kekerasan tidak akan masuk surga, melainkan neraka, merupakan bagian dari strategi komunikasi untuk menghentikan kekerasan berbasis tafsir agama.

“Maka Pak JK mengatakan, anda semua akan masuk neraka jika saling membunuh, bukan masuk surga. Karena tidak ada agama yang mengajarkan untuk bertindak demikian,” katanya.

Ia menambahkan bahwa apa yang disampaikan JK merupakan lesson learned dari pengalaman dalam mendamaikan konflik, dengan menekankan pentingnya perubahan paradigma sebagai kunci penyelesaian. Menurutnya, upaya mendamaikan pihak yang bertikai harus diawali dengan mengubah paradigma yang selama ini memotivasi mereka saat berkonflik.

Sebelumnya, Polemik terkait potongan video ceramah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla di Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada terus berlanjut. Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPP GAMKI) bersama sejumlah lembaga dan organisasi kemasyarakatan menyatakan sikap tegas atas pernyataan tersebut.

Dalam konferensi pers yang digelar Minggu (12/4/2026), GAMKI bersama berbagai organisasi seperti Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI), Asosiasi Pendeta Indonesia (API), hingga sejumlah kelompok masyarakat lainnya menyampaikan keberatan atas isi ceramah yang dinilai menimbulkan kegaduhan.

Polemik bermula dari potongan video ceramah JK di Masjid Kampus UGM, khususnya pada menit 9 hingga 10, yang menyinggung konflik di Poso dan Ambon. Dalam potongan tersebut, JK menyebut bahwa konflik kerap dipicu oleh pemahaman sebagian pihak yang mengaitkan tindakan kekerasan dengan imbalan spiritual.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum DPP GAMKI Sahat Sinurat membacakan tiga poin sikap resmi organisasi.

“Pertama, menyatakan bahwa agama Kristen tidak pernah mengajarkan membunuh orang Islam akan syahid masuk surga, justru agama Kristen mengajarkan untuk mengasihi sesama manusia bahkan musuh sekalipun,” ujar Sahat.

Poin kedua, GAMKI mengecam keras pernyataan tersebut yang dinilai telah melukai perasaan umat Kristen serta memicu kegaduhan di ruang publik.

Sementara poin ketiga, GAMKI bersama organisasi lain menyatakan akan menempuh jalur hukum dengan melaporkan JK ke kepolisian.

Usai menyampaikan pernyataan sikap, perwakilan organisasi langsung bergerak dari sekretariat DPP GAMKI menuju Polda Metro Jaya untuk melayangkan laporan resmi.