Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto merombak struktur Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2026.

Regulasi yang diteken pada 9 Februari 2026 itu menandai penguatan strategi negara dalam menghadapi ancaman terorisme, khususnya melalui pembentukan Deputi Bidang Kesiapsiagaan Nasional dan Kontra Radikalisasi.

Perubahan struktur ini menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk menyesuaikan pendekatan penanggulangan terorisme dengan dinamika ancaman yang terus berkembang.

Dalam beleid tersebut, BNPT kini memiliki susunan organisasi yang lebih komprehensif, mencakup Ketua, Sekretariat Utama, serta empat deputi utama, termasuk Deputi Bidang Kesiapsiagaan Nasional dan Kontra Radikalisasi, Deputi Bidang Deradikalisasi, Deputi Bidang Koordinasi Antarpenegak Hukum dan Pemulihan Korban, serta Deputi Bidang Kerja Sama Internasional.

Penguatan pada bidang kesiapsiagaan nasional menjadi sorotan utama dalam regulasi ini. Dalam Pasal 14 ditegaskan bahwa deputi baru tersebut memiliki mandat strategis, yakni menyelenggarakan perumusan hingga pelaksanaan kebijakan nasional di bidang kesiapsiagaan dan kontra radikalisasi. Tugas ini mencakup koordinasi lintas sektor serta pengembangan program nasional yang berorientasi pada pencegahan.

Lebih rinci, fungsi deputi tersebut dijabarkan dalam Pasal 15. Selain merumuskan kebijakan dan strategi, deputi ini juga berperan dalam menyelaraskan berbagai program pemerintah.

"Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyiapan kesiapsiagaan nasional dan kontra radikalisasi," berikut salah satu poin penting berbunyi.

Tak hanya itu, peran teknis juga menjadi bagian penting dari mandat deputi ini. Mereka bertanggung jawab dalam menyusun standardisasi kebijakan serta mengoordinasikan program pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan ketahanan nasional terhadap paham radikal. Aspek perlindungan infrastruktur juga mendapat perhatian.

"Koordinasi pelaksanaan program pelindungan dan peningkatan sarana dan prasarana di bidang kesiapsiagaan nasional," demikian bunyi beleid disebutkan.

Di sisi lain, pendekatan berbasis data turut diperkuat. Deputi ini juga diberi tugas untuk mengembangkan sistem informasi wilayah rawan radikalisme, termasuk menetapkan parameter dan klasifikasi tingkat kerawanan. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan akurasi kebijakan serta efektivitas intervensi pemerintah.

Selain fungsi perencanaan dan koordinasi, deputi ini juga menjalankan fungsi pengawasan.

"Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penanggulangan terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional dan kontra radikalisasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala," demikian isi aturan tersebut.

Perpres ini sekaligus menandai berakhirnya regulasi lama. Dengan berlakunya Perpres Nomor 9 Tahun 2026, ketentuan sebelumnya yakni Perpres Nomor 46 Tahun 2010 yang telah diubah melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2012 resmi dicabut.

Adapun proses pengundangan dilakukan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dengan pengesahan administrasi oleh pejabat terkait di Kementerian Sekretariat Negara.

Sebagai penutup, aturan ini menegaskan keberlakuannya secara langsung sejak diundangkan.

"Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia," demikian tertulis dalam aturan tersebut.

Dengan struktur baru ini, pemerintah berharap BNPT dapat bekerja lebih efektif dalam menghadapi ancaman terorisme yang kian kompleks, terutama melalui penguatan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan nasional.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengungkap platform game online berpotensi dimanfaatkan sebagai sarana rekrutmen terorisme terhadap anak, dengan sedikitnya 112 anak terdeteksi dalam proses tersebut.

Kepala BNPT, Eddy Hartono, menyatakan pola rekrutmen dilakukan melalui fitur komunikasi dalam game yang memungkinkan pelaku mendekati anak secara bertahap.

“Yang membahayakan bagi anak-anak salah satunya adalah fitur komunikasi dengan orang tak dikenal, sehingga terjadi misalnya rekrutmen dari radikalisasi anak,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Komdigi, Kamis (30/4/2026).

Ia menjelaskan, proses tersebut biasanya diawali dengan pendekatan informal melalui interaksi saat bermain game. Anak-anak diajak berkomunikasi melalui chat atau voice hingga terbangun kedekatan emosional.

Dalam tahap ini, pelaku menggunakan metode yang dikenal sebagai digital grooming, yakni membangun hubungan dengan korban melalui kesamaan minat atau aktivitas, seperti bermain game bersama.

Setelah kedekatan terbentuk, komunikasi kemudian dialihkan ke platform lain seperti aplikasi pesan instan untuk memudahkan proses lanjutan.

“Melalui voice chat tadi itu pertama adalah istilah kami adalah digital grooming… baru nanti diundang keluar di platform yang lain seperti di WhatsApp ataupun di Telegram,” jelas Eddy.

Pada tahap berikutnya, korban mulai diperkenalkan pada doktrin tertentu yang mengarah pada radikalisasi, sebelum akhirnya masuk ke fase eksploitasi.

BNPT menyebut pola ini menjadi perhatian serius karena menyasar anak-anak yang aktif di ruang digital, khususnya dalam platform game yang memiliki fitur komunikasi terbuka.

Temuan ini menjadi salah satu dasar bagi pemerintah untuk mendorong pembatasan fitur komunikasi dalam platform digital melalui kebijakan Peraturan Pemerintah (PP) TUNAS.

Melalui aturan tersebut, platform diwajibkan membatasi interaksi pengguna anak, terutama dengan orang yang tidak dikenal, serta memperketat kontrol terhadap konten dan aktivitas digital.

BNPT menilai langkah ini penting untuk mencegah ruang digital dimanfaatkan sebagai sarana penyebaran paham radikal dan perekrutan jaringan terorisme sejak usia dini.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah bakal mempercepat proses penyaluran bantuan sosial (bansos) reguler yakni Program Keluarga Harapan (PKH) hingga Program Sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada April 2026.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyatakan bahwa pemerintah bakal mempercepat siklus pembaruan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) penerima bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako guna memastikan penyaluran lebih tepat waktu dan tepat sasaran.

“Biasanya data (DTSEN) itu kita terima pada tanggal 20 di setiap triwulan I, triwulan II, dan triwulan III, tapi alhamdulillah ini kita majukan untuk kita terima tanggal 10, nanti 10 April dan seterusnya. Jadi setiap tanggal 10 nanti kami terima dan hasil pemutakhiran itu yang akan kami jadikan pedoman untuk menyalurkan bansos setiap bulannya,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Sabtu (4/4/2026).

Lebih lanjut, Mensos mengatakan dengan diperolehnya hasil pemutakhiran DTSEN lebih awal, Kemensos menargetkan penyaluran bansos kepada penerima manfaat terus meningkat.

“Dengan waktu yang lebih banyak untuk penyaluran, kita harapkan ya persentase penyalurannya terus meningkat,” ujarnya.

Dia menjelaskan, bahwa proses penyaluran bansos dilakukan melalui dua jalur, yakni perbankan yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.

Untuk triwulan II/2026, Gus Ipul memastikan kualitas DTSEN semakin solid. Kemensos menargetkan penyaluran bansos periode April, Mei, dan Juni dapat dilakukan tepat waktu dan diterima oleh masyarakat yang memenuhi kriteria.

Berikut daftar Bansos Cair April 2026:

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan merupakan bansos bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin dan rentan untuk meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan.

Mengutip laman resmi Kemensos, PKH disalurkan setiap tiga bulan sekali. Pada 2026, tahap kedua berlangsung pada April hingga Juni.

Adapun besaran bantuan PKH per tahap (triwulan) adalah sebagai berikut:

• Ibu hamil/nifas: Rp750.000
• Anak usia dini (0-6 tahun): Rp750.000
• Anak SD/sederajat: Rp225.000
• Anak SMP/sederajat: Rp375.000
• Anak SMA/sederajat: Rp500.000
• Lansia (60 tahun ke atas): Rp600.000
• Penyandang disabilitas berat: Rp600.000
  Total bantuan yang diterima setiap keluarga bergantung pada jumlah komponen yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako

BPNT merupakan bantuan sosial dalam bentuk saldo elektronik yang digunakan untuk membeli kebutuhan pangan. Program ini menyasar keluarga miskin yang terdaftar dalam DTSEN.

Penyaluran BPNT mengikuti skema yang sama dengan PKH, yakni triwulan. Pada tahap pertama 2026, penerima memperoleh akumulasi tiga bulan sebesar Rp600.000. Adapun pada tahap kedua yang dimulai April, bantuan kembali disalurkan sesuai periode berjalan.

Saldo bantuan disalurkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan dapat digunakan untuk berbelanja di e-warong atau agen yang bekerja sama dengan bank penyalur.

3. Program Indonesia Pintar (PIP)

Selain bansos reguler, pemerintah juga memastikan penyaluran dana Program Indonesia Pintar (PIP), seiring dengan jadwal pencairan termin I yang berlangsung hingga April 2026.

Program ini diberikan kepada peserta didik dari jenjang PAUD hingga SMA/sederajat yang telah terdaftar sebagai penerima. Penyaluran dilakukan melalui rekening Simpanan Pelajar (SimPel) pada bank penyalur, seperti BRI untuk jenjang SD dan SMP serta BNI untuk jenjang SMA/SMK.

Berikut besaran Program Indonesia Pintar (PIP)

• SD/MI/Paket A: Rp450.000 per tahun
• SMP/MTs/Paket B: Rp750.000 per tahun
• SMA/SMK/MA/Paket C: Rp1.000.000 hingga Rp1.800.000 per tahun
• Pada 2026, pemerintah juga memperluas cakupan PIP hingga jenjang pendidikan usia dini (PAUD/TK) dengan nominal sekitar Rp450.000 per
• tahun.

Cara Cek Bansos April 2026:

Masyarakat dapat mengecek status penerima bansos melalui kanal resmi pemerintah. Berikut langkah-langkah cek status bansos:

Melalui Website Resmi Kemensos:

• Buka laman https://cekbansos.kemensos.go.id
• Masukkan data wilayah sesuai KTP (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan)
• Ketik nama lengkap penerima sesuai KTP
• Isi kode captcha yang muncul
• Klik “Cari Data”

Melalui Aplikasi Cek Bansos:

• Unduh aplikasi Cek Bansos dari Play Store atau App Store.
• Daftar / login dengan data NIK/KK dan informasi lain sesuai KTP.
• Setelah login, pilih menu “Cek Bansos / Cek Penerima”.
• Masukkan data sesuai KTP.
• Klik “Cari Data”.
• Sistem akan menampilkan status penerima bansos, termasuk PKH, BPNT, maupun bantuan lainnya. Data penerima mengacu pada DTSEN yang diperbarui secara berkala melalui proses verifikasi dan validasi pemerintah daerah.

Sementara itu, masyarakat dapat mengecek kriteria dan syarat penerima Bansos 2026 yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Berikut syarat dan kriteria penerima bansos 2026:

• Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang sah
• Terdaftar dalam DTSEN
• Termasuk dalam kategori keluarga miskin atau rentan
• Tidak sedang menerima bantuan serupa dari program pemerintah lainnya
• Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, maupun Polri
• Pada 2026, pemerintah juga melakukan penyesuaian kriteria. Untuk PKH, bantuan difokuskan pada keluarga dalam desil 1 hingga 4.
• Sementara itu, BPNT kini diprioritaskan bagi kelompok desil 1 hingga 4 dan tidak lagi mencakup desil 5.

Bisnis.com, JAKARTA - Sebagaimana diketahui, ada beberapa jenis bansos alias bantuan sosial yang diprediksi akan disalurkan pada bulan ini.

Beberapa di antaranya adalah PKH, BNPT, dan bantuan beras serta minyak goreng.

Untuk program BPNT atau kartu sembako, pemerintah menyiapkan anggaran Rp43,8 triliun bagi 18,3 juta KPM. Hingga kini, lebih dari 15 juta keluarga telah menerima bantuan tahap pertama.

Masih ada sekitar 2 juta penerima baru yang dalam proses pembukaan rekening kolektif dan distribusi kartu. Penyaluran juga melibatkan PT Pos Indonesia untuk membantu distribusi di sejumlah wilayah.

Setiap KPM menerima Rp200.000 per bulan. Karena pencairan dilakukan per tiga bulan, maka pada tahap pertama ini total yang diterima mencapai Rp600.000.

Dana tersebut masuk dalam bentuk saldo elektronik yang bisa dibelanjakan di e-Warong atau agen bank mitra pemerintah untuk membeli kebutuhan pangan pokok.

Sementara untuk BSU, pemerintah menegaskan bahwa belum akan dicairkan lagi namun Anda bisa mendaftar dengan cara berikut ini.

Syarat Wajib untuk Menerima Bansos PKH 2026

Tidak cukup hanya tergolong miskin atau rentan miskin, calon penerima PKH 2025 juga harus memenuhi sejumlah syarat administratif dan teknis sebagai berikut:

• Terdaftar dalam DTKS atau sistem terbaru DTSEN yang menjadi basis data Kemensos untuk verifikasi penerima manfaat.
• Memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang sudah padan dengan data di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).
• Masuk dalam klasifikasi keluarga miskin atau rentan miskin, yang diverifikasi langsung oleh petugas lapangan atau pendamping PKH.
• Memenuhi kriteria kategori bantuan, misalnya sedang hamil, memiliki anak usia sekolah, atau lanjut usia.
• Pastikan data keluarga sudah masuk dan diperbarui secara rutin di DTKS melalui Dinas Sosial setempat agar tidak kehilangan hak sebagai penerima.

Cara Daftar Bansos

1. Melalui aplikasi “Cek Bansos”

• Unduh aplikasi dan buat akun dengan memasukkan data NIK, nomor KK, alamat, email, dan nomor HP aktif.
• Unggah foto e-KTP dan swafoto sambil memegang e-KTP.
• Setelah verifikasi email, login ke aplikasi dan pilih menu “Daftar Usulan”.
• Isi data pribadi dan keluarga, kemudian pilih jenis bantuan yang diinginkan dan kirimkan usulan.

2. Melalui kantor kelurahan atau desa

• Datangi kantor kelurahan atau desa setempat dengan membawa KTP dan KK asli.
• Pengajuan akan dibahas dalam musyawarah desa untuk menentukan kelayakan calon penerima bantuan.
• Hasil musyawarah kemudian disampaikan kepada Dinas Sosial untuk proses verifikasi dan validasi.

Cara cek penerima bansos Oktober 2025:

1. Melalui Aplikasi Cek Bansos Kemensos

• Unduh aplikasi Cek Bansos resmi Kemensos di Play Store atau App Store
• Daftar akun baru menggunakan NIK dan KK, dengan mengisi data diri, unggah KTP, dan swafoto
• Pilih menu “Cek Bansos”
• Isi data meliputi wilayah, seperti provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, dan nama sesuai KTP
• Klik “Cari Data”
• Sistem akan menampilkan informasi apakah nama Anda terdaftar sebagai penerima bansos

2. Melalui Situs Resmi Kemensos

• Buka situs cekbansos.kemensos.go.id
• Isi data meliputi wilayah, nama lengkap
• Masukkan kode captcha sesuai instruksi
• Klik “Cari Data”
• Hasil pencarian akan menampilkan status penerimaan bansos, termasuk jenis bantuan.

Dalam melaksanakan mandat tersebut, kami tidak semata-mata mencari temuan atau kesalahan. Yang lebih utama memberikan rekomendasi perbaikan konstruktif untuk memperkuat akuntabilitas, meningkatkan efisiensi, dan efektivitas penggunaan sumber daya dan

Jakarta (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Tahun 2025 terhadap sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga (K/L) bidang politik, hukum, dan keamanan (Polhukam) dengan berorientasi pada perbaikan tata kelola yang berkelanjutan.

“Dalam melaksanakan mandat tersebut, kami tidak semata-mata mencari temuan atau kesalahan. Yang lebih utama memberikan rekomendasi perbaikan konstruktif untuk memperkuat akuntabilitas, meningkatkan efisiensi, dan efektivitas penggunaan sumber daya dan keuangan negara," ujar Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana dalam entry meeting, dari keterangan resmi, Jakarta, Sabtu.

Saat ini, lanjutnya, pengelolaan keuangan perlu dipandang dalam kerangka pembangunan berkelanjutan dengan mengintegrasikan prinsip Environmental, Social and Governance (ESG). Prinsip tersebut dinilai krusial untuk mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional dan kepercayaan publik.

BPK sendiri telah mengembangkan berbagai inisiatif untuk mendukung agenda keberlanjutan, termasuk penyusunan pedoman pemeriksaan atas Sustainable Development Goals (SDGs) sejak 2016, serta pelaksanaan pemeriksaan dengan perspektif ESG sejak 2020.

Selain itu, pihaknya juga menyusun laporan berkelanjutan berbasis standar Global Reporting Initiative (GRI) sebagai bentuk komitmen leading by example.

Dalam forum tersebut, BPK turut mengapresiasi kepada entitas yang menunjukkan kinerja positif, khususnya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang menjadi lembaga tercepat dalam menyampaikan LK unaudited tahun 2025 serta telah menuntaskan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

“Kami mengajak seluruh pimpinan lembaga untuk memperkuat kolaborasi dan komitmen terhadap tata kelola yang transparan dan akuntabel. Melalui sinergi yang solid antara BPK dan kementerian/lembaga, diharapkan pemeriksaan atas LK tahun 2025 tidak hanya menghasilkan opini, tetapi juga mendorong perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan negara serta memperkuat fondasi pembangunan nasional,” ungkap Nyoman.

Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja, Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Eddy Hartono, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Muhammad Syafii, lalu Ketua Komisi Nasional (Komnas) Perempuan Maria Ulfah Anshor.

Kemudian juga Wakil Ketua Bidang Eksternal Komnas HAM Putu Elvina, dan Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut (Bakamla) Samuel H. Kowaas.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Ada beberapa bansos alias bantuan sosial yang akan cair pada bulan Februari 2026 ini.

Menko Airlangga kemudian menerangkan bahwa anggaran untuk bansos mencapai sekitar Rp12 triliun.

"Untuk bansos berupa beras 10 kilogram untuk dua bulan, ditambah MinyaKita untuk dua bulan," katanya dikutip dari Antaranews, Selasa (3/2/2026).

Berikut adalah daftar bansos yang disebut akan cair bulan ini

1. PKH

• Ibu hamil: Rp250.000 per bulan atau Rp3.000.000 per tahun
• Anak usia 0–6 tahun: Rp250.000 per bulan atau Rp3.000.000 per tahun
• Siswa SD: Rp75.000 per bulan atau Rp900.000 per tahun
• Siswa SMP: Rp125.000 per bulan atau Rp1.500.000 per tahun
• Siswa SMA: Rp166.666 per bulan atau Rp2.000.000 per tahun
• Penyandang disabilitas berat: Rp200.000 per bulan atau Rp2.400.000 per tahun
• Lansia 60 tahun ke atas: Rp200.000 per bulan atau Rp2.400.000 per tahun
• Korban pelanggaran HAM berat: Rp900.000 per bulan atau Rp10.800.000 per tahun

2. BNPT/Sembako

Program Bantuan Sembako memberikan dukungan sebesar Rp200.000 per bulan untuk tiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Karena pencairan dilakukan sekaligus untuk periode tiga bulan, setiap KPM akan menerima total Rp600.000.

Penyaluran bantuan bisa dilakukan secara tunai maupun nontunai, melalui bank atau kantor pos sesuai prosedur yang berlaku.

Info Lain Lanjut halaman 2, ada yang Cair Rp900.000...

Bansos Lain yang Cair Februari 2026

3. Bantuan Beras dan Minyak Goreng 2 Liter

Pemerintah juga akan menyalurkan bantuan sosial berupa beras dan minyak goreng merek Minyakita ukuran 2 liter. P

rogram ini sudah mulai diberikan sejak September 2025 dan terus berlanjut sebagai bentuk dukungan kebutuhan pokok masyarakat.

4. Kartu Lansia Jakarta (KLJ)

Untuk tahun 2026, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menyalurkan bantuan sosial Kartu Lansia Jakarta (KLJ) bagi warga lanjut usia yang memenuhi syarat. Program ini bertujuan membantu menjaga daya beli lansia di tengah kenaikan biaya hidup.

Melalui KLJ, bantuan diberikan secara tunai dan berkala kepada lansia kurang mampu yang sudah tercatat dalam sistem kesejahteraan sosial daerah. Program ini merupakan bagian dari kebijakan perlindungan sosial berkelanjutan yang fokus pada kelompok rentan.

Penyaluran KLJ mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dari APBD, serta Peraturan Gubernur Nomor 193 Tahun 2017 mengenai Bantuan Sosial untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Lansia.

KLJ termasuk dalam skema Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD), bersama program lain seperti Kartu Anak Jakarta (KAJ) dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ).

Menurut Dinas Sosial DKI Jakarta, penyaluran KLJ dilakukan sekaligus untuk periode tiga bulan. Besaran bantuan ditetapkan Rp300.000 per bulan untuk setiap penerima, sehingga setiap pencairan dapat mencapai total Rp900.000 jika dihitung untuk tiga bulan.

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyatakan proses radikalisme di era media sosial memiliki waktu yang lebih singkat dibanding zaman konvensional. Di era media sosial hanya butuh waktu 3-6 bulan.

Hal itu sebagaimana disampaikan Kepala BNPT Eddy Hartono dalam Pernyataan Pers Akhir Tahun dan Perkembangan Tren Terorisme Indonesia 2025 pada Selasa (30/12/2025).

"Kalau kita ketahui bersama bahwa proses radikalisasi terhadap anak dan remaja ini dibandingkan dengan sebelum menggunakan sosial media, ini lebih efektif," ujar Eddy.

"Dibandingkan dulu ketika proses radikalisasi secara konvensional itu membutuhkan waktu 2 sampai 5 tahun. Ya, sekarang dengan media online atau ruang digital hanya butuh waktu 3-6 bulan," sambungnya.

Sepanjang 2025 ditemukan sekitar 21.199 konten bermuatan intoleransi, radikalisme, dan terorisme di media sosial. Rinciannya, 14.314 konten di aplikasi Meta (Facebook dan Instagram), TikTok 1.367 konten, dan X 1.220 konten.

"Terhadap konten-konten tersebut, Satgas Kontra Radikalisasi telah melakukan upaya pemutusan akses kepada Komdigi," ucapnya.

Terdapat lebih dari seratus anak terpapar paham radikal dari sosial media dan game online. "Sepanjang tahun 2025 aparat penegak hukum, Densus 88 sudah menangkap beberapa jaringan terorisme maupun simpatisan Ansharut Daulah yang berkiblat kepada ISIS, dan 112 anak yang teradikalisasi di sosial media," ujar Eddy.

REMBANG - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terus memperkuat upaya deradikalisasi terhadap mitra deradikalisasi dan mantan narapidana terorisme (eks napiter) melalui pendekatan dialog keagamaan dan penguatan nilai Islam wasathiyah. Upaya tersebut dilakukan dengan menggandeng ulama kharismatik KH Ahmad Bahauddin Nursalim atau Gus Baha dalam kegiatan Silaturahmi Kebangsaan Bersama Tokoh Agama dalam Rangka Meningkatkan Toleransi dan Moderasi Beragama.

Kegiatan ini digelar secara luring di Lembaga Pembinaan, Pendidikan, dan Pengembangan Ilmu Al-Qur’an (LP3IA), Rembang, Jawa Tengah, Senin (22/12/2025). Sekitar 50 peserta mitra deradikalisasi BNPT hadir langsung, sementara kegiatan juga diikuti secara daring oleh peserta dari enam lembaga pemasyarakatan di sejumlah daerah. Secara keseluruhan, tidak kurang dari 223 orang mitra deradikalisasi dan napiter mengikuti kegiatan tersebut.

Kepala BNPT Komjen Pol (Purn) Eddy Hartono membuka kegiatan sekaligus menyampaikan sambutan. Ia menegaskan bahwa keikutsertaan para mitra deradikalisasi merupakan bagian penting dari proses berkelanjutan untuk membangun kesadaran kebangsaan dan pemahaman keagamaan yang moderat.

Menurut Eddy, Pemerintah Indonesia menunjukkan keseriusan tinggi dalam memberantas radikalisme dan terorisme secara komprehensif, terukur, dan berlandaskan hukum. Ia menyoroti bahwa Indonesia menjadi satu-satunya negara di dunia yang mencantumkan definisi terorisme secara formil dalam peraturan perundang-undangan.

"Hal ini menunjukkan keseriusan para perumus kebijakan dan aparat penegak hukum dalam melakukan penanggulangan terorisme secara tepat sasaran," ujar Eddy.

Ia menjelaskan, definisi formil tersebut menjadi pijakan penting agar penanganan terorisme tidak dilakukan secara serampangan, melainkan melalui pendekatan hukum yang jelas, disertai upaya pencegahan dan pembinaan. Eddy juga memaparkan peran BNPT dalam merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan nasional penanggulangan terorisme, yang mencakup kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi, serta kerja sama antarpenegak hukum dan internasional.

Dalam kesempatan itu, Eddy kembali menegaskan definisi terorisme sebagaimana diatur dalam undang-undang, yakni perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror secara meluas, berpotensi menimbulkan korban massal, serta merusak objek vital, fasilitas publik, atau internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Pemahaman yang utuh terhadap definisi ini, menurutnya, penting agar masyarakat tidak keliru membedakan ajaran agama dengan tindakan kekerasan yang mengatasnamakan agama.

Acara silaturahmi kebangsaan yang berlangsung di lingkungan pesantren asuhan Gus Baha tersebut kemudian diisi dengan ceramah keagamaan. Gus Baha menegaskan bahwa pengajian dan dialog itu dilaksanakan semata-mata sebagai ikhtiar mencari rida Allah SWT, bukan atas pesanan pihak mana pun.

"BNPT hanya memfasilitasi agar saya bisa bertemu dan berdialog langsung dengan para mitra deradikalisasi. Pengajian ini bukan atas pesanan siapa pun," ujar Gus Baha.

Dalam ceramahnya, Gus Baha menekankan bahwa dialog merupakan metode utama para nabi dan rasul dalam menyampaikan kebenaran Islam. Ia menegaskan bahwa kekerasan bukanlah jalan dakwah, apalagi jika diklaim sebagai bentuk pembelaan agama. Ia mencontohkan dakwah Nabi Musa kepada Firaun yang dilakukan dengan kecerdasan, kesabaran, dan dialog, meskipun menghadapi tekanan dan perlakuan tidak adil.

"Nabi Musa berdialog dengan Firaun agar mau beriman kepada Allah. Walaupun mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan, bahkan sampai dipenjara, Nabi Musa tidak pernah menempuh jalan kekerasan sebagai solusi dakwah," tuturnya.

Gus Baha juga mengajak peserta untuk mengedepankan rasa syukur sebagai warga negara Indonesia. Menurutnya, Indonesia telah memberikan ruang yang luas bagi umat Islam untuk menjalankan ibadah secara aman dan damai. Dalam konteks deradikalisasi, ia berpesan agar para mitra deradikalisasi mampu mengenali kebenaran hakiki dalam beragama, yakni kebenaran yang dapat diterima oleh akal sehat dan masyarakat luas.

"Kebenaran yang hakiki adalah kebenaran yang mampu diterima oleh akal sehat dan masyarakat secara umum. Jika sebuah kebenaran harus dipaksakan dengan kekerasan, maka ia bukanlah kebenaran yang sejati," pungkas Gus Baha.

Melalui kegiatan ini, BNPT berharap proses deradikalisasi dapat berjalan lebih efektif dengan melibatkan tokoh agama yang memiliki otoritas keilmuan dan keteladanan moral. Pendekatan dialog keagamaan berbasis Islam wasathiyah diharapkan mampu memperkuat kesadaran kebangsaan sekaligus menumbuhkan sikap toleran di tengah masyarakat.

Sejumlah pejabat BNPT turut hadir dalam kegiatan tersebut. Antara lain, Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT Mayjen TNI Sudaryanto; Direktur Pencegahan Brigjen TNI Sigit Karyadi; Direktur Deradikalisasi BNPT Brigjen Pol Iwan Ristiyanto., serta pejabat terkait lainnya. Sementara itu, dua mitra deradikalisasi, Dipo Azhari dan dr. Agus Purwantoro, mewakili peserta yang hadir langsung untuk menyampaikan pandangan dan pengalaman mereka dalam forum dialog tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) atau Antam resmi melakukan pergantian pucuk pimpinan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Pemegang saham menyetujui pengangkatan Untung Budiharto sebagai Direktur Utama Antam, menggantikan Achmad Ardianto yang sebelumnya ditunjuk dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada Juni 2025.

Untung Budiharto saat ini tercatat menjabat sebagai Komisaris Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) sejak 8 Juni 2023. Berdasarkan informasi resmi perusahaan, dia lahir di Tegal pada 26 April 1965.

Sebelum berkiprah di dunia korporasi, Untung memiliki latar belakang panjang di Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD).

Selama masa pengabdiannya, dia menempati berbagai posisi strategis yang berkaitan dengan operasi dan pengelolaan organisasi berskala besar.

Sejumlah jabatan yang pernah diemban antara Komandan Resor Militer Bangka Belitung, perwira di Staf Operasi TNI AD, Wakil Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Darat, hingga Panglima Kodam Jaya.

Untung juga pernah menjabat sebagai Direktur Operasi Badan SAR Nasional serta Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), sebelum akhirnya dipercaya menempati posisi komisaris di Transjakarta.

Direktur Pengembangan Usaha Antam I Dewa Wirantaya mengatakan bahwa RUPSLB telah memberhentikan dengan hormat Achmad Ardianto.

“Rapat memberhentikan dengan hormat Achmad Ardianto yang kemudian digantikan oleh Untung Budiharto,” ucap Dewa di Jakarta, Senin (15/12/2025).

Selain direktur utama, RUPSLB Antam juga menunjuk Irwandy Arif sebagai Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen perseroan. Irwandy dipilih untuk menggantikan Rauf Purnama yang sebelumnya menjadi Komut.

Antam baru melakukan perubahan susunan direksi dalam RUPST yang digelar pada Kamis (12/6/2025). Dalam rapat tersebut, perseroan mengangkat Achmad Ardianto sebagai Direktur Utama menggantikan Nicolas D. Kanter.

Achmad Ardianto yang akrab disapa Didi merupakan figur internal Antam. Sebelum menduduki jabatan direktur utama, dia menjabat sebagai Direktur Sumber Daya Manusia sejak 15 Juni 2023 berdasarkan keputusan RUPST 2022.

Berikut susunan komisaris dan direksi Antam terbaru:

Direksi

•Direktur Utama: Untung Budiharto

•Direktur Operasi dan Produksi: Hartono

•Direktur Pengembangan Usaha: I Dewa Wirantaya

•Direktur Komersial: Handi Sutanto

•Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko: Arianto Sabtonugroho Rudjito •Direktur Sumber Daya Manusia: Ratih Amri

Dewan Komisaris:

•Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen: Irwandy Arif

•Komisaris: Elen Setiadi

•Komisaris Independen: Ridwan

•Komisaris: Rudy Sufahriadi

•Komisaris: M. Rudy Salahuddin Ramto

•Komisaris Independen: Pius Lustrilanang

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) resmi melakukan pergantian pucuk pimpinan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Pemegang saham menyetujui pengangkatan Untung Budiharto sebagai Direktur Utama Antam, menggantikan Achmad Ardianto yang sebelumnya ditunjuk dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada Juni 2025.

Untung Budiharto saat ini tercatat menjabat sebagai Komisaris Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) sejak 8 Juni 2023. Berdasarkan informasi resmi perusahaan, dia lahir di Tegal pada 26 April 1965.

Sebelum berkiprah di dunia korporasi, Untung memiliki latar belakang panjang di Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD).

Selama masa pengabdiannya, dia menempati berbagai posisi strategis yang berkaitan dengan operasi dan pengelolaan organisasi berskala besar.

Sejumlah jabatan yang pernah diemban antara Komandan Resor Militer Bangka Belitung, perwira di Staf Operasi TNI AD, Wakil Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Darat, hingga Panglima Kodam Jaya.

Untung juga pernah menjabat sebagai Direktur Operasi Badan SAR Nasional serta Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), sebelum akhirnya dipercaya menempati posisi komisaris di Transjakarta.

Direktur Pengembangan Usaha Antam I Dewa Wirantaya mengatakan bahwa RUPSLB telah memberhentikan dengan hormat Achmad Ardianto.

“Rapat memberhentikan dengan hormat Achmad Ardianto yang kemudian digantikan oleh Untung Budiharto,” ucap Dewa di Jakarta, Senin (15/12/2025).

Selain direktur utama, RUPSLB Antam juga menunjuk Irwandy Arif sebagai Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen perseroan. Irwandy dipilih untuk menggantikan Rauf Purnama yang sebelumnya menjadi Komut.

Antam baru melakukan perubahan susunan direksi dalam RUPST yang digelar pada Kamis (12/6/2025). Dalam rapat tersebut, perseroan mengangkat Achmad Ardianto sebagai Direktur Utama menggantikan Nicolas D. Kanter.

Achmad Ardianto yang akrab disapa Didi merupakan figur internal Antam. Sebelum menduduki jabatan direktur utama, dia menjabat sebagai Direktur Sumber Daya Manusia sejak 15 Juni 2023 berdasarkan keputusan RUPST 2022.

Berikut susunan komisaris dan direksi Antam terbaru:

Direksi

•Direktur Utama: Untung Budiharto

•Direktur Operasi dan Produksi: Hartono

•Direktur Pengembangan Usaha: I Dewa Wirantaya

•Direktur Komersial: Handi Sutanto

•Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko: Arianto Sabtonugroho Rudjito •Direktur Sumber Daya Manusia: Ratih Amri

Dewan Komisaris:

•Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen: Irwandy Arif

•Komisaris: Elen Setiadi

•Komisaris Independen: Ridwan

•Komisaris: Rudy Sufahriadi

•Komisaris: M. Rudy Salahuddin Ramto

•Komisaris Independen: Pius Lustrilanang

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Pupuk Indonesia Grup berkolaborasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mendukung upaya pemulihan korban tidak pidana terorisme, yang menjadi wujud kehadiran negara.

Direktur PT Pupuk Indonesia (Persero), Tina T. Kemala Intan menyatakan, pihaknya mengusung komitmen serius dalam pemulihan kondisi korban terorisme, berbarengan dengan melanjutkan sinergi bersama untuk pencegahan paham radikal terorisme.

"Upaya pemulihan korban tindak pidana terorisme merupakan wujud nyata untuk membangun masyarakat yang tangguh, inklusif dan berdaya. Kami pun akan tetap berkomitmen dalam rangka pemulihan korban dan melanjutkan sinergisitas pencegahan dan penanggulangan terorisme," kata Tina pada Kamis (27/11).

Secara khusus, Kepala BNPT Eddy Hartono menyampaikan apresiasi atas kepedulian Pupuk Indonesia Grup yang konsisten terhadap korban terorisme. Khususnya, usai dibuka kembali kesempatan pengajuan Surat Penetapan Korban Tindak Pidana Terorisme yang sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XXI/2023.

"Selama periode 2022-2024, Pupuk Indonesia Grup telah memberikan dukungan kepada 101 korban dengan total nilai bantuan Rp1.924.728.000 untuk kebutuhan rehabilitasi medis dan psikososial," tutur Eddy.

Pada 2025, Pupuk Indonesia Grup kembali menyalurkan dukungan pemulihan sebesar Rp608.000.000 untuk 96 korban tindak pidana terorisme.

Eddy menyebut, kolaborasi dengan Pupuk Indonesia Grup menandai kehadiran negara dalam mendukung pemulihan kondisi korban tindak pidana terorisme.

"Kolaborasi BNPT dan Pupuk Indonesia Grup menjadi bukti hadirnya negara dalam mendampingi para korban untuk kembali bangkit dan mandiri," katanya.

Salah seorang penyintas terorisme, Marianne Ka'awoan asal Poso sebagai penerima bantuan pun menyampaikan apresiasi dan terima kasih terhadap inisiatif Pupuk Indonesia Group dan BNPT.

"Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pupuk Indonesia Grup atas kepedulian dan dukungannya. Terima kasih juga kepada BNPT yang tidak pernah berhenti mendampingi kami dalam proses pemulihan fisik, psikologis, dan kehidupan kami secara menyeluruh. Semoga Pupuk Indonesia Grup semakin maju, semakin kuat, dan terus menjadi teladan dalam memberikan kontribusi sosial bagi bangsa," pungkas Marianne.

JAKARTA - Kemajuaan era digital harus diantisipasi untuk mencegah intoleransi, kekerasan, dan bullying di dunia pendidikan yang membahayakan generasi masa depan bangsa. Kasus peledakan bom di SMAN 72 Jakarta menjadi bukti, kemajuan teknologi bisa menjadi seseorang terpapar paham kekerasan.

Hal itulah yang membuat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terus bergerak membuat langkah-langkah pencegahan. Salah satunya dengan menggelar Deklarasi Pelajar Damai yang digelar serantak di sekolah-sekolah di lima lokasi Desa Siap Siaga BNPT.

Masing-masing di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Cirebon. Kegiatan digelar bersamaan dengan upacara bendera pada Senin (17/11/2025).

Deklarasi Pelajar Damai yang diikuti ribuan siswa ini mendeklarasikan komitmen bersama mewujudkan Pelajar Damai sebagai upaya mencegah intoleransi, kekerasan, dan bullying di lingkungan pendidikan. Deklarasi yang digelar dengan suasana khidmat itu menegaskan kembali peran sekolah bukan hanya sebagai tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang pembentukan karakter dan akhlak.

Di Pandeglang, deklarasi digelar di Kecamatan Menes digelar sekitar 16 SMA/SMK/SMP. Mulai dari Camat Menes Usep Sudarmana SIP, Danramil Menes Lettu Inf Ibna Suhar, Kapolsek Menes Kompol sampai jajaran Babinsa, Bhabinkamtibmas turun menjadi pembina upacara.

Di Kecamatan Pasirjambu Kabupatan Bandung, deklarasi di digelar di 9 SMA/SMK. Kemudian di Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, di 18 SMA/SMK, sementara di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak di 15 SMA/SMK, dan di Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon digelar di 6 SMA/SMK.

Seperti SMAN 4 Pandeglang upacara diikuti sekitar 1.300 pelajar sekolah tersebut. Bertindak sebagai Pembina Upacara Danramil Menes Lettu Inf Ibna Suhar. Pada kesempatan itu, Letda Ibna Suhar membacakan amanat yang dari BNPT.

Ia mengajak para pelajar diajak merenungkan kembali bahwa keberagaman adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan sekolah. Perbedaan latar belakang, agama, penampilan, hingga kondisi keluarga kerap menjadi alasan munculnya tindakan merendahkan atau mengejek teman sebaya.

Padahal, menurut para penyelenggara, bentuk sekecil apa pun dari ejekan, pengucilan, atau merendahkan adalah tindakan bullying yang harus dihentikan.

“Kekerasan tidak hanya soal fisik. Kata-kata, tatapan meremehkan, dan menjauhkan seseorang dari pergaulan juga bentuk kekerasan yang menyakiti,” ujarnya dikutip Selasa (18/11/2025).

Selain bullying, para pelajar juga diberikan pemahaman mengenai bahaya sikap intoleran, yakni merasa paling benar dan menolak perbedaan. Para pembina menekankan bahwa nilai-nilai kebangsaan Indonesia dibangun di atas keberagaman, sebagaimana semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Karena itu, intoleransi yang tumbuh di lingkungan pendidikan dinilai dapat mengancam harmoni sosial.

Kepala SMAN 4 Pandeglang, Dewi Asiah menyambut baik Deklarasi Damai yang digagas BNPT. Ia menyatakan bahwa sekolah akan menerapkan pembacaan deklarasi tersebut dalam upacara rutin.

“Deklarasi Damai ini langkah positif. Kami akan menyampaikan setiap upacara agar tertanam dalam pikiran siswa,” katanya.

Ia berharap deklarasi itu tidak hanya menjadi seremonial, tetapi benar-benar dipahami dan diamalkan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari.

“Pengucapan Deklarasi Damai harus menjadi nilai yang dihayati, bukan sekadar kata-kata. Harapannya, siswa mampu menerapkannya dalam sikap dan perilaku mereka,” tutur Dewi.

Camat Menes Usep Sudarmana yang menjadi Pembina Upacara di SMA Wali Songo Menes mengatakan, deklarasi sangat bagus untuk agar para pelajar memahami bahaya intoleransi, radikalisme, dan bullying. Dengan begitu diharapkan, mereka bisa menghindari tiga hal tersebut, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat.

“Deklarasi sangat tepat untuk menunjang program Desa Siap Siaga di Kecamatan Menes ini. Semua unsur pimpinan Muspika Kecamatan Menes, di seluruh sekolah di Menes. Jadi kami bagi tugas Pak Kapolsek dengan anggotanya, Pak Danramil dengan anggotanya, dan Camat juga dengan anggotnya,” terang Usep.

Ia berharap dengan adanya deklarasi ini, bisa mengingatkan para pelajar bahwa intoleransi, kekerasan, dan bullying adalah tindakan tercela dan tidak sesuai norma bangsa Indonesia.

“Mudah-mudahan dengan deklarasi ini kita semua komitmen, pemerintah, masyarakat, pelajar untuk melawan bullying, intoleransi, dan kekerasan,” tegasnya.