BANTEN - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Lebak mulai menerapkan strategi baru untuk menarik minat Generasi Z (Gen Z) menjelang Pemilu 2029. Pendekatan yang disiapkan tidak lagi berfokus pada kegiatan politik formal, tetapi dikemas melalui aktivitas yang dekat dengan gaya hidup anak muda agar partisipasi politik semakin meningkat.

Sekretaris DPC PPP Kabupaten Lebak Hanna Aulia Zein Adzmika, mengatakan generasi muda harus dirangkul dengan cara yang lebih relevan. Menurutnya, partai politik perlu menghadirkan ruang yang nyaman untuk berdiskusi, berkolaborasi, sekaligus belajar mengenai politik tanpa kesan kaku dan eksklusif.

"Kami ingin membuat kegiatan yang relatable dengan anak muda. Jadi mereka datang ke kegiatan partai bukan karena merasa diwajibkan, tetapi karena memang senang berkumpul, berdiskusi, dan belajar politik bersama," ujar Hanna, Rabu (1/7/2026).

Sebagai langkah awal, PPP Lebak berencana menggelar berbagai kegiatan yang mengikuti tren di kalangan Gen Z. Salah satunya memanfaatkan momentum Car Free Day dengan mengajak komunitas anak muda mengikuti kegiatan olahraga lari yang nantinya dapat berkembang menjadi agenda rutin hingga event berskala lebih besar.

"Sekarang yang sedang viral kan lari. Mungkin kita mulai dari Car Free Day, mengajak anak-anak muda ikut bersama. Kalau komunitasnya semakin besar, ke depan bisa dibuat event lari yang lebih serius," katanya.

Lulusan Binus University ini menyebut pendekatan tersebut menjadi pintu masuk untuk meningkatkan literasi politik generasi muda. Hanna menilai anak muda tidak boleh hanya menjadi objek politik saat pemilu, melainkan harus tampil sebagai subjek yang aktif memberikan gagasan dan berkontribusi dalam pembangunan daerah.

Lihat video: Dualisme PPP Berakhir, Mardiono Jadi Ketum dan Agus Suparmanto Waketum



Hanna juga mengakui masih banyak kalangan muda yang memandang partai politik dengan sikap skeptis. Namun, dirinya optimistis anggapan tersebut dapat berubah apabila partai mampu membuka ruang partisipasi yang nyata serta memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk berkembang.

"Sebagai generasi muda kita harus melek politik dan mulai berperan sebagai subjek, bukan lagi objek. Karena itu saya mengajak teman-teman, terutama Gen Z, agar ikut terlibat dan masuk PPP," tegasnya.

Direktur Murtila Promosindo Bidang Kreatif ini berharap kepengurusan baru DPC PPP Kabupaten Lebak mampu memadukan pengalaman kader senior dengan kreativitas kader muda. Menurutnya, kolaborasi lintas generasi menjadi kunci untuk memperkuat organisasi sekaligus menjawab tantangan politik di masa depan.

Hanna menambahkan, Gen Z merupakan kelompok pemilih terbesar yang akan memiliki pengaruh signifikan pada Pemilu 2029. Karena itu, pendekatan yang kreatif, inklusif, dan mengikuti perkembangan zaman dinilai menjadi strategi penting agar semakin banyak anak muda merasa dekat dan mau berpartisipasi dalam kehidupan politik melalui PPP.

JAKARTA - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani menyoroti langkah Presiden ke-7 RI Joko Widodo ( Jokowi ) yang memulai safari politik bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Ia menyarankan Jokowi untuk bisa menjaga suasana kondusif.

Puan tak masalah bila Jokowi melakukan safari politik. Baginya, hal itu merupakan hak warga negara untuk bisa berkunjung ke daerah manapun.

"Safari politik, hak semua warga negara untuk bisa melakukan kunjungan ke mana saja," kata Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (30/6/2026).

Puan mengingatkan Jokowi agar bisa menjaga suasana kondusif. Apalagi, kata dia, di tengah situasi global yang tak menentu seperti saat ini.

"Namun, dalam situasi global yang sekarang sedang tidak menentu, alangkah baiknya jika kita sama-sama bisa menjaga situasi untuk bisa tetap kondusif. Artinya jangan kemudian, ya... tetap adem aja, gitu aja," pungkasnya.

Diketahui, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) memulai rangkaian safari politiknya dengan mengunjungi Provinsi Lampung. Agenda ini diwarnai dengan kehadiran dan dukungan Jokowi untuk PSI menjelang Pemilu 2029 .

JAKARTA - Di tengah menguatnya polarisasi politik dan maraknya penggunaan isu rakyat sebagai komoditas politik, Gabungan Aliansi BEM Nasional menyampaikan deklarasi kebangsaan di Gedung Autista, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis (25/6/2026). Mereka ini terdiri dari BEM Nusantara, BEM PTNU Se Nusantara, DEMA PTKIN, Halaqoh BEM Pesantren Se-Indonesia, dan BEM Kristiani Indonesia.

Deklarasi tersebut menjadi penegasan sikap bersama mahasiswa nasional untuk menjaga independensi gerakan mahasiswa. Kemudian menolak infiltrasi kepentingan politik praktis , serta mengawal jalannya pembangunan nasional agar tetap berpijak pada amanat konstitusi dan kepentingan rakyat. Terima Rp20 juta, Muhammad Abdimaludin Dinonaktifkan dari Ketua BEM FH Universitas Bung Karno

Koordinator Pusat BEM Nusantara, Muhammad Sardani, menegaskan gerakan mahasiswa saat ini sedang menghadapi tantangan serius berupa upaya-upaya penunggangan yang berpotensi menghilangkan independensi gerakan. Mahasiswa tidak boleh menjadi alat kekuasaan dan tidak boleh pula menjadi alat kelompok yang memiliki agenda politik tertentu.

Menurutnya, independensi merupakan modal utama mahasiswa untuk tetap dipercaya publik sebagai kekuatan moral yang mampu mengawasi jalannya pemerintahan secara objektif dan berintegritas. ”Gerakan mahasiswa lahir dari kepentingan rakyat dan harus tetap kembali kepada rakyat. Karena itu kami menolak segala bentuk infiltrasi dan penunggangan terhadap organisasi mahasiswa di seluruh Indonesia," katanya.

Senada dengan itu, Presidium Nasional BEM PTNU Se Nusantara, Achmad Baha'ur Rifqi, menegaskan bahwa mahasiswa akan terus mengambil posisi sebagai pengawal kebijakan publik tanpa terjebak dalam kepentingan politik praktis. Rifqi menambahkan pemerintah harus membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas agar proses pembangunan nasional tidak berjalan secara eksklusif dan jauh dari aspirasi masyarakat.

"Mahasiswa bukan oposisi permanen dan bukan pendukung permanen pemerintah. Posisi kami jelas, berdiri bersama rakyat. Ketika ada kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat, kami akan mendukung. Namun ketika terdapat penyimpangan terhadap amanat konstitusi dan nilai keadilan sosial, mahasiswa wajib menyampaikan kritik dan koreksi secara terbuka," ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Pusat DEMA PTKIN, Miftahul Rizqi, menyoroti semakin maraknya politik provokasi yang dinilai merusak kualitas demokrasi dan mengaburkan substansi persoalan bangsa. Ia melihat hari ini banyak pihak yang menjadikan penderitaan rakyat sebagai bahan bakar popularitas pribadi.

Isu petani, buruh, pendidikan, hingga kemiskinan sering kali hanya dijadikan panggung politik. ”Kami menolak politik provokasi, politik kebencian, dan segala bentuk eksploitasi persoalan rakyat demi kepentingan individu maupun kelompok tertentu," tegasnya.

Dalam deklarasinya, Gabungan Aliansi BEM Nasional menyampaikan lima tuntutan utama. Pertama, menjaga independensi dan kemurnian gerakan mahasiswa dari segala bentuk intervensi politik praktis. Kedua, mengutuk dan menolak infiltrasi serta penunggangan gerakan mahasiswa oleh kelompok berkepentingan.

Ketiga, menolak politik provokasi dan penggunaan isu rakyat sebagai alat membangun popularitas pribadi. Keempat, mendesak pemerintah membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas serta menerima kritik mahasiswa secara konstruktif. Kelima, mendesak implementasi nyata Pasal 33 UUD 1945 melalui kebijakan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Presiden Prabowo: Saya Tahu Siapa yang Bayar Demo

Bagi gabungan Aliansi BEM Nasional, demokrasi tidak boleh dibiarkan berjalan tanpa pengawasan publik yang kuat. Mahasiswa, sebagai bagian dari kekuatan moral bangsa, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kebijakan negara tetap berpihak kepada rakyat, bukan kepada kepentingan segelintir elite.

Deklarasi yang disampaikan di Jatinegara tersebut sekaligus menjadi pesan bahwa gerakan mahasiswa nasional ingin kembali menempatkan kajian, gagasan, dan keberpihakan kepada rakyat sebagai fondasi utama perjuangan. Di tengah derasnya arus politik yang kerap menjadikan ruang publik sebagai arena perebutan pengaruh dan kepentingan.

LONDON - Inggris memiliki enam perdana menteri dalam sepuluh tahun - Keir Starmer, yang sudah mengumumkan pengunduran diri, didahului oleh Liz Truss, Rishi Sunak, Boris Johnson, Theresa May, dan David Cameron.

Orang Inggris menyukai antrean: di halte bus dan stasiun kereta api, supermarket dan bank. Jadi mungkin sudah sepatutnya Downing Street - rumah perdana menteri - juga memiliki antrean. Dan sekarang saatnya untuk penerusnya.

Keir Starmer, PM keenam Inggris dalam 10 tahun terakhir, mengundurkan diri setelah kehilangan dukungan dari lebih dari 100 anggota parlemen Partai Buruh. Penggantinya? Kemungkinan besar Andy Burnham, anggota parlemen dari Makersfield dan mantan walikota wilayah Greater Manchester.

Tapi siapa yang ada sebelum Starmer? Dan siapa sebelum mereka? Jika Downing Street sekarang memiliki antrean, itu karena telah menjadi pintu putar selama dekade terakhir. Jadi, ingin bernostalgia sejenak?

Ada pemimpin Konservatif Liz Truss - yang hanya bertahan 44 hari. Kemudian Rishi Sunak menjadi PM selama 20 bulan - sungguh lama. Sebelum mereka, Boris Johnson dan kontroversi Covid-nya, dan Theresa May yang tenggelam karena Brexit.

6 PM dalam 10 Tahun 44 Hari, Seperti Apa Politik Antrean di Inggris?

1. Kisah Truss

Melansir NDTV, mantan menteri luar negeri itu membuka pintu depan dan masuk ke Downing Street pada September 2022, dan langsung menimbulkan kehebohan. Kebijakan andalannya adalah paket pemotongan pajak spektakuler senilai 45 miliar GBP yang akan menguntungkan lima persen orang terkaya.

Inti dari kebijakan yang kurang bijaksana itu - yang dibayangkan Truss akan menghidupkan kembali ekonomi Inggris yang tersendat pasca-Covid - adalah keringanan pajak sebesar 2 miliar pound untuk mereka yang berpenghasilan lebih dari 150.000 pound per tahun.

Itu *bukan* ide yang bagus. Lembaga think tank Inggris, Resolution Foundation, menyebutnya sebagai rencana untuk membuat orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin miskin, dan orang-orang membencinya, kecuali orang-orang yang sangat kaya. Karena hal itu terjadi pada saat jutaan orang menghadapi krisis biaya hidup, seringkali harus memilih antara makan atau memiliki listrik, hal itu menandai kejatuhan Truss bahkan sebelum dia membongkar barang-barangnya.

Partai Buruh mengecam ide tersebut; Starmer menyebutnya sebagai proposal "kamikaze yang membawa bencana", tetapi harus menunggu giliran untuk mempresentasikan idenya kepada publik Inggris. Rishi Sunak adalah orang berikutnya yang akan menyampaikan idenya.

Truss mengundurkan diri pada Oktober 2022.

Beberapa orang mengklaim dia meninggalkan selada di dapur Downing Street. Apakah itu selada yang sama yang dibiarkan membusuk oleh Daily Star di internet masih belum jelas. Tabloid itu bertaruh Truss akan dipecat lebih cepat daripada selada itu tetap segar. Selada itu menang.

2. Kisah Sunak

Kemudian datang Sunak, pria yang selamat dari kekacauan di masa Truss dan yang, sebagai menteri keuangan, memperingatkannya terhadap pemotongan pajak. 'Ekonomi dongeng,' sebutnya. 'Sudah kubilang,' katanya, setelah ekonomi runtuh. 'Ini kuncinya… bereskan kekacauan ini,' kata Partai Konservatif setelahnya.

Ironinya sulit untuk diabaikan. Seorang politisi kelahiran India yang memimpin pemerintahan Inggris. Lelucon pun tercipta dengan sendirinya. Sunak, Trevor Noah terkekeh, akan mengumumkan pada hari pertama jabatannya sebagai perdana menteri: 'Saya menjual seluruh negara ke India… ini saatnya balas dendam… itulah rencananya.'

Sunak menjabat hampir dua tahun. Ia tidak berhasil menjual Inggris kepada India, tetapi juga tidak mampu membersihkan kekacauan yang ditinggalkan Truss, meskipun ia tidak membantu posisinya dengan janji untuk "mengurangi migrasi bersih" (yang terus meningkat) atau "melarang ganja di sekolah (yang tidak diminta siapa pun)".

Namun, setidaknya ia bertahan hingga pemilihan umum 2024. Tentu saja, tidak ada selada yang bisa bertahan lebih lama.

3. Ringkasan Boris

Ia berjanji untuk "menyelesaikan Brexit" meskipun terkadang lupa menyisir rambutnya.

Dan, jujur saja, ia berhasil, entah bagaimana caranya. Johnson memimpin Inggris keluar dari Uni Eropa, menandatangani 11 perjanjian perdagangan baru dengan negara-negara non-UE, dan mengawasi respons pengeluaran Covid Inggris sebesar £393 miliar.

Namun, selama hampir tiga tahun menjabat sebagai PM, ia juga mengadakan pesta selama lockdown pandemi - yang tidak disukai publik - dan mencoba mencegah anggota kabinetnya mengundurkan diri.

'Partygate' adalah pemicu terakhir. Ia pun dipecat.

4. Momen-momen May

Sebelum Johnson, ada Theresa May.

Ia mewarisi bom Brexit dari Cameron dan mencoba menjinakkannya, tetapi terus-menerus salah langkah. Setiap kali ia mengajukan tawaran, Uni Eropa tidak mau bergeming atau Partai Konservatif tidak mau mengalah.

Parlemen menolak kesepakatannya tiga kali. Itu banyak sekali. Sangat memalukan.

Pada tahun 2019, partainya sendiri berbalik arah. Setelah 1.075 hari, mereka mengganti kunci pintu depan Downing Street. May tidak memiliki cerita yang menggelikan. Dia punya Brexit - itulah leluconnya.

5. Kisah Cameron

Sebelum May ada Cameron, pria yang berpikir referendum Brexit dapat membantunya mengendalikan partainya.

Dia bertahan selama hampir enam tahun. Atau, dengan kata lain, satu hari lebih lama dari kampanye.

Cameron mempertaruhkan persatuan partainya pada pemungutan suara 2016, dengan brilian menyusun strategi seruan untuk 'tetap' di Uni Eropa sambil bertanya kepada publik Inggris apakah mereka ingin keluar dan menggunakan paspor berwarna merah marun. Mereka berkata 'ya, tolong'. Bingung, Cameron berkata 'oke, tapi saya mengundurkan diri'.

6. Starmer yang Ditelikung

Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan pada hari Senin bahwa ia akan mengundurkan diri sebagai pemimpin Partai Buruh dan perdana menteri, mengakhiri berbulan-bulan kekacauan politik dan membuka persaingan untuk menggantikannya.

Pengumuman ini menyusul meningkatnya tekanan pada perdana menteri setelah Partai Buruh mengalami kekalahan besar dalam pemilihan lokal pada bulan Mei dan menghadapi pemberontakan yang semakin vokal dari para anggota parlemennya sendiri atas kepemimpinan dan agenda kebijakannya.

Langkah ini terjadi kurang dari dua tahun setelah Starmer memimpin Partai Buruh meraih salah satu mayoritas parlemen terbesar dalam pemilihan umum 2024.

Dalam sebuah pernyataan di luar 10 Downing Street tak lama setelah pukul 9:30 pagi di London, Starmer mengatakan ia akan tetap berada di posisinya sampai kontes kepemimpinan selesai, yang menurutnya akan membantu memastikan penyerahan kekuasaan yang tertib.

Dalam pidato singkat, Starmer yang tampak emosional mengatakan bahwa memasuki 10 Downing Street adalah "momen paling membanggakan dalam hidup saya," menambahkan bahwa, di bawah kepemimpinannya, reputasi Inggris di dunia telah dipulihkan, dengan investasi yang terjamin dan peningkatan hak-hak pekerja yang terwujud.

Namun, Starmer mengakui bahwa rekan-rekan Partai Buruh sejak itu bertanya apakah dia adalah orang yang paling tepat untuk memimpin partai tersebut dalam pemilihan umum berikutnya.

JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Tommy Kurniawan mengatakan bahwa perekonomian Indonesia sepanjang Semester I Tahun 2026 menghadapi tekanan eksternal yang cukup berat akibat ketidakpastian ekonomi global. Selain itu dipengaruhi juga tingginya suku bunga negara-negara maju, meningkatnya tensi geopolitik, serta berlanjutnya volatilitas arus modal internasional.

Menurut Tomkur, sapaan akrab Tommy Kurniawan, kondisi tersebut memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh level terlemah dalam sejarah modern Indonesia, yakni di kisaran Rp17.400 hingga Rp18.100 per dolar AS. Meski demikian, saat ini rupiah telah menunjukkan penguatan dan berada di kisaran Rp17.700 per dolar AS.

“Pelemahan nilai tukar rupiah harus menjadi perhatian serius karena tidak hanya berdampak pada sektor riil melalui kenaikan biaya impor dan tekanan inflasi, tetapi juga berpotensi memengaruhi stabilitas sistem keuangan melalui peningkatan risiko pasar, risiko kredit, dan risiko likuiditas,” ujar Tomkur dalam Diskusi Publik Fraksi PKB DPR bertajuk Rupiah Melemah Ancaman Stabilitas Ekonomi dan Perbankan: Menakar Kesiapan BI dan LPS, yang digelar di Gedung Nusantara Lantai 4, Kamis (18/6/2026).

Tomkur menjelaskan, depresiasi nilai tukar yang berlangsung dalam jangka panjang dapat meningkatkan beban kewajiban perusahaan yang memiliki utang dalam valuta asing, terutama sektor-sektor yang bergantung pada impor bahan baku dan pembiayaan eksternal. Apabila tidak dikelola dengan baik, kondisi tersebut berpotensi menurunkan kemampuan pembayaran debitur dan berdampak pada kualitas aset perbankan.

“Karena itu, pelemahan rupiah harus dipandang sebagai isu lintas sektor yang membutuhkan koordinasi kebijakan yang kuat antara otoritas moneter, fiskal, dan sektor jasa keuangan,” tegas anggota Fraksi PKB DPR ini.

Meski menghadapi tekanan global, Tomkur menilai kondisi sektor perbankan nasional hingga Semester I Tahun 2026 masih menunjukkan kinerja yang cukup resilien. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga April 2026, kredit perbankan tumbuh 9,98 persen secara tahunan menjadi Rp8.755 triliun, sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat 11,39 persen menjadi Rp10.077 triliun.

“Data tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan masih terjaga dengan baik meskipun pasar keuangan global sedang menghadapi tekanan,” katanya.

Selain itu, rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) perbankan nasional tercatat sebesar 23,97 persen pada April 2026. Angka tersebut menunjukkan industri perbankan memiliki bantalan modal yang kuat untuk menyerap potensi kerugian akibat gejolak ekonomi maupun tekanan pasar keuangan.

Dari sisi likuiditas, kondisi perbankan juga dinilai sangat memadai dengan Liquidity Coverage Ratio (LCR) mencapai 192,37 persen atau hampir dua kali lipat dari batas minimum yang dipersyaratkan sebesar 100 persen.

Namun demikian, Tomkur mengingatkan bahwa risiko pemburukan kualitas kredit tetap perlu diantisipasi karena dampak pelemahan nilai tukar terhadap sektor riil umumnya muncul dengan jeda waktu tertentu, khususnya pada Semester II Tahun 2026.

Tomkur mengingatkan bahwa meskipun indikator sektor keuangan pada Semester I Tahun 2026 masih menunjukkan kondisi yang relatif kuat, sejumlah risiko tetap harus diantisipasi. Pertama, pelemahan rupiah yang berlangsung dalam periode panjang dapat meningkatkan risiko kredit, terutama pada sektor usaha yang memiliki eksposur utang luar negeri yang tinggi.

Kedua, ketidakpastian global dan pelemahan nilai tukar berpotensi memicu arus keluar modal yang dapat meningkatkan volatilitas pasar keuangan domestik. Ketiga, apabila kedua risiko tersebut tidak mampu diantisipasi dengan baik, maka bukan tidak mungkin akan memberikan tekanan terhadap sektor perbankan nasional.

JAKARTA - Sejumlah pimpinan organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Jaringan Cendikiawan Muda (Forum Sekjen Cipayung Plus) menilai kondisi Indonesia saat ini belum dapat disamakan dengan situasi menjelang Reformasi 1998. Hal ini merespons wacana Reformasi Jilid II yang belakangan mengemuka di tengah maraknya aksi demonstrasi .

Pandangan tersebut mengemuka dalam diskusi bertajuk “Perlukah Reformasi Jilid II?” yang digelar Jaringan Cendikiawan Muda bersama sejumlah organisasi mahasiswa di Sadjoe Cafe & Resto, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (17/6/2026). Diskusi menghadirkan narasumber Sekretaris Jenderal DPP IMM Muhammad Zaki Mubarak, Sekretaris Jenderal PP PMKRI Putri Sukmaniara, serta Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko .

Agenda tersebut juga dihadiri para sekretaris jenderal organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam Forum Sekjen Cipayung Plus. Mereka yakni Muh Jusrianto (Sekjen PB HMI), Putri Sukmaniara (Sekjen PP PMKRI), Patra Dewa (Sekjen DPP GMNI), Muhammad Zaki Mubarak (Sekjen DPP IMM), Dwi Purnomo (HIKMAHBUDHI), I Nengah Candra Irawan (Sekjen KMHDI), Nazmul Watan (Sekjen PP KAMMI), Hafidh Fadhlurrohman (Sekjen PP Hima Persis), dan Julfikar Hasan (Sekjen EN LMND). 28 Tahun Reformasi 1998: Demokrasi Tumbuh, Oligarki Menguat, Keadilan Sosial Masih Diperebutkan

Forum tersebut digelar sebagai respons atas meningkatnya aksi demonstrasi mahasiswa yang mengusung tuntutan Reformasi Jilid II. Termasuk desakan penghentian sejumlah program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih.

Dalam pemaparannya, Muhammad Zaki Mubarak menegaskan, reformasi merupakan proses perubahan yang berlangsung terus-menerus, bukan sekadar peristiwa politik yang berhenti pada tahun 1998. Menurutnya, selama hampir tiga dekade pelaksanaan reformasi, Indonesia telah mencatat berbagai kemajuan, terutama dalam aspek demokrasi dan kebebasan berpendapat.

“Gerakan mahasiswa harus tetap mengawal agenda reformasi, namun tidak perlu terjebak dalam romantisme istilah seperti Reformasi Jilid II. Yang terpenting adalah memastikan nilai dan semangat reformasi tetap hidup serta mampu menjawab persoalan nyata masyarakat,” katanya.

Meski menolak narasi Reformasi Jilid II, Zaki mengakui berbagai persoalan sosial dan ekonomi masih menjadi tantangan serius yang harus segera direspons pemerintah. Kenaikan harga kebutuhan pokok, terbatasnya lapangan pekerjaan, serta stagnasi pendapatan masyarakat sebagai persoalan riil yang membutuhkan solusi konkret.

Pandangan serupa disampaikan Sekjen PP PMKRI Putri Sukmaniara. Menurutnya, situasi nasional saat ini belum memenuhi kondisi objektif sebagaimana yang terjadi menjelang Reformasi 1998.

Ia menjelaskan pada masa tersebut Indonesia menghadapi persoalan struktural berupa otoritarianisme, dominasi militer dalam kehidupan sipil, serta krisis ekonomi yang sangat berat. “Saat ini kondisi ekonomi memang menghadapi tantangan, namun masih relatif stabil dan masyarakat belum berada pada situasi seperti tahun 1998,” ujarnya.

Meski demikian, Putri menilai pemerintah tetap perlu melakukan evaluasi terhadap sejumlah program strategis. Termasuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko menyampaikan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah melakukan langkah-langkah pembenahan terhadap struktur ekonomi nasional. Pemerintah sedang melakukan penertiban terhadap berbagai aset yang dinilai dikuasai secara tidak sah.

Termasuk jutaan hektare lahan sawit serta aktivitas pertambangan ilegal, untuk kemudian dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat melalui berbagai program sosial. Ia menyebut aset-aset tersebut akan diarahkan guna mendukung program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis dan Sekolah Rakyat.

Budiman juga menyampaikan pandangannya terkait munculnya narasi Reformasi Jilid II. Menurutnya, terdapat kemungkinan bahwa dorongan tersebut tidak sepenuhnya berasal dari gerakan mahasiswa, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan kelompok elite ekonomi yang merasa dirugikan akibat kebijakan penataan aset yang dilakukan pemerintah. Polda Metro Jaya Terjunkan 4.131 Personel Kawal Demo di Jakarta Hari Ini

“Adanya fenomena atau keinginan dari pihak tertentu agar Presiden Prabowo segera berhenti sebelum tahun 2029 terjadi karena kekhawatiran para elite ekonomi bahwa aset dan akses mereka akan habis terdistribusi kepada rakyat jika programnya terus berjalan,” katanya.

Diskusi berlangsung dinamis dengan menghadirkan berbagai pandangan mengenai arah demokrasi, pembangunan ekonomi, serta peran mahasiswa dalam mengawal jalannya pemerintahan. Para narasumber dan peserta diskusi sepakat bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi. Namun, penyampaian aspirasi dinilai perlu tetap berorientasi pada penyelesaian persoalan masyarakat melalui dialog, pengawasan, dan perbaikan kebijakan.

JAKARTA - Jaringan Cendekiawan Muda (JCM) akan melawan setiap upaya yang mencoba memanfaatkan gerakan mahasiswa demi syahwat politik elektoral kelompok tertentu. JCM juga mengajak segenap elemen mahasiswa, masyarakat sipil, serta komponen bangsa bergerak bersama dalam koridor yang sehat dengan mengutamakan argumentasi dialogis, bersikap kritis dan konstruktif, serta menjaga stabilitas dan demokrasi.

“Kami menolak dan melawan segala upaya kooptasi serta penunggangan gerakan mahasiswa oleh kekuatan politik praktis mana pun,” kata Sekjen PB HMI Muh Jusrianto dalam konferensi pers bersama para sekjen organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan nasional yang tergabung di forum kolaborasi JCM di Jakarta, Rabu (17/6/2026). Kronologi Mahasiswa Geruduk Budiman Sudjatmiko, Sudaryono dan Nusron Wahid saat Diskusi di UGM

Selain Jusrianto, terdapat Putri Sukmaniara (Sekjen PP PMKRI), Patra Dewa (Sekjen DPP GMNI), Muhammad Zaki Mubarak (Sekjen DPP IMM), dan Dwi Purnomo (HIKMAHBUDHI). Kemudian I Nengah Candra Irawan (Sekjen KMHDI), Nazmul Watan (Sekjen PP KAMMI), Hafidh Fadhlurrohman (Sekjen PP Hima Persis), dan Julfikar Hasan (Sekjen EN LMND).

Selain itu JCM juga menyampaikan 7 tuntutan kepada pemerintah. Pertama, mendesak perbaikan tata kelola dan audit Program Makan Bergizi Gratis agar tepat sasaran, transparan, berkelanjutan dan bebas dari inefisiensi struktural.

Kedua, mendesak pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih dijalankan dengan tata kelola yang profesional, berbasis sistem pengawasan independen, dan bersih dari segala bentuk konflik kepentingan oligarkis. Ketiga, menuntut kebijakan tarif dan harga energi yang berpihak pada perlindungan daya beli masyarakat menengah bawah serta pelaku UMKM, bukan sekadar menyesuaikan mekanisme pasar.

Keempat, mendorong penguatan fiskal nasional melalui peningkatan penerimaan negara, efisiensi anggaran, dan pemberantasan kebocoran, serta memberantas mafioso anggaran. Kelima, mengutuk keras segala bentuk intimidasi di lingkungan akademik dan menuntut jaminan keamanan atas kebebasan akademik yang bertanggung jawab berpendapat di lingkungan kampus.

Keenam, menolak dan melawan segala upaya kooptasi serta penunggangan gerakan mahasiswa oleh kekuatan politik praktis manapun. Ketujuh, mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga stabilitas nasional, merawat demokrasi yang subtansial, menolak polarisasi, dan mengawal pembangunan nasional dengan sikap kritis-konstruktif.

Menurut Jusrianto, seluruh tuntutan JCM lahir dari pertimbangan objektif berbasis data. ”JCM berkomitmen untuk tetap berdiri di jalur independen demi memastikan tata kelola negara berjalan secara bersih, transparan, dan akuntabel,” ujarnya. Namanya Dicatut BEM Bersatu, FISIP Unas Tegaskan Tak Punya BEM Fakultas

JDM juga menyoroti insiden pembubaran diskusi ilmiah di Universitas Gadjah Mada (UGM) baru-baru ini. Aksi intimidasi dan pembubaran forum akademik semacam ini menjadi tamparan bagi demokrasi dan mencederai kebebasan akademik yang seharusnya dijunjung tinggi.

Bagi Jusrianto, perbedaan sikap dan pandangan, haruslah diselesaikan melalui koridor dialog intelektual. Bukan dengan paksaan, persekusi, apalagi pembungkaman. “Kampus harus kita jaga bersama sebagai panggung dialektika yang mempertemukan segala perbedaan sikap dan pandangan," lanjutnya.

JAKARTA - MNC Sekuritas menggelar kegiatan edukasi pasar modal untuk Kelompok Studi Mahasiswa Capital Market Student Society (KSM CMSS) Politeknik Negeri Jakarta secara online pada Rabu (17/06/2026). Kegiatan yang diikuti oleh 107 peserta tersebut mengangkat tema “Optimizing Financial Planning: Shaping the Future Through Prudent Investing”.

Materi disampaikan oleh Senior Analyst Market Development Bursa Efek Indonesia Fasha Fauziah dan Channel Development & Partnership MNC Sekuritas Risky Arya P. Padang. Dalam sesi pemaparannya, Channel Development & Partnership MNC Sekuritas Risky Arya P. Padang menjelaskan mengenai berbagai fitur aplikasi online trading MotionTrade yang dapat diakses dengan mudah.

Ia menegaskan bahwa MotionTrade merupakan platform investasi dari MNC Sekuritas yang telah berizin dan diawasi oleh OJK, sehingga investor dapat bertransaksi dengan aman dan nyaman.Tips MotionTrade: Kenali Modus Penipuan Berkedok Investasi Pasar Modal



"Mahasiswa memiliki peluang besar untuk mulai membangun kebiasaan investasi sejak dini. Dengan dukungan platform digital seperti MotionTrade, proses pembukaan rekening hingga transaksi investasi dapat dilakukan dengan lebih mudah dan aman sehingga generasi muda dapat mulai merencanakan masa depan keuangannya," kata Risky.

Kepala Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta, Bambang Waluyo mengatakan, bahwa kegiatan Sekolah Pasar Modal (SPM) merupakan sarana edukasi yang penting untuk meningkatkan literasi keuangan dan memperluas edukasi untuk mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta.

Tips MotionTrade: Kenali Berbagai Jenis ETF Sebelum Berinvestasi



"Terima kasih kepada MNC Sekuritas, Bursa Efek Indonesia, dan seluruh pihak yang mendukung kegiatan ini. Kita dapat memberikan edukasi untuk menciptakan keseimbangan yang cerdas antara literasi dan inklusivitas yang berkeadilan kepada masyarakat," ujarnya.

Nikmati layanan investasi pasar modal dari #MNCSekuritas dengan segera unduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade .

MNC Sekuritas, Invest with The Best!

JAKARTA, iNews.id - MNC Sekuritas menggelar kegiatan edukasi pasar modal untuk Kelompok Studi Mahasiswa Capital Market Student Society (KSM CMSS) Politeknik Negeri Jakarta secara online, Rabu (17/6/2026). Kegiatan yang diikuti oleh 107 peserta tersebut mengangkat tema “Optimizing Financial Planning: Shaping the Future Through Prudent Investing”. 

Materi disampaikan oleh Senior Analyst Market Development Bursa Efek Indonesia Fasha Fauziah dan Channel Development & Partnership MNC Sekuritas Risky Arya P Padang. Dalam pemaparannya, Risky Arya P Padang menjelaskan mengenai berbagai fitur aplikasi online trading MotionTrade yang dapat diakses dengan mudah. Ia menegaskan, MotionTrade merupakan platform investasi dari MNC Sekuritas yang telah berizin dan diawasi oleh OJK, sehingga investor dapat bertransaksi dengan aman dan nyaman.

"Mahasiswa memiliki peluang besar untuk mulai membangun kebiasaan investasi sejak dini. Dengan dukungan platform digital seperti MotionTrade, proses pembukaan rekening hingga transaksi investasi dapat dilakukan dengan lebih mudah dan aman sehingga generasi muda dapat mulai merencanakan masa depan keuangannya," kata Risky. 

Kepala Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta Bambang Waluyo mengatakan bahwa kegiatan Sekolah Pasar Modal (SPM) merupakan sarana edukasi yang penting untuk meningkatkan literasi keuangan dan memperluas edukasi untuk mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta.

"Terima kasih kepada MNC Sekuritas, Bursa Efek Indonesia, dan seluruh pihak yang mendukung kegiatan ini. Kita dapat memberikan edukasi untuk menciptakan keseimbangan yang cerdas antara literasi dan inklusivitas yang berkeadilan kepada masyarakat," ujarnya.

Nikmati layanan investasi pasar modal dari #MNCSekuritas dengan segera unduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motion.

Editor: Maria Christina

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VII DPR Evita Nursanty mengingatkan agar kebijakan ekspor satu pintu tidak boleh berhenti sebagai instrumen pengelolaan devisa semata. Kebijakan ekspor untuk sumber daya alam (SDA) strategis lewat PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) harus dimanfaatkan sebagai alat strategis untuk mempercepat hilirisasi nasional.

“Pemerintah perlu menjadikan DSI sebagai instrumen pengendalian volume ekspor yang terhubung langsung dengan agenda industrialisasi nasional,” kata Evita Nursanty, Rabu (17/6/2026).

Seperti diketahui, Pemerintah menerapkan kebijakan ekspor satu pintu untuk sumber daya alam strategis, yakni batubara, kelapa sawit, dan paduan besi (ferro alloy) di mana PT DSI ditunjuk sebagai eksportir tunggal. Kebijakan ini dilaksanakan secara bertahap dengan tahap transisi pada Juni 2026 hingga paling lambat 31 Desember 2026, dan penerapan penuh dimulai 1 Januari 2027.

Tujuan utama pemerintah menerapkan kebijakan ini adalah untuk memperbaiki tata kelola devisa, mengoptimalkan penerimaan negara, dan memperkuat posisi tawar komoditas Indonesia di pasar internasional. PT DSI sebagai BUMN menjadi perantara tunggal untuk memastikan transparansi harga dan mencegah praktik underinvoicing.

Lewat kebijakan tersebut, harga jual komoditas dan margin keuntungan yang wajar nantinya akan ditentukan langsung oleh BUMN Ekspor. Kemudian hasil dari pembayaran ekspor akan diteruskan oleh BUMN kepada pelaku usaha pengelola kegiatan di dalam negeri.

Terkait hal ini, Evita memandang pemerintah harus memiliki kemampuan menentukan prioritas pemanfaatan sumber daya alam antara kebutuhan industri domestik dan pasar ekspor. “Tanpa desain seperti itu, kebijakan ekspor satu pintu berpotensi hanya mengubah jalur ekspor tanpa mengubah struktur ekonomi yang selama ini bergantung pada ekspor bahan mentah dan produk bernilai tambah rendah,” ungkap Evita.

Pimpinan Komisi di DPR yang membidangi urusan industri dan hilirisasi itu pun meminta pemerintah menjelaskan bagaimana kebijakan ini akan mendukung pembangunan industri pengolahan dalam negeri. Khususnya, kata Evita, untuk sektor batu bara dan ferro alloy.

“Termasuk penyediaan bahan baku untuk kawasan industri strategis dan proyek hilirisasi nasional,” tambah Legislator dari Dapil Jawa Tengah III itu.

“Pemerintah harus bisa memastikan ketersediaan bahan baku bagi industri pengolahan/pemurnian (smelter dan industri turunan) dalam negeri dengan harga yang kompetitif sebelum diekspor,” sambung Evita.

Lebih lanjut, Evita mengingatkan Pemerintah untuk memastikan bahwa penguatan kontrol terhadap ekspor berjalan seiring dengan penguatan kapasitas produksi industri nasional. “Kami di DPR akan mendorong Pemerintah menyusun indikator keberhasilan yang tidak hanya mengukur peningkatan devisa, tetapi juga peningkatan nilai tambah domestik, penyerapan tenaga kerja industri, dan pertumbuhan investasi sektor hilirisasi,” papar Evita.

“Tanpa parameter tersebut, kebijakan ekspor satu pintu berisiko menjadi perubahan administratif yang tidak menghasilkan transformasi ekonomi yang signifikan,” imbuhnya.

Menurut Evita, Indonesia selama ini masih menghadapi paradoks sebagai eksportir besar sumber daya alam namun belum memperoleh nilai tambah maksimal dari komoditas yang diekspor. “Di sinilah pentingnya pendekatan ekspor satu pintu lewat BUMN. Kebijakan ini harus menjadi instrumen yang memperkuat hilirisasi, bukan sekadar mengubah jalur penjualan komoditas,” terang Evita.

Evita pun menegaskan, pengaturan komoditas strategis melalui kebijakan ekspor satu pintu harus mampu mendukung hilirisasi nasional. “Lewat aturan ekspor satu pintu, kita ingin ada jaminan pasokan bahan baku industri dalam negeri dan stabilitas harga. Artinya pendekatan ini harus bisa melindungi industri hilir lokal dari fluktuasi harga komoditas mentah di pasar global,” tuturnya.

Evita juga menekankan manfaat kebijakan ekspor satu pintu dapat menjadi sarana untuk mendukung kemandirian industri. “Kita ingin aturan ekspor terpusat untuk komoditas strategis bisa mengurangi ketergantungan industri manufaktur nasional terhadap bahan baku impor hasil olahan luar negeri sehingga Indonesia semakin bisa memiliki kemandirian industri,” sebut Evita.

Ditambahkan Evita, kepastian regulasi ekspor satu pintu pun dapat menarik minat investor asing dan domestik untuk membangun pabrik pengolahan di Indonesia demi meningkatkan pertumbuhan sentral industri nasional. “Dengan begitu adopsi Indonesia dapat mempercepat teknologi tinggi dalam negeri untuk mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi,” ungkapnya.

Tak hanya memperkuat struktur industri dengan peningkatan value chain yang dapat mengubah posisi Indonesia dari sekadar pengekspor tanah dan batuan menjadi produsen produk bernilai tinggi seperti baterai EV atau produk turunan sawit tingkat lanjut, kebijakan ekspor satu pintu dimaksudkan untuk mengintegrasikan industri hulu dan hilir.

“Harapannya, aturan ini dapat memperbaiki ekosistem logistik dan rantai pasok dari lokasi tambang atau perkebunan langsung ke pabrik pengolahan,” kata Evita.

Evita menyatakan, pengawasan ekspor satu pintu harus memastikan produk hilir yang keluar memiliki kualitas seragam dan memenuhi standar mutu internasional. “Ini juga berkaitan dengan penguatan daya saing produk hilir di pasar global sehingga produk Indonesia memiliki daya tawar tinggi karena kita jadi memiliki kontrol lebih kuat terhadap volume produk yang beredar di pasar global, sehingga mampu menjaga stabilitas harga jual produk hilir,” urainya.

Selain itu, Evita menyebut tujuan mengurangi potensi underinvoicing dan praktik perdagangan tidak sehat lewat kebijakan ekspor satu pintu pun diharapkan dapat memaksimalkan margin keuntungan. “Sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk membiayai infrastruktur hilirisasi,” ujarnya.

“Dan tentunya Pemerintah perlu memberikan kepastian iklim usaha yang lebih sehat. Skema sentralisasi ekspor ini pun harus betul-betul membuka peluang insentif atau pengecualian ekspor secara khusus bagi korporasi yang telah berinvestasi membangun fasilitas di sektor hilirisasi,” pungkasnya.

JAKARTA - Analis kebijakan publik M Said Didu meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menyudahi politik akomodasi jelang dua tahun pemerintahannya. Menurutnya, sebelum 17 Agustus 2026 merupakan titik balik bagi Prabowo.

"Mungkin Pak Presiden titik baliknya itu mungkin sebelum 17 Agustus sudah mencapai titik balik, kepercayaan publik akan balik," ujar Said dalam siniar atau podcast To The Point Aja yang tayang di YouTube SindoNews, dikutip Rabu (17/6/2026).

Menurut Said, untuk mencapai titik balik itu ada syarat yang harus dilakukan. "Waktu untuk melakukan akomodasi politik sudah lewat, sudah dua tahun, cukuplah. Saatnya adalah betul-betul adalah untuk kesuksesan dia sebagai presiden, bukan lagi akomodatif," ujarnya.

Said menambahkan, waktu untuk berterima kasih sudah selesai. "Maka Agustus masuk ke dirinya sendiri, inilah Kabinet Prabowo, bukan kabinet keberlanjutan Jokowi," katanya.



M Said Didu. Foto/Dok SindoNews

Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini mengatakan, jangan sampai titik krusial pada Agustus 2026 terlewati. Dia menilai, sudah banyak yang menyadari Prabowo tidak bisa ditekan.

"Itulah saya bilang orang-orang yang paham betul, harus bicara apa yang terjadi sebenarnya. Orang menganggap saya udah kayak 'Ternak Prabowo (Terwo)' katanya, terserah. Tapi saya katakan di tempat ini, kalau Pak Prabowo masih jalan dengan jalannya sekarang, maka saya dukung. Tapi kalau dia belok lagi, kita berhadapan lagi," ujar pria asal Sulawesi Selatan ini.

JAKARTA - Analis kebijakan publik M Said Didu menilai kehadiran orang-orang yang kritis terhadap pemerintah sangat diperlukan. Menurutnya, negara ini perlu orang-orang bertipe pemikir dan bersikap kritis.

"Jangan juga semua orang kritis itu ditakut-takuti. Betapa sepinya Indonesia ini kalau Rocky Gerung nggak ada, Said Didu nggak ada, Feri Amsari nggak ada, siapa profesor, perlu juga supaya rame-rame sedikit," ujar Said Didu dalam siniar atau podcast To The Point Aja yang tayang di YouTube SindoNews, dikutip Rabu (17/6/2026).

Menurut Said, negara ini perlu pemikir. Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini mengatakan, dirinya 32 tahun berada di pemerintahan. Jadi, dia tahu betul apa yang terjadi dalam pemerintahan.

Di bagian lain, Said Didu mengatakan Presiden Prabowo Subianto sudah mulai menggunakan telinganya untuk mendengarkan masukan yang muncul dari berbagai kalangan. Hal itu merupakan hasil dari tekanan rakyat.

"Pak Presiden Prabowo sekarang sudah mulai menggunakan telinganya. BGN ini kan ibarat bentengnya dia. 'Jangan ganggu saya. Ini pride saya.' Itu kan awalnya, tapi ternyata mendengar juga. Kalau (persoalan di) BGN sudah didengar, insyaallah yang lain juga didengar," ujar pria asal Sulawesi Selatan ini.