Bisnis.com, BANDUNG - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, memberikan dampak masif terhadap sektor ketenagakerjaan dan pertumbuhan ekonomi lokal dengan menyerap hampir 6.900 tenaga kerja serta mencatatkan perputaran ekonomi mencapai Rp137,9 miliar per bulan.

Data tersebut diungkapkan dalam Rakor Evaluasi Optimalisasi Pemantauan dan Pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tingkat Provinsi Jawa Barat yang digelar di Fieris Hotel Kertajati, Majalengka, Kamis (9/4/2026).

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menjelaskan hingga saat ini Sumedang telah membangun 138 SPPG aglomerasi dan 28 SPPG di wilayah terpencil yang siap beroperasi. Menurutnya, program ini bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan wujud tanggung jawab moral terhadap masyarakat.

"Dalam perspektif agama, tidak boleh meninggalkan generasi yang lemah. MBG ini adalah ikhtiar nyata untuk melahirkan generasi yang sehat, kuat, cerdas, dan berakhlak mulia," kata Dony dalam keterangan resminya.

Guna mendukung transparansi dan kualitas, Sumedang meluncurkan Sistem Informasi Makan Bergizi Gratis (SIMBG). Inovasi digital ini memantau secara real-time mulai dari komposisi menu, kandungan gizi, hingga proses distribusi makanan kepada masyarakat.

"Dengan sistem ini, masyarakat bisa memantau langsung kualitas makanan yang diberikan. Ini penting untuk membangun kepercayaan publik sekaligus menciptakan kompetisi sehat antardapur MBG," kata Dony.

Tak hanya menyasar generasi muda, Sumedang juga menghadirkan inovasi "Rantang Simpati" bagi kelompok lanjut usia (lansia) agar manfaat pemenuhan gizi dapat dirasakan oleh kelompok rentan secara lebih luas.

Kendati demikian, Dony mengakui masih terdapat tantangan struktural, terutama terkait optimalisasi pangan lokal, stabilitas produksi pertanian, serta percepatan operasional SPPG.

Dia menegaskan komitmen pengawasan ketat melalui rapat rutin hingga inspeksi mendadak untuk menjaga keberlanjutan program.

Senada, Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN RI Dadang Hendrayudha menegaskan pengawasan adalah pilar utama dalam menjaga standar kualitas makanan dan tata kelola program MBG.

"Program ini menyangkut kualitas generasi masa depan. Karena itu, pengawasan harus dilakukan secara ketat, terukur, dan berkelanjutan. Tidak boleh ada kompromi terhadap standar, baik dari sisi kualitas makanan, higienitas, maupun tata kelola," tegas Dadang.

Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk lebih proaktif dalam merespons temuan di lapangan. Koordinasi yang kuat antara pusat dan daerah dinilai menjadi kunci utama agar program ini dapat memberikan dampak jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia di Jawa Barat.