IDXChannel - Bursa Efek Indonesia (BEI) menggeser sepuluh saham ke papan pemantauan khusus. Seluruh saham itu dipindahkan karena gagal memenuhi aturan Bursa terkait porsi saham minimal yang beredar di publik atau free float.

Kesepuluh saham tersebut yakni PT Multitrend Indo Tbk (BABY), PT Catur Sentosa Adiprana Tbk (CSAP), PT Duta Pertiwi Tbk (DUTI), PT Ifishdeco Tbk (FISH), dan PT Jembo Cable Company Tbk (JECC).

Kemudian ada juga PT Mitra Energi Persada Tbk (KOPI), PT Mulia Industrindo Tbk (MLIA), PT Pioneerindo Gourmet Internasional Tbk (PTSP), PT Prime Agro Resources Tbk (SGRO), dan PT Urban Jakarta Propertindo Tbk (URBN).

"Perubahan ini mulai efektif pada tanggal 30 April 2026," kata Kepala Divisi Peraturan dan Layanan Perusahaan BEI, Teuku Fahmi Ariandar dalam pengumuman, Rabu (29/4/2026).

Bursa menyatakan, sepuluh saham itu digeser ke papan pemantauan khusus karena masuk kriteria 6. Dalam aturan tersebut, saham akan masuk papan pemantauan jika gagal memiliki ketentuan minimal saham free float.

Saham-saham tersebut memang tercatat memiliki free float yang rendah. Saham SGRO misalnya yang belum lama ini diakuisisi oleh pengendali baru, saat ini memiliki free float hanya 1,29 persen dari total saham beredar. Sementara saham BABY memiliki free float sebesar 7,65 persen.

Akibat free float yang minim, pergerakan harga saham cenderung volatil karena terlalu terkonsentrasi pada pengendali. Dengan masuk papan pemantauan khusus, saham SGRO hingga BABY akan diperdagangkan dengan skema full-call auction (FCA).

BEI sebelumnya telah mendorong pemilik perusahaan tercatat untuk melepas sahamnya lebih banyak ke publik. Ke depan, Bursa akan menerapkan aturan free float minimal 15 persen dari total saham beredar.

Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pasar modal yang diharapkan meningkatkan kredibilitas di mata investor, termasuk investor global.

(Rahmat Fiansyah)

Bisnis.com, JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) sedang melakukan evaluasi sistem perdagangan saham di papan pemantauan khusus dengan skema full auction (FCA).

FCA adalah sistem perdagangan saham di mana transaksi tidak terjadi secara langsung (real-time), tetapi dikumpulkan dulu dalam periode tertentu, lalu dieksekusi sekaligus pada satu harga kesepakatan (auction price). Mekanisme ini tengah mendapat sorotan karena menimbulkan pro dan kontra.

Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik berharap proses evaluasi ini rampung dalam kuartal II/2026. "Kami harapkan demikian," kata Jeffrey saat ditemui di Kantor BEI, Jakarta, Senin (6/4/2026).

Jeffrey mengatakan evaluasi FCA tersebut dilakukan BEI usai otoritas bursa sebelumnya berfokus pada penyampaian proposal reformasi pasar modal kepada indeks provider global MSCI dan FTSE.

"Sedang masuk dalam proses, baru mulai, ini kan baru masuk awal kuartal kedua. Sesuai yang kami sampaikan, akan kami lakukan ini di kuartal kedua. Saat ini, setelah minggu lalu kita sudah menyelesaikan seluruh proposal kita kepada MSCI dan FTSE, tetapi itu bukan akhir. Saat ini kami masuk dalam tahap untuk berkomunikasi dengan MSCI dengan FTSE, dan juga dengan investor global," tandasnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, kritik kencang datang ke BEI pada 2024 lalu ketika kebijakan papan pemantauan khusus FCA mendera saham PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) milik Prajogo Pangestu. Saham BREN merupakan saham dengan kapitalisasi pasar terbesar di Bursa Efek Indonesia sehingga fluktuasinya akan memengaruhi laju IHSG secara keseluruhan.

Saham BREN disuspensi pada 27 Mei 2024, dan suspensi dibuka kembali pada 29 Mei 2024. Dengan masa suspensi lebih dari 1 hari perdagangan, maka saham BREN telah memenuhi syarat untuk masuk ke PPK FCA, yaitu kriteria 10.

Pada kesempatan terpisah, Jeffrey menjelaskan bahwa perubahan pada papan pemantauan khusus FCA akan bersifat progresif, walau dirinya enggan merinci penyesuaian apa saja yang akan dilakukan BEI dan kriteria apa saja yang akan dihilangkan perihal perubahan progresif ini. Jeffrey juga menuturkan mekanisme bid and offer dalam papan FCA nantinya akan ditambahkan. Adapun, saat ini terdapat 11 kriteria dalam papan pemantauan khusus.

“Ada sebagian kriteria yang tidak perlu lagi ada di papan pemantauan khusus. Kriterianya akan jauh lebih berkurang,” ujar Jeffrey.

Sebelumnya, pengamat pasar modal sekaligus Direktur Avere Investama Teguh Hidayat menilai bahwa investor publik cukup dirugikan dengan kebijakan FCA. Menurutnya, dengan adanya FCA, harga saham bisa turun sampai Rp1 dan hanya menguntungkan perusahaan broker.

Teguh tak menampik nilai transaksi BEI memang naik sejak adanya kebijakan FCA ini. Akan tetapi, menurutnya saat ini dengan nilai transaksi BEI yang meningkat seiring ramainya transaksi yang digerakkan saham-saham konglomerat membuat papan FCA tidak relevan lagi.

“Tapi kan sekarang nilai transaksi Bursa sudah naik. Jadi [FCA] tidak relevan lagi,” ucapnya, Rabu (1/4/2026).

Sementara itu, Pengamat Pasar Modal dari Universitas Indonesia Budi Frensidy memandang terdapat satu peraturan yang perlu dihapuskan, yang menurutnya tidak transparan.

“Penghapusan kriteria yang tidak jelas aturannya, alias tidak transparan. Yang nomor 11,” ujar Budi.

Sebagai informasi, berikut adalah 11 kriteria saham yang masuk ke dalam papan pemantauan khusus dengan mekanisme FCA;

1. Harga rata-rata saham di Pasar Reguler dan/atau Pasar Reguler Periodic Call Auction kurang dari Rp51,00; dan Dalam kondisi likuiditas rendah dengan rata-rata harian nilai kurang dari Rp5.000.000 dan volume kurang dari 10.000 selama 3 bulan terakhir

2. Laporan Keuangan Auditan terakhir mendapatkan opini tidak menyatakan pendapat (disclaimer)

3. Tidak membukukan pendapatan atau tidak terdapat perubahan pendapatan pada Laporan Keuangan Auditan dan/atau Laporan Keuangan Interim terakhir dibandingkan dengan laporan keuangan yang disampaikan sebelumnya

4. Perusahaan Tercatat yang merupakan perusahaan tambang minerba atau induk dari perusahaan tambang minerba yang belum memperoleh pendapatan dari core business hingga tahun buku ke-4 (keempat) sejak tercatat di Bursa

5. Memiliki ekuitas negatif pada laporan keuangan terakhir

6. Tidak memenuhi persyaratan untuk dapat tetap tercatat di Bursa sebagaimana diatur Peraturan Nomor I-A dan I-V (terkait Saham Free float), kecuali ketentuan jumlah saham free float paling sedikit 50.000.000 untuk Papan Utama dan Papan Pengembangan, dan diatas 5% dari jumlah saham tercatat untuk Papan Utama, Papan Pengembangan dan Papan Akselerasi

7. Memiliki likuiditas rendah dengan kriteria nilai transaksi rata-rata harian saham kurang dari Rp5.000.000 dan volume transaksi rata-rata harian saham kurang dari 10.000 saham selama 3 bulan terakhir di Pasar Reguler dan/atau Pasar Reguler Periodic Call Auction

8. Perusahaan Tercatat dalam kondisi dimohonkan PKPU, pailit, atau pembatalan perdamaian

9. Anak perusahaan yang kontribusi pendapatannya material terhadap Perusahaan Tercatat, dalam kondisi dimohonkan PKPU, pailit, atau pembatalan perdamaian

10. Dikenakan penghentian sementara perdagangan Efek selama lebih dari 1 hari bursa yang disebabkan oleh aktivitas perdagangan

11. Kondisi lain yang ditetapkan oleh Bursa setelah memperoleh persetujuan atau perintah Otoritas Jasa Keuangan

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) membuka peluang mengkaji mekanisme perdagangan saham dengan mengevaluasi sistem papan pemantauan khusus atau Full Call Auction (FCA) pada kuartal II-2026.

Rencana tersebut bagian dari tindak lanjut BEI, setelah seluruh proposal reformasi pasar modal disetujui oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Pejabat sementara (Pjs) Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, menyebut papan pemantauan khusus dibuat sebagai mekanisme perlindungan investor dari potensi manipulasi harga pada saham dengan likuiditas rendah dan fundamental lemah.

KOMPAS.com/ AGUSTINUS RANGGA RESPATI Jeffrey Hendrik ditunjuk sebagai Dirut BEI sementara atau Pelaksana Tugas Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menggantikan Iman Rachman yang mengundurkan diri pada Jumat (30/1/2026) lalu.

Dalam kondisi tersebut, harga saham lebih mudah digerakkan oleh pihak tertentu karena minimnya transaksi dan partisipasi pasar.

Oleh karena itu, Bursa Efek Indonesia menerapkan sistem ini sebagai langkah pengawasan untuk membatasi pergerakan yang tidak wajar dan menjaga agar harga tetap mencerminkan kondisi yang lebih fair di pasar.

"Papan pemantauan khusus pada saat itu kan dibuat untuk memberikan stewardship atau perlindungan kepada investor dari upaya-upaya pihak tertentu untuk 'manipulasi harga' atas saham-saham yang likuiditasnya rendah, saham-saham yang dengan fundamental yang tidak terlalu baik,” ujar Jeffrey di Gedung BEI, Jakarta Selatan, Jumat (27/3/2026).

“Pada saat itu, solusi yang kita miliki adalah papan pemantauan khusus," paparnya.

Namun, saat ini kebutuhan terhadap papan pemantauan khusus dinilai sudah dapat disesuaikan dengan kondisi pasar.

BEI juga menegaskan komitmennya untuk terus melakukan evaluasi kebijakan secara berkala.

PIXABAY/PETE LINFORTH Ilustrasi pasar saham.

Jika tujuan awal dari penerapan sistem tersebut sudah dapat dipenuhi melalui mekanisme lain, maka sudah waktunya dilakukan peninjauan ulang terhadap keberadaan papan pemantauan khusus.

“Nah kalau memang sebagian tujuan dari papan pemantauan khusus itu sudah bisa dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan lain yang tadi kami sampaikan, ya memang sudah waktunya papan pemantauan khusus itu kami review,” beber Jeffrey.

Lebih lanjut, BEI memberi sinyal bahwa arah kebijakan ke depan akan mendorong lebih banyak saham kembali ke mekanisme perdagangan normal atau continuous auction, yang dinilai lebih fleksibel dan mencerminkan kondisi pasar secara real time.

"Rasanya memang sudah tidak perlu di papan pemantauan khusus itu. Artinya memang akan lebih banyak yang kita arahkan kembali kepada continuous auction," lanjutnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Saham emiten maskapai pelat merah, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) terbang hingga menyentuh batas auto reject atas (ARA) kemarin, Kamis (26/3/2026).

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), saham GIAA ditutup melonjak 15,07% menuju level Rp84 per saham. Bahkan, pada awal pembukaan perdagangan, saham maskapai nasional ini sempat menyentuh level tertinggi di posisi Rp96 per lembar.

Sentimen positif tersebut dipicu oleh keputusan BEIyang resmi mengeluarkan saham Garuda Indonesia dari Papan Pemantauan Khusus.

Keluarnya GIAA dari pemantauan khusus menandai kembalinya mekanisme perdagangan saham perseroan ke pasar reguler, setelah sebelumnya tertahan dalam mekanisme Full Call Auction (FCA).

Selain itu, BEI juga resmi menghapus notasi khusus “E” yang selama ini menyertai kode saham GIAA akibat kondisi ekuitas negatif.

Pencapaian ini menjadi sebuah lompatan mengingat pada posisi akhir 2024, ekuitas perseroan masih tercatat negatif sebesar US$1,35 miliar. Meski demikian, GIAA masih membukukan rugi bersih sekitar US$322,4 juta pada 2025 di tengah tekanan pendapatan yang melandai 5,85% secara tahunan.

"Tidak dapat dipungkiri penurunan kinerja Garuda Indonesia Group utamanya dipengaruhi oleh terbatasnya kapasitas produksi pada semester I/2025 di mana jumlah unserviceable aircraft masih menunggu scheduled maintenance," kata Direktur Utama Garuda Indonesia Glenny Kairupan, Rabu (18/3/2026).

Glenny menyatakan GIAA akan terus memaksimalkan jumlah armada yang layak terbang (serviceable aircraft). Hingga akhir 2025, jumlahnya ditargetkan mencapai sedikitnya 99 armada, naik dari Juni 2025 yang sebanyak 84 armada.

Di sisi lain, terdapat 43 armada yang berstatus unserviceable dan saat ini tengah dalam tahapan penyelesaian perawatan. Di tengah tantangan optimalisasi kapasitas produksi tersebut, jumlah penumpang GIAA tercatat sebanyak 21,2 juta orang, atau terkoreksi 10,5% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Lebih lanjut, tekanan kinerja Garuda Indonesia pada tahun buku 2025 turut dipengaruhi oleh penurunan imbal hasil penumpang (passenger yield), fluktuasi nilai tukar rupiah, serta tantangan rantai pasok industri aviasi global yang berdampak pada biaya dan durasi proses perawatan pesawat.

"Ke depan, dengan progres pemulihan armada dan implementasi transformasi yang konsisten, Garuda optimis kapasitas produksi dan kinerja operasional akan membaik secara bertahap menuju fase pemulihan yang lebih solid," ujarnya.

Adapun sebelum lonjakan pada hari ini, saham GIAA ditutup pada level Rp73 per lembar pada Rabu (25/3). Meski menguat sekitar 20% dalam sepekan terakhir, saham GIAA masih terkoreksi 14,29% sejak awal tahun atau year to date.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Saham emiten maskapai pelat merah, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) mencatatkan lonjakan hingga menyentuh batas auto reject atas (ARA) pada perdagangan hari ini, Kamis (26/3/2026).

Sentimen positif tersebut dipicu oleh keputusan Bursa Efek Indonesia (BEI) yang resmi mengeluarkan saham Garuda Indonesia dari Papan Pemantauan Khusus.

Berdasarkan data BEI, saham GIAA ditutup melonjak 15,07% menuju level Rp84 per saham. Bahkan, pada awal pembukaan perdagangan, saham maskapai nasional ini sempat menyentuh level tertinggi di posisi Rp96 per lembar.

Keluarnya GIAA dari pemantauan khusus menandai kembalinya mekanisme perdagangan saham perseroan ke pasar reguler, setelah sebelumnya tertahan dalam mekanisme Full Call Auction (FCA).

Selain itu, BEI juga resmi menghapus notasi khusus “E” yang selama ini menyertai kode saham GIAA akibat kondisi ekuitas negatif.

Pencapaian ini menjadi sebuah lompatan mengingat pada posisi akhir 2024, ekuitas perseroan masih tercatat negatif sebesar US$1,35 miliar. Meski demikian, GIAA masih membukukan rugi bersih sekitar US$322,4 juta pada 2025 di tengah tekanan pendapatan yang melandai 5,85% secara tahunan.

"Tidak dapat dipungkiri penurunan kinerja Garuda Indonesia Group utamanya dipengaruhi oleh terbatasnya kapasitas produksi pada semester I/2025 di mana jumlah unserviceable aircraft masih menunggu scheduled maintenance," kata Direktur Utama Garuda Indonesia, Glenny Kairupan, Rabu (18/3/2026).

Glenny menyatakan GIAA akan terus memaksimalkan jumlah armada yang layak terbang (serviceable aircraft). Hingga akhir 2025, jumlahnya ditargetkan mencapai sedikitnya 99 armada, naik dari Juni 2025 yang sebanyak 84 armada.

Di sisi lain, terdapat 43 armada yang berstatus unserviceable dan saat ini tengah dalam tahapan penyelesaian perawatan. Di tengah tantangan optimalisasi kapasitas produksi tersebut, jumlah penumpang GIAA tercatat sebanyak 21,2 juta orang, atau terkoreksi 10,5% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Lebih lanjut, tekanan kinerja Garuda Indonesia pada tahun buku 2025 turut dipengaruhi oleh penurunan imbal hasil penumpang (passenger yield), fluktuasi nilai tukar rupiah, serta tantangan rantai pasok industri aviasi global yang berdampak pada biaya dan durasi proses perawatan pesawat.

"Ke depan, dengan progres pemulihan armada dan implementasi transformasi yang konsisten, Garuda optimis kapasitas produksi dan kinerja operasional akan membaik secara bertahap menuju fase pemulihan yang lebih solid," ujarnya.

Adapun sebelum lonjakan pada hari ini, saham GIAA ditutup pada level Rp73 per lembar pada Rabu (25/3). Meski menguat sekitar 20% dalam sepekan terakhir, saham GIAA masih terkoreksi 14,29% sejak awal tahun atau year to date.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Kita ingin memberikan kesempatan kepada seluruh investor untuk katakanlah membangkitkan atau mengaktifkan kembali saham-saham yang masuk dalam kriteria

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana melakukan kajian ulang terhadap penerapan Papan Pemantauan Khusus (PPK) di PT Bursa Efek Indonesia (BEI), termasuk mempertimbangkan peningkatan transparansi melalui penyajian indikatif harga bid and offer di pasar.

Kajian ulang dilakukan menyusul munculnya berbagai masukan dari pelaku pasar, terkait dengan transparansi transaksi perdagangan yang dinilai memicu spekulasi di pasar.

“Ya, kita akan evaluasi,” ujar Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hasan Fawzi ditemui seusai acara sosialisasi Annual Report Award (ARA) di Gedung BEI, Jakarta, Jumat.

Hasan menjelaskan, tujuan awal penerapan Papan Pemantauan Khusus (PPK) sebetulnya untuk memberikan kesempatan kepada para investor dalam menghidupkan kembali saham-saham yang masuk ke dalam kriteria tertentu.

“Jadi, selain mungkin PR-nya sosialisasi juga ya. Peruntukan awalnya kan sebenarnya tujuannya sangat baik. Kita ingin memberikan kesempatan kepada seluruh investor untuk katakanlah membangkitkan atau mengaktifkan kembali saham-saham yang masuk dalam kriteria,” ujar Hasan.

Selain itu, menurutnya, kebijakan tersebut juga dimaksudkan untuk memberi ruang bagi saham yang selama ini tidak aktif diperdagangkan dan mengalami kesulitan apabila berada di papan reguler.

Dalam kesempatan ini, Hasan memastikan pihaknya terbuka terhadap berbagai masukan, termasuk dari Parlemen, demi memastikan kebijakan tersebut tetap mendukung pembentukan harga saham yang wajar di pasar saham Indonesia.

“Kalaupun ada masukan, ada kendala, tentu Pak Jeffrey (Pjs Direktur Utama BEI) dan jajaran akan terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan. Sebetulnya kan selama ini juga sudah ada ya berbagai penyempurnaan. Tapi, kalau dirasakan masih ada sesuatu yang masih diperlukan, tentu kami sangat terbuka dan akan memantau dan memonitor. Termasuk masukan yang sangat baik kemarin yang kami terima dari Parlemen,” ujar Hasan.

Dalam mekanismenya, Hasan menjelaskan bahwa Papan Pemantauan Khusus (PPK) menggunakan sistem Full Periodic Call Auction (FCA) untuk mengumpulkan minat jual dan beli yang sebelumnya terbatas pada saham-saham tertentu.

“Jadi kan, dalam konteks pembentukan harga gitu ya, kebetulan memang kan perlakuannya adalah periodic call auction gitu ya. Sehingga, sebetulnya itu dibutuhkan untuk mengumpulkan kembali minat jual dan beli dari peminat yang sebelumnya kurang untuk saham tertentu,” ujar Hasan.

Melalui mekanisme tersebut, proses pertemuan antara penawaran jual dan beli dilakukan secara periodik, berbeda dengan papan reguler yang menggunakan Continuous Auction.

“Jadi kalau dilakukan Continuous (di PPK), tentu tidak tercipta kekuatan beli dan jual yang cukup. Nah, karenanya ada penundaan untuk proses melakukan penjumpaan atau matchingnya secara periodic, tidak seperti di papan reguler yang Continuous Auction,” jelas Hasan.

Meski demikian, OJK membuka peluang untuk melakukan penyempurnaan dari sisi transparansi, termasuk kemungkinan menampilkan informasi indikatif permintaan dan penawaran di pasar.

“Nah, tapi kalau itu kemudian dihadirkan bentuk transparansi tertentu, misalnya ada indikatif best bid (harga beli tertinggi) atau best offer (harga jual terendah), nanti tentu itu menjadi bagian yang akan kita lakukan evaluasinya ke depan,” ujar Hasan.

Sebelumnya, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan perlunya dilakukan kajian ulang terhadap ketentuan Papan Pemantauan Khusus (PPK) di BEI, karena terlalu berlebihan, kaku, serta membatasi ruang gerak investor di pasar modal Indonesia.

Menurutnya, ketentuan dalam Papan Pemantauan Khusus saat ini cenderung berlebihan dan kaku, sehingga membatasi ruang gerak para investor di pasar modal Indonesia.

“Saya tadi menyampaikan, bahwa kalau Papan Pemantauannya itu terlalu rigid (kaku), terlalu berlebihan, saham baru naik sudah kena halt (stop). Padahal kan investor sedang memburu barang itu. Ini kan tentu menimbulkan apa? Menimbulkan kondisi tidak bagus,” ujar Misbakhun.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Penerapan kebijakan Papan Pemantauan Khusus Bursa Efek Indonesia (BEI) menimbulkan pro dan kontra hingga menjadi perhatian DPR RI. Papan ini adalah sebuah sistem yang memasukkan saham-saham berdasarkan sejumlah kriteria yang kemudian diperdagangkan secara khusus.

Diluncurkan sejak 2021, sistem papan pemantauan khusus mengalami beberapa penyesuaian hingga pada 2024 dimulai mekanisme full periodic call auction (PPK FCA). Dalam perdagangan di PPK FCA, tidak ada informasi mengenai bid dan ask. Karena hal tersebut, investor hanya dapat memperhatikan data Indicative Equilibrium Price (IEP) atau estimasi harga dan Indicative Equilibrium Volume (IEV) atau estimasi jumlah lot saham.

Di papan FCA, investor juga tidak dapat melakukan jual beli saham secara real-time seperti di papan reguler.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas M. Nafan Aji Gusta menilai kebijakan ini punya dua sisi, yaitu positifnya bisa melindungi investor, namun di sisi lain bisa menjadi jebakan saham tidur alias saham yang tak bergerak karena likuiditasnya dangkal.

"Bagi investor yang nyangkut untuk keluar ketika saham terkena FCA itu sulit. Tapi bagi yang belum jadi investor di saham itu, itu sebenarnya sebagai bentuk perlindungan," ujar Nafan kepada Bisnis, dikutip Kamis (12/3/2026).

Adapun, kriteria saham yang dapat masuk ke papan FCA ini antara lain adalah harga rata-rata saham di pasar reguler dan/atau pasar reguler periodic call auction kurang dari Rp51 dan dalam kondisi likuiditas rendah dengan rata-rata harian nilai kurang dari Rp5 juta serta volume kurang dari 10.000 selama 3 bulan terakhir. Saham yang dikenakan suspensi perdagangan selama lebih dari 1 hari bursa yang disebabkan oleh aktivitas perdagangan juga menjadi kriteria papan FCA.

Selain itu, dari sisi fundamental, emiten tidak membukukan pendapatan atau tidak terdapat perubahan pendapatan pada laporan kuangan terbaru dibandingkan laporan periode terakhir yang disampaikan. Kriteria lainnya, emiten memiliki ekuitas negatif pada laporan keuangan terakhir, emiten tercatat dalam kondisi dimohonkan PKPU, pailit atau pembatalan perdamaian (restrukturisasi).

Nafan mengatakan bahwa dari segi perlindungan investor, pelaku pasar bisa mengetahui adanya indikasi likuditas rendah sampai persoalan fundamental yang sedang dialami oleh emiten.

Sementara dari perspektif yang kontra, menurutnya otoritas bursa dapat melakukan sejumlah langkah evaluasi implementasi. Misalnya, dari aspek transparansi bertahap dengan melakukan pembukaan data di orderbook.

"Jadi nanti diharap investor yang nyangkut bisa keluar, bisa cut loss. Kalau jika sahamnya [secara teknikal] jenis candle berupa satu tick saja tanpa perubahan likuiditas berarti akan susah keluar, akan susah cut loss," jelas Nafan.

Nafan juga menyarankan otoritas bursa melakukan review kriteria saham di papan FCA lebih fleksibel, sehingga jangan sampai emiten yang memiliki masalah likuiditas di pergerakan harga sahamnya, tetapi sifatnya hanya sementara, perlakuannya sama dengan emiten dengan ekuitas negatif, atau yang gagal bayar utang atau pailit.

Nafan melihat regulator perlu melakukan sosialisasi mengenai IEP dan IEV agar investor ritel mengetahui mekanisme perdagangan khusus di papan FCA ini sehingga tak terjebak di saham tidur.

Secara teori, daftar saham di papan FCA otomatis mengumpulkan saham dari emiten-emiten yang secara fundamental sedang terpuruk, seperti ekuitasnya yang negatif hingga tak mampu mencatatkan pendapatan. Dengan kata lain, daftar ini menciptakan supply calon perusahaan cangkang yang bisa memicu terjadinya backdoor listing.

Backdoor listing merupakan aksi korporasi yang dilakukan oleh perusahaan tertutup untuk masuk BEI dengan cara mengambil alih atau akuisisi perusahaan publik yang sudah tercatat atau emiten. Setelah akuisisi, emiten biasanya melakukan perubahan manajemen, bidang usaha, hingga mengganti nama perusahaan. Dengan begini, perusahaan tertutup tadi bertransformasi menjadi perusahaan terbuka secara tidak langsung tanpa melalui mekanisme initial public offering (IPO).

Menanggapi itu, Nafan mengaitkan fenomena tersebut dengan minat IPO yang sepi awal tahun ini, ditambah beragam dinamika pasar modal seperti pengumuman MSCI sampai reformasi pasar modal yang membuat persyaratan IPO semakin ketat.

"Fenomena backdoor listing itu pasti juga memicu. Ini juga bikin minat IPO meredup apalagi ada dinamika MSCI interim freeze sebelumnya. Jadi memang akan terjadi fenomena backdoor listing, IPO kan lesu. Sekarang OJK dan BEI juga lebih ketat seleksi mana perusahaan yang cocok untuk IPO atau tidak," tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mempertanyakan keputusan otoritas pasar modal yang masih menerapkan papan pemantauan khusus.

"Bursa saham itu, this is another speculation. Kalau spekulasi ruangnya Anda tutup, itu sudah bukan pasar modal," kata dia dalam forum Investor Relations Forum 2026 di Gedung BEI, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Menurutnya, volatilitas harga saham yang secara real time tergambar di sistem Bursa itu sudah menjadi pemantauan sendiri sehingga tak perlu dibuat lagi Papan Pemantauan Khusus. Walau begitu, dirinya memahami sudut pandang regulator berbeda dengan sudut pandang investor.

Misbakhun juga memahami bahwa BEI tetap perlu menjalankan fungsi pengawasan yang salah satunya untuk mencegah terbentuknya harga saham yang tidak wajar. Dia menilai Papan Pemantauan Khusus harusnya tidak terlalu berlebihan. Dia menyarankan perlu ada evaluasi kembali.

"Kalau pasar pemantauannya itu terlalu rigid, terlalu berlebihan, maka baru naik sudah kena trading halt. Padahal kan investor lagi sedang memburu barang itu. Ini kan tentu menimbulkan apa? Menimbulkan kondisi tidak bagus,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan pengawasan perdagangan saham melalui mekanisme Full Call Auction (FCA) dan penetapan status Unusual Market Activity (UMA) dinilai perlu dievaluasi. Pasalnya, kebijakan tersebut disebut justru berpotensi menekan likuiditas sejumlah saham yang sebelumnya aktif diperdagangkan di pasar.

Deputi Presiden Direktur Samuel Sekuritas Indonesia Suria Dharma pada awalnya papan pemantauan khusus atau FCA ditujukan untuk meningkatkan kembali likuiditas saham-saham berharga rendah, khususnya saham di level Rp50 yang cenderung tidak aktif diperdagangkan.

“Tujuan awalnya papan pemantauan khusus terutama untuk meningkatkan dan mengaktifkan kembali likuiditas saham-saham Rp50,” ujarnya, Rabu (11/3/2026).

Namun dalam perkembangannya, kebijakan tersebut justru dinilai berdampak sebaliknya. Dia menilai sejumlah saham yang sebelumnya aktif malah mengalami penurunan likuiditas setelah masuk ke mekanisme FCA, terutama saham yang dikenakan kriteria Unusual Market Activity (UMA) tertentu.

Menurut Suria, hal itu terjadi karena proses penerapan FCA yang berlangsung cukup lama serta mekanisme yang dinilai belum sepenuhnya transparan bagi pelaku pasar.

“Pada perkembangannya malah menurunkan likuiditas saham-saham yang aktif, terutama yang terkena UMA kriteria 10 karena pelaksanaan FCA yang berlangsung lama dan kurang transparan mekanismenya,” imbuhnya.

Selain itu, dia juga menyoroti frekuensi penetapan status UMA yang dinilai terlalu sering dilakukan oleh otoritas bursa. Bahkan, jumlah pengumuman UMA disebut telah melampaui jumlah hari perdagangan di bursa dalam periode tertentu.

“UMA juga sekarang terlalu sering dikenakan, bahkan jumlahnya sudah lebih tinggi dari hari perdagangan bursa,” katanya.

Suria menilai mekanisme FCA sebaiknya difokuskan hanya pada saham-saham berharga sangat rendah yang memang memiliki likuiditas minim, seperti saham dengan harga di level Rp50. Sementara itu, saham yang masih aktif diperdagangkan sebaiknya tidak perlu dimasukkan ke dalam skema FCA.

“Kalau saya cenderung FCA buat saham-saham Rp50 dan sejenisnya saja. Kalau saham yang aktif tidak perlu pakai FCA,” ujarnya.

Namun demikian, dia juga menilai bahwa penerapan FCA tidak memiliki hubungan langsung dengan potensi praktik backdoor listing.

Sebelumnya, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mempertanyakan keputusan otoritas pasar modal menerapkan papan pemantauan khusus, sambil memaklumi urgensi regulator meluncurkan papan pencatatan tersebut.

Papan Pemantauan Khusus Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan papan pencatatan yang merupakan pengembangan lanjutan dari Daftar Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus yang telah diimplementasikan sejak 19 Juli 2021. Kebijakan ini kemudian diperbarui kembali pada 2024.

"Saya agak kaget waktu OJK bikin papan pemantauan. Naik segini kena itu [masuk pantauan], turun segini juga. Ini bursa saham," kata dia dalam forum Investor Relations Forum 2026 di Gedung BEI, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Dalam aturan main Papan Pemantauan Khusus hasil evaluasi terbaru, terdapat 11 kriteria yang menjadi dasar bagi suatu saham untuk dimasukkan ke dalam Papan Pemantauan Khusus.

Bisnis.com, JAKARTA – Skema papan pemantauan khusus yang menyulitkan investor bertransaksi real time mendapat sorotan khusus dari DPR RI.

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun kemarin (10/3) mempertanyakan keputusan otoritas pasar modal masih menerapkan papan pemantauan khusus itu.

"Bursa saham itu, this is another speculation. Kalau spekulasi ruangnya Anda tutup, itu sudah bukan pasar modal. Saya waktu itu [menanyakan], pemantauan ini apa maksudnya? Itu dibangun siapa? Regulator. Bursa cuma menjalankan perintah regulator," kata dia dalam forum Investor Relations Forum 2026 di Gedung BEI, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Menurutnya, volatilitas harga saham yang secara real time tergambar di sistem Bursa sudah menjadi pemantauan sendiri sehingga tak perlu dibuat lagi Papan Pemantauan Khusus. Walau begitu, dirinya memahami sudut pandang regulator berbeda dengan sudut pandang investor.

Papan Pemantauan Khusus adalah papan pencatatan yang merupakan pengembangan lanjutan dari Daftar Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus yang telah diimplementasikan sejak 19 Juli 2021. Kebijakan ini kemudian diperbarui kembali pada 2024.

Dalam aturan main Papan Pemantauan Khusus hasil evaluasi terbaru, terdapat 11 kriteria yang menjadi dasar bagi suatu saham untuk dimasukkan ke dalam Papan Pemantauan Khusus.

Kriteria tersebut antara lain adalah rata-rata saham selama 3 bulan terakhir di Pasar Reguler dan/atau Pasar Reguler Periodic Call Auction kurang dari Rp51, perusahaan tambang minerba yang belum memperoleh pendapatan dari core business hingga tahun buku ke-4 sejak tercatat di Bursa, saham yang dikenakan penghentian sementara perdagangan Efek selama lebih dari 1 hari bursa yang disebabkan oleh aktivitas perdagangan, sampai kondisi lain yang ditetapkan oleh Bursa setelah memperoleh persetujuan atau perintah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Saya agak kaget waktu OJK bikin papan pemantauan. Naik segini kena itu [masuk pantauan], turun segini juga. Ini bursa saham," katanya lebih lanjut.

Melansir penjelasan di laman Stockbit Sekuritas, saham-saham yang masuk dalam Papan Pemantauan Khusus diperdagangkan dengan metode khusus yang disebut periodic call auction atau pelelangan saham secara berkala. Dalam sistem ini, harga saham ditentukan berdasarkan volume terbesar pada jam-jam tertentu. Saham yang masuk ke dalam Papan Pemantauan Khusus dapat dianggap sebagai tanda peringatan.

Di sisi lain, Misbakhun memahami bahwa BEI tetap perlu menjalankan fungsi pengawasan yang salah satunya untuk mencegah terbentuknya harga saham yang tidak wajar. Meski begitu, dia berharap Papan Pemantauan Khusus tidak terlalu berlebihan. Dia menyarankan perlu ada evaluasi kembali.

"Kalau pasar pemantauannya itu terlalu rigid, terlalu berlebihan, maka baru naik sudah kena trading halt. Padahal kan investor lagi sedang memburu barang itu. Ini kan tentu menimbulkan apa? Menimbulkan kondisi tidak bagus,” tandasnya.

Melansir laman Stockbit Sekuritas, Papan Pemantauan Khusus memiliki beberapa manfaat bagi investor, yaitu antara lain meningkatkan likuiditas saham yang masuk ke dalam daftar Papan Pemantauan Khusus agar lebih mudah diperjualbelikan, memberikan informasi tambahan tentang risiko investasi, terutama bagi investor pemula, serta memisahkan saham dengan kriteria khusus untuk memudahkan investor dalam mengambil keputusan.

Dalam catatan Bisnis, saat mengumumkan hasil evaluasi Papan Pemantauan Khusus dengan mekanisme full periodic call auction (PPK FCA) pada 2024.

Sekretaris Perusahaan Bursa Efek Indonesia Kautsar Primadi Nurahmad mengatakan syarat agar suatu saham dapat keluar dari kriteria nomor 1 Papan Pemantauan Khusus, saham tersebut harus memiliki harga rata-rata dan kondisi likuiditas di atas ketentuan atau membagikan dividen tunai yang diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan catatan harga saham tersebut paling kurang Rp50 kecuali untuk saham pada Papan Akselerasi.

Lainnya, suatu saham masuk ke dalam Papan Pemantauan Khusus apabila tidak memenuhi kriteria tetap tercatat pada Peraturan I-A dan I-V (Saham Free Float) kecuali ketentuan terkait Free Float.

"Untuk saham yang tercatat di Papan Utama serta Papan Pengembangan masuk dalam Papan Pemantauan Khusus apabila jumlah saham Free Float kurang dari 50.000.000 lembar saham dan kurang dari atau sama dengan 5% dari jumlah saham tercatat," tambah kala itu Kautsar.

Sementara untuk saham yang tercatat di Papan Akselerasi akan masuk Papan Pemantauan Khusus apabila Saham Free Float kurang dari atau sama dengan 5% dari jumlah saham tercatat. Suatu saham dapat keluar dari kriteria nomor 6 Papan Pemantauan Khusus apabila sudah memenuhi ketentuan Saham Free Float tersebut atau masuk dalam Daftar Efek Liquidity Provider Saham dan memiliki Liquidity Provider Saham.

Suatu saham juga masuk ke dalam Papan Pemantauan Khusus jika memiliki likuiditas rendah dengan nilai transaksi rata-rata harian kurang dari Rp5.000.000 dan volume transaksi rata-rata harian kurang dari 10.000 lembar selama 3 bulan terakhir.

Untuk dapat keluar dari papan ini, Kautsar melanjutkan, selain sudah memiliki kondisi likuiditas di atas kriteria tersebut, Perusahaan Tercatat juga membagikan dividen tunai yang diputuskan melalui RUPS, atau masuk ke dalam Daftar Efek Liquidity Provider Saham dan memiliki Liquidity Provider Saham.

Kriteria Emitem Masuk FCA

Rekening Khusus IPO

Sementara itu, untuk meningkatkan ketertiban penggunaan dana dana hasil penawaran umum perdana (initial public offering/IPO), BEI akan mewajibkan penggunaan rekening khusus yang bakal efektif berlaku Juni 2026. Rekening yang menyimpan dana hasil IPO ini wajib dipisahkan dari rekening operasional emiten.

Mekanisme tersebut diatur di dalam POJK No. 40 Tahun 2025 tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, yang efektif berlaku enam bulan sejak peraturan ini diundangkan pada 22 Desember 2025.

Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek OJK, Eddy Manindo menjelaskan bahwa aturan ini mengatur agar dana yang diperoleh emiten dari proses IPO wajib ditempatkan dalam satu rekening khusus. Tujuannya agar dapat dimonitor secara lebih transparan oleh regulator.

Eddy juga bilang, kebijakan tersebut merupakan salah satu langkah penguatan tata kelola di pasar modal.

"Jadi, apabila ada IPO, itu dana hasil IPO harus ditaruh dalam satu rekening khusus. Sehingga kita bisa monitor lah penggunaannya, itu salah satunya,” katanya dalam kesempatan yang sama.

Dalam upaya OJK menjalankan reformasi pasar modal Tanah Air, ke depan otoritas juga akan menerbitkan sejumlah ketentuan tambahan yang bertujuan memperkuat industri pasar modal secara menyeluruh.

"Ke depan, kita akan mengeluarkan beberapa ketentuan yang sifatnya penguatan. Seperti penguatan terhadap perusahaan efek, penguatan terhadap Manajer Investasi (MI) dan lain sebagainya,” ujarnya.

Berbagai langkah penguatan tersebut sebenarnya telah masuk dalam program regulator, dan dinamika pasar modal yang terjadi sejak awal 2026 membuat OJK mempercepat implementasi tersebut.

Melansir Pasal 21 POJK 40/2025, mengatur bahwa emiten wajib melampirkan mutasi atas rekening khusus bersamaan dengan penyampaian laporan realisasi penggunaan dana (LRPD) kepada OJK. Rekening penampungan dana hasil IPO wajib ditempatkan pada rekening khusus atas nama emiten di bank umum atau bank umum syariah yang diawasi oleh OJK. Di sini, rekening khusus ini wajib dipisahkan dari rekening operasional emiten.

Sementara itu, dalam Pasal 22 menjelaskan bahwa apabila dana hasil IPO belum direalisasikan, emiten hanya dapat menempatkan dana atas nama emiten dalam instrumen keuangan yang aman, likuid dan tidak mengalami fluktuasi harga. Bunga dan/atau imbal hasil instrumen keuangan serta pencairannya juga harus ditempatkan pada rekening khusus penampungan dana IPO.

Aturan main lainnya, dana hasil penawaran umum yang belum direalisasikan dilarang dijadikan emiten sebagai jaminan utang dan/atau sebagai sumber dana untuk pelaksanaan pembelian kembali saham.

--

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mempertanyakan keputusan otoritas pasar modal menerapkan papan pemantauan khusus, sambil memaklumi urgensi regulator meluncurkan papan pencatatan tersebut.

Papan Pemantauan Khusus adalah papan pencatatan yang merupakan pengembangan lanjutan dari Daftar Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus yang telah diimplementasikan sejak 19 Juli 2021. Kebijakan ini kemudian diperbarui kembali pada 2024.

"Saya agak kaget waktu OJK bikin papan pemantauan. Naik segini kena itu [masuk pantauan], turun segini juga. Ini bursa saham," kata dia dalam forum Investor Relations Forum 2026 di Gedung BEI, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Dalam aturan main Papan Pemantauan Khusus hasil evaluasi terbaru, terdapat 11 kriteria yang menjadi dasar bagi suatu saham untuk dimasukkan ke dalam Papan Pemantauan Khusus.

Kriteria tersebut antara lain adalah rata-rata saham selama 3 bulan terakhir di Pasar Reguler dan/atau Pasar Reguler Periodic Call Auction kurang dari Rp51, perusahaan tambang minerba yang belum memperoleh pendapatan dari core business hingga tahun buku ke-4 sejak tercatat di Bursa, saham yang dikenakan penghentian sementara perdagangan Efek selama lebih dari 1 hari bursa yang disebabkan oleh aktivitas perdagangan, sampai kondisi lain yang ditetapkan oleh Bursa setelah memperoleh persetujuan atau perintah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Melansir penjelasan di laman Stockbit Sekuritas, saham-saham yang masuk dalam Papan Pemantauan Khusus diperdagangkan dengan metode khusus yang disebut periodic call auction atau pelelangan saham secara berkala. Dalam sistem ini, harga saham ditentukan berdasarkan volume terbesar pada jam-jam tertentu. Saham yang masuk ke dalam Papan Pemantauan Khusus dapat dianggap sebagai tanda peringatan.

"Bursa saham itu, this is another speculation. Kalau spekulasi ruangnya Anda tutup, itu sudah bukan pasar modal. Saya waktu itu [menanyakan], pemantauan ini apa maksudnya? Itu dibangun siapa? Regulator. Bursa cuma menjalankan perintah regulator," jelasnya.

Menurutnya, volatilitas harga saham yang secara real time tergambar di sistem Bursa itu sudah menjadi pemantauan sendiri sehingga tak perlu dibuat lagi Papan Pemantauan Khusus. Walau begitu, dirinya memahami sudut pandang regulator berbeda dengan sudut pandang investor.

Di sisi lain, Misbakhun memahami bahwa BEI tetap perlu menjalankan fungsi pengawasan yang salah satunya untuk mencegah terbentuknya harga saham yang tidak wajar. Dia menilai Papan Pemantauan Khusus harusnya tidak terlalu berlebihan. Dia menyarankan perlu ada evaluasi kembali.

"Kalau pasar pemantauannya itu terlalu rigid, terlalu berlebihan, maka baru naik sudah kena trading halt. Padahal kan investor lagi sedang memburu barang itu. Ini kan tentu menimbulkan apa? Menimbulkan kondisi tidak bagus,” tandasnya.

Melansir laman Stockbit Sekuritas, Papan Pemantauan Khusus memiliki beberapa manfaat bagi investor, yaitu antara lain meningkatkan likuiditas saham yang masuk ke dalam daftar Papan Pemantauan Khusus agar lebih mudah diperjualbelikan, memberikan informasi tambahan tentang risiko investasi, terutama bagi investor pemula, serta memisahkan saham dengan kriteria khusus untuk memudahkan investor dalam mengambil keputusan.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

IDXChannel - Bursa Efek Indonesia (BEI) mengeluarkan 24 saham dari papan pemantauan khusus yang seluruhnya merupakan penghuni papan pengembangan. Puluhan saham tersebut sebelumnya masuk karena isu likuiditas perdagangan dan harga saham.

Dengan perubahan papan ini, saham-saham tersebut tidak lagi diperdagangkan dengan skema full-call auction (FCA) alias bisa diperjualbelikan secara normal di pasar reguler.

"Perubahan ini mulai efektif pada tanggal 28 November 2025," kata Kepala Divisi Peraturan dan Layanan Perusahaan Tercatat Bursa Efek Indonesia (BEI), Teuku Fahmi Ariandar melalui pengumuman, Kamis (27/11/2025).

Beberapa saham yang keluar dari papan FCA tersebut di antaranya PT Trimitra Prawara Goldland Tbk (ATAP), PT Folago Global Nusantara Tbk (IRSX), dan PT Personil Alih Daya Tbk (PADA). Saham-saham ini masuk papan pemantauan karena kriteria nomor 1 di mana harga rata-rata saham kurang dari Rp51 dan dalam kondisi likuiditas rendah.

Di samping itu, ada juga saham-saham dengan harga di atas Rp51 yang sebelumnya masuk papan masuk FCA karena likuiditas rendah kini dikeluarkan (kriteria 7). Saham-saham itu di antaranya PT Bank JTrust Indonesia Tbk (BCIC) dan PT Aracord Nusantara Group Tbk (RONY).

Lalu, ada juga saham PT City Retail Developments Tbk (NIRO) yang pindah dari papan FCA ke papan pengembangan. Sebelumnya, emiten properti ini masuk papan pemantauan karena kriteria 10, yakni sahamnya terkena suspensi selama lebih dari satu hari akibat aktivitas perdagangan.

Berikut 24 saham yang keluar dari papan FCA mulai 28 November 2025:

1. PT Cilacap Samudera Fishing Industry Tbk (ASHA)
2. PT Trimitra Prawara Goldland Tbk (ATAP)
3. PT Bank JTrust Indonesia Tbk (BCIC)
4. PT Black Diamond Resources Tbk (COAL)
5. PT Citatah Tbk (CTTH)
6. PT Danasupra Erapacific Tbk (DEFI)
7. PT Sinergi Inti Plastindo Tbk (ESIP)
8. PT Ever Shine Textile Industry Tbk (ESTI)
9. PT Hensel Davest Indonesia Tbk (HDIT)
10. PT MNC Energy Investments Tbk (IATA)
11. PT Folago Global Nusantara Tbk (IRSX)
12. PT Leyand International Tbk (LAPD)
13. PT Magna Investama Mandiri Tbk (MGNA)
14. PT City Retail Developments Tbk (NIRO)
15. PT Personil Alih Daya Tbk (PADA)
16. PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk (PADI)
17. PT Red Planet Indonesia Tbk (PSKT)
18. PT Rockfields Properti Indonesia Tbk (ROCK)
19. PT Aracord Nusantara Group Tbk (RONY)
20. PT Sidomulyo Selaras Tbk (SDMU)
21. PT Buana Artha Anugerah Tbk (STAR)
22. PT Triniti Dinamik Tbk (TRUE)
23. PT Yeloo Integra Datanet Tbk (YELO)
24. PT Yanaprima Hastapersada Tbk (YPAS)

(Rahmat Fiansyah)

Jakarta, CNBC Indonesia — Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali menjatuhkan sanksi penghentian sementara perdagangan (suspensi) terhadap dua emiten yang tercatat di Papan Pemantauan Khusus. Kedua emiten tersebut adalah PT Meta Epsi Tbk (MTPS) dan PT Totalindo Eka Persada Tbk (TOPS).

Mengutip pengumuman resmi BEI, Selasa (4/11/2025), suspensi dilakukan karena kedua perusahaan telah berada di Papan Pemantauan Khusus selama lebih dari satu tahun berturut-turut sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor I-X tentang Penempatan Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas pada Papan Pemantauan Khusus.

"Suspensi Efek MTPS dilakukan di seluruh pasar, sedangkan suspensi Efek TOPS di Pasar Negosiasi serta melanjutkan suspensi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, sehingga TOPS akan disuspensi di seluruh pasar," tulis manajemen BEI.

Penghentian sementara perdagangan saham MTPS dan TOPS tersebut mulai berlaku pada sesi I perdagangan hari ini, Rabu (5/11/2025).

BEI menegaskan langkah ini diambil untuk menjaga perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien, serta mengimbau seluruh pihak untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi dari masing-masing emiten.

Sebagai informasi, Peraturan Nomor I-X mulai berlaku efektif pada 21 Juni 2024. Emiten yang telah berada di Papan Pemantauan Khusus selama lebih dari satu tahun dapat disuspensi, kecuali yang hanya memiliki ekuitas negatif, yang masih diberikan pengecualian hingga 30 Juni 2026.