REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengajak pelaku usaha memanfaatkan kondisi ekonomi global saat ini untuk memperluas investasi. Menurut dia, harga barang modal (capital goods) yang kini relatif lebih murah menjadi peluang bagi dunia usaha untuk melakukan ekspansi.

"Dalam situasi seperti ini biasanyacapital goodsmenjadi sangat kompetitif atau relatif murah. Jadi, kesempatan seperti ini tidak datang dua kali. Bagi perusahaan yang ingin melakukan ekspansi, ini waktu yang sangat tepat," ujar Airlangga dalam acaraEconomic UpdateCNBC Indonesia, Senin (29/6/2026).

Airlangga mengatakan fundamental perekonomian Indonesia tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pada triwulan I 2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan dengan sejumlah proyeksi lembaga internasional dan tetap berada di atas rata-rata negara ASEAN.

Ia menyebut inflasi masih terkendali di kisaran 3 persen. Selain itu, permintaan domestik juga tetap kuat yang tercermin dari indeks keyakinan konsumen yang bertahan di atas level 120. Neraca perdagangan masih mencatat surplus sebesar 0,09 miliar dolar AS pada April 2026, sementara indeks manufaktur S&P Global PMI tetap berada di level 50 dan cadangan devisa mencapai 144,9 miliar dolar AS.

"Kita juga menjaga inflasi. Inflasi kita pada bulan Mei sekitar 3 persen. Kemudian kita juga bisa menjagadomestic demand, di mana indeks keyakinan konsumen masih di atas 100 bahkan 120," kata Airlangga.

Untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi pada semester II 2026, pemerintah telah meluncurkan paket stimulus senilai Rp 26,34 triliun. Stimulus tersebut meliputi bantuan beras bagi 33,24 juta keluarga penerima manfaat selama tiga bulan, bantuan stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) kedelai bagi pelaku usaha tahu dan tempe, diskon transportasi udara, kereta api, dan kapal laut kelas ekonomi, serta berbagai insentif selama libur sekolah dan Natal-Tahun Baru.

Pemerintah juga akan memulai program magang nasional pada Juli 2026. Selain memberikan pengalaman kerja bagi lulusan baru, pemerintah menyiapkan program vokasi danreskillingbagi sekitar 220 ribu lulusan SMK untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan memperluas akses ke pasar kerja, termasuk di luar negeri.

Di bidang perdagangan internasional, pemerintah terus memperkuat diplomasi ekonomi. Salah satunya melalui penyelesaian perundinganIndonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement(IEU-CEPA) yang ditargetkan dapat diratifikasi tahun ini. Perjanjian tersebut berpotensi membuat sekitar 90 persen produk Indonesia memperoleh tarif masuk nol persen ke pasar Uni Eropa.

Selain itu, Indonesia juga terus melanjutkan proses aksesi keComprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership(CPTPP) danOrganisation for Economic Co-operation and Development(OECD) untuk memperluas akses pasar ekspor dan meningkatkan daya saing nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier membahas berbagai agenda strategis dalam pertemuan bilateral di Istana Merdeka, Senin (15/6/2026).

Di tengah ketidakpastian global yang ditandai konflik di Eropa dan Timur Tengah, kedua pemimpin sepakat memperkuat kemitraan Indonesia-Jerman di bidang ekonomi, investasi, energi, pendidikan, ketenagakerjaan, hingga diplomasi internasional.

Berikut poin-poin penting hasil pertemuan kedua kepala negara beserta maknanya bagi hubungan Indonesia-Jerman:

1. Momentum Menuju 75 Tahun Hubungan Indonesia-Jerman

Prabowo menegaskan kunjungan Steinmeier memiliki arti penting karena menjadi awal rangkaian peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Jerman pada 2027.

Menurut Prabowo, hubungan kedua negara saat ini berada dalam kondisi yang sangat baik dan perlu terus diperkuat di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

Sementara itu, Steinmeier menyebut kunjungannya yang keempat ke Indonesia menunjukkan pentingnya posisi Indonesia bagi Jerman.

Hubungan Indonesia dan Jerman selama ini termasuk salah satu yang paling stabil di antara negara-negara Eropa. Pertemuan tersebut menunjukkan kedua negara ingin meningkatkan hubungan dari sekadar kerja sama ekonomi menjadi kemitraan strategis yang lebih luas.

2. Dorong Percepatan Penyelesaian Indonesia-EU CEPA

Salah satu topik utama pembicaraan adalah percepatan penyelesaian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

Prabowo meminta Jerman memainkan peran aktif dalam mendorong finalisasi perundingan di tingkat Uni Eropa.

"Kami berharap Jerman akan terus memainkan peran aktif dalam proses finalisasi perjanjian internal di Eropa sehingga dapat segera memberi manfaat konkret bagi dunia usaha di kedua negara," kata Prabowo.

Steinmeier menyatakan dukungannya terhadap penyelesaian perjanjian tersebut. Menurutnya, CEPA berpotensi menghapus sekitar 90% tarif perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa.

Untuk diketahui, IEU-CEPA merupakan salah satu perjanjian dagang paling penting bagi Indonesia. Jika selesai, akses produk Indonesia ke pasar Uni Eropa akan semakin terbuka dan biaya perdagangan dapat ditekan secara signifikan.

3. Jerman Diajak Masuk ke Hilirisasi dan Industri Masa Depan

Prabowo secara khusus mengundang Jerman untuk memperluas investasi di berbagai sektor strategis nasional. Beberapa sektor yang disebutkan antara lain transisi energi, ketahanan energi, hilirisasi industri, kendaraan listrik, industri semikonduktor, mineral kritis dan tanah jarang (rare earth), infrastruktur

"Kami juga mengundang Jerman untuk ikut serta dalam rantai pasok mineral kritis dan tanah jarang," kata Prabowo.

Pemerintah ingin menarik investasi Jerman ke sektor yang menjadi prioritas industrialisasi Indonesia. Jerman dikenal memiliki teknologi manufaktur dan industri maju yang dibutuhkan untuk mendukung agenda hilirisasi nasional.

4. Kerja Sama Energi Hijau Jadi Fokus Baru

Isu energi menjadi salah satu tema yang paling banyak dibahas dalam pertemuan tersebut. Prabowo menempatkan transisi energi sebagai salah satu bidang kerja sama utama.

Di sisi lain, Steinmeier menilai kerja sama energi terbarukan semakin penting di tengah ketidakpastian geopolitik global. Menurutnya, dunia perlu mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.

Sekadar informasi, Jerman merupakan salah satu negara pelopor energi hijau di dunia. Indonesia membutuhkan teknologi dan investasi besar untuk mencapai target transisi energi dan pengurangan emisi karbon.

5. Pembukaan Peluang Kerja bagi SDM Indonesia

Kedua negara juga membahas penguatan kerja sama ketenagakerjaan. Prabowo menyampaikan apresiasinya atas penandatanganan Letter of Intent mengenai Global Skills Partnership di bidang keperawatan.

Indonesia juga ingin memperluas kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia di Jerman.

"Indonesia juga ingin memperluas peluang kerja bagi tenaga kerja Indonesia di Jerman termasuk di sektor teknologi tingkat tinggi," ujar Prabowo.

Pemerintah tidak hanya fokus pada investasi, tetapi juga mendorong ekspor tenaga kerja terampil ke negara-negara maju yang sedang menghadapi kekurangan tenaga kerja, termasuk Jerman.

6. Dukungan untuk UMKM Indonesia

Prabowo menyambut baik program Partnering in Business with Germany yang selama ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha kecil dan menengah.

Indonesia juga akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Joint Economic and Investment Committee tahun ini.

Kerja sama ekonomi Indonesia-Jerman tidak hanya menyasar perusahaan besar, tetapi juga membuka peluang bagi UMKM untuk masuk ke rantai pasok global.

7. Jerman Sebut Indonesia Pilar Stabilitas Asean

Dalam pidatonya, Steinmeier memberikan penilaian khusus terhadap posisi Indonesia di kawasan. Menurutnya, Indonesia merupakan faktor stabilitas penting di Asean dan Indo-Pasifik.

"Indonesia merupakan faktor stabilitas penting di dalam kawasan Asean," kata Steinmeier.

Dia juga menyebut Jerman memandang Asean sebagai bagian penting dari arsitektur keamanan kawasan.

8. Sepakat Konflik Dunia Harus Diselesaikan Melalui Diplomasi

Selain isu ekonomi, kedua pemimpin juga membahas perkembangan situasi global. Prabowo dan Steinmeier sama-sama menegaskan pentingnya penyelesaian konflik melalui jalur perundingan.

Steinmeier menyinggung berbagai konflik yang saat ini masih berlangsung, mulai dari perang di Eropa hingga konflik di Gaza, Sudan, dan Yaman.

Kedua negara juga menyatakan dukungan terhadap prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Indonesia dan Jerman ingin menegaskan komitmen terhadap tatanan internasional berbasis aturan (rules-based order), terutama ketika konflik global semakin meningkat.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier menyatakan optimismenya terhadap penyelesaian perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Menurutnya, kesepakatan tersebut akan membuka peluang besar bagi peningkatan perdagangan, investasi, dan kerja sama ekonomi antara Indonesia dengan negara-negara Uni Eropa.

Hal itu disampaikan Steinmeier saat memberikan keterangan pers bersama Presiden Prabowo Subianto usai pertemuan bilateral di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Presiden Jerman itu menegaskan bahwa Berlin dan Jakarta memiliki kepentingan yang sama untuk menciptakan kerangka kerja ekonomi dan perdagangan yang lebih kuat serta saling menguntungkan.

"Indonesia dan Jerman juga ada keinginan bersama untuk mengadakan kerangka yang baik untuk perdagangan dan ekonomi. Kami harap perjanjian Indonesia-Eropa CEPA itu yang perundingan terselesaikan sesudah waktu yang lama akhirnya juga ditandatangani," kata Steinmeier.

Ia menjelaskan bahwa implementasi perjanjian tersebut berpotensi menghapus sebagian besar hambatan tarif perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa sehingga mampu meningkatkan arus perdagangan kedua belah pihak.

"Dan dengan itu sampai 90 persen dari bea cukai ditiadakan. Dan kami juga di Jerman merasa tetap bertanggung jawab untuk segera meratifikasikan perjanjian ini," ujarnya.

Menurut Steinmeier, manfaat IEU-CEPA tidak hanya dirasakan oleh perusahaan besar, tetapi juga akan membuka kesempatan yang lebih luas bagi pelaku usaha kecil dan menengah untuk memperluas kegiatan bisnis dan investasi lintas negara.

"Dan perjanjian ini mengandung potensi yang sangat besar dan dengan itu dimungkinkan investasi baru dan juga memberi peluang bagi perusahaan kecil dan menengah dari Jerman untuk mereka dibuka jalan untuk mengadakan investasi di Indonesia," katanya.

Ia menilai kesepakatan perdagangan tersebut akan menjadi fondasi bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat kolaborasi antara dunia usaha Indonesia dan Jerman, khususnya dalam pengembangan inovasi dan penelitian.

"Dan juga pertumbuhan ekonomi yang meningkat, dan kerja sama yang lebih erat antara perusahaan Jerman dan Indonesia di bidang inovasi dan riset," lanjut Steinmeier.

Presiden Jerman menegaskan bahwa penguatan hubungan ekonomi tersebut akan memberikan keuntungan bagi kedua negara. Menurutnya, Indonesia dan Jerman memiliki peluang besar untuk memperluas kemitraan yang selama ini telah terjalin dengan baik.

"Dan Bapak Presiden yang mulia, saya rasa itu menguntungkan bagi kedua belah pihak bagi kedua negara kita," ujarnya.

Steinmeier juga menyoroti keberadaan sejumlah perusahaan Jerman yang telah lama beroperasi di Indonesia. Kehadiran perusahaan-perusahaan tersebut, menurut dia, menjadi bukti bahwa Indonesia semakin dipandang sebagai tujuan investasi yang menjanjikan, bukan sekadar pasar bagi produk luar negeri.

"Dan sudah sejak lama ada beberapa perusahaan Jerman yang hadir di pasaran dan di negara Indonesia: Siemens, Daimler, Infineon, dan sebagainya. Dan itu menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya merupakan pasar yang makin memiliki daya tarik, melainkan juga menjadi lokasi untuk investasi," kata Steinmeier.

Ia menambahkan tingginya minat dunia usaha Jerman terhadap Indonesia juga terlihat dari komposisi delegasi yang turut mendampinginya dalam kunjungan kenegaraan kali ini. Sejumlah pimpinan perusahaan besar dari berbagai sektor industri dan manufaktur ikut hadir untuk menjajaki peluang kerja sama yang lebih luas.

"Hal itu juga tercermin dalam delegasi yang mendampingi saya dari perusahaan yang sangat besar dan penting dari berbagai bidang ekonomi dan produksi," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mendorong penguatan kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Jerman melalui peningkatan perdagangan, investasi, serta percepatan penyelesaian perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam keterangan pers bersama Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Dalam pertemuan bilateral tersebut, kedua negara menyatakan komitmen untuk memperluas hubungan ekonomi yang memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak. Prabowo menilai kemitraan Indonesia dengan negara-negara Eropa, termasuk Jerman, memiliki arti strategis di tengah perubahan lanskap ekonomi global.

"Kami sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan," kata Prabowo.

Presiden menegaskan bahwa Indonesia berharap proses negosiasi IEU-CEPA dapat segera mencapai hasil konkret. Menurutnya, kesepakatan perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Eropa akan membuka peluang yang lebih besar bagi pelaku usaha kedua belah pihak.

"Saya menekankan pentingnya hubungan Indonesia dan Eropa dan kami berharap perjanjian Indonesia-European Union CEPA bisa mencapai kesimpulan substantif," ujarnya.

Prabowo juga berharap Jerman dapat terus berkontribusi dalam mendorong penyelesaian proses internal di tingkat Uni Eropa agar implementasi perjanjian tersebut dapat segera direalisasikan.

"Kami berharap Jerman akan terus memainkan peran aktif dalam proses finalisasi perjanjian internal di Eropa sehingga dapat segera memberi manfaat konkret bagi dunia usaha di kedua negara," lanjutnya.

Selain membahas perdagangan dan investasi, kedua negara juga menyoroti sejumlah program kerja sama yang telah berjalan. Salah satunya adalah Competitiveness Industrial Modernization and Trade Acceleration Program (CITA) yang menjadi wadah kolaborasi dalam penguatan daya saing industri dan perdagangan.

Menurut Prabowo, Indonesia membuka peluang yang lebih luas bagi investor Jerman untuk terlibat dalam berbagai sektor strategis yang menjadi prioritas pembangunan nasional.

"Kerja sama dengan Jerman juga dilakukan melalui program CITA, Competitiveness Industrial Modernization and Trade Acceleration Program," katanya.

Presiden secara khusus mengundang perusahaan-perusahaan Jerman untuk meningkatkan investasi pada sektor transisi energi, pengembangan industri bernilai tambah, kendaraan listrik, serta teknologi semikonduktor yang saat ini menjadi fokus transformasi ekonomi Indonesia.

"Indonesia juga mengundang pihak Jerman untuk memperluas investasi di sektor-sektor yang penting di Indonesia. Contoh di bidang transisi energi, di bidang hilirisasi industri, di bidang kendaraan karena kita akan menuju kepada kendaraan listrik, serta pengembangan industri semikonduktor," ujar Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menggelar pembicaraan strategis melalui sambungan telepon dengan Perdana Menteri Belanda Rob Jetten guna membahas percepatan penyelesaian Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA).

Keduanya juga membahas mengenai angkah pengamanan jalur logistik di Selat Hormuz, serta komitmen penguatan stabilitas kawasan di tengah ketidakpastian geopolitik global.

Dilansir dari Antara, Jumat (12/6/2026) Hubungan erat ini diharapkan mampu mengeliminasi hambatan dagang non-tarif dan mengamankan rantai pasok komoditas penting di pasar Eropa.

Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Marc Gerritsen, memberikan konfirmasi resmi mengenai jalannya interaksi diplomatik level tinggi tersebut melalui saluran media sosialnya. Pertemuan jarak jauh ini menandai kelanjutan komitmen kedua kepala pemerintahan dalam merespons ketegangan ekonomi makro dunia.

“Perdana Menteri Belanda Rob Jetten @minpres, dan Presiden Indonesia @prabowo melakukan percakapan telepon yang baik hari ini,” tulis unggahan pada akun Instagram resmi Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Marc Gerritsen (@dubes_belanda).

Dalam percakapan tersebut, kedua pemimpin membahas pentingnya kerja sama internasional untuk menjaga keamanan dan kemakmuran di kawasan dan sekitarnya. Fokus dialog mengarah pada bagaimana kedua negara dapat saling menopang arus investasi langsung dan memperlancar penetrasi produk lokal ke wilayah masing-masing tanpa hambatan regulasi yang berbelit.

Selain itu, keduanya juga membahas perkembangan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Uni Eropa dan Indonesia serta situasi di Selat Hormuz. Isu Selat Hormuz menjadi perhatian serius karena merupakan jalur perdagangan laut vital global yang berdampak langsung pada biaya logistik, kargo energi, dan tarif asuransi pengapalan internasional.

Langkah penguatan kerja sama bilateral ini dipandang sebagai instrumen perlindungan ekonomi nasional. Arus perdagangan konvensional yang kerap terganggu oleh eskalasi politik di berbagai belahan dunia menuntut adanya aliansi bilateral yang lebih kuat dan prediktif.

“Tepat di dunia yang penuh gejolak ini, Indonesia dan Belanda bekerja sama untuk memperkuat hubungan,” tulis unggahan diplomatik dari perwakilan Negeri Kincir Angin tersebut.

Belanda dan Indonesia dinilai memiliki modalitas hubungan budaya dan sejarah yang erat, serta telah menjalin kerja sama konkret di berbagai bidang produktif, antara lain perdagangan, manajemen air, dan pengembangan sektor pertanian berkelanjutan. Penguatan sektor ekosistem hijau ini sejalan dengan agenda transisi energi kedua negara.

Pemerintah Belanda menaruh harapan besar terhadap peran kepemimpinan Indonesia di kawasan Asia Tenggara sebagai jangkar stabilitas ekonomi. Kesamaan pandangan di antara kedua negara diharapkan menjadi katalisator bagi kelancaran negosiasi ekonomi di tingkat regional yang lebih luas.

“Dan negara-negara kami adalah mitra sevisi di dunia yang berubah dengan cepat,” sebagaimana tertera dalam poin penutup unggahan tersebut.

Sebelum pembicaraan via telepon ini dilakukan, Presiden Prabowo tercatat telah melakukan lawatan resmi ke Belanda pada September tahun lalu. Dalam kunjungan kenegaraan tersebut, Presiden Prabowo diterima langsung secara resmi oleh Raja Belanda Willem-Alexander dan Ratu Máxima di Istana Huis ten Bosch, Den Haag, Belanda.

Pada kesempatan kunjungan tersebut, Presiden Prabowo bersama Raja Willem-Alexander dan Ratu Máxima berdiskusi mengenai berbagai isu penting, termasuk penguatan hubungan bilateral kedua negara di berbagai bidang strategis. Latar belakang militer yang sama-sama dimiliki oleh Presiden Prabowo dan Raja Willem-Alexander turut menghadirkan keakraban tersendiri yang memperlancar komunikasi diplomatik. Pertemuan historis ini mencerminkan komitmen bersama Indonesia dan Belanda untuk terus mempererat hubungan, serta memperluas peluang kerja sama investasi di masa mendatang.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memperkuat sinergi guna mengoptimalkan pemanfaatan berbagai perjanjian dagang internasional yang telah berlaku.

Wakil Menteri Perdagangan, Dyah Roro Esti Widya Putri, dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan strategi ini menjadi upaya pemerintah untuk memperluas akses pasar ekspor, meningkatkan daya saing pelaku usaha nasional, serta menjaga momentum positif kinerja perdagangan Indonesia di tengah dinamika ekonomi global.

Menurut dia, berbagai perjanjian perdagangan yang telah disepakati Indonesia merupakan instrumen strategis untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan ekspor dan diversifikasi pasar.

"Kita patut optimistis karena kinerja perdagangan Indonesia terus menunjukkan ketahanan yang kuat," ujar Wakil Menteri Perdagangan saat membuka "Rapat Pembahasan Utilisasi Perjanjian Dagang" di Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Pada 2025, Indonesia mencatat surplus neraca perdagangan sebesar 41,05 miliar dolar AS.

Tren positif tersebut berlanjut pada periode Januari-April 2026 dengan surplus mencapai 5,64 miliar dolar AS dan pertumbuhan ekspor nonmigas sebesar 6,28 persen secara tahunan.

Saat ini, Indonesia telah memiliki 25 perjanjian perdagangan internasional, yang mencakup lebih dari 35 negara mitra di berbagai kawasan dunia.

Negara-negara mitra tersebut merepresentasikan sekitar sepertiga produk domestik bruto (PDB) global dan lebih dari separuh populasi dunia.

Pada 2025, hampir 68 persen ekspor Indonesia ditujukan ke negara-negara mitra perjanjian dagang.

Menurut Wakil Menteri Perdagangan, capaian tersebut menunjukkan bahwa perjanjian dagang telah menjadi fondasi penting dalam memperkuat akses pasar bagi produk Indonesia.

"Oleh karena itu, peningkatan pemanfaatan fasilitas yang tersedia dalam perjanjian dagang menjadi agenda strategis yang perlu terus didorong bersama," sebutnya.

Salah satu contoh keberhasilan pemanfaatan perjanjian dagang terlihat pada implementasi Indonesia-United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUAE-CEPA).

Sejak mulai berlaku pada September 2023, hubungan perdagangan kedua negara menunjukkan perkembangan yang positif.

Neraca perdagangan Indonesia dengan Uni Emirat Arab yang sebelumnya mengalami defisit berbalik mencatat surplus hingga 1,62 miliar dolar AS bagi RI pada 2025.

Untuk mendorong semakin banyak pelaku usaha memanfaatkan fasilitas perjanjian dagang, Kementerian Perdagangan terus memperkuat berbagai program pendampingan dan fasilitasi.

Upaya tersebut dilakukan melalui diseminasi informasi berbasis potensi ekspor daerah, penyelenggaraan coaching clinic bagi eksportir, serta pengembangan sistem elektronik surat keterangan asal (e-SKA) yang semakin mempermudah proses administrasi perdagangan.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri Perdagangan juga mengajak Kadin Indonesia untuk memperluas kolaborasi melalui penyelenggaraan berbagai forum interaktif yang dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha di berbagai daerah.

"Kami ingin memastikan bahwa seluruh pelaku usaha, khususnya UMKM dan eksportir baru, dapat memanfaatkan peluang yang telah dibuka melalui berbagai perjanjian dagang. Pemerintah siap memberikan pendampingan yang lebih intensif agar manfaat perjanjian dagang dapat dirasakan secara nyata oleh dunia usaha dan masyarakat," tegasnya.

Kementerian Perdagangan meyakini bahwa sinergi yang kuat antara pemerintah dan dunia usaha akan menjadi kunci dalam meningkatkan pemanfaatan perjanjian dagang, memperluas pasar ekspor nontradisional, serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

Melalui kolaborasi yang semakin erat dengan Kadin dan para pelaku usaha, Wamendag Roro pun optimistis perjanjian dagang yang telah dimiliki Indonesia dapat menjadi akselerator pertumbuhan ekspor nasional, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan daya saing ekonomi Indonesia di pasar internasional.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, proses ratifikasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) ditargetkan selesai pada semester II tahun ini, sehingga dapat diimplementasikan pada awal 2027.

“Kami menargetkan proses ratifikasi IEU-CEPA dapat diselesaikan pada semester II 2026 sehingga implementasinya dapat dimulai pada awal 2027,” kata Airlangga dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

Pada Jumat (5/6), Menko Airlangga dan Komisioner Perdagangan Uni Eropa Maros Sefcovic membahas langkah-langkah lanjutan guna memastikan proses ratifikasi IEU-CEPA agar dapat diselesaikan sesuai target pada semester II tahun 2026.

Pembahasan tersebut diselenggarakan dalam pertemuan bilateral di tengah rangkaian agenda Brussels Economic Security Forum di Brussel, Belgia.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak sepakat untuk mendorong penyelesaian berbagai tahapan yang diperlukan agar proses ratifikasi berjalan sesuai jadwal.

Pembahasan juga mencakup langkah-langkah lanjutan menjelang kunjungan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Komisioner Perdagangan Uni Eropa Maros Sefcovic ke Jakarta.

IEU-CEPA dipandang sebagai instrumen penting dalam memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dan Uni Eropa. Salah satu manfaat utama yang akan diperoleh dari implementasi IEU-CEPA yakni penghapusan tarif perdagangan pada sekitar 98 persen pos tarif.

Bagi Indonesia, kesepakatan tersebut akan membuka akses pasar yang lebih luas ke Uni Eropa melalui fasilitas tarif nol persen untuk sebagian besar produk ekspor nasional, sehingga diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar Eropa dan mendukung pertumbuhan ekspor nasional.

Dalam pertemuan pada Jumat (5/6), Menko Airlangga dan Komisioner Maros tidak hanya membahas IEU-CEPA melainkan juga mendiskusikan program Global Gateway Uni Eropa yang diarahkan untuk mendukung berbagai proyek strategis, termasuk investasi dan pengembangan sektor mineral kritis.

“Kami juga membahas peluang kerja sama investasi melalui berbagai program strategis, termasuk pengembangan sektor mineral kritis yang menjadi perhatian kedua pihak,” kata Airlangga.

Kerja sama pada sektor tersebut dinilai memiliki prospek yang besar mengingat Indonesia tengah mempercepat program hilirisasi sumber daya alam guna meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Sementara Uni Eropa membutuhkan pasokan mineral strategis untuk mendukung transisi energi dan pengembangan industri teknologi hijau.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Komisioner Perdagangan Uni Eropa Maros Sefcovic membahas langkah-langkah lanjutan guna memastikan proses ratifikasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) agar dapat diselesaikan sesuai target pada semester II-2026.

Hal tersebut dilakukan dalam pertemuan bilateral yang berlangsung ditengah rangkaian agenda Brussels Economic Security Forum di Brussel, Belgia, pada Jumat (5/6/2026) waktu setempat.

“Kami menargetkan proses ratifikasi IEU-CEPA dapat diselesaikan pada semester II-2026 sehingga implementasinya dapat dimulai pada awal 2027,” ujar Airlangga dalam keterangan tertulis, Sabtu (6/6/2026).

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak sepakat untuk mendorong penyelesaian berbagai tahapan yang diperlukan agar proses ratifikasi berjalan sesuai jadwal. Pembahasan juga mencakup langkah-langkah lanjutan menjelang kunjungan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Komisioner Perdagangan Uni Eropa Maros Sefcovic ke Jakarta.

IEU-CEPA saat ini merupakan instrumen penting dalam memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dan Uni Eropa. Penyelesaian proses ratifikasi menjadi prioritas agar manfaat perjanjian dapat segera dirasakan oleh pelaku usaha di kedua belah pihak.

Salah satu manfaat utama yang akan diperoleh dari implementasi IEU-CEPA yakni penghapusan tarif perdagangan pada sekitar 98 persen pos tarif. Bagi Indonesia, kesepakatan tersebut akan membuka akses pasar yang lebih luas ke Uni Eropa melalui fasilitas tarif nol persen untuk sebagian besar produk ekspor nasional, sehingga diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar Eropa dan mendukung pertumbuhan ekspor nasional.

Selain membahas IEU-CEPA, Airlangga dan Komisioner Maros juga mendiskusikan program Global Gateway Uni Eropa yang diarahkan untuk mendukung berbagai proyek strategis, termasuk investasi dan pengembangan sektor mineral kritis. Kerja sama pada sektor tersebut memiliki prospek yang besar mengingat Indonesia tengah mempercepat program hilirisasi sumber daya alam guna meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, sementara Uni Eropa membutuhkan pasokan mineral strategis untuk mendukung transisi energi dan pengembangan industri teknologi hijau.

“Kami juga membahas peluang kerja sama investasi melalui berbagai program strategis, termasuk pengembangan sektor mineral kritis yang menjadi perhatian kedua pihak,” kata Airlangga.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — Upaya penyelesaian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) terus dipercepat sebagai langkah strategis untuk memperluas akses pasar, meningkatkan perdagangan, serta memperkuat kerja sama investasi antara Indonesia dan Uni Eropa.

Dalam pertemuan bilateral yang berlangsung ditengah rangkaian agenda Brussels Economic Security Forum di Brussel, Belgia, pada Jumat (5/6), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto dan Komisioner Perdagangan Uni Eropa Maros Sefcovic membahas langkah-langkah lanjutan guna memastikan proses ratifikasi IEU-CEPA agar dapat diselesaikan sesuai target pada semester II/2026.

“Kami menargetkan proses ratifikasi IEU-CEPA dapat diselesaikan pada semester II 2026 sehingga implementasinya dapat dimulai pada awal 2027,” ujar Airlangga dalam dalam keterangannya dikutip dari laman resmi Kemenko Perekonomian, Sabtu (6/6/2026).

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak sepakat untuk mendorong penyelesaian berbagai tahapan yang diperlukan agar proses ratifikasi berjalan sesuai jadwal. Pembahasan juga mencakup langkah-langkah lanjutan menjelang kunjungan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Komisioner Perdagangan Uni Eropa Maros Sefcovic ke Jakarta.

IEU-CEPA saat ini merupakan instrumen penting dalam memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dan Uni Eropa. Oleh karena itu, penyelesaian proses ratifikasi menjadi prioritas agar manfaat perjanjian dapat segera dirasakan oleh pelaku usaha di kedua belah pihak.

Adapun, salah satu manfaat utama yang akan diperoleh dari implementasi IEU-CEPA yakni penghapusan tarif perdagangan pada sekitar 98 persen pos tarif. Bagi Indonesia, kesepakatan tersebut akan membuka akses pasar yang lebih luas ke Uni Eropa melalui fasilitas tarif 0% untuk sebagian besar produk ekspor nasional, sehingga diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar Eropa dan mendukung pertumbuhan ekspor nasional.

Selain membahas IEU-CEPA, Menko Airlangga dan Komisioner Maros juga mendiskusikan program Global Gateway Uni Eropa yang diarahkan untuk mendukung berbagai proyek strategis, termasuk investasi dan pengembangan sektor mineral kritis.

Kerja sama pada sektor tersebut memiliki prospek yang besar mengingat Indonesia tengah mempercepat program hilirisasi sumber daya alam guna meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, sementara Uni Eropa membutuhkan pasokan mineral strategis untuk mendukung transisi energi dan pengembangan industri teknologi hijau.

“Kami juga membahas peluang kerja sama investasi melalui berbagai program strategis, termasuk pengembangan sektor mineral kritis yang menjadi perhatian kedua pihak,” pungkas Menko Airlangga.

Pertemuan tersebut menegaskan komitmen Indonesia dan Uni Eropa untuk terus memperkuat kemitraan ekonomi yang saling menguntungkan. Penyelesaian ratifikasi IEU-CEPA pada semester II 2026 diharapkan menjadi tonggak penting bagi peningkatan hubungan ekonomi kedua kawasan serta mendukung implementasi penuh perjanjian pada awal tahun 2027.

Kompleksitas kondisi geopolitik global terus memberi tekanan baru terhadap sistem ekonomi internasional, mulai dari ketahanan rantai pasok hingga stabilitas perdagangan dan investasi. Untuk itu, diperlukan kerangka kerja sama yang lebih erat, bersamaan dengan upaya membangun arsitektur ekonomi internasional yang tetap terbuka, inklusif, dan tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan global.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sesi Ministerial Keynote and Conversation pada Brussels Economic Security Forum (BESF) 2026 di Brussel, Belgia, Jumat (05/06). Brussels Economic Security Forum (BESF) adalah forum tahunan yang diselenggarakan European Policy Centre (EPC) dengan bahasan utama terhadap isu keamanan ekonomi, ketahanan rantai pasok, perdagangan, investasi, teknologi, dan dinamika ekonomi global.

"Arsitektur ekonomi internasional saat ini jelas sedang mengalami perubahan. Pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana kita dapat membangun kembali framework yang mampu mempertahankan manfaat keterbukaan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi. Saya meyakini bahwa jawabannya bukan terletak pada decoupling, melainkan pada diversification. Bukan pada fragmentation, melainkan pada cooperation and partnerships," ujar Airlangga.

Pada forum yang dihadiri para pejabat tinggi Uni Eropa, pemerintah negara mitra, pelaku usaha, hingga media internasional tersebut, diskusi difokuskan pada berbagai isu strategis terkait keamanan dan ketahanan ekonomi di tengah dinamika global.

Saat itu, Menko memaparkan pendekatan Indonesia dalam memperkuat keamanan ekonomi dan ketahanan ekonomi nasional, juga menyampaikan perkembangan kerja sama ekonomi Indonesia dan Uni Eropa, termasuk proses penyelesaian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

Airlangga lalu mengungkapkan pandangan Indonesia mengenai pentingnya memperkuat kerja sama internasional, mendorong diversifikasi rantai pasok global, serta mencegah fragmentasi ekonomi yang berpotensi menghambat pertumbuhan dan stabilitas perekonomian dunia.

Ia menjelaskan bahwa berbagai konflik global, termasuk yang terjadi di sekitar Selat Hormuz dan Laut Merah, menunjukkan bahwa gangguan geopolitik dapat cepat berdampak pada rantai pasok, investasi, dan pertumbuhan ekonomi dunia. Dengan kata lain, memicu peningkatan biaya, menurunkan investasi, serta memperlambat pertumbuhan ekonomi global.

Menurut Airlangga, kondisi tersebut mendorong banyak negara untuk menerapkan berbagai kebijakan guna memperkuat keamanan ekonomi (economic security), antara lain melalui kebijakan industri, penyaringan investasi (investment screening), serta pengendalian ekspor (export controls) untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional.

Di tengah kondisi yang tak menentu, Indonesia disebut mampu menjaga ketahanan ekonomi dengan pertumbuhan sebesar 5,61 persen (year-on-year) pada triwulan I tahun 2026, inflasi yang tetap terkendali, serta cadangan devisa yang kuat dan surplus neraca perdagangan yang telah berlangsung selama lebih dari 70 bulan berturut-turut.

Airlangga menyampaikan, Indonesia saat ini terus mempercepat transformasi ekonomi melalui hilirisasi industri, pengembangan manufaktur, transformasi digital, dan ekonomi hijau. Indonesia juga terus memperkuat posisinya dalam rantai pasok global, termasuk pada sektor kendaraan listrik, baterai, mineral kritis, dan energi terbarukan.

Salah satunya, Indonesia kini telah berkembang menjadi salah satu pusat industri kendaraan listrik (electric vehicle/EV) dunia dengan menarik investasi dari Asia, Eropa, dan Amerika Utara pada sektor produksi baterai, material katoda, hingga perakitan kendaraan listrik. Perkembangan itu turut berkontribusi terhadap diversifikasi rantai pasok energi bersih global, sehingga menjadi lebih tangguh dan berkelanjutan.

Indonesia pun terus mendorong transformasi digital sebagai salah satu pilar penting dalam memperkuat keamanan dan ketahanan ekonomi nasional. Nilai ekonomi digital Indonesia diproyeksikan melampaui US$130 miliar dalam gross merchandise value (GMV) pada 2025, menjadikan Indonesia sebagai ekonomi digital terbesar di kawasan Asia Tenggara.

Selain itu, Indonesia memperkuat ketahanan energi, serta mendukung agenda dekarbonisasi melalui pengembangan energi terbarukan domestik dan implementasi program biodiesel B50. Kebijakan tersebut diperkirakan mampu mengurangi impor bahan bakar hingga 4 juta kiloliter per tahun, serta meningkatkan kemandirian energi nasional dan mendukung transisi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Lebih lanjut, Airlangga menegaskan komitmen Indonesia untuk memperluas kerja sama ekonomi melalui berbagai perjanjian perdagangan strategis, termasuk IEU-CEPA, Indonesia-Canada CEPA, Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I-EAEU FTA), hingga proses aksesi Indonesia ke Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Sebagai anggota ASEAN, G20, dan BRICS, serta melalui proses aksesi menuju OECD, Indonesia memperkuat peran sebagai jembatan antara negara maju dan negara berkembang. Peran itu dinilai penting dalam mendorong dialog, memperkuat kerja sama internasional, serta membangun solusi bersama yang inklusif guna menghadapi berbagai tantangan ekonomi global.

Rangkaian Brussels Economic Security Forum (BESF) ditutup oleh European Commissioner for Trade and Economic Security Maroš Šefčovič yang menegaskan pentingnya penguatan kerja sama internasional dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan geopolitik global.

"Mari kita bekerja sama membangun kerangka keamanan ekonomi yang lebih baik, yang mampu memperkuat ketahanan sekaligus menjaga keterbukaan, inklusivitas, dan pertumbuhan yang berkelanjutan bagi semua," pungkas Airlangga.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terus mempercepat upaya penyelesaian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) untuk memperluas akses pasar, meningkatkan perdagangan, serta memperkuat kerja sama investasi antara Indonesia dan Uni Eropa.

Dalam pertemuan bilateral yang berlangsung di sela Brussels Economic Security Forum di Brussel, Belgia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Komisioner Perdagangan Uni Eropa Maros Sefcovic membahas sejumlah strategi guna memastikan proses ratifikasi IEU-CEPA terselesaikan sesuai target pada semester II tahun 2026.

"Kami menargetkan proses ratifikasi IEU-CEPA dapat diselesaikan pada semester II 2026 sehingga implementasinya dapat dimulai pada awal 2027," ujar Airlangga di Brussel, Jumat (5/6).

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak sepakat untuk mendorong penyelesaian berbagai tahapan yang diperlukan agar proses ratifikasi berjalan sesuai jadwal. Pembahasan juga mencakup langkah-langkah lanjutan jelang kunjungan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Komisioner Perdagangan Uni Eropa Maros Sefcovic ke Jakarta.

Selain membahas IEU-CEPA, Airlangga dan Komisioner Maros juga mendiskusikan program Global Gateway Uni Eropa yang diarahkan untuk mendukung berbagai proyek strategis, termasuk investasi dan pengembangan sektor mineral kritis.

Kerja sama pada sektor tersebut memiliki prospek yang besar mengingat Indonesia tengah mempercepat program hilirisasi sumber daya alam guna meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, sementara Uni Eropa membutuhkan pasokan mineral strategis untuk mendukung transisi energi dan pengembangan industri teknologi hijau.

"Kami juga membahas peluang kerja sama investasi melalui berbagai program strategis, termasuk pengembangan sektor mineral kritis yang menjadi perhatian kedua pihak," kata Airlangga.

Saat ini, IEU-CEPA disebut sebagai instrumen penting dalam memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dan Uni Eropa. Untuk itu, penyelesaian proses ratifikasi menjadi prioritas, sehingga manfaat perjanjian dapat segera dirasakan oleh pelaku usaha dari kedua negara.

Salah satu manfaat yang akan diperoleh dari implementasi IEU-CEPA, adalah penghapusan tarif perdagangan pada sekitar 98 persen pos tarif. Bagi Indonesia, kesepakatan tersebut akan membuka akses pasar yang lebih luas ke Uni Eropa melalui fasilitas tarif nol persen untuk sebagian besar produk ekspor nasional, yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar Eropa dan mendukung pertumbuhan ekspor nasional.

Pertemuan ini turut menegaskan komitmen Indonesia dan Uni Eropa untuk terus memperkuat kemitraan ekonomi yang saling menguntungkan. Penyelesaian ratifikasi IEU-CEPA pada semester II tahun 2026 diharapkan menjadi tonggak penting bagi peningkatan hubungan ekonomi kedua kawasan, yang akan mendukung implementasi penuh perjanjian pada awal tahun 2027.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memimpin delegasi Indonesia dalam kunjungan kerja strategis ke Paris, Prancis, dan Brussels, Belgia, pada 3-5 Juni 2026.

Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mempercepat proses keanggotaan Indonesia di Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) serta memastikan kelancaran kerja sama ekonomi dengan Uni Eropa.

Menuju Keanggotaan OECD

Sebagai Ketua Pelaksana Tim Nasional Aksesi OECD, Airlangga dijadwalkan menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) OECD 2026 di Paris.

Kehadirannya menandai dua tahun perjalanan Indonesia menuju keanggotaan OECD sejak menerima Peta Jalan Aksesi pada 2024 lalu dan menyampaikan hasil penilaian mandiri berupa Dokumen Initial Memorandum pada 2025.

Saat ini, proses aksesi Indonesia telah memasuki tahap tinjauan teknis atau technical review yang dilakukan oleh OECD bersama negara-negara anggotanya.Pada fase tersebut, OECD akan melakukan berbagai kegiatan pengumpulan data dan informasi, mulai dari distribusi kuesioner, pelaksanaan fact-finding mission, hingga penyusunan studi mengenai kondisi kebijakan dan regulasi nasional Indonesia.

Hasil dari kegiatan ini kemudian akan menjadi materi diskusi di tingkat Komite OECD, yang akan menghasilkan rekomendasi penyempurnaan kebijakan dan regulasi bagi Indonesia.

Proses aksesi OECD melibatkan pemangku kepentingan nasional, baik dari unsur Pemerintah maupun Non-Pemerintah.

Sebagai Ketua Pelaksana Tim Nasional Aksesi OECD, Airlangga mengoordinasikan lebih dari 60 pemangku kepentingan yang terdiri dari kementerian, lembaga, asosiasi bisnis, serikat pekerja, akademik, dan organisasi kemasyarakatan.

Proses aksesi OECD melibatkan 25 Komite OECD dengan ruang lingkup kebijakan di sektor ekonomi, tata kelola, dan sosial, antara lain: investasi, perdagangan, kompetisi, kebijakan fiskal, pemerintahan, tata kelola pemerintahan, anti-korupsi, lingkungan hidup, ekonomi digital, kesehatan, pendidikan, hingga ketenagakerjaan.

Indonesia sendiri menjadi sorotan karena merupakan negara pertama di Asia Tenggara yang menjalani proses aksesi OECD.

Bahkan OECD mencatat bahwa antusiasme negara-negara anggota terhadap kandidat Indonesia merupakan yang tertinggi yang pernah disaksikan oleh organisasi tersebut.

Sebagian besar menawarkan kerja sama dan bantuan teknis untuk kelancaran proses aksesi Indonesia. Oleh karena itu, koordinasi sangat penting untuk menjaga antusias dan ekspektasi negara anggota agar bermanfaat bagi kepentingan nasional.

"Kita harus memanfaatkan momentum ini agar semakin banyak negara mendukung dan mempercepat keanggotaan Indonesia," kata Airlangga dalam keterangannya dikutip Selasa (2/6).

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia akan membawa misi hilirisasi sebagai kebijakan kunci untuk menciptakan nilai tambah, menyerap tenaga kerja berkualitas, dan memperkuat struktur ekonomi nasional.

Airlangga juga dijadwalkan menjadi pembicara utama dalam sesi yang membahas keseimbangan kebijakan industri untuk pasar terbuka dan kesejahteraan.

Untuk memastikan kelancaran proses teknis aksesi, Airlangga akan melakukan serangkaian pertemuan bilateral dengan menteri dari lebih dari 8 negara sahabat, termasuk Australia, Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Finlandia, dan Thailand.

Selain itu, Airlangga akan bertemu dengan pemimpin kelompok bisnis OECD, Business at OECD (BIAC) yang menjadi mitra terdekat asosiasi pelaku usaha Indonesia.

Mengawal Ratifikasi I-EU CEPA di Brussels

Usai menyelesaikan agenda di Paris, Airlangga akan melanjutkan kunjungan ke Brussels, Belgia, pada 5 Juni 2026. Di sini, ia dijadwalkan menjadi pembicara dalam Brussels Economic Security Forum (BESF) 2026 serta menggelar pertemuan dengan Komisioner EU.

BESF 2026 merupakan pertemuan tingkat tinggi tahunan (annual summit) terkemuka di Eropa yang berfokus pada isu-isu keamanan ekonomi.

Diselenggarakan oleh European Policy Centre (EPC), forum tersebut mempertemukan para pemimpin industri, pembuat kebijakan UE, negara anggota, dan mitra global untuk membahas tantangan geoekonomi internasional.

Agenda utama di Brussels yakni mengawal proses ratifikasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) yang telah disepakati oleh Presiden Prabowo pada Juli 2025 lalu.

Keberhasilan ratifikasi ini diharapkan dapat segera diberlakukan, sehingga bisa memberikan dampak positif yang signifikan bagi akses pasar dan kerja sama ekonomi Indonesia dengan negara-negara anggota Uni Eropa.

Kunjungan tersebut menegaskan posisi Indonesia yang semakin aktif dan strategis dalam menjalin kemitraan internasional guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Turut mendampingi Menko Airlangga dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso dan Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional dan Investasi Edi Prio Pambudi.