Jayapura (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp8 triliun untuk mendukung percepatan pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni di seluruh Indonesia.

Menurut Tito, program bedah rumah merupakan amanat Presiden Prabowo Subianto yang dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui dukungan anggaran dari APBN maupun sumber pendanaan non-APBN.

"Jumlah rumah yang akan dibedah di seluruh daerah di Indonesia meningkat signifikan dari sekitar 45 ribu unit pada 2025 naik menjadi sekitar 400 ribu unit pada 2026," katanya di Jayapura, Senin.

Dia menjelaskan penentuan daerah penerima bantuan didasarkan pada tingkat persentase rumah tidak layak huni dan masyarakat yang belum memiliki rumah.

"Berdasarkan data pemerintah, persentase tersebut masih tergolong tinggi di wilayah tanah Papua sehingga menjadi salah satu prioritas," ujarnya.

Dia mengatakan kunjungan ke Kampung Mosso, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura bentuk perhatian pemerintah terhadap Papua, khususnya kawasan perbatasan.

"Dan untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) akan menyasar 22.379 unit rumah di seluruh tanah papua. Ini merupakan peningkatan yang sangat signifikan," katanya.

Pelaksanaan rehabilitasi rumah akan dimulai secara serentak pada 24 Juni 2026 dan ditargetkan selesai pada Agustus 2026.

Wali Kota Jayapura Abisai Rollo menyampaikan Kota Jayapura memperoleh alokasi 499 unit untuk program bedah rumah dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pihaknya menilai Kampung Mosso dipilih sebagai lokasi pelaksanaan simbolis karena berada di kawasan perbatasan, sedangkan pelaksanaan bedah rumah akan dilanjutkan di berbagai wilayah lain di Kota Jayapura maupun di seluruh tanah Papua.

"Di Kampung Mosso terdapat 36 unit rumah yang akan dibedah. Tadi kami juga menyaksikan secara langsung proses tender terbuka kepada toko penyedia bahan bangunan, sehingga penyedia dengan harga terbaik yang akan ditetapkan sebagai pelaksana pengadaan material," katanya.

Dia menambahkan bantuan dari pemerintah pusat penting bagi Pemerintah Kota Jayapura dalam mengurangi beban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat.

Pewarta: Ardiles Leloltery
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menerapkan berbagai strategi menghadapi kemarau yang diperkirakan terjadi pada 2026 ini, mulai dari teknologi hemat air, penggunaan varietas berumur pendek, pengaturan pola tanam yang lebih efisien untuk menjaga produktivitas hingga percepatan tanam setelah panen.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan) Suwandi menjelaskan pemerintah terus mendorong peningkatan indeks pertanaman melalui percepatan tanam. Jarak antara panen dan tanam kembali diupayakan tidak lebih dari 14 hari sehingga frekuensi tanam dapat meningkat.

"Kalau selama ini tanam dua kali setahun, kita dorong menjadi tiga kali. Yang sebelumnya satu kali kita dorong menjadi dua kali. Dengan lahan yang sama, produksi bisa meningkat karena frekuensi tanamnya bertambah," kata Suwandi dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu.

Selain itu, petani juga didorong memanfaatkan lahan secara lebih optimal melalui pola tumpang sari dengan komoditas seperti kacang tanah, kacang hijau, dan sayuran guna meningkatkan produktivitas dan pendapatan.

Menurut Suwandi, musim kemarau tidak selalu identik dengan penurunan produksi. Dengan pengelolaan air yang baik, musim kemarau justru dapat menjadi momentum peningkatan produktivitas karena tingginya intensitas sinar matahari yang mendukung proses fotosintesis tanaman.

"Di saat musim kemarau, pencahayaan matahari sangat baik sehingga produktivitas tanaman bisa meningkat. Ini justru menjadi peluang untuk meningkatkan produksi apabila dikelola dengan teknologi yang tepat," katanya.

Sebagai langkah mitigasi, pemerintah memperkuat pengembangan irigasi perpompaan yang menjadi salah satu strategi utama menghadapi perubahan iklim. Pada 2026 ini, pemerintah menyiapkan tambahan pompa yang mampu melayani sekitar satu juta hektare lahan pertanian.

Program tersebut melengkapi sistem perpompaan yang sebelumnya telah mendukung pengairan sekitar dua juta hektare lahan di berbagai wilayah.

"Kekuatan utama kita menghadapi musim kemarau adalah sistem perpompaan, pengelolaan sumber air dari waduk, embung, sungai maupun sumur yang terhubung dengan teknologi dan energi yang memadai," ujar Suwandi.

Kementan juga memperkuat sinergi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, PLN, dan Kementerian ESDM untuk memastikan ketersediaan air dan energi bagi operasional pompa di lapangan.

Selain menjaga produksi, pemerintah juga memberikan perlindungan kepada petani melalui program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dengan nilai pertanggungan hingga Rp6 juta per hektare bagi lahan yang mengalami gagal panen akibat bencana.

Petani terdampak kekeringan juga akan mendapatkan bantuan benih gratis, sarana produksi, dukungan alat dan mesin pertanian serta pendampingan percepatan tanam kembali.

Untuk memperkuat kesiapsiagaan nasional, pemerintah pada 2026 mengalokasikan sekitar 57 ribu unit pompa air dan berbagai alat mesin pertanian lainnya guna mendukung keberlanjutan produksi pangan di seluruh Indonesia.

Dengan berbagai langkah tersebut, Kementan optimistis produksi pangan nasional tetap terjaga dan target swasembada pangan dapat terus diperkuat meski menghadapi tantangan musim kemarau.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bertemu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy membahas terkait penguatan strategi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi menuju target 8 persen.

Hal tersebut dibahas dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin (8/6/2026). Purbaya tiba sekitar pukul 17.20 WIB dan pertemuan berakhir pada pukul 18.36 WIB.

Purbaya mengatakan, pertemuan tersebut bertujuan menyamakan persepsi mengenai strategi yang akan disampaikan kepada DPR RI dalam Rapat Paripurna serta langkah-langkah kebijakan ekonomi ke depan.

"Pada dasarnya kita menyamakan persepsi untuk apa yang kita sampaikan besok di DPR dan langkah-langkah ke depan agar janji pak Presiden lebih cepat menuju 8 persen bisa tercapai," ujar Purbaya ditemui di kantor Bappenas.

Menurut Purbaya, salah satu strategi yang disiapkan adalah mempercepat realisasi belanja pemerintah agar dapat mendorong aktivitas ekonomi.

"Strategi gimana cara mempercepat belanja, memastikan ekonomi lebih cepat, memperhatikan juga pada saat bersamaan kepentingan daerah supaya daerah juga bisa berkembang optimal," kata Purbaya.

Purbaya menambahkan, koordinasi tersebut juga bertujuan memastikan arahan Presiden dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan yang konkret.

"Jadi tadi kita memastikan juga bahwa apa yang diucapkan oleh Bapak Presiden dalam pidato KEM-PPKF itu bisa terwujudkan dengan baik. Jadi kita perhatikan semua petunjuk Bapak Presiden selama ini dan kita pastikan langkah-langkahnya searah dengan petunjuk Bapak Presiden," jelas Purbaya.

Sementara itu, Rachmat Pambudy mengatakan koordinasi antara Bappenas dan Kementerian Keuangan akan diperkuat agar perencanaan pembangunan dan penganggaran berjalan searah.

"Roadmap memang dari Bappenas dan itu pun berdasarkan arahan Presiden. Kami tadi sepakat bahwa kita merencanakan yang dianggarkan dan menganggarkan yang direncanakan," ujar Rachmat.

Ia menambahkan, pembagian peran kedua lembaga akan diperjelas.

Bappenas akan fokus pada perencanaan pembangunan, sedangkan Kementerian Keuangan menjadi pintu utama untuk aspek pembiayaan dan kebijakan fiskal.

"Tadi kita membahas dalam rangka percepatan program kerja prioritas nasional pembiayaannya bagaimana," katanya.

Rachmat menyebut Kementerian Keuangan dan Bappenas akan saling menyesuaikan kebijakan agar program prioritas nasional dapat berjalan lebih cepat.

pengembangan tebu harus didukung oleh penguatan industri pengolahan agar manfaat ekonominya semakin besar dan dirasakan langsung oleh petani

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong percepatan tanam tebu dan penguatan hilirisasi guna meningkatkan produksi dalam negeri serta mendukung terwujudnya swasembada gula nasional secara berkelanjutan.

"Pengembangan tebu menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam mendukung swasembada gula nasional," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan Heru Triwidarto dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Kementerian Pertanian bersama Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, memperkuat upaya percepatan swasembada gula nasional melalui Gerakan Tanam Serentak Tebu yang digelar di Desa Salit, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan.

Kegiatan yang mengusung tema "Wujudkan Percepatan Hilirisasi Komoditas Perkebunan" tersebut menjadi langkah konkret dalam meningkatkan produktivitas tebu nasional sekaligus mendorong pengembangan industri hilir berbasis komoditas perkebunan yang mampu memberikan nilai tambah bagi petani.

"Hilirisasi merupakan kunci peningkatan nilai tambah komoditas perkebunan. Karena itu, pengembangan tebu harus didukung oleh penguatan industri pengolahan agar manfaat ekonominya semakin besar dan dirasakan langsung oleh petani," kata Heru.

Ia menjelaskan, target pengembangan tebu di Provinsi Jawa Tengah pada 2026 mencapai 10.800 hektare. Hingga saat ini realisasi penanaman telah mencapai sekitar 80 persen atau sekitar 8.800 hektare.

"Masih terdapat sekitar 2.000 hektare yang akan terus dikejar hingga akhir tahun. Kami optimistis target tersebut dapat tercapai melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, industri gula, dan petani," ujarnya.

Secara nasional, lanjut Heru, pemerintah menargetkan pengembangan areal tebu sekitar 97 ribu hektare pada tahun 2026. Hingga awal Juni, realisasi telah mencapai sekitar 62 persen dan akan terus dipercepat untuk memenuhi target produksi gula nasional.

"Percepatan pengembangan tebu dan penguatan hilirisasi juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga keberlanjutan swasembada pangan," ucapnya.

Selain meningkatkan produksi, pemerintah mendorong terciptanya ekosistem usaha yang mampu memberikan nilai tambah lebih besar bagi petani sehingga kegiatan budidaya tetap menarik dan menguntungkan untuk dijalankan dalam jangka panjang.

"Penguatan hilirisasi tebu menjadi bagian penting dalam membangun swasembada pangan yang berkelanjutan," tuturnya.

Pemerintah tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi gula nasional, tetapi juga memastikan petani memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar melalui penguatan industri pengolahan, kepastian penyerapan hasil panen, serta perluasan akses pasar.

"Dengan demikian, petani memiliki insentif yang kuat untuk terus meningkatkan produksi dan menjaga keberlanjutan usaha taninya," kata dia.

Kegiatan gerakan tanam serentak bibit tebu itu menjadi bukti nyata sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan petani dalam memperkuat sektor perkebunan nasional yang modern, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Melalui percepatan tanam dan penguatan hilirisasi komoditas perkebunan, pemerintah optimistis target swasembada gula nasional dapat tercapai sekaligus memperkuat fondasi swasembada pangan Indonesia yang berkelanjutan.

Hilirisasi tidak hanya mendorong peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk menjaga kesejahteraan petani dan memastikan produksi pangan nasional terus tumbuh secara berkelanjutan.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perkebunan (DKPP) Pekalongan Yudhi Himawan mengatakan gerakan tanam serentak merupakan bagian dari strategi pengembangan perkebunan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

"Kabupaten Pekalongan memperoleh target pengembangan tebu seluas 234 hektare pada tahun 2026. Hingga saat ini realisasi tanam telah mencapai 135 hektare. Kami optimistis target tersebut dapat tercapai dengan dukungan seluruh pihak, termasuk pemerintah pusat, pabrik gula, dan petani," ujarnya.

Menurut Yudhi, peningkatan luas tanam tebu diharapkan mampu mendorong peningkatan produksi gula sekaligus meningkatkan pendapatan petani melalui penguatan kemitraan dengan industri pengolahan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan percepatan tanam tebu menjadi bagian penting dalam mewujudkan swasembada pangan dan swasembada gula sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia.

"Presiden memberikan perhatian besar terhadap penguatan ketahanan pangan nasional. Karena itu, seluruh jajaran Kementerian Pertanian terus bergerak mempercepat peningkatan produksi komoditas strategis, termasuk gula, melalui perluasan areal tanam, peningkatan produktivitas, serta penguatan kemitraan dengan petani dan industri," ujar Mentan Amran.

Menurutnya, pemerintah berkomitmen memberikan dukungan penuh kepada petani melalui penyediaan benih unggul, mekanisasi, pembiayaan, hingga penguatan hilirisasi agar hasil produksi memiliki nilai tambah yang lebih tinggi.

"Petani harus menjadi pelaku utama yang menikmati manfaat pembangunan pertanian. Karena itu, seluruh program yang dijalankan diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, kesejahteraan petani, dan memperkuat ketahanan pangan nasional," tegasnya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menegaskan pentingnya percepatan digitalisasi berbagai sektor industri untuk mencapai target kontribusi ekonomi digital terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional pada 2029.

Sekretaris Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN/Bappenas Rolly Rochmad Purnomo di Jakarta, Selasa, mengatakan pemerintah telah mencanangkan target kontribusi ekonomi digital terhadap PDB pada tiga tahun mendatang di angka 12-13 persen.

“Tentunya kita perlu terus mengakselerasi pertumbuhan ekosistem digital dalam negeri mengingat target kontribusi PDB ekonomi digital tahun 2029 adalah 12-13 persen,” kata Rolly.

Ia mencontohkan, industri kreatif merupakan salah satu sektor yang menjadi fokus akselerasi digitalisasi saat ini.

“Diperlukan percepatan digitalisasi sektor kreatif yang akan difokuskan pada sektor industri, UMKM, perdagangan, keuangan, pendidikan, kesehatan, pertanian, transportasi, energi, hingga media digital. Ini kita harus bergerak bersama,” ujar dia.

Berdasarkan data yang dibagikan, saat ini ekonomi digital berkontribusi sebesar 6,8 persen terhadap PDB nasional.

“Dengan nilai transaksi digital (GMV) setara Rp1.645 triliun (2025), sektor digital bukan lagi industri pelengkap, melainkan pilar utama ekonomi negara,” ujarnya.

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2045, Rolly mengatakan transformasi digital memiliki peran yang sangat strategis yaitu sebagai penggerak transformasi ekonomi dan transformasi tata kelola pemerintah.

Amanat RPJMN ini pun dituangkan secara lebih rinci yang mengarahkan akselerasi pelaksanaan transformasi digital yang bertumpu pada tiga pilar utama.

Ketiga pilar itu adalah Ekonomi dan Masyarakat Digital, Infrastruktur dan Konektivitas Digital, serta Pemerintahan Digital atau penguatan reformasi birokrasi berbasis digital.

Rolly melanjutkan, sektor ekonomi digital selama beberapa tahun ini telah berkontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia.

“GMV Indonesia di 2025 mencapai 99 miliar dolar AS dan diproyeksikan melonjak tajam hingga 340 miliar dolar AS pada 2030. Tumbuh konsisten secara double-digit, didorong oleh dominasi e-commerce dan media daring,” kata dia.

Rolly menegaskan bahwa Indonesia memiliki fondasi ekosistem digital yang terus bertumbuh dan berkembang.

Saat ini, jumlah pengguna internet yang tersebar di Indonesia adalah sebanyak 235 juta jiwa. Hal ini, lanjutnya, turut didukung dengan tingkat pencapaian realisasi perluasan sinyal 5G sebesar 142,57 persen yang diperkuat dengan lonjakan kecepatan fixed broadband yang kini mencapai 51,84 Mbps.

“Infrastruktur 5G sudah tersebar menjadi fondasi kokoh bagi ekosistem bisnis digital yang terus berkembang,” kata Rolly.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan pembentukan Satuan Tugas atau Satgas Percepatan untuk mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II.

"Supaya percepatan, supaya selesai pada Juni tahun ini," ujar Dody di Jakarta, Rabu.

Dody mengatakan semua elemen di Kementerian PU terlibat dalam Satgas Percepatan untuk pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II tersebut.

"Semua! Jadi Sekolah Rakyat itu di PU sekarang tidak hanya ditangani oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Prasarana Strategis, tapi semua. Semua direktorat jenderal di Kementerian PU terlibat, mulai dari Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Sumber Daya Air, semua terlibat," katanya.

Menurut Dody, pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II merupakan program prioritas pemerintah.

"Sebenarnya bukan hanya sekedar program prioritas pemerintah, tapi (Sekolah Rakyat) untuk pengentasan kemiskinan," katanya.

Dody optimistis pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II dapat selesai pada Juni tahun ini.

"Bismillahirrahmanirrahim, saya harus mengatakan selesai," katanya.

Sebagai informasi, untuk memastikan target penyelesaian tercapai sesuai jadwal, Kementerian PU membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan yang melibatkan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, serta seluruh pihak terkait dalam pelaksanaan pembangunan.

Kementerian PU juga meminta seluruh penyedia jasa konstruksi dan BUMN pelaksana untuk memastikan langkah percepatan berjalan optimal di setiap lokasi pembangunan. Kontrak pelaksanaan juga telah disesuaikan dengan target penyelesaian pembangunan pada 20 Juni 2026.

Berbagai strategi percepatan diterapkan di lapangan, antara lain pengerjaan seluruh bangunan secara paralel, penambahan jumlah tenaga kerja sesuai kebutuhan, kerja lembur, percepatan mobilisasi material, serta penambahan peralatan konstruksi seperti crane, alat pancang, excavator, dan mobile batching plant.

Selain itu, dilakukan penyesuaian metode konstruksi untuk mempercepat proses pembangunan, di antaranya penggunaan struktur baja pada beberapa bagian bangunan, penggunaan metaldeck dan wire mesh, serta penerapan teknologi hollow core slab pada plat lantai.

Sekolah Rakyat Tahap II dibangun secara permanen di atas lahan seluas 5–10 hektare yang disiapkan pemerintah daerah. Setiap kawasan dirancang sebagai pusat pendidikan terpadu tingkat SD, SMP, dan SMA yang dilengkapi ruang kelas berbasis teknologi laboratorium keterampilan.

Kemudian fasilitas perpustakaan, pusat pembelajaran digital, asrama siswa dan guru, serta berbagai fasilitas penunjang lainnya seperti kantin sehat, klinik, lapangan olahraga, ruang ekstrakurikuler, dan ruang terbuka hijau.

Kementerian PU juga terus mendorong penyelesaian berbagai kendala teknis di lapangan mulai dari akses konstruksi, mobilisasi material, hingga kesiapan infrastruktur pendukung guna memastikan seluruh proyek berjalan sesuai target dan dapat segera dimanfaatkan masyarakat.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Peningkatan ini tidak hanya bagaimana kita memaksimalkan produksi padi dan beras di Jawa Timur

Madiun (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menargetkan produksi padi di wilayah setempat pada 2026 naik hingga 5 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sekaligus mempertegas komitmen pemprov sebagai lumbung pangan nasional yang berkelanjutan

"Peningkatan ini tidak hanya bagaimana kita memaksimalkan produksi padi dan beras di Jawa Timur, tapi juga kita ingin menjadi bagian yang bisa membawa Indonesia bukan hanya berketahanan pangan tapi berkedaulatan pangan berkelanjutan," Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat memimpin Gerakan Panen dan Percepatan Tanam di Desa Gading, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, Jumat.

Berdasarkan data Angka Tetap BPS Tahun 2025, Jatim mencatat luas panen sebesar 1,84 juta hektare dengan produksi padi mencapai 10,44 juta ton Gabah Kering Giling (GKG). Angka itu meningkat 12,60 persen dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 9,77 juta ton.

Sementara berdasarkan rilis BPS tanggal 4 Mei 2026, potensi produksi padi Januari–Juni 2026 diperkirakan mencapai 6,62 juta ton GKG, atau meningkat sekitar 5,28 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

"Ini artinya produktivitas pertanian Jawa Timur tetap tumbuh positif dan resilien di tengah berbagai tantangan global dan perubahan iklim. Insya Allah Jatim tetap menjadi tumpuan ketahanan pangan," ungkap Gubernur Khofifah.

Guna mewujudkan target dan kedaulatan pangan yang berkelanjutan, Gubernur Khofifah menekankan pentingnya modernisasi alat dan mesin pertanian (alsintan) di berbagai wilayah di Jawa Timur.

Modernisasi alsintan menjadi bagian yang sangat penting seperti penggunaan transplanter, rotavator, drone sprayer, hingga Combine Harvester.

Berbagai langkah strategis telah dilakukan Pemprov Jatim guna mendorong kedaulatan pangan berkelanjutan. Di antaranya adalah melakukan percepatan tanam pada lahan-lahan yang sudah selesai panen dengan memanfaatkan benih unggul bersertifikat yang tahan kekeringan.

Kemudian mengoptimalkan penggunaan alat dan mesin pertanian atau alsintan agar proses panen, olah tanah, hingga tanam kembali dapat berjalan lebih cepat dan efisien.

Yang ketiga adalah menyusun pola tanam adaptif berbasis teknologi dan mitigasi perubahan iklim serta keempat, memperkuat pengelolaan irigasi melalui pompanisasi, rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pembangunan perpompaan, serta optimalisasi sumber air.

Upaya berikutnya adalah memperkuat sistem pelaporan cepat apabila terjadi bencana alam maupun serangan organisme pengganggu tanaman.

Senada dengan Gubernur Khofifah, Plh. Dirjen Tanaman Pangan Kementan RI Tin Latifah mengatakan bahwa pemerintah melalui Kementan RI telah membreakdown kira-kira dalam satu tahun luasan tanah yang harus ditanam mencapai 16 juta hektare.

Jawa Timur disebutnya telah berkontribusi hingga Mei 2026 mencapai 238.000 ha dari target 1,7 juta hektare seluruh Indonesia.

Mengacu pada data BPS, dimana Semester 1 Januari-Juni, diprediksi produksi padi Jawa Timur lebih besar 5 persen daripada di 2025. Ini dengan catatan bahwa harus memitigasi jangan sampai yang sudah ditanam itu terjadi puso karena OPT maupun karena kekeringan.

"Kami sangat yakin Provinsi Jawa Timur ini peningkatan produksinya tadi yang diprediksi 5 persen, akan dapat tercapai," kata Tin Latifah.

Dalam giat panen dan percepatan penanaman padi tersebut Gubernur Jatim Khofifah didampingi oleh Bupati Madiun Hari Wuryanto, Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi, beserta jajaran pejabat di lingkungan Pemprov Jatim dan Pemkab Madiun. Turut diserahkan bantuan alsintan yaitu tiga unit hand traktor singkal, empat unit cultivator, enam unit combine harvester besar, dan satu unit rotavator.

Bantuan dari Pemprov Jatim tersebut diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Khofifah kepada Kelompok Tani Sumber Rukun sebagai salah satu perwakilan petani di Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun.

Pewarta: Louis Rika Stevani
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendorong percepatan normalisasi Sungai Ciliwung dalam rangka pengendalian banjir.

"Penjelasan dari Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung-Cisadane rencananya memang waktu itu 2027 bisa selesai, tapi karena ada sejumlah faktor dinamika dan lain-lain maka ini mundur 2028-2029, jadi bisa dikatakan kita fokus 2 tahun ke depan ini agar bisa menuntaskan," ujar AHY.

Dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis, AHY mengatakan, sebetulnya normalisasi Sungai Ciliwung dari 33,69 km sudah separuh lebih atau 52 persen yang dituntaskan. Sedangkan sisanya, pemerintah mempercepat dikarenakan terdapat beberapa titik yang sudah teridentifikasi untuk didahulukan pengerjaannya.

"Karena memang wilayah Indonesia ini luas sehingga banyak sekali prioritas kita, tapi kita fokuskan ke yang benar-benar rentan kondisinya memang membutuhkan penguatan segera infrastruktur," kata AHY.

Oleh karena itu sisa normalisasi Sungai Ciliwung sepanjang 16 km, katanya, diharapkan bisa dilakukan secara progresif dan semoga tidak ada hambatan yang terlalu berarti.

Dalam kesempatan sama, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti menyampaikan bahwa tantangan dalam normalisasi Sungai Ciliwung yakni soal pembebasan lahan.

"Ini sebenarnya permasalahannya adalah masalah lahan yang belum bebas, sehingga ketika kita akan membangun tanggul-tanggul tersebut itu tanahnya belum bebas sehingga kami belum bisa bekerja," kata Diana.

Kementerian PU saat ini sudah bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI), dan Pemprov DKI saat ini sudah sangat kooperatif sekali untuk melakukan pembebasan tanah itu.

"Dengan demikian, kami akan menyesuaikan lagi timeline-nya sampai tahun 2027. Insya Allah tidak ada kendala dan tanggul itu bisa selesai 16 km. Hal ini tidak hanya dengan Jakarta, ada juga ke arah Jawa Barat, tinggal yang di Jabar nanti kami juga akan berkoordinasi dengan Pemprov Jabar," kata Diana.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendorong percepatan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II agar seluruh proyek dapat rampung pada Juni 2026, sehingga siap digunakan saat tahun ajaran baru dimulai pada Juli mendatang.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan pembangunan Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan fasilitas pendidikan yang layak dan modern.

“Pembangunan semua Sekolah Rakyat Tahap II ini harus dipastikan bisa selesai seluruhnya pada bulan Juni, sebelum mulai tahun ajaran baru pada bulan Juli,” kata Dody dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II dilaksanakan di 104 lokasi yang tersebar di 32 provinsi dan 102 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Program ini ditargetkan memiliki kapasitas hingga 112.320 siswa dalam 3.744 rombongan belajar.

Dody juga menyoroti sejumlah lokasi pembangunan di berbagai wilayah Indonesia untuk memastikan percepatan pekerjaan berjalan sesuai target.

Dirinya mendorong percepatan penyelesaian berbagai kendala teknis di lapangan, mulai dari akses konstruksi, mobilisasi material, kebutuhan tenaga kerja serta kesiapan infrastruktur pendukung guna memastikan seluruh tahapan proyek pembangunan dapat berjalan sesuai target.

“Tetap utamakan kualitas dalam pembangunannya, baik dari segi material maupun struktur bangunannya, karena bangunan sekolah ini harus bisa bertahan untuk dimanfaatkan minimal selama 20 tahun,” katanya.

Dody juga mendorong seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya memperkuat sinergi dengan Kementerian PU, khususnya Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, serta pemerintah daerah setempat agar pembangunan dapat selesai tepat waktu.

Kementerian PU optimistis percepatan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II akan memperluas akses pendidikan yang berkualitas sekaligus mendukung pemerataan layanan pendidikan di berbagai daerah.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan melakukan penyederhanaan dan peningkatan perizinan impor dengan salah satunya menyusun daftar komoditas yang membutuhkan pertimbangan teknis (pertek).

Untuk diketahui, pertek dimaksud akan disusun oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) di mana dokumen tersebut adalah persyaratan wajib yang diperlukan importir guna mendapatkan persetujuan impor (PI).

Hal ini menjadi salah satu hasil rapat dari Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Satgas baru bentukan Presiden Prabowo Subianto ini berlandaskan Keputusan Presiden (Keppres) No.4/2026.

"Terkait dengan perizinan impor, terkait dengan pertimbangan teknis, Kemenperin akan membuat daftar komoditas yang membutuhkan pertek. Kemendag [Kementerian Perdagangan] akan melakukan revisi Permendag," terang Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang sekaligus menjabat Ketua I satgas tersebut di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Tidak hanya itu, pemerintah akan meninjau kembali penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) terutama terkait dengan transparansi proses layanan atas sertifikasi sehingga pemohon dapat mengetahui progres layanan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

Dari sisi perizinan berusaha, pemerintah juga akan menerapkan service level agreement (SLA) yang lebih terukur pada tahap penilaian kesesuaian guna meningkatkan aspek kepastian dan menerapkan fiktif positif.

Masih terkait dengan perizinan berusaha, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) akan melakukan standarisasi biaya untuk pengajuan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

"Sekaligus melakukan kemudahan terutama untuk UMKM dan untuk program-program prioritas pemerintah," lanjut Airlangga.

Di sisi lain, pemerintah akan urut mengintegrasikan layanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ke dalam OSS yang berada di bawah Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) mengungkap tengah mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp2,03 triliun untuk tahun anggaran (TA) 2026.

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid menyebut usulan tersebut telah disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Keuangan. Alokasi ini mencakup dukungan sertifikasi perumahan Program 3 Juta Rumah, penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), hingga revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

“Kementerian ATR-BPN saat ini sedang mengusulkan anggaran tambahan kepada Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Keuangan untuk melaksanakan program 3 Juta Rumah dan percepatan RDTR serta revisi RTRW,” ujar Nusron dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI, Selasa (31/3/2026).

Dia merinci, pihaknya secara spesifik mengusulkan tambahan anggaran senilai Rp672 miliar untuk mendukung program 3 juta rumah melalui penataan sertifikasi di permukiman kumuh. Skema sertifikasi tematik ini dipilih untuk menjangkau area yang tidak terakomodasi dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berbasis wilayah.

Fokus program ini akan menyasar daerah dengan tingkat kepemilikan sertifikat yang masih rendah. Wilayah prioritas mencakup Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I.Yogyakarta, hingga DKI Jakarta yang memiliki kepadatan permukiman kumuh tinggi.

“Kedua terkait percepatan penyelesaian RDTR, pemerintah menargetkan penyediaan 1.200 RDTR Kabupatan dan Kota, yang diselesaikan secara bertahap pada periode 2026-2028 dengan kebutuhan anggaran Rp3,82 triliun. Untuk target pada tahun anggaran 2026 sebanyak 400 RDTR, dan memerlukan tambahan anggaran Rp998 miliar.” lanjut Nusron.

Selain RDTR, Kementerian ATR/BPN juga tengah memprioritaskan revisi RTRW di berbagai daerah untuk menyelaraskan kebijakan tata ruang nasional.

Dia melanjutkan, khusus pada tahun anggaran 2026, pemerintah menargetkan penyelesaian revisi terhadap 104 unit RTRW dengan total nilai kebutuhan tambahan anggaran mencapai Rp361 miliar.

“Target pada tahun anggaran sebanyak 104 RTRW dengan usulan Rp361 miliar. Dari target tersebut, tersebar di 38 provinsi se-Indonesia.” tegasnya.

Adapun, target jangka panjang menunjukkan terdapat 309 RTRW yang harus direvisi hingga 2028 dengan estimasi kebutuhan dana Rp1,03 triliun.

penanganan paling cepat adalah dengan membereskan bagian muaranya terlebih dahulu. Aliran air harus dipercepat menuju laut agar tidak meluap ke jalan

Brebes, Jawa Tengah (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengarahkan percepatan pengerukan muara Sungai Babakan sebagai langkah utama mengurangi risiko banjir berulang di jalur jalan nasional Ketanggungan-Pejagan Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

Dirinya menegaskan bahwa penanganan banjir tidak hanya dilakukan di badan jalan, tetapi harus menyasar sistem aliran sungai, khususnya di bagian hilir.

“Pengalaman kita di Aceh, untuk sungai dengan kondisi seperti ini, penanganan paling cepat adalah dengan membereskan bagian muaranya terlebih dahulu. Aliran air harus dipercepat menuju laut agar tidak meluap ke jalan,” kata Dody di Brebes, Jawa Tengah pada Sabtu.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meninjau penanganan pasca banjir yang menggenangi ruas jalan nasional Ketanggungan–Pejagan di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, sekaligus mengarahkan percepatan pengerukan muara Sungai Babakan sebagai langkah utama mengurangi risiko banjir berulang.

Sebelumnya, genangan terjadi di beberapa titik, antara lain di sekitar Pertigaan Ketanggungan, Overpass Tol Pejagan, serta Desa Kemurang dengan total panjang terdampak lebih dari 2 kilometer.

Sebagai langkah tanggap darurat, Kementerian PU melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Tengah bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk Cisanggarung telah melakukan pengeringan genangan air dari badan jalan menggunakan pompa selama kurang lebih 6 jam.

Selain itu, dilakukan penutupan sumber-sumber genangan dengan menggunakan sekitar 550 karung sandbag, serta pengerahan alat berat berupa truck crane guna mempercepat penanganan di lokasi terdampak. Saat ini kondisi genangan telah berangsur surut dan akses jalan kembali dapat dilalui.

Untuk itu, Dody mengarahkan agar pengerukan dan penanganan muara Sungai Babakan diprioritaskan lebih awal, meskipun program penanganan sungai secara keseluruhan direncanakan dalam skema multiyears. Langkah ini diharapkan dapat segera mengurangi limpasan air ke jalan nasional, terutama menjelang musim hujan berikutnya.

Selain pengerukan, dia juga menekankan pentingnya pembangunan struktur pengaman berupa jeti di sisi kanan dan kiri muara guna mencegah sedimentasi kembali masuk ke badan sungai serta menjaga kelancaran aliran air menuju laut.

“Pembersihan muara tidak cukup hanya dikeruk, tetapi harus dilengkapi dengan pembangunan jeti agar sedimen tidak kembali masuk ke sungai. Dengan begitu aliran bisa lebih lancar dan risiko banjir berkurang,” katanya.

Penanganan muara Sungai Babakan ditargetkan dapat diselesaikan pada akhir tahun 2026 agar manfaatnya segera dirasakan dalam mengurangi potensi banjir yang berdampak pada konektivitas jalan nasional.

Sebagai bagian dari upaya berkelanjutan, Kementerian PU juga melakukan pengendalian banjir di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Babakan melalui normalisasi Sungai, perkuatan tebing sungai, serta Pembangunan fasilitas pengendali banjir lainnya guna meningkatkan kapasitas aliran sungai dan mengurangi risiko luapan saat curah hujan tinggi.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026