REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komitmen Pertamina menekan emisi karbon kini menjangkau sektor maritim. Melalui pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) pada Kapal Oil Barge (OB) Patra 2303 milik PT Pertamina Trans Kontinental (PTK), perusahaan mampu mengurangi emisi hingga 79,2 ton CO₂ per tahun sekaligus menekan konsumsi bahan bakar diesel.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pertamina memperluas pemanfaatan energi bersih di seluruh rantai bisnisnya, termasuk armada pendukung distribusi energi nasional yang selama ini masih bergantung pada bahan bakar fosil. Pemasangan dan pengoperasian sistem PLTS dilakukan di galangan kapal, Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Kamis, 11 Juni 2026.

Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Pertamina, Agung Wicaksono yang memantau langsung kegiatan itu mengatakan, penerapan energi surya di kapal menunjukkan upaya pengurangan bahan bakar berbasis fosil bisa dilakukan tidak hanya di darat, tetapi juga di laut.

“Pemanfaatan energi surya yang dipadukan dengan baterai menunjukkan dedieselisasi tidak hanya dapat dilakukan di darat, tetapi juga di laut. Ini menjadi bukti bahwa Pertamina siap mendukung percepatan transisi energi,” kata Agung yang dikutip Jumat (12/6/2026).

Agung menegaskan, proyek tersebut merupakan bagian dari perjalanan Pertamina menuju target Net Zero Emission 2060 atau lebih cepat melalui berbagai program penurunan emisi di seluruh lini bisnis perusahaan.

Agung juga mengatakan, proyek ini contoh nyata sinergi antar entitas Pertamina. Kolaborasi antara PNRE sebagai pengembang solusi energi terbarukan, PTK sebagai operator armada yang didukung PIS sebagai induk usaha, memungkinkan lahirnya inovasi yang memberikan manfaat operasional sekaligus mendukung target transisi energi nasional.

Sementara itu Direktur Utama PT Pertamina New & Renewable Energy (PNRE), John Anis mengungkapkan, sistem yang diterapkan menggunakan PLTS off-grid berkapasitas 11,5 kWp yang terintegrasi dengan Battery Energy Storage System (BESS) berkapasitas 32 kWh.

John menyampaikan, energi yang dihasilkan panel surya dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan daya auxiliary engine kapal sehingga sebagian penggunaan diesel dapat digantikan oleh energi terbarukan.

“PLTS pada kapal OB Patra 2303 mampu mensubstitusi kebutuhan energi hingga enam jam operasional kapal. Dengan implementasi ini, konsumsi bahan bakar dapat ditekan secara signifikan,” ujar John.

Berdasarkan perhitungan perusahaan, sistem tersebut berpotensi menghemat penggunaan diesel hingga 28,08 kiloliter per tahun.

Implementasi PLTS pada OB Patra 2303 juga menjadi bukti bahwa energi terbarukan memiliki peluang besar untuk mendukung operasional transportasi laut yang lebih ramah lingkungan sekaligus memperkuat agenda dekarbonisasi nasional.

Senada, Direktur Perencanaan Bisnis PIS, Eka Suhendra menambahkan, proyek tersebut menjadi salah satu tonggak penting dalam strategi dekarbonisasi sektor maritim Pertamina.

Selain penerapan berbagai perangkat penghemat energi pada armada, pemanfaatan energi surya dinilai membuka peluang baru bagi operasional pelayaran yang lebih rendah karbon.

“Keberhasilan proyek ini memperlihatkan, transisi energi dapat berjalan melalui kolaborasi, inovasi, dan keberanian menghadirkan teknologi baru,” tutup Eka.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah kembali menegaskan urgensi percepatan transisi energi di Indonesia. Mendorong bauran energi menjadi landasan agar pemerintah tidak tergantung pada energi primer berbasis fosil.

Presiden Prabowo Subianto memang sudah menjabarkan sejumlah langkah strategis untuk merespons dampak perang global terhadap ekonomi domestik, terutama lonjakan harga minyak dan tekanan terhadap subsidi energi.

Dalam diskusi bersama jurnalis senior belum lama ini, Prabowo menyebut pemerintah tengah menyiapkan berbagai skenario untuk menekan konsumsi energi nasional, termasuk opsi pengurangan mobilitas.

“Salah satu cara menghadapi krisis adalah menurunkan konsumsi. Banyak negara sudah mulai, misalnya hari kerja dikurangi jadi empat hari, atau work from home. Kita juga bisa lakukan,” ujar Prabowo.

Ia juga menekankan pentingnya efisiensi penggunaan energi melalui pembatasan kendaraan pribadi serta pengurangan pemborosan anggaran, khususnya di tingkat daerah.

Lebih jauh, Prabowo menegaskan bahwa solusi jangka menengah dan panjang terletak pada percepatan transisi energi. Pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya hingga 100 gigawatt dalam waktu maksimal dua tahun, serta penghentian bertahap pembangkit listrik berbasis diesel.

“Very soon kita tidak akan pakai diesel untuk listrik. Itu penghematan besar,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga mendorong konversi besar-besaran kendaraan berbahan bakar minyak ke kendaraan listrik, yang disebut sebagai game changer bagi perekonomian nasional.

“Kalau pakai listrik, biaya pengguna motor bisa turun sampai hanya 20% dari sebelumnya,” tambahnya.

Selain itu, pemerintah juga mendorong adanya langkah-langkah penghematan energi seperti penerapan work from home (WFH).

Di sisi lain, Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai, langkah-langkah penghematan energi hanya bersifat sementara, sementara solusi jangka panjang tetap terletak pada transformasi sistem energi nasional.

IESR memandang, risiko gangguan pasokan energi global, termasuk potensi gangguan di Selat Hormuz pasca konflik Iran, harus menjadi momentum bagi Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil impor.

Chief Executive Officer (CEO) IESR, Fabby Tumiwa menilai kebijakan WFH dapat membantu mengurangi mobilitas komuter dan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di perkotaan. Namun, kontribusinya terhadap total konsumsi energi nasional dinilai terbatas.

Hal ini karena konsumsi BBM tidak hanya berasal dari perjalanan kerja, tetapi juga dari sektor logistik, angkutan barang, perjalanan antarkota, serta aktivitas industri dan ekonomi non-perkantoran.

“WFH 1 hari merupakan langkah darurat yang tepat untuk menahan permintaan BBM, dan krisis ini menunjukkan bahwa Indonesia harus bergerak lebih cepat menuju sistem energi yang lebih efisien, lebih terbarukan dan lebih tahan (resilient) terhadap impor dan energi fosil lainnya yang harga dan pasokannya sangat dipengaruhi oleh risiko geopolitik,” ujar Fabby.

Perlu Kebijakan Progresif

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira memandang respons pemerintah terhadap krisis energi global masih perlu diperkuat dengan kebijakan yang lebih progresif dan tidak bergantung pada sektor berbasis ekstraktif.

Menurutnya, krisis minyak seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi struktur ekonomi nasional, termasuk ketergantungan terhadap energi fosil dan kebijakan substitusinya.

“Krisis minyak karena konflik timur-tengah harusnya jadi momen evaluasi struktur ekonomi,” ujar Bhima.

Ia mencontohkan, alih-alih hanya mengandalkan ekspansi biodiesel atau komoditas energi berbasis sumber daya alam, pemerintah dapat mendorong kebijakan yang langsung menekan konsumsi BBM, seperti insentif penggunaan transportasi publik.

Bhima merujuk pada pengalaman Spanyol pada 2022 saat krisis energi akibat perang Rusia-Ukraina, di mana pemerintah menggratiskan transportasi publik untuk mendorong peralihan dari kendaraan pribadi.

“Contohnya misalnya Spanyol tahun 2022. Saat krisis minyak karena adanya perang di Ukraina-Rusia, yang dilakukan pemerintahnya menggratiskan transportasi publik, terutama untuk pelanggan tetap. Tujuannya biar pengguna kendaraan pribadinya geser,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa ketergantungan berlebih pada sektor ekstraktif tidak akan memperkuat ketahanan ekonomi dalam jangka panjang.

“Sejarah itu mencatat kalau basis ekstraktif gak buat ekonomi tahan guncangan,” ujarnya.

Momentum Percepat Transisi Energi

Dalam jangka pendek, IESR mendorong pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi melalui pengawasan distribusi BBM, penghematan energi di sektor publik dan swasta, serta dukungan terhadap transportasi umum.

Namun, dalam horizon menengah hingga panjang, langkah yang lebih strategis menjadi kunci. Ini mencakup diversifikasi pasokan energi, percepatan substitusi impor, hingga pembangunan cadangan energi strategis nasional.

Tidak hanya itu, Fabby menekankan bahwa percepatan energi terbarukan, adopsi kendaraan listrik, serta peningkatan efisiensi energi harus menjadi prioritas utama. IESR menilai bahwa krisis energi global yang berulang menunjukkan kerentanan ekonomi domestik akibat ketergantungan tinggi pada energi fosil.

Karena itu, transisi energi tidak lagi sekadar isu lingkungan atau komitmen iklim, melainkan bagian dari strategi perlindungan ekonomi nasional termasuk menjaga stabilitas fiskal dan daya beli masyarakat.

IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto terus mendorong transisi energi bersih dan terbarukan dengan membentuk satuan tugas (satgas) percepatan transisi energi. Hal tersebut disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia usai mengikuti rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta pada Kamis (5/3/2026).

“Kami diberikan tugas oleh Presiden sebagai Ketua Satgas dalam menjalankan dan menerjemahkan secara cepat,” ucap Bahlil.

Pembentukan satgas ini merupakan langkah pemerintah untuk mempercepat pembangunan 100 gigawatt (GW) pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hingga konversi motor listrik.

Bahlil mengatakan bahwa upaya tersebut ditargetkan dapat tercapai dalam kurun waktu tiga hingga lima tahun ke depan. “Presiden telah menyampaikan bahwa maksimal 3-4 tahun, bahkan kalau bisa lebih cepat lagi,” tuturnya.

Percepatan transisi energi ini, menurut Bahlil, selain meningkatkan penggunaan energi bersih juga dapat mendorong efisiensi. Bahlil menyebut konversi pembangkit listrik bertenaga diesel (PLTD) menjadi tenaga surya tersebut dapat turut mengurangi subsisdi listrik.

“Karena dengan kita mengonversi dari PLTD di cell ke PLTS itu akan mengakibatkan efisiensi terhadap subsidi listrik kita,” kata dia.

Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Diktisaintek) Brian Yuliarto menuturkan bahwa percepatan transisi energi nasional ini juga bertujuan untuk mengurangi ketergantungan impor energi di tengah perubahan harga global yang sangat dinamis.

“Presiden meminta agar tadi beberapa menteri yang terkait untuk mempercepat pelaksanaan ini sehingga ketergantungan kita terhadap impor, ketergantungan kita terhadap harga yang mungkin cepat berubah itu bisa dikurangi,” tuturnya.

Brian juga menambahkan upaya lainnya dalam percepatan transisi energi ini meliputi penggantian kompor LPG menjadi kompor listrik. Menurutnya, konversi ini juga akan berdampak kepada efisiensi dan stabilitas APBN melalui pengurangan beban subsisdi LPG.

“Sehingga nanti ketika harga LPG naik, ketergantungan kita terhadap LPG subsidi kita, beban subsidi LPG listrik itu intinya harus kita kurangi sehingga APBN kita lebih stabil,” kata dia.

Langkah pemerintah dalam percepatan transisi energi ini selain untuk memperluas penggunaan energi bersih yang ramah lingkungan, juga mencerminkan bagian dari upaya besar untuk mencapai kedaulatan energi nasional.

(Febrina Ratna Iskana)