REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Jakarta memilih strategi pertumbuhan yang sehat dan berkualitas di tengah meningkatnya tekanan biaya dana serta dinamika industri keuangan yang semakin menantang. Perseroan menahan ekspansi agresif dan lebih selektif dalam mengembangkan bisnis.

Direktur Utama Bank Jakarta Agus H Widodo mengatakan, perusahaan tidak akan mengejar pertumbuhan tinggi dalam kondisi pasar yang penuh ketidakpastian. Fokus utama diarahkan pada kualitas aset dan keberlanjutan bisnis.

"Kita enggak kejar-kejaran nyari pertumbuhan besar, tetapi yang kita kejar adalah pertumbuhan yang sehat dan berkualitas," ujar Agus dalam acara Investor Day 2026 di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Menurut Agus, industri perbankan saat ini menghadapi tantangan baru, terutama kenaikan biaya dana yang berpotensi menekan kinerja. Ia mengungkapkan bunga deposito dalam lelang dana sempat mencapai 11,5 persen, yang menjadi indikator meningkatnya tekanan biaya penghimpunan dana.

"Ini sudah warning bagi perbankan. Artinya cost of fund perbankan ini akan naik sangat signifikan ke depan," katanya.

Meski menghadapi tekanan tersebut, Bank Jakarta tetap menyiapkan strategi untuk menjaga pertumbuhan bisnis sekaligus mempertahankan kualitas portofolio. Salah satu langkah yang ditempuh adalah diversifikasi sumber pendanaan, termasuk mengoptimalkan dana murah dari ekosistem Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Agus menilai fundamental industri perbankan nasional masih kuat, tercermin dari pertumbuhan kredit yang tetap positif, tingkat permodalan yang tinggi, likuiditas yang terjaga, serta rasio kredit bermasalah yang masih terkendali.

"Persoalannya sebenarnya bukan di fundamentalnya, tetapi medan permainannya berubah," ujarnya.

Ia menambahkan, dalam beberapa tahun terakhir industri keuangan menghadapi berbagai faktor eksternal seperti pandemi, konflik geopolitik, hingga perubahan kebijakan perdagangan global yang memengaruhi pasar.

Untuk menjawab perubahan tersebut, Bank Jakarta terus melakukan transformasi di berbagai lini, mulai dari penguatan bisnis, digitalisasi, manajemen risiko, hingga pembentukan budaya kerja.

Agus mengatakan perubahan perilaku nasabah juga menjadi faktor penting dalam transformasi industri perbankan. Masyarakat kini lebih mempertimbangkan kemudahan, kecepatan, keamanan, serta ekosistem layanan yang ditawarkan.

"Orang itu sudah enggak melihat bank itu dari produknya, tapi dari seberapa mudah, murah, cepat, aman layanan atau bahkan ekosistem yang ditawarkan oleh bank itu sendiri," katanya.

Melalui strategi pertumbuhan selektif dan transformasi berkelanjutan, Bank Jakarta optimistis dapat menjaga kinerja yang sehat sekaligus meningkatkan daya saing di tengah perubahan lanskap industri keuangan.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Krom Bank Indonesia Tbk (BBSI) melaporkan laba bersih senilai Rp 70 miliar per kuartal I-2026.

Angka tersebut naik 99 persen secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Di samping itu, penyaluran kredit tercatat senilai Rp 9,88 triliun pada periode yang sama.

Angka tersebut naik 98 persen secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Presiden Direktur PT Krom Bank Indonesia Tbk, Anton Hermawan mengatakan, kondisi industri perbankan nasional masih menunjukkan pertumbuhan yang positif di tengah dinamika ekonomi global dan tantangan pasar.

"Perseroan terus memperkuat fundamental bisnis melalui pengembangan layanan perbankan digital, pengelolaan risiko yang prudent, serta peningkatan kualitas layanan kepada nasabah," kata dia dalam keterangan resmi, Kamis (21/5/2026).

Ia menambahkan, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) Krom Bank tercatat sebesar Rp 10,86 triliun pada kuartal I-2026, atau tumbuh 138 persen secara tahunan.

Sementara aset tumbuh menjadi Rp 14,77 triliun pada periode yang sama, atau tumbuh 78 persen secara tahunan.

Krom Bank mencatat rasio kecukupan modal (CAR) terjaga pada level 39,78 persen.

Anton mengungkapkan, perseroan memperkuat infrastruktur teknologi informasi dan tata kelola perusahaan guna mendukung ekspansi bisnis yang berkelanjutan serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

Pada tahun ini, Krom Bank juga akan fokus pada penguatan ekosistem digital dan pengalaman pengguna (user experience).

Pihaknya juga akan meningkatkan kualitas aset serta manajemen risiko.

"Kami meyakini, konsistensi transformasi digital akan menjadi fondasi utama dalam mendorong pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkesinambungan bagi seluruh pemangku kepentingan,” ujar dia.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), pemegang saham Krom Bank juga telah menyetujui pengalokasian laba bersih perseroan untuk tahun buku 2025 sebesar Rp 143 miliar atau 100 persen digunakan untuk menambah saldo laba ditahan (retained earning).

Keputusan ini diambil sebagai bagian dari strategi perseroan untuk memperkuat struktur permodalan dan mendukung ekspansi bisnis secara berkelanjutan.

“Keputusan untuk mengalokasikan seluruh laba bersih Tahun Buku 2025 ke dalam saldo laba ditahan merupakan langkah strategis perseroan untuk dapat menjaga fundamental keuangan yang sehat serta memperkuat kapasitas pendanaan internal," terang dia.

Sebagai catatan, sepanjang 2025 Krom Bank mencatat pendapatan bunga bersih (audited) sebesar Rp 1,85 triliun, atau meningkat 92 persen secara tahunan dibandingkan Rp 965 miliar pada 2024.

Kemudian, total aset Krom Bank meningkat 84 persen secara tahunan menjadi Rp 12,21 triliun pada 2025, sementara total kredit tumbuh 103 persen secara tahunan YoY menjadi Rp 8,63 triliun dibandingkan Rp 4,25 triliun pada tahun sebelumnya.

Dari sisi pendanaan, Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat 166 persen secara tahunan menjadi Rp 8,39 triliun pada 2025 dari Rp 3,15 triliun pada 2024, didorong oleh pertumbuhan simpanan berbasis tabungan dan deposito.

Krom Bank juga mencatat laba bersih sebesar Rp 143 miliar atau meningkat 15 persen secara tahunan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk meluncurkan Loan Factory untuk memangkas proses pengajuan kredit perumahan rakyat (KPR) menjadi lebih singkat. Sistem ini ditargetkan memangkas waktu proses dari rata-rata enam hari kerja.

Transformasi ini menjadi langkah BTN mempercepat ekspansi kredit tanpa mengorbankan kualitas. Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, Loan Factory diluncurkan sebagai mesin pertumbuhan kredit yang tetap menjaga risiko.

“Kalau hanya tumbuh tanpa kualitas, itu tidak acceptable. Tapi kalau kualitas bagus tanpa pertumbuhan, itu juga tidak cukup,” kata Nixon dalam peresmian BTN Loan Factory di Bekasi, Jawa Barat, Senin (13/4/2026).

Loan Factory mengintegrasikan seluruh proses kredit dalam satu sistem terpusat, mulai dari input data, verifikasi, analisis, hingga persetujuan dan pencairan. Model ini menghapus proses yang sebelumnya tersebar di cabang dan regional. BTN ingin memastikan proses kredit lebih cepat, konsisten, dan terukur.

BTN mencatat, dalam kondisi normal mampu memproses sekitar 1.000 aplikasi KPR per hari. Standardisasi proses dinilai krusial untuk menjaga kualitas keputusan kredit.

“Kalau mengandalkan cara kerja masing-masing orang, itu berbahaya. Dalam skala sebesar ini, proses harus terstandardisasi,” ujar Nixon.

Direktur Operations BTN I Nyoman Sugiri Yasa menyebut integrasi ini membuat proses lebih efisien dan mudah dipantau. Tata kelola dokumen dan underwriting kini menjadi lebih rapi.

Sementara Direktur Risk Management BTN Setiyo Wibowo menilai transformasi ini memperkuat akurasi keputusan kredit. Pendekatan terpusat juga dinilai mampu menekan risiko.

BTN juga mulai memanfaatkan teknologi seperti decision engine dan kecerdasan buatan untuk mempercepat analisis. Langkah ini menjadi bagian dari evolusi sistem kredit dari desentralisasi ke sistem terpusat.

Di sisi lain, Bank Syariah Nasional (BSN) akan menjadikan Loan Factory sebagai model awal. Skema ini akan diadaptasi untuk penguatan pembiayaan syariah.

“Ini suatu inovasi di level induk kami yang memang akan kami jadikan model. Nanti beberapa learning dari BTN ini akan kami implementasikan kembali ke BSN,” ujar Wakil Direktur Utama BSN Arga M. Nugraha.

BTN berharap inovasi ini mendorong pertumbuhan kredit perumahan lebih cepat. Namun tetap menjaga prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan risiko.

“Pertumbuhan harus meningkat, tapi kualitas juga harus tetap terjaga,” kata Nixon.

Bisnis.com, JAKARTA—PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR) atau Bank BJB menilai pertumbuhan kinerja pada 2025 menjadi indikasi positif perbaikan raihan laba pada 2026.

Bank BJB membukukan laba bersih tahun berjalan secara konsolidasi senilai Rp1,58 triliun pada 2025. Raihan tersebut meningkat 8,86% secara tahunan (year on year/YoY) dibandingkan perolehan tahun sebelumnya sebesar Rp1,455 triliun.

"Momentum perbaikan kinerja kuartal IV yang juga berlanjut pada awal 2026 menjadi indikasi positif bagi pemulihan pertumbuhan laba ke depan," kata Herfinia, Corporate Secretary BJBR, dalam siaran pers, Senin (16/3/2026).

Kinerja keuangan Bank BJB sepanjang 2025 menunjukkan ketahanan di tengah dinamika ekonomi global dan domestik yang masih penuh tantangan.

Stabilitas sistem keuangan domestik relatif terjaga dan tetap kondusif bagi sektor perbankan, didukung oleh kebijakan fiskal dan moneter yang akomodatif, termasuk penurunan BI Rate yang mulai membuka ruang bagi pemulihan intermediasi perbankan.

Herfinia menjelaskan, BJBR terus mempercepat transformasi digital melalui pengembangan platform KGB Pisan. Sejak memperoleh izin pengembangan layanan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada November 2025, platform ini mendukung pengajuan kredit baru secara end-to-end digital bagi nasabah payroll bank bjb.

"Proses kredit yang sepenuhnya digital turut meningkatkan produktivitas dan skalabilitas bisnis konsumer," katanya.

Selain itu, bank bjb juga melakukan ekspansi secara terukur pada segmen korporasi dan komersial yang difokuskan pada proyek berbasis ekosistem daerah sehingga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

BJBR juga terus memperkuat sinergi bisnis dalam Kelompok Usaha Bank (KUB), dengan kinerja anak perusahaan memberikan kontribusi aset sebesar Rp42,8 triliun atau sekitar 18% dari total aset konsolidasi Grup bjb.

Ke depan, bank bjb akan terus memperkuat sinergi bisnis dan efisiensi operasional melalui skema sharing fee serta kolaborasi produk guna meningkatkan profitabilitas dan daya saing grup secara berkelanjutan.

Dalam laporan keuangan yang dipublikasikan di Harian Bisnis Indonesia, raihan laba BJBR didorong oleh pendapatan bunga yang tumbuh 7,69% YoY menjadi Rp17,09 triliun hingga akhir 2025. Pada saat yang sama, beban bunga perseroan juga meningkat 3,64% YoY menjadi Rp9,58 triliun.

Dengan demikian, pendapatan bunga bersih perseroan meningkat 13,33% YoY dari 2024 yang sebesar Rp6,62 triliun menjadi Rp7,51 triliun pada 2025.

Raihan laba pada 2025 turut ditopang oleh pendapatan lainnya dan pendapatan komisi. Perseroan mencatat, pendapatan lainnya mencapai Rp320,30 miliar atau tumbuh 35,57% YoY dari periode yang sama tahun lalu Rp236,26 miliar.

Kemudian, pendapatan komisi perseroan mencapai Rp1,81 triliun, meningkat 11,87% YoY dari raihan tahun sebelumnya yang sebesar Rp1,62 triliun.

Laba operasional Bank BJB tercatat tumbuh 11,72% YoY menjadi Rp1,98 triliun dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp1,77 triliun. Pada saat yang sama, perseroan membukukan laba tahun berjalan sebelum pajak sebesar Rp1,95 triliun, naik 9,82% YoY dari periode yang sama tahun lalu Rp1,78 triliun.

Dari sisi fungsi intermediasi, penyaluran kredit perseroan tercatat mencapai Rp140,71 triliun hingga akhir 2025. Pada saat yang sama, total dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun perseroan mencapai sebesar Rp152,89 triliun pada 2025.

Melihat indikator keuangan, rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) naik dari 19,70% pada 2024 menjadi 21,20% pada 2025. Untuk kualitas kredit, perseroan mencatat NPL gross berada di posisi 2,91% dari sebelumnya 2,22% dan NPL net di level 1,29% dari tahun lalu 1,00%.

Adapun, pendapatan bunga bersih (net interest margin/NIM) naik tipis dari 3,83% pada 2024 menjadi 3,84% pada 2025. Biaya operasional terhadap pendapatan operasional juga naik dari 90,20% menjadi 92,18% hingga akhir 2025.

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah bank dengan modal inti di bawah Rp6 triliun atau masuk kategori kelompok bank dengan modal inti (KBMI) 1 memberikan penjelasan terkait strategi untuk meningkatkan modal di tengah rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menghapus klasifikasi KBMI 1.

Sebagai informasi, kelompok KBMI 1 terdiri dari bank-bank dengan modal inti di bawah Rp6 triliun. Kemudian KBMI 2 untuk modal inti Rp6 triliun sampai dengan Rp14 triliun, KBMI 3 untuk Rp14 triliun sampai dengan Rp70 triliun, dan KBMI 4 untuk bank dengan modal inti di atas Rp70 triliun.

PT Bank IBK Indonesia Tbk. (AGRS) misalnya. Dalam keterbukaan yang disampaikan ke Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin (22/12/2025) menyatakan perseroan senantiasa mengikuti ketentuan dari regulator. "Bank akan menyesuaikan apabila telah terdapat ketentuan OJK yang mengatur terkait hal tersebut," demikian penjelasan manajemen.

Kemudian, untuk pemenuhan modal agar dapat naik kelas ke KBMI 2, Bank IBK menyebutkan akan dilakukan secara organik, mengingat modal inti perseroan saat ini senilai Rp5,7 triliun atau kurang Rp300 miliar untuk mencapai Rp6 triliun.

Perseroan berharap penambahan modal akan terpenuhi setelah 2026 yang diperoleh dari estimasi laba 2025 senilai Rp210 miliar dan proyeksi laba tahun depan sesuai rencana bisnis bank (RBB) senilai Rp210 miliar. Terkait dengan linimasa atau timeline lebih lanjut, manajemen menyatakan akan menunggu peraturan lebih lanjut dari regulator.

Hingga akhir September 2025, Bank IBK membukukan laba bersih tahun berjalan senilai Rp160,32 miliar. Sementara, sepanjang 2024, laba yang dibukukan senilai Rp215,85 miliar.

Selain Bank IBK, PT Bank Victoria International Tbk. (BVIC) juga menyampaikan dukungan terkait rencana OJK tersebut, untuk menciptakan industri perbankan yang lebih sehat dan berdaya saing.

Manajemen BVIC menyatakan sejalan dengan rencana kebijakan tersebut, perseroan terus memperkuat keunggulan kompetitif, baik melalui transformasi digital maupun peningkatan kualitas layanan.

"Perseroan juga akan terus mengoptimalkan peningkatan permodalan melalui berbagai opsi yang sesuai dengan regulasi, efisiensi operasional, serta ekspansi bisnis yang selektif," ujar manajemen.

Lebih jauh, perseroan akan menyesuaikan timeline setelah menerima arahan resmi dari OJK, mengingat belum ada ketentuan resmi yang mengatur terkait dengan linimasa atas rencana kebijakan tersebut. "Namun demikian, inisiatif penguatan permodalan dan transformasi digital telah berjalan dan akan terus dilanjutkan untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang yang berkesinambungan."

Per 30 September 2025 modal inti Bank Victoria tercatat senilai Rp4,01 triliun. Nilai ini meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang senilai Rp3,58 triliun. Pada periode yang sama, BVIC membukukan laba tahun berjalan senilai Rp127,79 miliar.

Bank Digital

Dari sisi bank digital, Direktur Utama Bank Neo Eri Budiono menegaskan perseroan saat ini lebih memilih fokus memperkuat kinerja fundamental dibandingkan berspekulasi terhadap kebijakan yang masih bersifat wacana. Menurutnya, Bank Neo menitikberatkan pada perbaikan profitabilitas, tata kelola, serta cara perusahaan mengomunikasikan kinerja ke pasar.

“Sekarang ini kami benar-benar fokus ke apa yang ingin dicapai. Tahun ini setidaknya kami sampaikan profitabilitas, tata kelola kita perbaiki, dan yang penting adalah bagaimana mengomunikasikan semua ini ke market,” ujar Eri dalam paparan publik, Selasa (16/12/2025).

Dari sisi permodalan, Bank Neo masih mengandalkan laba ritel (retail earnings) dengan modal inti yang saat ini berada di kisaran Rp4 triliun. Dengan posisi tersebut, Eri menilai kondisi permodalan perseroan masih memadai jika dilihat dari rasio kecukupan modal (CAR).

Berdasarkan data yang dipaparkan, modal inti Bank Neo menguat menjadi Rp4 triliun, naik 1,52% dibandingkan September 2025 sebesar Rp3,94 triliun, serta tumbuh 20,06% secara tahunan (year-on-year/YoY) dari Rp3,33 triliun pada Oktober 2024. Sebagai informasi, KBMI I merupakan kelompok bank dengan modal inti hingga Rp6 triliun.

Sementara itu, CAR Bank Neo pada Oktober 2025 tercatat meningkat signifikan menjadi 47,77%, dibandingkan 35,89% pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Menanggapi peluang naik kelas ke KBMI II, Eri menyatakan bahwa perseroan tidak semata-mata mengejar status tersebut. Meski demikian, dia mengakui menjadi bank dengan skala yang lebih besar akan membuka ruang bagi pengembangan produk baru.

“Kalau dari sisi kecukupan modal, sebenarnya jauh lebih dari cukup. Tapi tentunya kita ingin menjadi bank yang lebih besar, supaya bisa menawarkan produk lain, misalnya layanan valas untuk nasabah yang suka travel,” jelasnya.

Banyak Faktor

Adapun, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan bahwa banyak faktor yang menjadi pertimbangan OJK untuk mendorong KBMI 1 melakukan konsolidasi.

Dia menuturkan, konsolidasi diperlukan untuk meningkatkan daya dorong perbankan terhadap perekonomian nasional. Dian menyebut, Indonesia masih merupakan bank-driven economy. Itu artinya, pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada kemampuan perbankan menyalurkan kredit.

“Pertama memang ekonomi kita membutuhkan bank-bank yang besar. Ukuran itu menentukan segalanya, size does matter. Itu akan membuat efisiensi dan lain sebagainya kemudian juga akan mendorong tentu saja kredit dan lain sebagainya itu dilakukan,” tutur Dian saat ditemui di Jakarta, Senin (15/12/2025).

Selain itu, kebutuhan investasi teknologi semakin besar. Dian menuturkan penguatan sistem IT, digital banking, hingga pengembangan super app membutuhkan dana yang tidak sedikit, sehingga sulit dipenuhi oleh bank dengan modal dan aset terbatas jika berjalan sendiri-sendiri.

Saat ini, Dian menyebut bahwa bank-bank KBMI 1 telah mulai melakukan kajian internal, baik terkait opsi penambahan modal maupun rencana merger dengan bank lain yang dinilai memiliki potensi.

Dia mengharapkan proses tersebut dapat berlanjut dan menghasilkan penguatan struktur perbankan nasional ke depan. “Kita harapkan itu akan terus terjadi dan nanti kita lihat bagaimana perkembangan selanjutnya,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan industri perbankan untuk bersiap menghadapi meningkatnya risiko serangan siber, menyusul sejumlah insiden yang melibatkan layanan BI-FAST belakangan ini.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan disrupsi digital telah mengubah lanskap layanan perbankan secara signifikan. Masyarakat kini semakin memilih bank yang mampu menyediakan layanan digital yang simpel, cepat, aman, dan nyaman, sehingga mendorong perbankan untuk terus melakukan transformasi dan digitalisasi.

Meski demikian, Dian menegaskan bahwa era digitalisasi juga membawa tantangan besar berupa meningkatnya potensi serangan siber. Menurutnya, sektor keuangan sebagai salah satu fondasi perekonomian nasional harus dijaga dengan memastikan seluruh infrastruktur teknologi informasi terlindungi dari berbagai ancaman.

“Ancaman siber tidak hanya berpotensi mengganggu operasional bank, tetapi juga dapat merusak reputasi sektor keuangan serta mengancam stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan,” ujar Dian dalam keterangan tertulis, Minggu (21/12/2025).

Rentetan insiden siber yang terjadi pada layanan BI-FAST dalam beberapa waktu terakhir dinilai menjadi alarm keras bagi industri perbankan, khususnya dalam memperkuat ketahanan dan keamanan sistem teknologi informasi.

OJK menilai keamanan siber harus menjadi prasyarat utama dalam transformasi digital perbankan, bukan sekadar pelengkap.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, OJK menerapkan pendekatan Risk Based Supervision (RBS) atau pengawasan berbasis risiko.

Melalui pendekatan ini, OJK menilai kondisi dan tingkat kesehatan bank secara proporsional dan berkelanjutan, termasuk mengevaluasi risiko operasional yang mencakup aspek teknologi informasi dan keamanan siber. Penilaian tingkat kesehatan bank dilakukan secara berkala setiap semester.

Pengawasan tersebut dilakukan baik secara tidak langsung (offsite) maupun melalui pemeriksaan langsung (onsite), berdasarkan rencana pengawasan yang disusun dengan mempertimbangkan prioritas, tingkat urgensi, ketersediaan sumber daya, serta karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas operasional masing-masing bank.

Pascaterjadinya insiden siber di sejumlah bank pembangunan daerah (BPD), OJK juga telah melakukan crash program pemeriksaan terhadap seluruh BPD di Indonesia dengan fokus pada ketahanan dan keamanan siber.

"Bank-bank tersebut diminta memastikan pelaksanaan langkah-langkah penguatan sistem keamanan guna meminimalkan risiko kejadian serupa di kemudian hari," imbuhnya.

Selain itu, OJK memperkuat kerja sama dengan regulator sistem pembayaran dalam upaya pencegahan terulangnya insiden sejenis, terutama untuk menjaga kelancaran dan keamanan transaksi digital nasional.

Dari sisi regulasi, OJK telah menerbitkan sejumlah ketentuan terkait penerapan teknologi informasi dan keamanan siber di perbankan, antara lain Peraturan OJK (POJK) Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum serta Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 29/SEOJK.03/2022 tentang Ketahanan dan Keamanan Siber bagi Bank Umum.

"OJK juga kembali mengingatkan perbankan untuk memperkuat manajemen risiko dalam rangka mencegah penyalahgunaan sistem perbankan dan tindak pidana fraud," jelasnya.

Upaya tersebut meliputi penyempurnaan fraud detection system, penguatan penerapan know your customer (KYC), analisis dan evaluasi berkala atas profil serta limit transaksi nasabah, serta penguatan manajemen risiko terhadap pihak ketiga.

Semakin masifnya digitalisasi layanan perbankan, OJK menegaskan bahwa kesiapan menghadapi serangan siber menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik dan stabilitas sistem keuangan nasional.