UNTUK keempat kalinya, pemerintah akan mengubah aturan tentang penyimpanan devisa hasil ekspor atau DHE dari sumber daya alam. Penyebabnya, pengumpulan DHE dalam sistem keuangan dalam negeri, yang sejatinya digunakan untuk memperkuat rupiah, ternyata kurang efektif dan masih memiliki celah pelanggaran. Dalam aturan yang akan terbit, pemerintah menempuh langkah ekstrem, yaitu mewajibkan eksportir menyimpan DHE di bank milik negara mulai 1 Januari 2026.

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah tengah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari Sumber Daya Alam (SDA). Dalam aturan terbaru yang akan berlaku per 1 Januari 2026, penempatan DHE SDA akan dikhususkan hanya di rekening Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, alasan pengkhususan ini didasarkan pada evaluasi aturan sebelumnya. Aturan lama dinilai tidak efektif karena tidak secara spesifik mendefinisikan lembaga jasa keuangan tempat eksportir wajib menempatkan dolar hasil ekspornya.

Purbaya menuturkan, tanpa pengkhususan di bank Himbara, DHE SDA yang ditempatkan di rekening khusus selama ini malah banyak dikonversi ke rupiah. Dana tersebut kemudian dipindahkan ke bank-bank kecil untuk dikonversi kembali ke mata uang valas dan disimpan di luar negeri.

"DHE-nya memang masuk ke sini, dolar kan. Lalu mereka tukar ke rupiah dan dipindahin ke bank kecil-kecil lain, diconvert ke dolar, dibawa ke luar negeri, jadi nggak efektif," ucap Purbaya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat dikutip, Selasa (9/12/2025).

Dengan mewajibkan penempatan DHE SDA di Himbara, pengawasan terhadap konversi dan penempatan dana akan jauh lebih mudah.

Purbaya bahkan mengancam akan mencopot direksi Himbara jika masih memainkan DHE SDA dan gagal meningkatkan cadangan devisa Indonesia.

"Kalau dirut-dirut Himbara, direktur-direkturnya macam-macam, ya kita berhentiin, gampang. Jadi, tujuannya adalah memastikan DHE-nya betul-betul efektif, itu saja sehingga supply dolar di sini betul-betul bertambah. Kan selama ini gagal kan," ucapnya.

Dokumen sosialisasi yang diterima kalangan perbankan (5 Desember 2025) menyebutkan beberapa ketentuan terbaru, antara lain:

1. Wajib Himbara: Dana 100 persen wajib dipindahkan ke rekening khusus Himbara per 1 Januari 2026;

2. Batas Konversi: Batas konversi DHE Valas ke Rupiah diturunkan dari 100 persen menjadi paling banyak 50 persen;

3. Perluasan Penggunaan Valas: Penggunaan valas untuk kebutuhan pengadaan barang dan jasa diperluas, tidak lagi terbatas hanya pada barang yang tidak bisa diproduksi domestik dan kebutuhan modal kerja;

4. SBN Valas: Eksportir diizinkan menempatkan dana pada Surat Berharga Negara (SBN) valas yang diterbitkan di domestik. Pemerintah juga akan menerbitkan SBN valas di domestik untuk menampung excess valas dari DHE sekaligus mendalami pasar.

Editor: Aditya Pratama

DEPUTI Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti mengatakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) tidak serta-merta meningkatkan cadangan devisa. Aturan yang diterbitkan pada Februari 2025 itu mewajibkan semua eksportir menyimpan dana devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) di bank-bank dalam negeri terhitung sejak 1 Maret 2025.

Menurut Destry, sejak PP Nomor 8 Tahun 2025 diberlakukan, tingkat kepatuhan eksportir tergolong tinggi, yaitu mencapai 95 persen. Artinya, dana dari DHE SDA yang telah diterima masuk ke dalam rekening khusus untuk penempatan DHE SDA. “Kemudian dari penempatan rekening khusus tersebut, kalau kami lihat dari penggunaannya, memang untuk konversi itu mayoritas. Jadi ada untuk konversi sekitar 78,2 persen,” kata Destry dalam konferensi pers daring pada Rabu, 22 Oktober 2025.Konversi tersebut, kata Destry, turut menambah suplai valuta asing dolar ke pasar valas dalam negeri. Meski demikian, dia menyatakan penambahan valas tersebut tidak serta-merta meningkatkan cadangan devisa Indonesia. Sebab, valas tersebut dipakai untuk menambah supai di pasar domestik.Menurut Destry, besarnya arus modal asing yang keluar atau capital outflow selama dua bulan terakhir membuat BI menggunakan cadangan devisa untuk melakukan intervensi. “(Capital outflow) itu menyebabkan kami harus menggunakan cadangan devisa kita untuk melakukan intervensi, termasuk juga adanya pembayaran untuk dividen, repatriasi, dan untuk pinjaman,” ujar Destry.Posisi cadangan devisa pada akhir September 2025 tercatat sebesar US$ 148,7 miliar. Posisi ini turun US$ 2 miliar dari akhir Agustus 2025 yang tercatat sebesar US$ 150,7 miliar. Cadangan devisa telah menurun sejak Juli 2025. Pada saat itu, cadangan devisa turun ke posisi US$ 152 miliar dari US$ 152,6 miliar pada akhir Juni. Kemudian pada Agustus, cadangan devisa kembali turun ke level US$ 150,7 miliar.Dalam siaran persnya, Bank Indonesia mencatat turunnya cadangan devisa pada akhir September 2025 dipengaruhi antara lain oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah serta kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah Bank Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian pasar keuangan global yang tetap tinggi.Pada 30 September 2025, kurs JISDOR mencatat rupiah berada di level 16.692 per dolar AS. Nilai tersebut turun dibanding kurs rupiah pada 29 Agustus 2025 yang hanya 16.461 per dolar.Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan kinerja transaksi modal dan finansial diperkirakan defisit dengan terjadinya net capital outflow investasi asing seiring dengan tingginya ketidakpastian global dan pembayaran utang luar negeri. BI mencatat, sejak September 2025 hingga 20 Oktober 2025, modal asing yang keluar mencapai US$ 5,26 miliar. “(Hal ini) mengharuskan Bank Indonesia melakukan intervensi dalam rangka stabilisasi nilai tukar rupiah,” ucap Perry.Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri untuk rapat terbatas di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu malam, 12 Oktober 2025. Salah satu yang dibahas adalah evaluasi PP Nomor 8 Tahun 2025 tentang DHE. “Tadi membahas untuk melakukan evaluasi sejauh mana efektivitas dan dampak terhadap diberlakukannya DHE. Dari yang kami terapkan, hasilnya belum cukup menggembirakan,” ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat ditemui di muka kediaman Presiden selepas rapat, seperti dikutip dari Antara.

PRESIDEN Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri untuk rapat terbatas di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu malam, 12 Oktober 2025. Salah satu yang dibahas evaluasi peraturan pemerintah (PP) mengenai devisa hasil ekspor (DHE).“Tadi ada beberapa hal yang dibahas secara khusus," kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat ditemui di muka kediaman Presiden selepas rapat, didampingi oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo seperti dikutip Antara."Salah satunya mengenai sistem keuangan dan sistem perbankan kita, termasuk tadi membahas mengenai hasil dari peraturan pemerintah (PP) yang kita keluarkan berkenaan dengan masalah devisa hasil ekspor (DHE),” kata Prasetyo.Prabowo pada Februari 2025 menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 yang mewajibkan seluruh eksportir menyimpan dana devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) di bank-bank dalam negeri terhitung sejak 1 Maret 2025.“Tadi membahas untuk melakukan evaluasi sejauh mana efektivitas dan dampak terhadap diberlakukannya DHE. Dari yang kami terapkan, hasilnya belum cukup menggembirakan,“ ujar Prasetyo.

Saat ditanya apakah masih ada celah dalam PP yang telah terbit sehingga memungkinkan para pengusaha tak menempatkan dana devisa hasil ekspornya di dalam negeri, Prasetyo menjawab terdapat beberapa celah yang menjadi bahan evaluasi.“Ya masih ada beberapa (celah) yang memungkinkan devisa kita belum seoptimal yang kita harapkan, makanya itu yang diminta untuk segera dipelajari kembali,” kata Prasetyo.Dalam pidato Presiden Prabowo saat peresmian Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia, Jakarta, Februari 2025, menargetkan devisa Indonesia dalam setahun ke depan menyentuh minimal US$ 100 miliar setelah ada kebijakan mengenai penyimpanan Devisa Hasil Ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) di bank-bank dalam negeri.Rapat terbatas di Kertanegara Minggu malam berlangsung selama kurang lebih tiga jam. Persamuhan tersebut dihadiri di antaranya oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Perumahan Maruarar Sirait, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

Selain itu hadir Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) M. Herindra, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Angga Raka Prabowo, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

PRESIDEN Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di kediamannya di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Ahad malam, 12 Oktober 2025.

Rapat terbatas dimulai sekitar pukul 19.30 WIB. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga hadir dalam ratas tersebut. Sedangkan menteri dan kepala lembaga yang hadir antara lain Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Wamenkeu Suahasil Nazara, Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Kepala Badan Intelijen Negara Muhammad Herindra, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan rapat tersebut membahas semua program pemerintah yang sudah berjalan. Namun rapat yang berlangsung selama tiga jam secara khusus membahas sektor ekonomi.

“Salah satunya mengenai sistem keuangan dan sistem perbankan kita,” kata Prasetyo selesai rapat, Ahad 12 Oktober 2025.

Prasetyo mengatakan salah satu yang dibahas adalah masalah devisa hasil ekspor (DHE). Presiden membahas tentang hasil penerapan dari Peraturan Pemerintah untuk DHE yang diterbitkan Maret lalu.

“Jadi tadi membahas untuk melakukan evaluasi sejauh mana efektivitas dan dampak terhadap diberlakukannya DHE,” ujar Prasetyo.

Prasetyo mengatakan penerapan DHE belum cukup memuaskan. Sebab hasil devisa dari DHE belum optimal. Sehingga Presiden meminta agar implementasi DHE dipelajari kembali.

Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan aturan yang mewajibkan devisa hasil ekspor sumber daya alam DHE Indonesia disimpan di bank dalam negeri pada 1 Maret 2025.

Prabowo mengatakan, ketentuan itu diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2025 untuk meningkatkan manfaat DHE SDA. "Dalam rangka memperkuat dampak dari pengelolaan DHE SDA. Maka pemerintah menetapkan PP nomor 8 tahun 2025," kata Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 17 Februari 2025.

Kepala Negara mengatakan, hasil ekspor SDA Indonesia selama ini banyak disimpan di bank luar negeri. Dengan adanya PP ini, devisa hasil ekspor SDA Indonesia diwajibkan ditempatkan di bank-bank nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan eksportir wajib menyimpan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam sebesar 100 persen di dalam negeri dalam kurun waktu satu tahun. Ia mengatakan batas minimal yang disimpan sebesar US$ 250 ribu.

“(Wajib mengendapkan DHE SDA) 100 persen. Retainer dalam negeri 100 persen. (Nominal) di atas US$ 250 ribu,” kata Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, 21 Januari 2025.

Kebijakan ini berbeda dari aturan sebelumnya, yakni eksportir paling sedikit memarkirkan DHE SDA sebesar 30 persen selama minimal tiga bulan. Namun, Airlangga menjanjikan bahwa pemerintah akan memberikan banyak insentif kepada para eksportir. Termasuk insentif untuk perbankan, salah satunya pengaturan terkait cash collateral.