Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) menilai Surat Berharga Negara (SBN) tetap menjadi instrumen atraktif oleh industri dana pensiun karena kecocokannya dengan profil risiko yang dicari serta imbal hasil yang optimal

Humas Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) Syarifudin Yunus mengatakan bahwa sejauh ini, dana pensiun tetap membeli SBN karena kebutuhan asset–liability matching (ALM) jangka panjang. Syarif menyebut, SBN masih menjadi instrumen paling cocok untuk yield lebih menarik dan menjaga kewajiban pembayaran manfaat pensiun ke depan sesuai regulasi yang ada.

Menurutnya, bagi dana pensiun, keseimbangan antara risiko dan imbal hasil dalam konteks kewajiban jangka panjang kepada peserta menjadi pertimbangan utama. Dengan karakteristik tersebut, SBN masih dinilai mampu memberikan stabilitas portofolio.

"Bagi dana pensiun, keputusan investasi bukan hanya soal sentimen rating, tetapi soal keseimbangan risiko," katanya kepada Bisnis, dikutip pada Kamis (26/2/2026)

Syarifudin menuturkan, dalam jangka menengah prospek SBN bagi dana pensiun masih cukup baik, selama tetap mengacu pada prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang efektif.

Dia menambahkan, peluang peningkatan kepemilikan SBN oleh dana pensiun masih terbuka, terutama apabila aset kelolaan atau asset under management (AUM) industri terus bertumbuh dan kebutuhan ALM jangka panjang tetap terjaga.

“SBN tetap oke selama dapat memenuhi kewajiban pembayaran manfaat pensiun kepada peserta,” katanya.

Di sisi lain, ADPI memandang SBN masih akan menjadi instrumen inti atau core dalam portofolio dana pensiun, dengan porsi sekitar 50%—60% yang disesuaikan dengan profil risiko masing-masing lembaga.

Adapun, diversifikasi ke instrumen alternatif tetap dilakukan secara bertahap sebagai bagian dari pengelolaan risiko. Salah satunya melalui obligasi korporasi berkualitas, sepanjang sesuai regulasi dan tetap menjunjung prinsip kehati-hatian.

“Alternatif pasti ada sebagai bagian dari diversifikasi. Namun, SBN masih menjadi tulang punggung investasi dana pensiun,” ujar Syarifudin.

Data dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, Asuransi dan dana pensiun telah menghimpun SBN hingga Rp1.325,48 triliun hingga 18 Februari 2026, naik dari Rp1.290,67 triliun pada 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) memproyeksikan bisnis industri dana pensiun pada 2026 mendatang tetap positif dan menjanjikan.

Humas ADPI Syarifudin Yunus berpendapat demikian lantaran yakin bahwa kondisi ekonomi tahun depan bisa mendukung dan potensi pekerja untuk diajak memiliki program pensiun sukarela sangatlah besar.

“Menurut saya, prospek dana pensiun di tahun 2026 relatif positif dan menjanjikan, baik dari sisi aset kelolaan [AUM] maupun jumlah peserta,” katanya kepada Bisnis, Selasa (2/12/2025).

Sebab demikian, Syarif menekankan bahwa ekosistem dana pensiun harus diciptakan. Bukan hanya sebatas untuk kesejahteraan hari tua, tetapi juga perlu melakukan edukasi masif dan membuat akses yang mudah untuk membelinya.

Dia juga mengusulkan agar regulator terus mendorong penetrasi dana pensiun, khususnya bagi pekerja sektor informal. Menurutnya pula, tingkat kepercayaan publik terhadap dana pensiun harus tetap ditingkatkan.

“Dana pensiun perlu fokus dalam membangun kepercayaan publik bahwa dana pensiun memang program yang didedikasikan untuk menyiapkan pensiun pekerja, termasuk untuk pekerja informal dan UMKM,” tegas Syarif.

Syarif menegaskan seperti itu karena menurutnya minat masyarakat, terutama pekerja informal terhadap dana pensiun masih sangat besar. Baginya, untuk pemberi kerja karena memang memiliki kewajiban membayar uang pesangon atau kompensasi pasca kerja, sebaiknya dialokasikan di dana pensiun.

“Di sisi lain, pekerja pun perlu menyiapkan hari tua yang mampu memenuhi standar hidupnya. Pemberi kerja dan pekerja yang belum punya dana pensiun masih sangat besar. Itulah yang jadi tantangan untuk didobrak,” jelasnya.

Selain tantangan tersebut, Syarif membeberkan beberapa tantangan lain yang masih harus diatasi industri dana pensiun. Misalnya, tingkat literasi dan inklusi dana pensiun, kemampuan teknologi dan operasional, skema produk dana pensiun khususnya DPLK yang lebih fleksibel untuk pekerja informal.

Selanjutnya adalah keterbatasan distribusi dana pensiun agar bisa dijangkau semua kalangan dan kinerja investasi serta dinamika ekonomi makro yang kian menjadi tantangan utama.

ADPI, kata Syarif, merekomendasikan agar pada dana pensiun memastikan tata kelola dan manajemen risiko yang berkualitas dan sesuai dengan aturan.

“Kinerja investasi yang optimal, permudah onboarding dan pengelolaan dana pensiun lewat digital, komunikasi yang transparan dengan peserta, dan edukasi yang berkelanjutan,” sebutnya.

Tak sampai di situ, dia merekomendasikan agar dana pensiun menggandeng pemberi kerja sebagai mitra pertumbuhan dana pensiun untuk menyiapkan dana pesangon dan uang pensiun pekerja.

“Jadi, seharusnya tahun 2026 jadi momen bagus untuk tingkatkan aset kelolaan dan jumlah peserta dana pensiun,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) menilai kenaikan iuran program pensiun sukarela pada kuartal III/2025 tak lepas dari kontribusi kepesertaan korporasi yang dominan.

Untuk diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat nilai iuran program pensiun sukarela secara keseluruhan tumbuh sebesar 8,56% (year on year/YoY) menjadi Rp28,40 triliun pada September 2025.

“Sejauh ini [pengaruh kenaikan iuran] masih didominasi oleh korporasi, karena kepesertaan dana pensiun 80% di korporasi, sisanya di individu,” kata Humas ADPI Syarifudin Yunus kepada Bisnis, dikutip pada Sabtu (15/11/2025).

Syarif menilai tren positif nilai iuran dana pensiun ini merupakan hal yang baik untuk industri dana pensiun. Meskipun di satu sisi menurutnya lonjakan ini belum besar, masih ada ruang untuk akselerasi.

Namun yang jelas, ujarnya, kenaikan nilai iuran pada September 2025 itu didorong oleh masuknya iuran peserta aktif yang konsisten dan akumulasi iuran yang lebih tinggi daripada manfaat yang dibayarkan.

“Ketika peserta disiplin membayar iuran secara teratur, maka akumulasi meningkat. Di samping itu pula, adanya dukungan regulasi dan roadmap pengembangan dana pensiun,” tuturnya.

Sebab demikian, ADPI memproyeksikan bahwa tren iuran peserta akan tetap berlanjut hingga akhir 2025 ini. Syarif memperkirakan akan tumbuh di kisaran 8%—10% (YoY) asalkan diiringi dengan kesadaran pentingnya dana pensiun.

“Kesadaran akan meningkat bila masyarakat dan pekerja tahu manfaat dana pensiun. Untuk bisa tahu manfaatnya, perlu edukasi yang berkelanjutan dan tersedianya akses digital yang mudah,” tandasnya.

Adapun, tren kenaikan iuran ini juga dirasakan oleh Dana Pensiun Bank Mandiri (DPBM) yang mencatatkan per September 2025 tumbuh 2,45% bila dibandingkan dengan posisi Desember 2024.

Direktur Utama DPBM Abdul Hadie menyebut pertumbuhan iuran itu disebabkan oleh pertumbuhan penghasilan dasar peserta dan peserta baru.

“Sementara itu, jumlah peserta turun 1,14% (year to date/YtD] disebabkan oleh jatuh tempo usia pensiun normal peserta,” katanya kepada Bisnis, dikutip Sabtu (15/11/2025).

Menurutnya, kepesertaan di dana pensiun sukarela itu dipengaruhi oleh kebijakan pendiri, peraturan dan regulasi dana pensiun, serta pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebagai informasi, berdasarkan data OJK nilai iuran program pensiun sukarela ini juga konsisten tumbuh secara bulanan. Per September 2025 iuran naik 12,43% (month to month/MtM) dari Rp25,26 triliun.

Kemudian, apabila dibandingkan dengan posisi tahun lalu pada periode yang sama, nilai iuran program pensiun sukarela sempat terkontraksi 3,23% (YoY) pada September 2024.

Adapun, nilai manfaat program pensiun sukarela per September 2025 tercatat senilai Rp31,54 triliun atau tumbuh 7,08% (YoY). Sementara itu, jumlah pesertanya mencapai 5,36 juta orang.

“Untuk program pensiun sukarela, total aset mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,47% [YoY] dengan nilai mencapai Rp397,83 triliun,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono dalam konferensi pers daring RDK Oktober 2025, Jumat (7/11/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) merespons saran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang mendorong dana pensiun memperluas instrumen investasi dengan underlying di sektor energi baru dan terbarukan (EBT).

Ketua ADPI Abdul Hadi berpendapat saran itu sejalan dengan sifat dana pensiun yang memang seharusnya melakukan investasi yang bersifat keberlanjutan.

“Karena beban kita, tanggung jawab kita itu panjang sampai dengan seluruh peserta. Dengan demikian, ada instrumen investasi yang berbasis ESG gitu ya itu sangat selaras dengan kebutuhan jangka panjang kita,” ucapnya dalam konferensi pers Indonesia Pension Fund Summit (IPFS) 2025, di Tangerang Selatan, Kamis (23/10/2025).

Sebab itu, menurutnya, dana pensiun bisa melirik opsi instrumen yang bersifat berkelanjutan untuk strategi investasinya. Meskipun, di satu sisi dia turut menyoroti adanya risiko tertentu.

Dalam kesempatan yang sama, PT Taspen (Persero) mengaku sudah mulai menjajaki produk investasi yang bersifat Environmental, Social, and Governance (ESG).

“Salah satunya itu green bond atau proyek-proyek yang sifatnya global energy, tapi kita enggak langsung masuk proyeknya, tapi masukin surat utang underlying-nya project renewable energy,” kata Direktur Utama Taspen, Rony Hanityo Aprianto.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyoroti mayoritas saat ini alokasi investasi dana pensiun (dapen) sukarela masih sangat terkonsentrasi pada instrumen yang bersifat fixed income seperti Surat Berharga Negara (SBN) dan deposito di perbankan.

Direktur Pengembangan Dana Pensiun, Asuransi, dan Aktuaria Kemenkeu, Ihda Muktiyanto berpendapat fokus itu membuat manajemen risiko terkelola baik. Namun, di satu sisi dia khawatir imbal hasil untuk kebutuhan jangka panjang peserta dapen bisa terbatas.

Sebab demikian, dia menilai perlu adanya strategi investasi yang lebih berimbang supaya dana pensiun bisa memperluas instrumen investasinya yang memiliki nilai tambah.

“Termasuk di dalamnya instrumen-instrumen yang memiliki underlying energi baru dan terbarukan, instrumen hijau,dan tentunya instrumen lain yang memiliki kemampuan untuk bisa meningkatkan return dari hasil investasinya dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian,” katanya dalam acara Indonesia Pension Fund Summit (IPFS) 2025, di Tangerang Selatan, Kamis (23/10/2025).