Bisnis.com, INDRAMAYU — Pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) mulai memunculkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan lahan sawah produktif di daerah sentra pangan.Di Kabupaten Indramayu, salah satu lumbung padi nasional, pemerintah pusat mulai memantau potensi alih fungsi lahan pertanian yang dapat terjadi seiring pembangunan infrastruktur koperasi tersebut.

Isu itu mengemuka dalam kunjungan Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang melakukan pemantauan lapangan terkait pengendalian alih fungsi lahan sawah beberapa waktu lalu.Pemantauan difokuskan pada pembangunan KDMP yang berpotensi memanfaatkan lahan sawah sebagai lokasi pembangunan.

Kehadiran tim Stranas PK menunjukkan pembangunan koperasi desa tidak hanya dipandang sebagai program penguatan ekonomi masyarakat, tetapi juga harus mempertimbangkan keberlanjutan lahan pertanian produktif.Di daerah yang menggantungkan perekonomiannya pada sektor pertanian, berkurangnya luas sawah berpotensi menggerus kapasitas produksi pangan sekaligus mengurangi pendapatan petani.

Bupati Indramayu, Lucky Hakim, mengatakan pemerintah daerah mendukung penuh pelaksanaan program strategis nasional, termasuk pembangunan KDMP.Namun, pelaksanaannya harus tetap memperhatikan tata kelola, mitigasi risiko, serta perlindungan terhadap lahan pertanian yang menjadi aset utama daerah.

“Kami menyambut baik kegiatan pemantauan lapangan ini sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola, mitigasi risiko, serta langkah pencegahan terhadap potensi permasalahan dalam pelaksanaan program strategis nasional,” kata Lucky, Senin (29/6/2026).

Ia berharap hasil pemantauan dapat menghasilkan rekomendasi yang mampu menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi desa dan keberlanjutan sektor pertanian.

Menurut dia, pembangunan fasilitas ekonomi baru tidak boleh mengorbankan lahan sawah produktif yang selama ini menopang ketahanan pangan daerah maupun nasional.

“Kami berharap melalui kunjungan dan pemantauan lapangan ini dapat diperoleh masukan, arahan, dan rekomendasi yang konstruktif guna memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan, tetap menjaga keberlanjutan lahan pertanian produktif, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujarnya.

Koordinator Harian Stranas PK, Didik Mulyanto, menjelaskan, pemantauan dilakukan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai pembangunan KDMP yang berada di kawasan lahan sawah.Tim juga mengidentifikasi berbagai persoalan yang muncul di lapangan sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan di tingkat nasional.

Menurut Didik, hasil diskusi bersama pemerintah daerah akan menjadi bahan evaluasi agar pelaksanaan program strategis nasional tidak menimbulkan persoalan baru, terutama berkaitan dengan perlindungan lahan pertanian pangan.

“Secara ekonomi, isu tersebut menjadi penting karena Indramayu merupakan salah satu sentra produksi padi terbesar di Jawa Barat. Lahan sawah bukan hanya ruang produksi pertanian, tetapi juga menjadi penopang mata pencaharian ribuan petani, buruh tani, pelaku usaha penggilingan padi, hingga rantai distribusi beras. Setiap penyusutan luas sawah berpotensi menekan produksi gabah dan berdampak terhadap pasokan beras dalam jangka panjang,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengungkapkan masalah tumpang tindih perizinan dan lahan masih menjadi pengganjal utama ekspansi serta kepastian hukum pengembangan kawasan industri.

Wakil Ketua Umum Bidang Agraria, Tata Ruang, dan Kawasan Industri Kadin Indonesia, Sanny Iskandar, menyatakan bahwa tumpang tindih ini kerap memicu sengketa alih fungsi lahan di lapangan. Akibatnya, iklim investasi kawasan industri dibayangi oleh pelemahan hak atas kepemilikan tanah.

“Terakhir-terakhir ini sering terjadi permasalahan, mungkin karena semangatnya mengenai ketahanan pangan, jadi sekarang ini sering terjadi tumpang tindih daripada alih fungsi lahan tersebut untuk dukungan untuk lahan baku sawah, lahan sawah dilindungi,” ujar Sanny dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VII di DPR RI, Rabu (24/6/2026).

Sanny menjelaskan benturan tersebut bahkan menimpa lahan yang sejatinya telah mengantongi sertifikat resmi dan beroperasi puluhan tahun. Di mana, lahan baru diketahui tidak clean and clear tatkala pengusaha hendak melakukan perpanjangan HGB.

"Pada waktu mereka [pengusaha] setelah 30 tahun hendak memperpanjang 20 tahun, ternyata di BPN itu petanya itu overlap dengan peta daripada kementerian teknis tertentu, khususnya Kementerian Pertanian dan Kehutanan," imbuhnya.

Selain itu, pelaku usaha juga menilai pemerintah perlu mengatur secara jelas di dalam RUU Kawasan Industri nantinya terkait dengan durasi pemberian Hak Guna Bangunan (HGB). Dia mengusulkan, agar kepastian alas hak dapat diberikan secara langsung tidak melalui skema bertahap.

Hal itu diperlukan untuk meningkatkan daya saing investasi Indonesia. Di mana, saat ini pemberian kepastian hak dilakukan secara bertahap, yakni 30 tahun, kemudian perpanjangan 20 tahun, dan pembaruan 30 tahun.

"Kalau dibandingkan dengan negara-negara di luar, khususnya negara-negara pesaing kita seperti di Vietnam, di Thailand, itu mereka bisa langsung diberikan 80 tahun," pungkasnya.

Memang sesuai dengan progres per Juni, sampai sekarang ada rencana sekitar 10 ruas nantinya yang harapannya dapat diselesaikan di akhir 2026...

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merencanakan sekitar 10 ruas tol yang dapat difungsionalkan untuk mendukung lalu lintas (lalin) Natal-Tahun Baru.

"Memang sesuai dengan progres per Juni, sampai sekarang ada rencana sekitar 10 ruas nantinya yang harapannya dapat diselesaikan di akhir 2026 dan ini dapat difungsionalkan untuk menunjang pergerakan lalu lintas Natal-Tahun Baru," ujar Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PU Ni Komang Rasminiati di Jakarta, Jumat.

Dia menjelaskan, kemungkinan salah satunya yakni ruas tol di Sigli-Banda Aceh seksi 1, kemudian juga ruas Palembang-Betung seksi 1 dari Kramasan-Pulau Rimau.

Lalu ruas di Jawa Timur yaitu ruas Probolinggo-Banyuwangi seksi 3 dari Paiton-Besuki, kemudian ruas Jakarta-Cikampek II Selatan seksi 6 Kutanegara-Sadang.

"Itu antara lain mungkin potensi yang kita terus akan tingkatkan pengawasannya untuk penyelesaian konstruksinya di akhir 2026, sehingga dapat difungsionalkan untuk periode Natal-Tahun Baru," kata Ni Komang Rasminiati.

Sebagai informasi, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menegaskan komitmennya dalam memperkuat penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di seluruh ruas jalan tol Indonesia.

Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan bahwa kehadiran jalan tol dibutuhkan untuk mempercepat distribusi barang dan jasa, meningkatkan efisiensi serta menurunkan biaya transportasi.

Jalan tol diharapkan dapat memangkas waktu tempuh antar wilayah pada sektor logistik, sehingga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru.

Kementerian PU terus mendorong peningkatan kualitas layanan melalui pengawasan dan evaluasi berkelanjutan terhadap pemenuhan SPM di lapangan.

Pemenuhan SPM jalan tol diukur melalui 8 substansi yang diturunkan ke dalam 54 indikator sebagai tolok ukur kepatuhan BUJT dalam penyelenggaraan layanan jalan tol, meliputi kondisi jalan tol, kecepatan tempuh rata-rata, aksesibilitas, mobilitas, keselamatan, kendaraan layanan jalan tol, lingkungan, serta tempat istirahat dan pelayanan (TIP).

Delapan substansi tersebut menjadi acuan evaluasi kepatuhan SPM yang dilakukan secara berkala. Pada substansi kondisi jalan tol, terdapat 15 indikator yang wajib dipenuhi oleh BUJT, antara lain memastikan kondisi perkerasan jalan utama yang stabil dan rata, bebas dari lubang, rutting, maupun retak yang dapat mengganggu kenyamanan dan keselamatan pengguna.

Selain itu, indikator juga mencakup fungsi drainase yang baik, termasuk tidak terdapat endapan dan tetap terjaganya penampang saluran, serta terpenuhinya kelengkapan perlengkapan median sesuai ketentuan, seperti pengaman jalan dan perangkat keselamatan lainnya.

Pemenuhan indikator kondisi bahu jalan juga menjadi perhatian untuk memastikan tidak terdapat kerusakan yang berpotensi menimbulkan risiko kecelakaan.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pelacak Bluetooth (smart tag) bukanlah GPS. Banyak orang salah kaprah, mengira alat sekecil koin seperti Apple AirTag atau Samsung Galaxy SmartTag2 bisa memantau posisi objek bergerak secara real-time detik demi detik.

Nyatanya, perangkat ini tidak memiliki chip GPS internal dan bekerja dengan cara yang sepenuhnya berbeda.

Pasar pelacak pintar global memang tumbuh masif karena efisiensi dayanya. Namun, konsumen berintentitas tinggi sering kali kecewa saat menyadari adanya jeda waktu (delay) pembaruan lokasi.

Keterbatasan teknis ini merupakan bentuk kompromi (trade-off) demi mempertahankan ukuran perangkat tetap mini dan baterai yang awet hingga hitungan tahun.

Cara Kerja Jaringan Crowdsourcing dan Kepadatan Perangkat

Saat pelacak berada di luar jangkauan Bluetooth langsung ponsel Anda—biasanya di atas 9 meter hingga 30 meter di dalam ruangan, atau 60 meter hingga 152 meter di area terbuka—ia akan beralih ke mode pencarian offline.

Tergantung Kepadatan Orang: Di area padat seperti bandara atau pusat kota, Apple AirTag memanfaatkan jaringan ratusan juta perangkat iOS (Find My) untuk memperbarui posisi setiap 1 hingga 2 menit.

Masalah di Area Sepi: Jika barang Anda hilang di pedesaan atau area minim lewatnya pengguna HP, Anda mungkin hanya akan mendapatkan pembaruan lokasi beberapa kali saja dalam sehari. Jaringan Android melalui Google Find My Device juga sangat bergantung pada volume pengguna Android yang melintas di dekat titik tersebut.

Jangkauan Koneksi dan Akurasi Sinyal

Ketika Anda berada di dekat pelacak, akurasi posisinya ditentukan oleh perangkat keras yang tertanam di dalam ponsel Anda:

Teknologi Ultra-Wideband (UWB): Perangkat premium seperti AirTag dan Samsung SmartTag2 dilengkapi dengan chip UWB. Teknologi ini mampu memberikan panduan arah visual berupa anak panah di layar HP hingga akurasi hitungan sentimeter.

Bluetooth Standar: Pelacak tanpa chip UWB (seperti Tile Tracker standar) murni mengandalkan kekuatan sinyal biasa. Anda harus mencari barang secara manual lewat indikator kedekatan atau memicu suara alarm internal berjarak maksimal 120 meter (untuk SmartTag2).

Rintangan Fisik: Gelombang radio Bluetooth sangat sensitif terhadap hambatan fisik. Dinding beton, kaca tebal, dan benda berbahan logam akan mereduksi jarak deteksi sinyal secara signifikan dibandingkan ruang terbuka (line of sight).

Manajemen Daya Baterai vs Frekuensi Pelacakan

Frekuensi piringan sinyal berbanding terbalik dengan umur baterai koin standar jenis CR2032 yang digunakan.

Mode Pelacakan Agresif: Jika pelacak dipaksa terus memancar tanpa henti (misalnya saat disetel ke "Lost Mode"), baterai akan terkuras habis hanya dalam hitungan minggu akibat terus-menerus memindai HP di sekitarnya.

Mode Hemat Daya (Power-Saving): Pada Samsung SmartTag2, terdapat fitur hemat daya yang mematikan fungsi klik tombol dan notifikasi lokasi langsung. Dalam mode pasif ini, baterai bawaannya diklaim mampu bertahan fantastis selama 500 hingga 700 hari.

Perbandingan: Kapan Harus Memilih GPS Seluler (4G)?

Jika kebutuhan utama Anda adalah melacak objek yang terus bergerak secara konstan dan membutuhkan pembaruan detik demi detik—seperti melacak mobil sewaan, armada logistik, atau hewan peliharaan yang aktif—maka pelacak Bluetooth tidak akan cukup.

Anda wajib beralih menggunakan perangkat GPS khusus berbasis seluler 4G. Berbeda dengan smart tag, GPS seluler menggunakan kartu SIM dan memakan daya besar dari baterai internal yang harus diisi ulang (rechargeable).

Keunggulannya, GPS seluler mengirimkan data koordinat secara instan dan mandiri langsung ke server, tanpa perlu menunggu ada orang lain lewat di dekat objek tersebut.

JAKARTA - Pertanyaan paling sering muncul: bisakah satu smart tag dipakai untuk iPhone dan Android sekaligus? Jawabannya: bisa, tapi tergantung mereknya.

Smart tag adalah perangkat kecil berbasis Bluetooth Low Energy (BLE). Fungsinya melacak kunci, tas, koper, atau apa saja yang sering hilang. Dipasang ke barang. Disambungkan ke HP. Selesai.

Tapi cara kerjanya berbeda antara iPhone dan Android. Inilah yang sering tidak dipahami pembeli.

Cara Kerja Smart Tag di iPhone

iPhone memakai jaringan bernama Find My. Jaringan ini menghubungkan semua perangkat Apple di seluruh dunia. Saat smart tag Anda hilang, jaringan ini bekerja diam-diam.

Setiap iPhone, iPad, atau Mac yang lewat di dekat smart tag Anda akan mengirim sinyal lokasinya. Tanpa pemiliknya tahu. Terenkripsi. Anonim. Lalu lokasi itu muncul di aplikasi Find My di HP Anda.

AirTag dari Apple paling optimal di sistem ini. Harga sekitar Rp499.000 hingga Rp600.000 per unit.

Selain AirTag, ada smart tag pihak ketiga yang juga masuk jaringan Find My. Chipolo ONE Spot misalnya. Atau Pebblebee versi iOS. Mereka resmi disertifikasi Apple.

Cara Kerja Smart Tag di Android

Android memakai jaringan bernama Find Hub. Sebelumnya bernama Find My Device. Konsepnya mirip Find My Apple, tapi memanfaatkan jaringan Android global.

Setiap HP Android yang lewat di dekat smart tag akan ikut membantu pelacakan. Terenkripsi juga. Anonim juga.

Find Hub gratis. Sudah terpasang di setiap HP Android. Tanpa perlu aplikasi tambahan.

Smart tag yang resmi mendukung Find Hub: Motorola Moto Tag, Chipolo POP/LOOP/CARD, Pebblebee Clip/Card/Tag Universal.

Samsung punya jaringan terpisah lagi: SmartThings. SmartTag dan SmartTag+ Samsung hanya optimal di HP Samsung. Bisa dipakai di Android lain, tapi fitur terbatas.

Apakah iPhone Bisa Pakai Smart Tag Murah?

Ini pertanyaan kuncinya. Banyak smart tag murah di e-commerce. Harga mulai Rp15.000 untuk casing silikon, dan sekitar Rp50.000-Rp150.000 untuk smart tag-nya. Buatan Cina. Tidak bermerek besar.

Jawaban jujurnya: tidak akan optimal.

Smart tag murah biasanya tidak terdaftar di jaringan Find My Apple. Mereka tidak bisa memanfaatkan ratusan juta iPhone di dunia untuk melacak. Mereka hanya bekerja dengan Bluetooth langsung.

Jadi kalau barang Anda hilang jauh, smart tag murah tidak berguna. Beda dengan AirTag yang bisa melacak lintas negara.

Sebaliknya, AirTag tidak bisa dipasang di Android. Hanya bisa dipindai NFC untuk membaca informasi pemilik. Tidak bisa di-pair.

Pasar smart tag tumbuh cepat. Dipicu oleh AirTag Apple yang diluncurkan 2021. Tapi setiap ekosistem membuat jaringannya sendiri.

Apple punya Find My. Google punya Find Hub. Samsung punya SmartThings. Tiga jaringan ini tidak saling bicara. Privasi memang terjaga. Tapi konsumen jadi terkunci di satu ekosistem.

Survei pengguna menunjukkan tren menarik: pembeli iPhone hampir selalu memilih AirTag. Pembeli Android lebih variatif—Moto Tag, Chipolo, Pebblebee, atau Samsung.

Baterai smart tag premium biasanya tahan 1-2 tahun. Pakai baterai koin yang bisa diganti. Sertifikasi IP65 atau IP67 tahan air. Cocok untuk tas sekolah anak atau koper.

JAKARTA - Harga perangkat pelacak Bluetooth atau smart tag kini makin terjun bebas. Alat yang dulunya mahal ini sekarang dijual murah meriah. Pengguna Android dan iPhone tidak perlu lagi keluar uang jutaan rupiah untuk mengamankan tas, dompet, kunci, hingga kendaraan.

Berdasarkan pencarian kata kunci "smart tag bluetooth tracker" di salah satu e-commerce, terdapat 2.380 produk bersaing memperebutkan pembeli.

Berikut adalah daftar lengkap spesifikasi dan harga perangkat pelacak Bluetooth yang ada di pasaran:

Harga dan Fitur Pelacak Khusus Ekosistem

Produk di kategori ini hanya bekerja maksimal di perangkat satu merek.

Apple AirTag: Khusus pengguna iOS, mengandalkan jaringan raksasa Find My. Harganya berada di kisaran stabil Rp450.000 hingga Rp500.000.

Samsung SmartTag 2 (2023): Didesain khusus untuk HP Samsung. Dibekali sertifikasi anti-air dan debu IP67, Bluetooth, serta teknologi pelacakan presisi UWB (Ultra-Wideband). Dijual seharga Rp499.000 (kisaran umum Rp400.000 hingga Rp500.000).

Perbandingan Pelacak Pihak Ketiga (Mendukung Android & iOS)

Jika Anda mencari alternatif murah yang fleksibel, merek pihak ketiga menawarkan fitur yang tak kalah mentereng.

Seri Premium dan Serbaguna

Bardi Smart Tag: Mendukung iOS dan Android via aplikasi bawaan (IoT). Tahan air. Memiliki banyak varian harga diskon (hemat hingga 3-8% memakai bonus).

Harga normal Rp300.000 turun drastis menjadi Rp180.000, Rp188.000, Rp196.000, hingga Rp200.000.

UGREEN 75646 Finder Pro: Menonjol dengan baterai tahan 365 hari (1 tahun), dukungan alarm super keras 80-100dB, dan fitur perlindungan privasi. Harga normalnya beragam mulai Rp250.000, Rp378.000, hingga Rp399.000. Kini dipangkas menjadi Rp189.000 dan Rp199.000.

JETE F1 Airtag: Bersertifikasi MFi Apple Finder. Keunggulannya: melacak tanpa GPS maupun internet, serta hadir dengan desain gantungan kunci. Harga aslinya Rp419.900, diskon menjadi Rp244.900 dan Rp259.900.

X Tag / Momax: Opsi serbaguna populer di kisaran harga Rp149.900 hingga Rp200.000.

MCDODO Smart Tag: Mendukung iOS MFi secara eksklusif. Harga awal Rp350.000 dipotong menjadi Rp209.000.

Seri Ringkas, Tahan Air, dan Desain Kartu

XUNDD Mini Smart Tag: Berukuran ultra-mini, elegan, dan tahan air (gratis gantungan kunci). Mendukung Android dan iOS Find My (minimal iOS 14.5). Harga asli Rp224.750 hingga Rp374.750 anjlok menjadi Rp89.900 hingga Rp149.900.

Smart Tag C1 Card: Unik karena sangat tipis setebal kartu. Memiliki sertifikasi tahan air IP44 khusus iOS. Harganya Rp95.000 hingga Rp172.000.

DINGS Smart Tag: Menggunakan Bluetooth 5.2 dan anti-air IP65. Sangat cocok melacak hewan peliharaan (anabul), tas, atau kunci. Khusus iOS. Harga hanya Rp109.900.

Shutter Two Way: Menawarkan fitur pelacakan alarm dua arah langsung ke handphone. Harga dipatok di Rp110.000 dan Rp122.900.

Pilihan Paling Murah (Di Bawah Rp100 Ribu)

Bagi Anda yang berbudget ketat, ini data pelacak super murah yang bisa disikat:

AMINO Mini Smart Tag: Elegan, tahan air, dukung iOS Find My. Harga asal Rp69.900.

VICLOOK Mini: Mendukung Android & iOS. Harga Rp96.000.

Acefast S2 Locator: Khusus iOS MFi. Harga hanya Rp95.000.

Apple Global Tracker TRC10: Khusus iOS. Harga Rp52.990.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) mendongkrak kapasitas penerima layanan satelit Republik Indonesia (Satria-1) hingga 5 kali lipat dari 4 Mbps menjadi 20 Mbps demi mengimbangi lonjakan penggunaan layanan internet masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Langkah pembenahan kualitas jaringan ini menjadi prioritas seiring dengan pergeseran kebutuhan digital yang kian tinggi di berbagai titik layanan publik pedalaman nasional.

Direktur Utama Bakti Fadhilah Mathar menjelaskan pemanfaatan kapasitas satelit multifungsi milik pemerintah tersebut kini sudah berjalan sangat optimal. Berdasarkan data operasional terbaru, tingkat okupansi slot satelit buatan Thales Alenia Space itu telah mendekati kapasitas maksimumnya di ruang angkasa.

"Satria-1 sekarang sudah terpakai hampir sekitar 70% sampai 80%. Dan kita maksimalkan penggunanya yang awalnya satu wilayah itu mendapat [kapasitas rendah], sekarang sudah minimal 20 Mbps untuk yang akses internet," ujar Fadhilah kepada Bisnis, dikutip Sabtu (30/5/2026).

Peningkatan kapasitas pancar dari semula berkisar 4 Mbps menjadi minimal 20 Mbps di setiap titik merupakan sebagai upaya Bakti untuk menjaga kestabilan koneksi. Strategi ini difokuskan penuh untuk mendorong kualitas pemanfaatan internet, terutama pada fasilitas sektor pendidikan, kesehatan, dan kantor pemerintahan di daerah pelosok.

Selain penguatan pada sektor pemancar akses internet mandiri, Bakti secara paralel mengupayakan pembenahan pada jaringan pemancar telekomunikasi base transceiver station (BTS) bertenaga satelit.

Target minimal kecepatan transmisi data untuk infrastruktur pendukung BTS tersebut terus dinaikkan guna memastikan jaringan seluler di daerah 3T tetap kompetitif.

Sebagai upaya menjaga kesinambungan kedaulatan data dan pasokan internet nasional, Bakti saat ini juga tengah melakukan pemetaan komprehensif terhadap potensi pemanfaatan satelit geo terbaru lainnya di pasar domestik, seperti kehadiran Satelit Nusantara lima (N5).

Satelit berkekuatan 160 Gbps tersebut dinilai dapat saling mengisi cakupan wilayah (coverage) dengan Satria-1.

Desain operasional kedua satelit ini nantinya diproyeksikan membagi beban kerja secara merata di wilayah Indonesia.

Jika Satria-1 memiliki keunggulan fokus jangkauan pada area barat seperti Sumatra, karakteristik satelit N5 yang memiliki posisi orbit di atas Kalimantan dinilai sangat ideal untuk memperkuat penetrasi sinyal di wilayah timur, mencakup Sulawesi, Maluku, hingga Papua.

Melalui uji coba konsep operasional (proof of concept) yang matang serta kolaborasi kapasitas satelit nasional, Bakti optimistis perluasan transformasi digital dapat terdistribusi secara inklusif tanpa mengorbankan aspek keamanan data nasional.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menemukan sejumlah masalah pendataan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) antara data yang dimiliki pemerintah dengan kondisi di lapangan.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Cheka Virgowansyah, mengatakan pihaknya menemukan alih fungsi lahan sawah semakin meningkat sehingga dapat mengancam ketahanan pangan.

“Dari data existing yang ditemukan, alih fungsi lahan sawah dirasakan semakin meningkat, telah mengancam ketahanan pangan untuk mempertahankan dan meningkatkan ketahanan pangan nasional, sehingga perlu pengendalian alih fungsi lahan sawah," katanya saat rapat bersama Komisi II DPR, Senin (25/5/2026).

Dia menjelaskan, berdasarkan Keputusan Menteri ATR/BPN Tahun 2024, target lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) nasional mencapai 7,38 juta hektare. Dari jumlah tersebut, sekitar 87% ditargetkan masuk dalam kawasan perlindungan lahan pertanian. Adapun jika daerah dapat melindungi 87% lahan pertanian maka akan mendapatkan insentif fiskal maupun non-fiskal.

Dia menyebut, di Bandung ditemukan selisih antara target LP2B dengan kondisi di lapangan. Dari target LP2B sekitar 24.223 hektare, masih terdapat kekurangan sekitar 355 hektare setelah dilakukan pencocokan data dan kondisi lahan di lapangan.

Kemudian di Karanganyar, Kemendagri menemukan LSD berada di lahan yang tidak diperuntukkan untuk kawasan tanaman pangan. Dia menyebut, LSD berada di kawasan cagar alam geologi, cagar alam budaya, kawasan hortikultura, hingga hutan produksi.

Tak hanya itu, Kemendagri juga menemukan pengurangan lahan sawah dilindungi karena beberapa faktor di antaranya keberadaan hak guna bangunan (HGB), perizinan berusaha maupun nonberusaha, hingga program strategis daerah dan nasional.

"Artinya beberapa terjadi tumpang tindih ketidaksesuaian antara LSD dengan rencana tata ruang di Kabupaten Karanganyar," ucapnya.

Temuan lainnya berada di Denpasar di mana data LSD tidak sesuai dengan RT/RW sebesar 570,3 hektare. Dia menjelaskan adanya ketidaksesuaian LSD terhadap penggunaan lahan existing sebesar 1,22 hektare dari 1,03 hektare.

Dia mengatakan, ada sejumlah daerah yang telah mengetahui perbedaan existing dengan lapangan namun belum melaporkan atau melakukan verifikasi lapangan.

Cheka menuturkan pihaknya mendorong pemerintah daerah melakukan sinkronisasi data bersama Kementerian ATR/BPN serta memperkuat verifikasi lapangan untuk mengurangi potensi ketidaksesuaian data perlindungan lahan pertanian.

"Pemerintah Daerah perlu melakukan sinkronisasi kebijakan LSD dengan rencana pembangunan daerah maupun pengembangan kawasan strategis di wilayahnya agar tidak terjadi tumpang tindih kepentingan perlindungan lahan pangan dengan prioritas pembangunan daerah," terangnya

Bisnis.com, JAKARTA — Ketidakmampuan terminal dalam merespons pola mobilitas masyarakat sebagai akar menjamurnya terminal bayangan. Operator bus mendesak pemerintah untuk memperkuat penegakan hukum.

Adapun Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberi perhatian khusus terhadap Perusahan Otobus (PO) yang tidak masuk terminal, menyusul kecelakaan yang kembali terjadi pada awal Mei di Jalan Lintas Sumatra.

Tabrakan antara bus dan truk tangki tersebut menyebabkan kebakaran dan 16 orang meninggal dunia. Bus tersebut diketahui tak mengantongi izin sejak 2020.

Praktik bus menaikkan dan menurunkan penumpang di luar terminal sejatinya bukan persoalan baru. Fenomena itu sudah lama menjadi wajah transportasi jalan di berbagai daerah, dipicu persoalan efisiensi, lemahnya pengawasan, hingga terminal yang dianggap tidak lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Di lapangan, banyak bus antarkota justru lebih sering berhenti di pinggir jalan, persimpangan, hingga terminal bayangan dibanding masuk terminal resmi. Penumpang pun terbiasa menunggu di titik-titik informal yang dinilai lebih dekat, lebih cepat, dan lebih murah dijangkau dibanding harus masuk terminal.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Aan Suhanan mengakui persoalan tersebut dan memandang tidak sekadar berkaitan dengan ketidakpatuhan pengemudi.

Menurutnya, perilaku operator dan penumpang terbentuk dari sistem operasional angkutan jalan yang selama ini lebih berorientasi pada efisiensi setoran dibanding keteraturan layanan.

Penumpang merasa masuk terminal hanya menambah waktu perjalanan dan biaya tambahan. Sementara bagi pengemudi, semakin cepat mendapatkan penumpang berarti semakin cepat memenuhi target setoran harian.

“Selama target harian tercapai, manajemen tidak akan terlalu mempermasalahkan armada mereka masuk terminal atau tidak,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (14/5/2026).

Di sisi lain, masih ada operator yang tidak melengkapi armadanya dengan dokumen resmi atau belum memenuhi ketentuan teknis kendaraan sehingga memilih menghindari terminal karena khawatir terkena pemeriksaan ramp check.

Data pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat memperlihatkan persoalan kepatuhan angkutan bus memang masih tinggi. Sepanjang 1 Januari—6 Maret 2026, pengawasan terhadap layanan AKAP di 115 terminal tipe A menunjukkan lebih dari 60% kendaraan yang tiba maupun bereangkat melakukan pelanggaran.

Terbanyak berupa penyimpangan trayek yang mencapai 217.757 kasus pada kendaraan berangkat dan 215.514 kasus pada kendaraan datang. Selain itu, pelanggaran uji kendaraan kedaluwarsa mencapai lebih dari 100.000 kasus, sedangkan pelanggaran kartu pengawasan atau KPS kedaluwarsa mendekati 200.000 kasus.

Terminal Kehilangan Fungsi

Sekretaris Jenderal Organisasi Angkutan Darat (Organda) sekaligus pemilik PO SAN Kurnia Lesani Adnan menilai akar persoalan terletak pada banyaknya terminal yang tidak lagi sesuai dengan pola mobilitas masyarakat.

Sebagian terminal berada jauh dari pusat kota dan tidak terintegrasi dengan angkutan lanjutan, terutama pada malam hingga dini hari.

Akibatnya, masyarakat memilih naik dari titik-titik informal yang lebih mudah dijangkau. Situasi itu kemudian memunculkan terminal bayangan yang terus tumbuh karena adanya permintaan penumpang.

“Masuk terminal itu seharusnya penting apabila kebutuhan transportasi masyarakat terpenuhi karena di terminal pemerintah bisa mengontrol kelayakan operasi kendaraan sebelum melakukan pelayanan,” tutur Sani, sapaannya.

Persoalannya, lemahnya penegakan hukum membuat praktik di luar terminal terus berlangsung. Angkutan ilegal maupun bus yang menaikkan penumpang sembarangan tetap beroperasi tanpa pengawasan memadai.

Kondisi tersebut menciptakan persaingan yang tidak sehat. Operator yang patuh masuk terminal harus menanggung biaya operasional tambahan, sementara angkutan ilegal atau bus yang berhenti sembarangan justru lebih fleksibel mencari penumpang.

“Keresahan kami lebih ke pembiaran pemerintah dan tidak tegasnya dalam law enforcement,” ujarnya.

Ketua Forum Angkutan Jalan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pangestu B. Darmo menilai harus ada ketegasan dari pihak yang berwenang untuk menindak operator nakal.

“⁠Secara umum kekurangpahaman operator terkait keselamatan dan oknum-oknum nakal yang masih bekerja yang hanya memikirkan keuntungan sepihak,” katanya.

Padahal, sudah ada UU LLAJ, peraturan pemerintah, sampai ke peraturan Dirjen Perhubungan Darat tentang layanan angkutan bus dalam trayek, wisata maupun angkutan penumpang di luar trayek.

Menurutnya, seluruh aktivitas penumpang seharusnya tercatat melalui terminal sebagaimana pola yang berlaku di stasiun, pelabuhan, maupun bandara. Dengan begitu, pengawasan keselamatan dan pencatatan penumpang dapat berjalan lebih baik.

Penertiban Bus

Pemerintah melihat tantangan terbesar penertiban bus saat ini berasal dari kultur operasional yang belum berubah.

Sistem setoran membuat pengemudi berlomba mencari penumpang sebanyak mungkin dalam waktu singkat, termasuk dengan berhenti di bahu jalan atau menaikkan penumpang di titik terlarang.

Praktik itu tidak hanya memicu kemacetan, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan karena bus kerap berhenti mendadak di jalan raya dan melaju ugal-ugalan.

Data Ditjen Hubdat menunjukkan sejumlah perusahaan otobus masih mencatat pelanggaran dalam jumlah besar. PT Selamat Sugeng Rahayu menjadi operator dengan jumlah pelanggaran tertinggi mencapai 59.586 kasus. Mayoritas berasal dari penyimpangan trayek sebanyak 47.979 pelanggaran.

PT Eka Mira Prima Sentosa mencatat 54.258 pelanggaran, disusul PT Bagong Dekaka Makmur sebanyak 40.158 pelanggaran, PT Primajasa Perdanarayautama 37.632 pelanggaran, dan PT Anindya Mitra Internasional sebanyak 32.344 pelanggaran.

Dirjen Aan menyampaikan, langkah fundamental untuk membenahinya adalah dengan mentransformasi operator ke arah manajemen korporasi profesional serta menerapkan sistem pembayaran berbasis pemenuhan standar layanan.

Melalui skema tersebut, operator dibayar berdasarkan kualitas layanan dan kilometer tempuh, bukan jumlah penumpang. Pemerintah pun mulai mendorong transformasi pola bisnis operator melalui program buy the service atau BTS.

“Besar harapan awak kendaraan akan tertib melakukan aktivitas di terminal karena tidak perlu lagi kejar setoran,” ujar Aan.

Selain itu, Selain itu, terminal tipe A mulai diarahkan menjadi pusat transportasi yang lebih nyaman dan terintegrasi dengan aktivitas pendukung lain agar kembali menarik penumpang.

Pemerintah juga mulai mendorong digitalisasi terminal melalui pembelian tiket resmi berbasis aplikasi agar praktik “cegat bus” di pinggir jalan perlahan berkurang.

Meski demikian, perubahan tersebut diperkirakan tidak mudah dilakukan dalam waktu singkat. Selama terminal belum mampu menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat dan penegakan hukum masih lemah, praktik bus berhenti di luar terminal diperkirakan akan tetap bertahan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT Jetour Sales Indonesia memulai rangkaian pameran otomotif pada kuartal II 2026 dengan menyasar pusat perbelanjaan sebagai kanal pendekatan ke konsumen. Mall Exhibition perdana digelar di Grand Indonesia, Jakarta, 7–12 April 2026, sebelum dilanjutkan ke sejumlah kota lain seperti Pontianak, Bandung, dan Medan.

Langkah ini dilakukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap lini produk SUV yang ditawarkan Jetour, seiring meningkatnya kebutuhan kendaraan multifungsi di Indonesia. Tema yang diusung, “It’s Time to Resume Your Adventure”, mencerminkan upaya pabrikan untuk mengakomodasi gaya hidup konsumen yang kini tidak hanya mengandalkan kendaraan untuk mobilitas harian, melainkan juga aktivitas rekreasi dan perjalanan jarak jauh.

Marketing Director PT Jetour Sales Indonesia Moch Ranggy Radiansyah mengatakan, Mall Exhibition menjadi sarana bagi konsumen untuk mengenal lebih dekat produk Jetour. “Kebutuhan konsumen berkembang, tidak hanya soal fungsi, tetapi juga kenyamanan dan keamanan dalam berkendara,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (9/4/2026).

Dalam pameran tersebut, Jetour menampilkan beberapa model yang telah dipasarkan di Indonesia, termasuk Jetour T2 yang diposisikan sebagai SUV dengan kemampuan melintasi berbagai kondisi jalan. Model ini mengusung struktur bodi berbasis baja berkekuatan tinggi, serta dilengkapi fitur keselamatan seperti sistem kamera 540 derajat dan teknologi bantuan pengemudi (ADAS) level 2.

Selain itu, kendaraan ini juga memiliki kemampuan melintasi genangan air hingga kedalaman tertentu serta ground clearance yang mendukung penggunaan di jalan tidak rata, sehingga menyasar kebutuhan konsumen yang memerlukan kendaraan untuk kombinasi penggunaan perkotaan dan light off-road.

Model lain, Jetour Dashing, hadir dengan pendekatan desain yang lebih futuristik untuk pengguna urban. Adapun Jetour X70 Plus ditujukan sebagai SUV keluarga dengan fokus pada kenyamanan kabin dan ruang yang lapang.

Ketiga model tersebut masing-masing dipasarkan di kisaran harga Rp381 jutaan hingga Rp588 jutaan (on the road Jakarta), dengan diferensiasi pada fitur, desain, dan segmentasi pengguna.

Selain produk, Jetour juga menekankan layanan purna jual sebagai bagian dari strategi menarik konsumen. Beberapa model dilengkapi garansi mesin hingga 10 tahun atau 1 juta kilometer, serta layanan servis berkala gratis dalam periode tertentu.

Melalui rangkaian pameran ini, Jetour berupaya memperkuat kehadirannya di pasar otomotif nasional yang semakin kompetitif, sekaligus menangkap peluang dari tren kendaraan SUV yang terus tumbuh dalam beberapa tahun terakhir.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan bahwa kapasitas dan kapabilitas internal bank, mencakup sumber daya manusia (SDM), manajemen teknologi informasi (TI), manajemen risiko, serta tata kelola perusahaan, menjadi pertimbangan dalam pemberian izin penyelenggaraan produk dan aktivitas universal banking.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Maret 2026 di Jakarta, Senin, mengatakan aspek-aspek tersebut menjadi pertimbangan mengingat setiap bank di Indonesia memiliki kondisi yang bervariasi.

Sebagai informasi, universal banking merupakan model perbankan yang memungkinkan penyediaan layanan keuangan terintegrasi, mencakup perbankan komersial dengan kegiatan lainnya seperti aktivitas pasar modal dan layanan lainnya.

Dian mengatakan bahwa regulator juga akan memperkuat kapasitas dan kapabilitasnya sebelum implementasi universal banking, terutama pengawasan TI untuk menghadapi berbagai tantangan.

“Karena saya kira, kalau kita bicara universal banking, tentu kita memerlukan regulasi dan pengawasan yang terintegrasi. Dan ini sebetulnya adalah core, tujuan akhir perjalanan kita di OJK adalah pengawasan terintegrasi. Jadi kita tidak lagi fragmented seperti sekarang, harusnya nanti semua pengawasan itu dilakukan secara komprehensif seluruh sistem keuangan,” kata dia.

Ia mencatat bahwa integrasi layanan keuangan yang semakin luas akan membawa implikasi terhadap peningkatan risiko, khususnya terkait dengan keamanan dan resiliensi sistem.

Semakin terhubungnya berbagai layanan dalam satu ekosistem, maka akan memperbesar potensi serangan siber dan risiko kegagalan sistetemik. Oleh karena itu, ujar Dian, manajemen risiko TI, ketahanan siber, dan perlindungan data nasabah menjadi krusial.

“Dalam hal ini, tentu saja juga pendekatannya yang akan kita pakai itu adalah yang seimbang antara mendorong inovasi dan tentu saja tetap menjaga stabilitas sistem keuangan,” imbuh Dian.

Ia menambahkan, OJK juga tidak hanya mendukung kolaborasi bank dalam ekosistem keuangan digital, tetapi juga memperkuat kerangka regulasi terkait tata kelola, teknologi perlindungan konsumen, dan manajemen risiko, termasuk memberikan panduan bagi perbankan.

Adapun secara umum, catat Dian, infrastruktur TI perbankan di Indonesia cukup memadai untuk menunjang integrasi layanan keuangan. Hal ini sebagaimana hasil survei implementasi TI yang dilakukan OJK pada 2025 bahwa secara keseluruhan tingkat kematangan digital pada perbankan di Indonesia berada pada level yang memuaskan.

Dari pengawasan yang dilakukan, OJK menilai fondasi digital sektor perbankan telah terbentuk cukup kuat, terutama kelompok bank besar dengan core banking system yang andal, memanfaatkan teknologi berbasis cloud, serta mengembangkan kapabilitas Open API (application programming interface) guna mendukung integrasi dengan layanan keuangan lain seperti asuransi, investasi, dan fintech.

Selain itu, pemanfaatan data analisis dan kecerdasan buatan dalam proses bisnis bank, seperti credit scoring, semakin memperkuat kemampuan bank dalam membangun ekosistem layanan yang terintegrasi.

“Namun demikian, tentu tantangan utama terletak pada masih adanya kesenjangan kapasitas dan kualitas sistem IT antarbank. Belum semua bank, khususnya bank skala kecil dan menengah, itu memiliki kesiapan infrastruktur yang sama," ujar Dian.

Menurut dia, sebagian bank masih bergantung pada sistem legacy yang kurang fleksibel untuk integrasi serta menghadapi keterbatasan dalam investasi teknologi termasuk dalam aset keamanan siber dan tata kelola data.

Ke depan, ujar Dian, implementasi universal banking di Indonesia akan sangat bergantung pada upaya standarisasi dan peningkatan interoperabilitas sistem.

Dengan demikian, meskipun infrastruktur TI perbankan Indonesia sudah cukup memadai untuk mendukung implementasi universal banking, pengembangannya masih memerlukan pendalaman bertahap yang berbasis risiko dan disesuaikan dengan tingkat kesiapan masing-masing bank agar integrasi layanan keuangan dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

“Dan yang penting adalah tentu saja di dalam kita mengambil suatu keputusan penting seperti menerapkan universal banking ini, kita akan mengukur cost and benefit-nya,” kata Dian.

Ia juga mencatat bahwa berdasarkan analisis mendalam yang dilakukan OJK, penerapan universal banking diperlukan untuk meningkatkan peran sistem keuangan terhadap perekonomian, mengingat indikator seperti loan to GDP masih rendah, sehingga dibutuhkan perubahan sistem yang lebih mendasar.

“Memang kita harus berani mengambil keputusan bahwa harus mengubah sistem ini agar terjadi perubahan yang mendasar terhadap kontribusi sistem keuangan terhadap perekonomian nasional secara menyeluruh,” tutup Dian.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menyiapkan makanan sehat kerap menjadi tantangan di tengah kesibukan yang padat. Keterbatasan waktu kerap membuat sebagian orang beralih ke makanan cepat saji atau gorengan yang dinilai lebih praktis, meski berisiko bagi kesehatan jika dikonsumsi berlebihan.

Meski demikian, teknologi dapur modern kini memungkinkan berbagai metode memasak seperti mengukus, memanggang, hingga menggoreng dengan sedikit minyak dalam satu perangkat. Model ini membuat proses memasak menjadi lebih efisien tanpa mengorbankan kualitas nutrisi.

Product Manager Microwave Toshiba Lifestyle Indonesia Edgar Ong menjelaskan beberapa fungsi microwave yang perlu diperhatikan seperti fitur Air Fry memungkinkan memasak makanan dengan sedikit minyak sehingga tetap renyah di luar namun lebih sehat. Sementara itu, fitur Steam dapat digunakan untuk mengukus sayuran atau ikan agar tetap segar dan bernutrisi.

Untuk menu panggang, fitur Grill membantu menghasilkan tekstur garing di luar dan tetap juicy di dalam. Adapun fungsi baking untuk membuat kue dengan tingkat kematangan merata. Ditambah fitur defrost yang mampu mencairkan bahan makanan beku lebih cepat dan efisien dibandingkan metode konvensional.

Dia juga menyoroti pemilihan microwave yang menjaga kestabilan daya sekaligus membuat operasional lebih senyap. Demikian juga ketegangan listrik yang didukung rentang luas 170–270V sehingga tetap optimal digunakan dalam berbagai kondisi listrik rumah tangga.

Fungsi lain yang diperhatikan adalah preset menu. Fitur ini membuat pengguna dapat memilih menu, mengatur waktu, hingga menentukan metode memasak secara otomatis, menjadikan aktivitas memasak lebih praktis dan efisien.

“[Perhatikan fungsi] mulai dari air fry, steam, grill, hingga baking, sehingga pengguna dapat mengolah beragam hidangan dengan lebih praktis,” ujar Ong dikutip Bisnis, Rabu (18/3/2026).