Bisnis.com, BANDUNG - Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat membongkar praktik penipuan dan penggelapan bermodus pembukaan titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).

Polisi menetapkan 4 orang tersangka setelah diduga menipu 13 korban dengan total kerugian mencapai Rp1,963 miliar.

Para tersangka diduga menjanjikan para korban dapat mengelola titik koordinat dapur MBG dengan syarat menyetorkan uang mulai dari Rp75 juta hingga Rp150 juta per titik.

Untuk meyakinkan korbannya, komplotan ini nekat memalsukan kartu identitas (ID) yang seolah-olah diterbitkan secara resmi oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Hendra Rochmawan menjelaskan pengungkapan kasus ini bermula dari serangkaian laporan polisi sejak Januari 2024. Hasil penyelidikan menemukan adanya jual beli titik dapur MBG yang menyasar para pengusaha lokal.

"Tersangka menjanjikan kepada para korban dapat membuka portal koordinat SPPG sesuai keinginannya masing-masing dengan syarat memberikan uang senilai Rp75 juta sampai Rp150 juta," ujar Hendra dalam konferensi pers di Mapolda Jabar, Selasa (19/5/2026).

Empat tersangka yang diamankan yakni YRN alias Yon Ramdan Nuryamin, AY alias Anwar Yusuf, AN alias Ali Nugraha, dan OSP alias Oki Septian Pradana.

Dia menjelaskan, tersangka Oki memiliki peran sentral dengan mencatut nama pejabat negara dan mengaku sebagai keponakan Wakil BGN Soni Sanjaya guna membangun kepercayaan para calon korban.

"Tidak ada satu pun uang yang masuk ke BGN. Semua itu memang niatnya palsu," tegas Hendra.

Berdasarkan hasil penyidikan, dana dari para korban ditransfer ke rekening tersangka Ali Nugraha sebelum didistribusikan kepada anggota komplotan lainnya.

Oki tercatat menerima aliran dana terbesar, yakni mencapai Rp1,046 miliar. Salah satu korban bahkan telah menyetorkan uang sebesar Rp200 juta untuk rencana pembukaan 2 titik dapur di wilayah Kota Banjar dan Kabupaten Cilacap, namun akses portal yang dijanjikan tetap tidak dapat dibuka.

"Pelapor dan para korban dirugikan secara materiil sebanyak Rp1,963 miliar," ungkap dia.

Sejauh ini, polisi telah memeriksa sedikitnya 11 saksi dan menyita sejumlah barang bukti berupa bukti transfer perbankan serta tangkapan layar percakapan antara tersangka dan korban.

Keempat tersangka kini dijerat dengan Pasal 492 KUHP tentang penipuan dan Pasal 486 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman hukuman maksimal empat tahun penjara.

Wakil Badan Gizi Nasional (BGN) Soni Sanjaya mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap segala bentuk penawaran yang menjanjikan pengelolaan titik SPPG dengan imbalan uang.

Dia menegaskan bahwa seluruh proses pendaftaran dan pengajuan titik hanya dilakukan melalui portal resmi pemerintah.

"Jadi seolah-olah titik itu diperjualbelikan dan tentu saja dengan membawa-bawa nama pejabat BGN," kata Soni.

Soni menambahkan bahwa seluruh operasional kemitraan dikelola secara transparan dan digital. “Jadi sebenarnya tidak ada kesempatan untuk memperjualbelikan titik tersebut,” pungkasnya.

Dia pun mengimbau agar masyarakat melakukan verifikasi langsung melalui laman mitra.bgn.go.id untuk mendapatkan informasi lengkap soal Mitra SPPG secara resmi.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Sidang kelima perkara dugaan penipuan dan penggelapan jual beli solar yang menjerat Handy Aliansyah (HA) kembali bergulir di Pengadilan Negeri Balikpapan, Senin (18/5).

Persidangan kali ini menghadirkan dua saksi ahli dari kubu terdakwa, yaitu ahli hukum perdata dan pidana serta satu saksi fakta bernama Farida.

Ketua Majelis Hakim Indah Novi Susanti mempertanyakan posisi Farida yang sebelumnya tercantum dalam daftar saksi korban, tapi justru tampil sebagai saksi pembelaan terdakwa.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Eka Rahayu menjelaskan, Farida telah dipanggil tiga kali untuk hadir sebagai saksi korban, namun sama sekali tidak memberikan respons.

Perdebatan substansial dimulai ketika ahli hukum perdata dari Universitas Muslim Makassar, Sahruddin Nawi, memaparkan konsep wanprestasi di hadapan majelis.

"Ada empat bentuk wanprestasi, yakni tidak melaksanakan sama sekali, melaksanakan tetapi terlambat, melaksanakan tidak sepenuhnya, dan melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian," ujarnya di Balikpapan, Senin (18/5/2026).

Menurutnya, pihak yang dirugikan dalam konteks wanprestasi dapat menempuh langkah hukum berupa pembatalan perjanjian, tuntutan ganti rugi, hingga bunga.

Dia mengungkapkan bahwa perjanjian tidak harus tertulis, tetapi kesepakatan lisan pun sah secara hukum selama terdapat konsensus di antara para pihak.

Ahli hukum perdata itu juga memberikan pandangan kritis terkait pengalihan aset. Menurut Sahruddin, pengalihan aset belum tentu masuk kategori tindak pidana apabila aset tersebut belum berada dalam sita jaminan atau sita eksekusi pengadilan.

"Selama barang itu belum disita, sah-sah saja dialihkan atau dijual. Tidak ada unsur melawan hukum jika hasil penjualan digunakan untuk membayar kewajiban," katanya.

Senada, Ahli Hukum Pidana dari Universitas Mulia Balikpapan Amir menekankan pentingnya unsur mens rea atau niat jahat dalam menentukan ada tidaknya tindak pidana penggelapan.

"Kalau barang dijual lalu hasilnya dinikmati sendiri, itu bisa masuk penggelapan. Tetapi kalau digunakan untuk membayar kewajiban, maka unsur mens rea harus dilihat lagi," tegasnya.

Dia menilai hubungan bisnis yang lahir berdasarkan kontrak tidak otomatis menjadi tindak pidana apabila tidak ditemukan unsur kebohongan atau niat jahat sejak awal.

Menghadapi argumentasi para ahli, JPU dalam persidangan turut mempertanyakan kapan unsur tindak pidana penipuan dianggap selesai terjadi dan apakah kemacetan pembayaran dapat menghapus unsur pidana.

Adapun, ahli menyatakan unsur mens rea harus benar-benar nyata dan tidak bisa hanya didasarkan pada keterlambatan pembayaran dalam hubungan bisnis.

Sementara itu, saksi fakta Farida yang bekerja di bagian keuangan perusahaan terdakwa menjelaskan mekanisme pembayaran pengadaan BBM solar dalam proyek tersebut.

Menurutnya, purchase order (PO) dibuat berdasarkan permintaan, kemudian diteruskan kepada pemasok untuk pengiriman BBM ke lokasi proyek.

"Setelah barang diterima, invoice diajukan dan pembayaran biasanya dilakukan 14 hari sampai satu bulan," katanya.

Farida mengaku sejak 2012 mulai terjadi keterlambatan pembayaran akibat tunggakan pajak dan belum adanya pembayaran dari pihak CEM kepada perusahaan terdakwa, yang kemudian berimbas pada tunggakan kepada PT Petrotrans.

Dia juga menyebut kondisi keuangan perusahaan terus memburuk hingga sejumlah aset leasing ditarik kembali dan perusahaan berhenti beroperasi pada 2018.

"Aset leasing ditarik semua. Tetapi kewajiban tetap dibayar, termasuk untuk karyawan dan leasing hampir Rp15 sampai Rp17 miliar," katanya.

Di luar pokok perkara, majelis hakim turut menyinggung perkembangan restorative justice (RJ) atau mediasi antara kedua pihak.

Kuasa hukum terdakwa menyebut proses mediasi mulai mengerucut pada pembahasan nilai penyelesaian.

"Sudah mengerucut ke nilai. Mudah-mudahan ada upaya dari terdakwa, apakah sebagian cash atau mekanisme lainnya," ujarnya.

Namun, pihak keluarga korban JM menegaskan hingga kini belum ada titik terang terkait penyelesaian kerugian. Mereka juga menanggapi langsung pendapat para saksi ahli yang dihadirkan pihak terdakwa dalam persidangan.

"Kami rasa para ahli tidak membaca secara utuh hasil putusan perdata. Data-data yang diperlihatkan hanya sepotong-sepotong oleh kuasa hukum Handy," ujar perwakilan keluarga JM usai sidang.

Menurut keluarga JM, sejumlah dokumen yang dipaparkan dalam persidangan sebenarnya telah masuk dalam putusan perkara perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

"Termasuk dokumen-dokumen yang diperlihatkan ke majelis hakim, semuanya sudah diputuskan dalam perkara perdata sehingga sebenarnya tidak bisa lagi dijadikan bahan diskusi karena sudah inkrah," katanya.

Pihak keluarga juga menegaskan putusan perdata tersebut telah menyatakan seluruh harta bergerak maupun tidak bergerak tidak boleh dialihkan.

"Jelas sekali semua harta bergerak maupun tidak bergerak tidak boleh dialihkan. Ini sudah perbuatan melanggar hukum, terlebih sudah ada putusan perdata yang inkrah," tegasnya.

Sebelumnya, keluarga JM mengungkapkan pembayaran dari pihak terdakwa baru mulai dilakukan setelah laporan pidana diajukan ke aparat penegak hukum.

Majelis hakim juga menyoroti status tahanan rumah yang dijalani terdakwa Handy Aliansyah.

Ketua Majelis Hakim Indah Novi Susanti menegaskan status tersebut masih dalam evaluasi pengadilan dan meminta terdakwa mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku.

"Proses tahanan rumah ini masih dievaluasi pengadilan. Karena itu terdakwa harus berhati-hati, mematuhi seluruh aturan, dan jangan sampai melakukan pelanggaran," tegasnya.

Majelis Hakim juga mengingatkan terdakwa untuk tetap menjalankan kewajiban wajib lapor selama proses persidangan berlangsung. Lebih jauh, sidang akan kembali dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan terdakwa HA.

Bisnis.com, SAMARINDA — Putusan tahanan kota terhadap terdakwa kasus dugaan penipuan jual beli solar bernilai puluhan miliar rupiah memicu perdebatan publik di Kota Balikpapan.

Status penahanan yang dinilai ringan dibandingkan besaran kerugian menuai pertanyaan tentang kesetaraan penegakan hukum.

Juru Bicara Pengadilan Negeri Balikpapan Imran Marannu Iriansyah menyatakan penetapan tahanan kota bukanlah keputusan sewenang-wenang.

Majelis hakim semata-mata meneruskan status yang telah ditetapkan sejak tahap penyidikan hingga penuntutan.

"Di kejaksaan, statusnya sudah menjadi tahanan kota. Saat dilimpahkan ke pengadilan, majelis hakim meneruskan status tersebut," ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (2/5/2026).

Imran menambahkan, ancaman pidana dalam perkara ini berada di bawah lima tahun, tepatnya maksimal empat tahun sehingga penahanan di rumah tahanan negara tidak bersifat wajib.

Hakim memiliki diskresi menentukan jenis penahanan, baik rutan, kota, maupun rumah, berdasarkan pertimbangan hukum acara pidana.

Yang perlu dicermati, masa tahanan kota tidak langsung mengurangi hukuman secara proporsional. Perhitungannya berbeda dengan tahanan rutan, yaitu setiap lima hari tahanan kota hanya dihitung sebagai satu hari masa pidana.

"Artinya, tidak ada kewajiban menjalani penahanan di rutan. Selain itu, masa tahanan kota tidak langsung memangkas waktu hukuman, karena perhitungannya berbeda," paparnya.

Hakim menilai sikap kooperatif terdakwa Handy Aliansyah (HA) selama proses hukum menjadi pertimbangan tambahan.

Selain itu, tidak ada indikasi upaya melarikan diri atau menghambat persidangan yang terdeteksi hingga kini.

Kendati demikian, status penahanan dapat berubah sewaktu-waktu. Apabila terdakwa mangkir tanpa alasan sah, majelis hakim berwenang mengalihkan status menjadi tahanan rutan yang kemudian dieksekusi jaksa penuntut umum.

"Majelis bisa langsung menetapkan penahanan rutan dan jaksa akan mengeksekusi," terang Imran.

Pengadilan memastikan tidak ada perlakuan istimewa dalam penanganan perkara ini. Seluruh proses, mulai penentuan status penahanan hingga putusan akhir berlandaskan fakta persidangan dan alat bukti sah yang diajukan.

"Majelis hakim tidak bekerja secara semena-mena. Semua ada dasar hukum, data, fakta, dan bukti. Publik diminta mempercayakan proses ini," katanya.

Untuk mempercepat penyelesaian, persidangan dijadwalkan dua kali sepekan. Sidang lanjutan akan digelar Senin, (4/5/2026) dengan agenda pemeriksaan lebih mendalam.

Sementara itu, praktisi hukum Firmansyah Muis menilai transparansi menjadi kunci menghindari asumsi negatif di tengah masyarakat.

"Publik tentu bertanya, mengapa dalam kasus dengan nilai kerugian besar, tersangka justru hanya berstatus tahanan kota. Ini perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan asumsi negatif," tegasnya.

Firmansyah mengakui kewenangan penahanan bersifat subjektif sesuai KUHAP, tapi keputusan tetap harus mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

Potensi melarikan diri, menghilangkan barang bukti, hingga kemungkinan mengulangi perbuatan pidana seharusnya menjadi dasar utama.

"Kalau ada alasan lain seperti kesehatan, itu juga harus dijelaskan secara resmi. Jangan sampai muncul kesan hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas," jelasnya.

Dia mengingatkan, substansi perkara jangan sampai tenggelam akibat polemik seputar status tahanan. Transparansi justru akan memperkuat kepercayaan publik terhadap proses peradilan.

Kuasa hukum terdakwa, Yusuf Hakim, membantah adanya perlakuan khusus. Menurutnya, klien telah melakukan pembayaran dan saat ini menyisakan sekitar Rp11 miliar, sedangkan upaya penyelesaian sisa utang terus dijalankan.

"Terkait status tahanan kota, sudah sah memenuhi syarat secara undang-undang. Klien kami juga kooperatif," katanya.

Yusuf menegaskan, pada dasarnya ini adalah persoalan utang piutang antara kedua belah pihak, bukan murni tindak pidana seperti yang didakwakan.

Namun pernyataan tersebut mendapat bantahan keras dari keluarga korban berinisial JM.

Mereka menegaskan, substansi perkara bukan lagi sekadar utang piutang, melainkan dugaan penggelapan dan pengalihan aset yang dilakukan saat proses hukum berjalan.

"Perdata sudah selesai, nilainya sudah jelas dan inkrah. Sekarang yang diproses adalah dugaan penggelapan aset," ujar perwakilan keluarga JM usai sidang.

Keluarga korban menyoroti dugaan pemindahan aset, khususnya kendaraan atas nama perusahaan yang dinilai melanggar putusan pengadilan.

Berdasarkan hasil penyidikan, aset tersebut telah dialihkan kepada pihak lain dan diperkuat keterangan saksi.

Lebih jauh, anak JM membantah klaim nilai kerugian hanya Rp11 miliar. Merujuk putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah), nilai kerugian yang wajib diganti justru mencapai lebih dari Rp50 miliar, bukan sekadar Rp20 miliar seperti yang sempat beredar.

"Soal kerugian Rp11 miliar dinilai tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Pasalnya, merujuk pada putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap, nilai kerugian yang wajib diganti oleh HA justru mencapai lebih dari Rp50 miliar," ucapnya.

Adapun, keluarga korban berharap terdakwa diperlakukan setara dengan kasus penipuan dan penggelapan lainnya.

"Harapan kami diperlakukan sama seperti kasus penipuan dan penggelapan lainnya di mata hukum. Nilainya besar, jadi jangan sampai ada kesan diistimewakan," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, dalam sidang perdana yang digelar Selasa (28/4/2026), Jaksa Penuntut Umum Eka Rahayu memaparkan rangkaian dugaan perbuatan terdakwa, termasuk utang yang belum dilunasi serta indikasi penggunaan rangkaian kata bohong atau iming-iming dalam transaksi.

Terdakwa HA didakwa melanggar Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dakwaan alternatif juga disusun, yakni Pasal 486 serta Pasal 289 ayat (1) huruf a dalam undang-undang yang sama.

JPU mengajukan sejumlah barang bukti yang disita selama penyidikan. Di antaranya satu bundel dokumen invoice beserta purchase order dan delivery order tahun 2013—2014 dari PT Petrotrans Utama kepada PT Dharma Putra Karsa.

Selain itu, terdapat satu lembar surat asli resume pembayaran kontraktor PTK tertanggal 7 Mei 2020, serta tiga lembar salinan dokumen berita acara permintaan tertanggal 24 Juli 2025.

JPU juga menyertakan satu bundel dokumen legalisir pembayaran kepada PT Dharma Putra Karsa, serta lima lembar hasil scan legalisir surat dari Bank Mandiri tertanggal 3 September 2025 terkait konfirmasi bukti transfer.

Kasus ini mencuat dari sengketa antara korban JM dan terdakwa HA, yang sebelumnya telah diputus dalam perkara perdata dengan nilai kewajiban lebih dari Rp20 miliar dan telah berkekuatan hukum tetap hingga tingkat peninjauan kembali.

Agenda persidangan dijadwalkan berlangsung bertahap sepanjang Mei hingga Juni 2026. Sidang akan dilanjutkan pada 4 Mei, kemudian 7 Mei, 11 Mei, dan 17 Mei.

Dalam rangkaian tersebut, masing-masing pihak akan diberikan kesempatan seimbang menyampaikan argumentasi.

Tercatat, tiga agenda diisi penuntut umum, sementara tiga agenda lainnya menjadi bagian pembelaan advokat.

Memasuki Juni, persidangan akan mengarah pada tahap akhir sebelum putusan. Majelis hakim dijadwalkan membacakan vonis pada 25 Juni 2026, yang menjadi penentu akhir dari proses hukum perkara ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa menjelang lebaran, penipuan transaksi belanja online mengalami peningkatan signifikan. Momen ini kerap dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan karena tingginya aktivitas belanja masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan hari raya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan peningkatan penipuan tersebut sudah terlihat sejak 10 hari pertama Ramadan. Dalam periode itu, tercatat 13.130 laporan penipuan dengan 22.593 rekening terlapor.

“Ini memang kita bisa lihat trennya itu meningkat dibandingkan sebelum bulan puasa maupun meningkat dibandingkan dengan 10 hari bulan puasa di tahun 2025,” ujar wanita yang kerap disapa Kiki itu dalam Konferensi Pers RDKB Februari 2026, Selasa (3/3/2026).

Lebih lanjut, dia memaparkan bahwa modus yang sering muncul antara lain penawaran produk seperti pakaian, aksesoris, dan berbagai kebutuhan persiapan lebaran. Tawaran tersebut, katanya, tampak meyakinkan dan kerap menyasar ibu-ibu sebagai target pasar utama.

“Itu memang banyak trennya seperti itu. Jadi, kita antisipasi itu banyak sekali penipuan transaksi belanja jual-beli online,” katanya.

Selain penipuan belanja online, Kiki juga menyebut maraknya penipuan berkedok investasi dan hadiah menjelang lebaran. Korban biasanya menerima notifikasi atau pesan yang menyatakan bahwa mereka memenangkan hadiah tertentu.

Pelaku bahkan dapat mengetahui kebiasaan belanja korban sehingga tawaran terlihat semakin meyakinkan. Namun, ketika tautan tersebut diklik, ternyata itu merupakan bagian dari skema penipuan.

Tidak hanya modus digital, Kiki turut menyinggung kasus penipuan konvensional, seperti penjualan mobil atau kendaraan bekas. Modus ini sering terjadi menjelang musim mudik ketika masyarakat berencana membeli kendaraan untuk pulang kampung.

“Mungkin orang nanti mau mudik, mau pulang kampung, lihat-lihat punya motor, punya mobil dan lain-lain gitu. Kemarin banyak dilaporkan mereka terkena scam gitu ya,” jelasnya.

Dalam kasus yang berhasil ditangani, korban bahkan telah terlanjur mentransfer uang kepada pelaku. Namun, karena laporan disampaikan dengan cepat, OJK dapat melakukan pemblokiran rekening sehingga dana korban masih dapat diselamatkan.

“Mereka melaporkan, Alhamdulillah mereka melaporkan dalam waktu yang tidak terlalu lama dari proses mereka mentransfer, [jadi] bisa kita lakukan pemblokiran dan sudah kita sampaikan untuk dikembalikan,” pungkasnya.

Sebagai informasi, OJK telah menerima 9.323 pengaduan perlindungan konsumen dari awal tahun hingga awal Februari 2026 melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK). Pengaduan-pengaduan tersebut menjadi bagian dari 65.139 permintaan layanan keuangan dalam periode yang sama.

Selain itu, Kiki juga mengatakan bahwa OJK telah menerima 6.792 pengaduan terkait dengan entitas keuangan ilegal sejak awal 2026.

“Dari total tersebut, 5.470 pengaduan mengenai pinjol, tentu saja ini pinjaman online ilegal, 1.295 terkait investasi ilegal, dan 27 pengaduan terkait dengan gadai ilegal,” ujarnya.

Dia menegaskan bahwa OJK terus melakukan upaya pemberantasan kegiatan keuangan ilegal. Hasilnya, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) OJK berhasil menghentikan 953 entitas pinjol ilegal dan penawaran investasi ilegal di sejumlah situs dan aplikasi yang berpotensi merugikan masyarakat.

Selanjutnya, dia menyebutkan bahwa OJK juga tetap berusaha memberantas aksi penipuan keuangan atau scam melalui Indonesia Anti Scam Centre (IASC) OJK.

“Kami dapat menyampaikan bahwa jumlah rekening yang sudah diblokir sebanyak 436.727 rekening, dengan total dana korban yang sudah diblokir sebesar Rp566,1 miliar,” jelas Kiki. (Putri Astrian Surahman)

Bisnis.com, JAKARTA - Penipuan skema segitiga masih menjadi momok bagi penjual dan pembeli di marketplace hingga media sosial. Skema penipuan segitiga bisa terjadi di beragam transaksi jual beli barang, termasuk kendaraan bekas.

Secara sederhana, dalam penipuan skema segitiga penipu berada di tengah-tengah pembeli dan penjual dalam transaksi.

Berikut cara kerja penipuan skema segitiga:

1. Penipu mengambil data dari iklan kendaraan

Penipu menyalin iklan mobil atau motor bekas dari situs resmi seperti OLX, Facebook Marketplace, atau platform jual beli lainnya. Setelah menyalinnya, penipu mengiklankan kembali kendaraan tersebut dengan iming-iming harga yang lebih murah dengan berbagai alasan salah satunya BU atau butuh uang cepat. Dalam iklan tersebut, penipu menyertakan nomor kontak yang berbeda dengan iklan aslinya.

2. Pembeli tertarik dan menghubungi penipu

Pembeli yang percaya dengan iklan penipu tersebut lantas menghubungi kontak palsu yang tertera di sana. Penipu pun mengaku sebagai pemilik kendaraan langsung atau perantara terpercaya. Biasanya, penipu meminta pembeli untuk segera memberikan uang tanda jadi atau DP dengan alasan banyak pembeli lain yang berminat kendaraan jualannya.

3. Penipu menghubungi penjual asli

Setelah itu, penipu berpura-pura menjadi pembeli yang tertarik pada iklan asli. Dia meyakinkan penjual asli dengan membuat janji pertemuan. Di sanalah nantinya dipertemukan antara penjual dan 'pembeli' yang merupakan korban sebenarnya.

4. Penjual dan pembeli (korban) bertemu langsung

Dalam pertemuan tersebut, penipu mengatur agar penjual dan pembeli (korban) bertemu sewajarnya, tanpa sadar sedang 'dipertemukan' olehnya. Biasanya, penipu mengatakan ke penjual:

“Teman saya akan lihat mobilnya nanti, saya bantu proses pembayarannya.” Dan kepada pembeli, penipu bilang:

“Itu mobil saya, tapi yang pegang di rumah kakak saya, nanti kamu lihat dulu.”

5. Uang berpindah ke rekening penipu

Singkat cerita, penipu memposisikan diri sebagai orang ketiga dalam transaksi tersebut. Jika skenario yang disiapkan berjalan lancar, maka pembeli akan membayar uang yang disepakati bersama penjual melalui rekening si penipu. Setelah uang diterima, penipu menghilang.

Penjual yang tidak merasa menerima uang, akan meminta bukti transfer dari pembeli. Dari sana lah kedua pihak baru sadar bahwa telah ditipu.

Tips Terhindar dari Penipuan Skema Segitiga bagi Pembeli dan Penjual

• Pastikan komunikasi langsung dengan pemilik kendaraan sesuai nama di STNK/BPKB.
• Temui langsung penjual dan periksa kendaraan sebelum pembayaran.
• Transaksi hanya dilakukan di hadapan notaris, showroom resmi, atau kantor cabang leasing bila perlu.
• Jangan transfer ke rekening pihak ketiga yang tidak jelas hubungannya dengan pemilik kendaraan.
• Gunakan rekening bersama (escrow) atau pihak terpercaya untuk keamanan transaksi.

Bisnis.com, JAKARTA - Penipuan skema segitiga masih menjadi momok bagi penjual dan pembeli di marketplace hingga media sosial. Skema penipuan segitiga bisa terjadi di beragam transaksi jual beli barang, termasuk kendaraan bekas.

Secara sederhana, dalam penipuan skema segitiga penipu berada di tengah-tengah pembeli dan penjual dalam transaksi.

Berikut cara kerja penipuan skema segitiga:

1. Penipu mengambil data dari iklan kendaraan

Penipu menyalin iklan mobil atau motor bekas dari situs resmi seperti OLX, Facebook Marketplace, atau platform jual beli lainnya. Setelah menyalinnya, penipu mengiklankan kembali kendaraan tersebut dengan iming-iming harga yang lebih murah dengan berbagai alasan salah satunya BU atau butuh uang cepat. Dalam iklan tersebut, penipu menyertakan nomor kontak yang berbeda dengan iklan aslinya.

2. Pembeli tertarik dan menghubungi penipu

Pembeli yang percaya dengan iklan penipu tersebut lantas menghubungi kontak palsu yang tertera di sana. Penipu pun mengaku sebagai pemilik kendaraan langsung atau perantara terpercaya. Biasanya, penipu meminta pembeli untuk segera memberikan uang tanda jadi atau DP dengan alasan banyak pembeli lain yang berminat kendaraan jualannya.

3. Penipu menghubungi penjual asli

Setelah itu, penipu berpura-pura menjadi pembeli yang tertarik pada iklan asli. Dia meyakinkan penjual asli dengan membuat janji pertemuan. Di sanalah nantinya dipertemukan antara penjual dan 'pembeli' yang merupakan korban sebenarnya.

4. Penjual dan pembeli (korban) bertemu langsung

Dalam pertemuan tersebut, penipu mengatur agar penjual dan pembeli (korban) bertemu sewajarnya, tanpa sadar sedang 'dipertemukan' olehnya. Biasanya, penipu mengatakan ke penjual:

“Teman saya akan lihat mobilnya nanti, saya bantu proses pembayarannya.” Dan kepada pembeli, penipu bilang:

“Itu mobil saya, tapi yang pegang di rumah kakak saya, nanti kamu lihat dulu.”

5. Uang berpindah ke rekening penipu

Singkat cerita, penipu memposisikan diri sebagai orang ketiga dalam transaksi tersebut. Jika skenario yang disiapkan berjalan lancar, maka pembeli akan membayar uang yang disepakati bersama penjual melalui rekening si penipu. Setelah uang diterima, penipu menghilang.

Penjual yang tidak merasa menerima uang, akan meminta bukti transfer dari pembeli. Dari sana lah kedua pihak baru sadar bahwa telah ditipu.

Tips Terhindar dari Penipuan Skema Segitiga bagi Pembeli dan Penjual

• Pastikan komunikasi langsung dengan pemilik kendaraan sesuai nama di STNK/BPKB.
• Temui langsung penjual dan periksa kendaraan sebelum pembayaran.
• Transaksi hanya dilakukan di hadapan notaris, showroom resmi, atau kantor cabang leasing bila perlu.
• Jangan transfer ke rekening pihak ketiga yang tidak jelas hubungannya dengan pemilik kendaraan.
• Gunakan rekening bersama (escrow) atau pihak terpercaya untuk keamanan transaksi.