JAKARTA - Tiga pengamen diduga membakar pagar rumah warga di Jalan H. Mean, Kampung Kemang, Jatiwaringin, Kota Bekasi. Aksi mereka sempat terekam kamera CCTV.

Berdasarkan video yang diterima SindoNews, ketiga pengamen awalnya terlihat mengamen di depan rumah berpagar hitam tersebut. Setelah itu, mereka tampak menyalakan api yang kemudian membakar bagian pagar rumah.

Warga sekitar yang menyadari kejadian itu segera memadamkan api sehingga kebakaran tidak meluas. Setelah melakukan aksinya, para pengamen tersebut terlihat langsung meninggalkan lokasi.

Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota AKBP Andi M Iqbal, mengatakan para pelaku telah diamankan polisi. Salah satu pelaku diketahui berinisial AFH (20).

"Pelaku sudah diamankan Polsek Pondok Gede," ujar Andi saat dikonfirmasi, Kamis (25/6/2026).

Sementara itu, Kasi Humas Polres Metro Bekasi Kota AKP Suparyono menyebut motif aksi tersebut diduga karena pelaku merasa kesal usai tidak diberi uang saat mengamen. "Diduga kesal karena tidak dikasih uang saat ngamen," ujar Suparyono terpisah.

Meski sempat diamankan, para pelaku tidak ditahan. Polisi menyatakan kasus tersebut telah diselesaikan melalui mekanisme restorative justice (RJ). "Sudah diselesaikan secara restorative justice," tandas dia.

JAKARTA - Kejaksaan Agung ( Kejagung ) menyatakan implementasi KUHP dan KUHAP baru tidak hanya menekankan aspek hukum formil, melainkan juga mengedepankan pendekatan hati nurani dalam penanganan perkara. Hal itu termasuk penerapan Restorative Justice (RJ) untuk kasus ringan seperti pencurian sandal.

Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Kejagung Rudi Margono mengatakan, penerapan KUHP dan KUHAP baru harus disertai pendekatan hati nurani agar penegakan hukum tidak kaku dan semata-mata formalistik.

"Jaksa Agung Muda Pengawasan tentunya ingin memastikan KUHAP dan KUHP baru ini bisa dilaksanakan oleh kejaksaan khususnya, APH (aparat penegak hukum) pada umumnya, pengadilan juga, tidak hanya berkutat penafsiran-penafsiran menerapkan norma-norma yang akan diimplementasikan dalam kasus konkret, tetapi yang lebih penting adalah hari ini bukan hanya peluncuran, tapi kejaksaan akan melembagakan penanganan perkara berbasis hati nurani," ujar Rudi di sela diskusi Refleksi 6 Bulan Implementasi KUHP dan KUHAP di Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Rudi juga mencontohkan bahwa tidak semua perkara harus berujung ke pengadilan, terutama kasus ringan yang tidak memenuhi rasa keadilan substantif. "Contohnya karena kita civil law, jika memenuhi unsur setiap perkara seharusnya dilimpahkan ke pengadilan. Tetapi dari segi keadilan substantif misalkan tindak pidana pencurian sandal jepit misalkan, mohon maaf, karena tidak memenuhi rasa keadilan substantif, tidak perlu dilimpahkan, yaitu melalui jalan RJ tadi," katanya.

Ia mengatakan, konsep hati nurani menjadi kompas moral aparat penegak hukum agar tidak terjadi penyimpangan dalam proses hukum. Dia pun menyinggung praktik pelanggaran HAM yang dilakukan aparat penegak hukum.

"Contoh masih ditemukan dugaan-dugaan intimidasi atau bahkan melanggar HAM. Nah, sehingga ada keseimbangan dalam due process of law baik saksi, korban maupun pihak yang terkait ahli. Ke depannya yang diperoleh adalah agar kita KUHAP dan KUHP yang baru ini betul-betul dilaksanakan oleh APH yang memenuhi rasa keadilan substantif. Bukan hanya keadilan formil," katanya.

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung Asep N Mulyana menyebut, hingga enam bulan implementasi sejak Januari 2026, telah terdapat ratusan perkara yang diproses dengan berbagai mekanisme baru, meski sebagian besar masih dalam tahap penyesuaian.

"Khusus hari ini, kami memang berfokus pada 9 mekanisme baru ya. Termasuk mekanisme RJ (Restorative Justice), kemudian DPA (Deferred Prosecution Agreement), kemudian plea bargaining, terus kemudian pidana kerja sosial, dan sebagainya. Dan kami sejak Januari 2026 sampai dengan Mei kemarin, tercatat sudah melaksanakan sebanyak 620 perkara ya. Dan dari situ baru tujuh ya, tujuh yang bisa laksanakan dengan mekanisme yang ada dalam KUHP tadi.”

Asep menjelaskan, pendekatan keadilan restoratif menjadi salah satu instrumen yang dapat mengurangi beban perkara yang masuk ke pengadilan, sekaligus menekan biaya negara dalam proses pemasyarakatan.

"Jadi, dengan mekanisme baru tersebut ya, kami memang bisa menghemat baik dari proses penanganan perkara yang harusnya kemudian disidangkan di pengadilan, kemudian kita bisa lakukan dengan bentuk kesepakatan. Kedua juga dari hitungan-hitungan selama ini dengan Ditjen Pas (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan) ya, yang harus kami masukkan ke lapas, bisa kita hitung juga."

JAKARTA - Mantan istri Andre Taulany, Rien Wartia Trigina atau Erin, melaporkan mantan Asisten Rumah Tangga (ART) nya Herawati ke Polres Metro Jakarta Selatan. Laporan yang menggunakan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) tersebut menuai kritik karena dinilai tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat kecil.

Akademisi sekaligus pengamat hukum kepolisian dari Universitas Bhayangkara Jakarta Edi Hasibuan, menilai laporan itu tidak layak dilanjutkan ke proses hukum. Anggota Kompolnas 2012-2016 ini menilai pengaduan tersebut berpotensi menimbulkan kesan adanya arogansi majikan terhadap mantan pekerjanya.

"Kami melihat perkara majikan melaporkan mantan ART tidak layak dilanjutkan karena penyidik bisa saja dituduh tidak memberikan rasa keadilan. Sebaliknya, kami meminta penyidik kepolisian mengedepankan pendekatan restorative justice (RJ) daripada memprosesnya secara pidana," ujarnya, Sabtu (16/5/2026).

Dosen mata kuliah Hukum Kepolisian dan Kriminalistik menegaskan setiap penegakan hukum harus mempertimbangkan rasa keadilan dan dilakukan secara proporsional. Edi juga mengingatkan agar proses hukum tidak justru menimbulkan persepsi bahwa pihak yang memiliki kekuasaan atau kemampuan ekonomi lebih tinggi menggunakan instrumen hukum untuk menekan pihak yang lebih lemah seperti ART.

Direktur Eksekutif Lemkapi ini menegaskan pentingnya pendekatan RJ dalam kasus-kasus serupa. "Pendekatan restorative justice harus tetap di kedepankan agar tidak terjadi kriminalisasi berlebihan terhadap masyarakat kecil. Penyidik kepolisian harus berhati-hati ketika menangani laporan majikan terhadap mantan pembantunya," katanya.

Lihat video: Andre Taulany dan Erin Wartia Akhirnya Sepakat Cerai Secara Damai



Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman juga menyoroti penggunaan UU PDP dalam kasus tersebut. Tuduhan terhadap Hera tersebut sangat tidak tepat karena data pribadi dalam UU PDP pada prinsipnya berkaitan dengan identitas personal seperti KTP, KK, NPWP, data kesehatan, rekening, dan data biometrik

“Komisi III DPR menilai penggunaan UU PDP dalam perkara Hera mantan ART Erin Wartia tidak tepat,” katanya.

JAKARTA - Pakar Telematika yang menjadi tersangka pencemaran nama baik kasus tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Roy Suryo mengatakan ada perannya di balik buku berjudul Gibran End Game yang ditulis Rismon Hasiholan Sianipar. Namun, Roy menyebut Rismon tidak pernah mengakuinya.

Menurut Roy, dirinya kerap memberikan bahan penelitian agar buku itu bisa ditulis Rismon hingga kemudian terbit.

"Dia enggak pernah ngaku, banyak sekali bahannya dia itu dapat dari saya juga," ujar Roy Suryo dalam program Rakyat Bersuara di iNews TV, Selasa malam (21/4/2026).

Roy lantas mengungkap salah satu bahan penelitian yang ikut dia setor adalah temuannya saat bersama Ikhsan Katonde. Roy menyebut dirinya yang pernah menemui Ikhsan di Australia.

"Buku Gibran End Game, itu bahan penelitian Australia-nya dari siapa? Yang pergi ke Australia siapa?" jelas Roy.

"Yang ketemu Ikhsan Katonde itu saya. Saya yang berangkat ke luar negeri," sambungnya.

Mendengar hal itu, Rismon lantas menegaskan bahwa bahan penelitian untuk menulis buku itu telah bertebaran di internet. Kata Rismon, Roy Suryo tidak pernah memberikan dirinya secara spesifik untuk bahan penelitian.

"Anda kasih enggak datanya ke saya? Anda kasih enggak? Anda kasih spesifik ke saya atau data itu bertebaran di internet? Banyak di YouTube, bukan berarti dia menyuplai data ke saya," sebut Rismon.

JAKARTA - Tersangka kasus dugaan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Roy Suryo menegaskan, pihaknya tak akan mengajukan permohonan damai atau restorative justice (RJ). Baginya, permohonan damai itu merupakan tanda kekalahan dan menyerah.

Hal itu diungkapkan Roy Suryo saat disiinggung isyarat Jokowi yang tak akan membuka pintu damai baginya dan Dokter Tifa. Ia pun menegaskan, sejak awal dirinya tak akan mengajukan RJ pada Jokowi.

"Jadi, katanya dari 'tembok ratapan' mengatakan nggak akan memberikan RJ. Siapa yang minta RJ ke sana? Enggak sama sekali. Dari awal RJ itu tidak ada," ujar Roy saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (21/4/2026).

"Kalau dalam bahasa daerah saya, 'sak kuku ireng pun,' ya. Jadi, sekuku kecil hitam itu nggak ada sama sekali kita minta RJ. RJ itu tidak menang, ya. RJ itu kalah. RJ itu menyerah kalah. Restorative justice," tambahnya.

Roy pun mempersilahkan sahabatnya mengajukan permohonan damai ke Jokowi. Hanya saja, ia menekankan bahwa langkah itu tak menandakan kemenangan dan menunukan kekalahan total.

"Tapi mereka tidak menang, mereka justru kalah. Kalah total, ya. Kalah sekalah-kalahnya, sehina-hinanya. Jadi kami enggak akan RJ. Ada satu pendapat hukum l, kawan saya juga sih sebenarnya, mantan Kompolnas yang juga bilang, 'RJ adalah penyelesaian terbaik," ujar Roy.

Sebelumnya, Jokowi secara khusus menyinggung status hukum Rismon Sianipar yang telah mendapatkan Restorative Justice. Menurutnya, langkah tersebut merupakan murni diskresi dari pihak kepolisian, dalam hal ini Polda Metro Jaya, yang telah melalui berbagai pertimbangan hukum.

"Mengenai RJ untuk Rismon Sianipar, itu adalah kewenangan Polda Metro Jaya. Jika RJ sudah keluar, maka artinya sudah clear dan selesai," ujar Jokowi dengan nada tenang di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Senin (20/4/2026).

Ia menekankan bahwa proses perdamaian atau penyelesaian perkara di luar persidangan tersebut merupakan bagian dari sistem hukum yang dihormati, sehingga tidak perlu lagi menjadi polemik di masyarakat.

Namun, suasana berubah sedikit cair saat awak media mencoba mendalami peluang penerapan Restorative Justice bagi tersangka lain dalam kasus tuduhan ijazah palsu, yakni Roy Suryo dan Dokter Tifa.

Berbeda dengan penjelasannya soal Rismon Sianipar, Jokowi memilih tidak mengeluarkan pernyataan lisan terkait nasib hukum kedua tokoh tersebut. Menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan memaafkan dan memberikan ruang RJ bagi Roy Suryo maupun Dokter Tifa, Jokowi hanya memberikan respons singkat berupa senyuman khasnya tanpa sepatah kata pun.

JAKARTA - Restorative Justice (RJ) dinilai sebagai langkah tepat untuk menyelesaikan polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Sebab RJ tidak hanya efisien tapi juga memberikan rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Pakar Hukum Kepolisian Universitas Bhayangkara Jakarta Edi Hasibuan menegaskan keadilan restorative jauh lebih baik dan bermanfaat serta memberi rasa adil jika kasus tudingan ijasah palsu Jokowi harus ke pengadilan.

"Saya melihat kebijakan keadilan restorative ini jauh lebih bermanfaat dan beri rasa adil untuk kedua pihak. Yang penting, semua syarat RJ dipenuhi maka persoalan hukumnya akan kelar," katanya, Senin (20/4/2026).

Pengajar Doktor Ilmu Hukum ini menyebut peyelesaian damai ini akan mengurangi energi dan waktu yang cukup panjang jika harus mengikuti proses pengadilan.

"Untuk kebaikan, kita ajak Roy Suryo dkk tempuh upaya keadilan restorative. Saat ini Polda Metro Jaya juga cukup memberikan ruang dan waktu untuk damai. Meminta maaf atau saling memaafkan adalah pilihan yang terbaik. Saya yakin, masyarakat pasti menyambut baik," kata mantan anggota Kompolnas ini.

Edi melihat dalam penyelesaian RJ tidak hanya melihat soal ancaman pidana ringan saja. Walau dalam aturan internal Polri memang ada Perpol No 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative yang isinya memberi batasan normatif yakni ancaman di bawah lima tahun syarat untuk RJ.

Namun. harus diingat bahwa ada aturan yang memberi kewenangan kepada polisi untuk memberikan ruang diskresi dalam kondisi tertentu. Artinya, penyidik dalam situasi tertentu bisa menggunaksn hak diskresinya demi kepentingsn umum.

Lihat video: SOAL RJ! Dr Tifa Desak Rismon Pastikan Keaslian Ijazah Jokowi



“Penyidik bisa mengambil langkah berbeda dari aturan umum, termasuk mendorong RJ. Penerapan RJ itu jangan terlalu kaku pada soal angka ancaman pidana, tapi juga harus dilihat bahwa bagaimana agar hukum itu bisa memberi manfaat sosial dan bisa memberi keadilan substantif yakni pendekatan penegakan hukum yang berfokus pada hasil akhir yang adil dan betul-betul manfaatnya dirasaksn masyarakat,” tegasnya.

Dalam.penyelesaian RJ, kata Edi, dua syarat materil harus tetap jadi prioritas walau ancaman di atas lima tahun. Artinya RJ tetap bisa dilakukan apabila korban dan pelaku sepakat damai. RJ juga dinilai tidak menimbulksn keresahan masyarakat. Syarat RJ lainnya adalah pelaku bukan residivis serta ada upaya pemulihan atau ganti rugi dan permintaan maaf.

”Melihat kasus ini memakan waktu yang panjang dan berliku, kita puji kesabaran Polda Metro Jaya menangani kasusnya. Kita melihat selama kasus ini ditangani, berbagai kritikan dan sorotan terus diterima Polda Metro Jaya. Kita melihat penyidik sangat profesional," ucapnya.

JAKARTA - Dokter Tifauzia Tuassuma yang akrab disapa Dokter Tifa memberikan tanggapan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) dan gugurnya status tersangka Rismon Hasiholan Sianipar. Dia menilai keputusan ini bukanlah murni langkah hukum.

Dokter Tifa menduga bahwa langkah tersebut merupakan gimik atau cara agar para tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), seperti dirinya dan Roy Suryo juga mengajukan restorative justice (RJ).

“Saya bisa membaca begini, SP3 Rismon itu dijadikan sebagai sebuah gimik atau sebuah offering kepada para tersangka ini agar mereka mau atau termasuk saya itu mau untuk mengajukan RJ ke Solo, kemudian mengajukan SP3 dan sebagainya," kata Tifa dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Jumat (17/6/2026).

Meski demikian, Dokter Tifa mengaku kecewa atas perubahan keberpihakan Rismon yang akhirnya mengajukan restorative justice hingga mendapat SP3 dan menggugurkan status tersangkanya.

Padahal, ia merasa sudah memiliki ikatan emosional yang kuat dengan Rismon karena telah berjuang di garis yang sama dalam waktu yang cukup lama dalam mengusut tuntas kasus ijazah palsu Jokowi.

“Ya sebetulnya ini khusus ya kalau saya bicara tentang Rismon gitu ya, ya ada kekecewaan sangat mendalam dan juga saya sampaikan pada social media terutama Twitter, karena kami berangkat berjuang bersama-sama itu tanggal 15 April 2025," ucap dia.

Terlebih, sebelumnya ia juga merasa kagum terhadap sosok Rismon karena latar belakang pendidikan yang mumpuni dari Yamaguchi Jepang. Selama berinteraksi, ia mengaku sangat menghargai pencapaian akademik Rismon yang sering dibagikan dalam diskusi mereka.

“Dan saya sangat yakin bahwa Rismon ini adalah seorang dokter, seorang master engineering dari Yamaguchi University dan itu berkali-kali dia sampaikan juga pada kami bagaimana dia cerita tentang dia kuliah dan meraih doktor dan masternya di Jepang," tutur dia.

Bahkan, Tifa sering menunjukan kedekatan dengan Rismon melalui berbagai hal sebagai sesama alumni dari almamater yang sama.

“Bahkan beberapa kali juga pada podcast kami bertiga menyanyi himne Gadjah Mada dengan sangat khidmat, jadi itu adalah sebuah kebanggaan gitu, saya yang bangga punya adik kelas, punya junior yang sepintar Rismon,” ungkap Tifa.

Dengan gugurnya status tersangka dan SP3 yang telah didapat karena mendapat restorative justice dari mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Dokter Tifa merasa kehilangan sosok rekan yang jenius dan membanggakan dalam pengusutan kasus tudingan ijazah palsu ini.

“Tapi kemudian ya kecewa gitu ya, sedih sekali,"pungkasnya.

JAKARTA - Status tersangka ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar di kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo ( Jokowi ) dinyatakan gugur. Status itu gugur seusai Rismon Sianipar mengajukan restorative justice (RJ).

"Secara otomatis status hukum tersangka bagi saudara RS sudah dicabut, karena dia sudah mengajukan permohonan maaf dan mengembalikan kondisi awal ke si korban," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto kepada wartawan, Jumat (17/4/2026).

Budi menjelaskan, Rismon Sianipar telah melalui proses mekanisme RJ dalam kasus tudingan ijazah Jokowi tersebut. "Setelah permohonan, terus didalami disampaikan pelapor juga menyetujui dilakukan mekanisme gelar perkara khusus restorative justice. Setelah itu memenuhi kriteria dalam mekanisme hukum, lalu dihentikan perkara SP3," ujarnya.

Sebelumnya, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). "Penyidik telah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap RHS (Rismon Sianiapar) pada tanggal 14 April 2026," ucap Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin dalam konferensi pers.

Iman menjelaskan, proses penghentian dilakukan setelah Jokowi menerima permintaan maaf Rismon. Rismon diketahui telah menemui langsung Jokowi di kediamannya di Surakarta.

Selanjutnya, dilaksanakan pertemuan antara Rismon dan pihak Jokowi di Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Pihak Jokowi menerima permintaan maaf dari Rismon.

Polisi selanjutnya melakukan gelar perkara khusus untuk menentukan status hukum Rismon. Iman menegaskan, penghentian perkara tersangka Rismon tidak berpengaruh pada proses penyidikan tersangka lainnya. "Selanjutnya penghentian penyidikan terhadap saudara RHS tidak menggugurkan proses penyidikan terhadap tersangka lainnya sampai persidangan di pengadilan," ujarnya.

Diketahui Polda Metro Jaya menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Klaster pertama terdiri dari lima tersangka. Mereka yakni Eggi Sudjana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadillah.

Klaster kedua terdiri dari tiga tersangka. Ketiganya yakni Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa.

Terkini, Eggi Sudjana, Damai Hari Lubis, dan Rismon Hasiholan status tersangkanya telah dicabut setelah mengajukan RJ.

JAKARTA - Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terkait ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya. SP3 tersebut telah diterima Rismon Hasiolan Sianipar bersama kuasa hukumnya saat menyambangi Polda Metro Jaya.

Pakar Hukum Kepolisian Universitas Bhayangkara Jakarta Edi Hasibuan menilai Rismon layak mendapatkan SP3. Sebab Rismon telah mengikuti tahapan agar kasusnya bisa diselesaikan dengan Restorative Justice (RJ).

"Saya melihat Rismon dengan penuh kesabaran mengikuti semua tahapan RJ dan sangat layak kasus ini mendapatkan SP3 demi kepastian hukum," ujarnya, Jumat (17/4/2026).

Anggota Kompolnas periode 2012-2016 ini menyebut, berdasarkan kajian akademik, secara hukum Rismon sudah memunuhi syarat memdapatkan RJ. Melihat syarat materil, Rismon baru kali ini melakukan tindak pidana, kasusnya adalah tindak pidana ringan bukan berat dan kerugian kecil serta tidak menimbulkan keresahan atau kofilik.

Sedangkan syarat formil lainnya, kata Edi, sudah dipenuhi Rismon yakni pelapor dan terlapor sudah sepakat berdamai dan pelaku mengganti kerugian korban, serta sudah meminta maaf secara terbuka dan sukarela.

Lihat video: Akhirnya Bisa Tidur Nyenyak! Rismon Sianipar Klaim Kantongi SP3 Kasus Ijazah Jokowi



"Secara hukum kita melihat Rismon sudah penuhi syarat RJ. Baik syarat secara materi msupun secaral formil," kata penulis buku Hukum Kepolisian dan Politik Hukum Kepolisian ini.

Edi menambahkan, pihaknya juga melihat penyidik Polda Metro Jaya sudah bekerja professional dan menggunakan kewenangan yang dimilikinya sebagai penyidik kepolisian.

Sebelumnya, Jahmada Girsang kuasa hukum Rismon Sianipar mengatakan, sudah memegang salinan SP3 yang dikeluarkan Poldal Metro Jaya. Menurut Jahmada SP3 Rismon telah diproses pada 3 Maret 2026 dan terbit pada 14 April 2026. SP3 ini merupakan rangkaian proses restorative justice Rismon dan Jokowi.

"Kami sudah positif seperti kami katakan kemarin, eh sudah finalisasi dan hari ini secara mantap kami sudah pegang eh ya surat, katakanlah tentang SP3-nya, begitu juga rekan-rekan sudah pegang," ucap Jahmada Girsang seusai mendapat salinan SP3.

JAKARTA - Pakar Telematika Roy Suryo ogah menanggapi Rismon Sianipar yang telah mengantongi Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terkait kasus tudingan ijazah palsu Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia mengungkapkan bahwa jawaban atau tanggapan dirinya terkait SP3 itu mengikuti penjelasan yang telah dipaparkan oleh kuasa hukumnya, Ahmad Khozinudin.

Selain itu, ia juga merasa tidak perlu menanggapi soal SP3 yang diterima oleh Rismon Sianipar. “Saya mengikuti apa yang menjadi jawaban atau apa yang menjadi statement dari para lawyer karena mereka yang ahli hukum. Saya merasa tidak perlu menanggapi Rismon Sianipar. Jadi enggak perlu saya tanggapi,” ungkap Roy Suryo dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Kamis (16/6/2026).

Lebih mengejutkan lagi, ia menyebut bahwa Rismon Sianipar merupakan seorang zombie. Hal itu lantaran ia sudah dianggap meninggal dunia. Sebab, nama Rismon telah ditulis dalam surat kematian Rismon yang telah dibuat oleh keluarganya.

“Karena saya tidak perlu menanggapi zombie. Sekali lagi, kenapa saya mengatakan zombie? Karena Rismon itu, menurut surat yang dibuat oleh keluarganya, keluarga terdekatnya, dia sudah meninggal dunia. Kenapa dia sudah meninggal dunia? Karena dia memasukkan yang namanya surat kematian,” kata dia.

Roy Suryo menjelaskan bahwa surat kematian itu dibuat agar Rismon tidak membayar biaya beasiswa S3 di Yamaguchi Jepang sebesar Rp500 juta. “Jadi dia pernah membuat surat kematian untuk hal yang sangat jahat, yaitu untuk supaya dia tidak membayar beasiswanya di Yamaguchi, Jepang. Biaya dari Nobuku apa gitu sekitar Rp500 juta. Dia tidak mau bayar karena dia tidak lulus S3-nya,” pungkasnya.

JAKARTA - Kuasa Hukum kubu Roy Suryo, Ahmad Khozinudin menyoroti keadilan restoratif atau restorative justice (RJ) yang diajukan Eggi Sudjana, Damai Hari Lubis, dan Rismon Sianipar dalam kasus tudingan ijazah palsu Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Khozinudin berpendapat, RJ tersebut tidak bisa mengubah atau merestorasi ijazah Jokowi yang dinilai bermasalah dan diduga palsu menjadi ijazah yang asli.

“Apakah kemudian dengan adanya restorative justice baik terhadap Eggi Sudjana atau Damai Hari Lubis dan kalau nantinya ditambah dengan Rismon Sianipar itu akan bisa merestorasi ijazah yang bermasalah menjadi asli? Jadi konteks penerapan pasal juga tidak bisa gebyah uyah. Ada pasal-pasal yang memang tidak bisa direstorasi,” katanya dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Kamis (16/4/2026).

Ia menilai, restorative justice seharusnya diterapkan dalam konteks kasus dengan kondisi bisa kembali dipulihkan. Ia mencontohkan misalnya jika Rismon Sianipar dan Eggi Sudjana melakukan tindak penipuan kepada Jokowi dan kemudian uang hasil penipuan tersebut dikembalikan dibarengi dengan permintaan maaf. Jika konteks kasus yang terjadi seperti itu, maka bisa saja restorative justice diberikan.

“Kalau persoalannya Rismon SIanipar, Eggi Sudjana yang menipu saudara Joko Widodo dengan kerugian Rp5 miliar lalu dia minta maaf karena sudah menipu, lalu Rp5 miliar itu dikembalikan lalu diberikan permaafan dan diterima ganti kerugian Rp5 miliar itu, maka wajar kalau yang seperti ini terjadi restorative justice, ada pemulihan terhadap kerugian Rp5 miliar yang tadinya ditipu,” tutur dia.

Sementara itu, dalam konteks dugaan ijazah palsu Jokowi, tidak ada konteks pemulihan yang terjadi meski ketiganya telah menyampaikan permohonan maaf kepada Jokowi. Di sisi lain, restorative justice yang diberikan itu juga menurutnya tidak akan berpengaruh terhadap hasil penelitian yang menunjukkan adanya indikasi palsu dalam ijazah Jokowi.

“Nah dalam hal kasus ijazah palsu, apakah dengan permohonan maaf bahkan mengubah penelitian dari yang sebelumnya palsu menjadi asli, itu mengubah dokumen yang bermasalah menjadi asli? Itu merubah keyakinan publik masyarakat rakyat Indonesia? Enggak, dengan atau tanpa penelitian Rismon Sianipar, memang ijazah ini bermasalah,” pungkasnya.

JAKARTA - Setelah diterimanya surat pencabutan penetapan tersangka atau SP3 Rismon Sianipar dalam kasus tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Ketum Joman Nusantara Bersatu Andi Azwan berharap kasus tersebut segera P21. Sehingga, tersangka Roy Suryo dan dr Tifauzia Tyassuma segera disidangkan.

"Kami berharap dalam minggu ini sudah ada pelimpahan dan akhir bulan ini sudah P21 untuk perkara lainnya. Siap-siap saja bertemu di pengadilan (Roy Suryo dan dokter Tifa)," ujarnya, Rabu (15/4/2026).

Soal pencabutan status tersangka Rismon dalam kasus ijazah Jokowi, dia tak mau berbicara banyak dahulu karena tidak ingin mendahului polisi. Namun, dia berterima kasih pada polisi yang telah menangani kasus tersebut dengan baik.

"Jika ada yang mengatakan tidak akan ada SP3, itu tidak benar. Intinya apa pun yang telah dilakukan, kami mengapresiasi sebesar-besarnya pada Polri, khususnya penyidik Polda Metro Jaya dan Dirreskrimum," katanya.

Pihaknya bakal mengikuti konferensi pers yang digelar tim pengacara dan Rismon Sianipar. Konferensi pers kaitannya RJ terhadap Rismon, yang mana akan dilakukan setelah polisi mengumumkan RJ ke publik.

"Adanya KUHAP baru dan mekanisme RJ, semua sudah terpenuhi dengan baik, konferensi pers besok menunggu Pak Direktur. Kalau kita lihat wajah semua yang hadir (Rismon Sianipar) tampak sumringah, artinya sudah menggambarkan seperti apa hasilnya, besok kita akan bertemu lagi dan melakukan konferensi pers bersama," ujarnya.