Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim bahwa penerimaan pajak pada Januari 2026 berangsur membaik. Apalagi, pertumbuhan penerimaan pajak mencapai 30,7% atau lebih tinggi dari target pertumbuhan yang harus dikejar pada tahun 2026 yakni di kisaran 22%.

Kinerja positif penerimaan itu diyakini sebagai sinyal dari perbaikan ekonomi. Meski demikian, muncul pertanyaan, apakah realiasi itu murni dipicu oleh aktivitas ekonomi atau karena strategi pengaturan restitusi untuk menjaga kinerja penerimaan pajak tetap berada di level positif?

Data Kementerian Keuangan, penerimaan pajak bruto tercatat sebesar Rp170,3 triliun atau naik 7% dari posisi Januari 2025 yang hanya Rp159,1 triliun. Sementara itu, penerimaan pajak neto naik dari Rp88,9 triliun menjadi Rp116,2 triliun pada Januari 2026.

Secara jenis pajak, penerimaan PPN dan PPnBM menjadi penopang penerimaan pajak dengan realisasi neto sebesar Rp45,3 triliun atau tumbuh 83,9%. Pertumbuhan PPN dan PPnBM itu di atas realisasi brutonya yang tercatat sebesar 7,7%. Perbaikan penerimaan PPN ini menurut versi pemerintah mencerminkan terjaganya konsumsi masyarakat.

Namun yang menarik dari penerimaan pajak Januari 2026 adalah PPh Badan yang realisasi brutonya masih terkontraksi 4% di angka Rp20,6 triliun. Sementara realisasi brutonya ada di angka Rp5,7 triliun atau tumbuh 37%.

Kinerja bruto PPh badan ini diduga tidak mencerminkan kondisi perekonomian yang sebenarnya. Pasalnya, realisasi bruto PPh badan masih negatif, bahkan lebih rendah dibandingkan Januari 2025.

Selain PPh Badan, penerimaan pajak yang masih mengalami kontraksi adalah PPh orang pribadi dan PPh 21 karyawan yang setoran netonya terkontraksi 20,4% atau hanya Rp31,1 triliun. Sementara itu PPh final, PPh 22 dan PPh 26 dengan realisasi Rp26 triliun masih terkontraksi 11%.

Di sisi lain, pertumbuhan tinggi penerimaan pajak Januari 2026 itu terjadi karena baseline yang digunakan adalah penerimaan pajak Januari 2025 yang tercatat hanya sebesar Rp88,9 triliun.

Sedangkan kalau membandingkannya dengan Januari 2024 yang mencapai Rp149,25 triliun, penerimaan pajak bulan pertama tahun 2026 masih terkontraksi lebih dari 22,14%.

Pengetatan Resitusi

Adapun dalam bahan paparan Kemenkeu disebutkan bahwa pemerintah memang telah melakukan efisiensi pengumpulan pajak dengan melakukan manajemen restitusi. Langkah ini berhasil menekan angka restitusi sebesar 23% atau dari Rp70,2 triliun pada Januari 2025 ke Rp54,1 triliun pada Januari 2026.

"Pertumbuhan pajak 30,7%, ada perbaikan ekonomi sedikit dari efisiensi pengumpulan pajak [oleh] Dirjen Pajak. Saya harap ke depan akan berlanjut terus," ujarnya pada konferensi pers APBN KiTa edisi Februari 2026 di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Senin (23/2/2026).

Sekadar catatan, pemerintah manargetkan penerimaan pajak sebesar Rp2.357,7 triliun atau tumbuh 7,69% (YoY) dari target APBN 2025 yakni Rp2.189,3 triliun.

Namun, target pertumbuhan penerimaan pajak tahun ini lebih tinggi menjadi 22,9% (YoY) apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak hingga akhir tahun lalu yakni Rp1.917,6 triliun. Realisasi itu setara hanya 87,6% dari target APBN.

Target penerimaan pajak 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun itu merupakan tulang punggung dari sasaran penerimaan negara tahun ini yaitu Rp3.153,6 triliun.

Selain penerimaan pajak, pemerintah menargetkan penerimaan kepabeanan dan cukai Rp336 triliun dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sebesar Rp459,2 triliun.

Upaya Ekstra

Sebelumnya, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyebut pihaknya menyebut akan menerapkan upaya ekstra untuk mengejar target penerimaan pajak tahun ini.

Dia menyebut pemerintah harus mengejar tambahan setoran Rp440,1 triliun tahun ini apabila mengacu pada realisasi penerimaan tahun lalu.

Beberapa cara yang akan diterapkan Bimo untuk memperluas basis penerimaan pajak alias ekstensifikasi adalah dengan elektronifikasi sistem penerimaan pajak salah satunya dengan Coretax maupun perbaikan administrasi serta proses bisnis.

"Kami mesti ada super extra effort yang bisa mendukung perluasan basis, perbaikan administrasi yang lebih bagus, lebih efisien lebih kenceng, proses-proses bisnis yang lebih kenceng juga. Integritas teman-teman [DJP] juga harus saya jaga betul," kata eselon I Kemenkeu yang memulai kariernya di DJP pada 2002 lalu itu di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola dan mekanisme pengumpulan pajak.

Hal tersebut untuk mencegah manipulasi pajak di masa mendatang.

Adapun Purbaya terbuka atas kebijakan perpajakan tambahan selain implementasi sistem Coretax.

"Kita akan perbaiki cara pengumpulan pajak kita. Coretax lagi dibetulin, sebentar lagi betul," ujar Purbaya di kompleks parlemen, Kamis (27/11/2025).

Purbaya menambahkan bahwa dia berencana melakukan kunjungan ke kantor-kantor pajak untuk melihat langsung kondisi dan kendala yang dihadapi pegawai di lapangan.

"Nanti saya juga akan lihat turun ke bawah, ke setiap kantor pajak. Melihat apa sih masalah yang mereka hadapin," kata dia.

Menurutnya, tantangan pengumpulan pajak dalam beberapa bulan terakhir tidak terlepas dari pelemahan ekonomi nasional yang terjadi hingga September 2025.

Tekanan pada masyarakat dan dunia usaha membuat kapasitas bayar pajak menurun signifikan.

"Tapi kalau sekarang mereka kan nggak fair juga. Kenapa? Sebelumnya kan ekonominya lagi susah. Kalau lagi susah orang yang dikejar juga susah. Orang duitnya juga nggak ada, untungnya nggak ada," tuturnya.

Dia menilai kondisi tersebut menyebabkan penurunan penerimaan sebagai dampak alami, bukan semata-mata karena kinerja aparat perpajakan.

"Jadi jangan menilai pengumpulan pajak seperti dalam keadaan normal,” ujar Purbaya.

Meski begitu, Purbaya menyatakan perbaikan sistem tetap menjadi prioritas agar kualitas pengawasan meningkat dan potensi manipulasi pajak bisa ditekan.

(NIA DEVIYANA)

Denpasar, Bali (ANTARA) - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto menyatakan hingga 24 November 2025, pihaknya menerima pembayaran tunggakan pajak senilai Rp11,99 triliun dari 106 wajib pajak.

Ia menuturkan pemerintah tengah mengintensifkan pemungutan pajak dari 201 entitas pengemplang pajak terbesar, dengan target mencapai Rp20 triliun hingga Desember 2025.

Pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mempercepat realisasi tersebut.

"Caranya, tentu (dengan) tindakan penagihan aktif, kemudian ada task force (satuan tugas/satgas) juga untuk penanganan tindak pidana perpajakan, dan juga sinergi dan kerja sama (lintas kementerian dan lembaga)," kata Bimo dalam media gathering di Denpasar, Bali, Selasa.

Ia menyatakan salah satu kunci keberhasilan penagihan tersebut adalah integrasi data pembanding, contohnya data tunggakan pajak dengan data penerimaan negara bukan pajak (PNBP), khususnya di sektor ekstraktif seperti mineral dan batu bara (minerba).

Melalui metode tersebut, petugas dapat melihat kesesuaian antara volume produksi yang dilaporkan untuk pembayaran PNBP dengan kewajiban perpajakan yang belum dibayarkan, untuk kemudian dilakukan konfirmasi silang (cross-check).

Bimo mengatakan upaya penagihan tersebut juga melibatkan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) dan Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung (Kejagung).

Pihaknya juga melakukan pertukaran informasi serta laporan hasil analisis mengenai transaksi keuangan mencurigakan dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Ia menilai kolaborasi dengan aparat penegak hukum penting untuk memperkuat kemampuan pelacakan aset (asset tracing) yang sering kali menjadi kendala dalam proses penyitaan.

Bimo menyatakan pemerintah tidak segan mengambil langkah tegas berupa perampasan aset apabila wajib pajak tidak kooperatif dalam melunasi kewajibannya.

Sementara, untuk aset sitaan yang sulit terjual karena harga pasar atau kondisi fisik yang usang, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menggandeng Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) untuk memastikan aset yang dilelang mendapatkan harga yang sesuai dengan pasar.

Meski demikian, proses penagihan terhadap 201 penunggak pajak terbesar tersebut masih menghadapi tantangan, mengingat beberapa kasus belum dapat dieksekusi melalui penagihan aktif karena belum memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah).

"(Beberapa pengemplang pajak) masih ada proses hukum, masih ada banding, atau masih ada PK (peninjauan kembali). Sampai nanti inkrah, baru kami lakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan undang-undang," ujar Bimo.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku masih memperhitungkan dengan cermat rencana kebijakan penurunan tarif pajak pertambahan nilai (PPN).

Ia bilang, sebelum menjabat sebagai menteri keuangan rasa percaya diri untuk menurunkan tarif PPN sangat besar, namun ketika menjabat ia baru mengetahui bahwa setiap penurunan tarif PPN 1% akan membuat negara kehilangan sumber pendapatan Rp 70 triliun.

"Begitu jadi menteri keuangan, setiap 1% turun saya kehilangan pendapatan Rp 70 triliun, wah rugi juga nih," kata Purbaya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025)

"Jadi kita pikir-pikir," tegasnya.

Oleh sebab itu, Purbaya mengatakan sebelum menetapkan kebijakan penurunan tarif PPN kelak, dia akan lebih memperhitungkan secara cermat kemampuan pengumpulan perpajakan dari sisi pemerintah.

"Jadi kemampuan kita mengumpulkan tax dan cukai seperti apa sih kalau sistemnya diperbaiki. Jadi saya perbaiki dulu sekarang sampai triwulan dua ke depan, saya bisa ukur itu, sudah di atas kertas," tegasnya.

Bila kemampuan penerimaan pajak sudah terukur melalui perbaikan sistem administrasinya, ia mengaku baru berani menerapkan kebijakan besar terkait penurunan tarif perpajakan.

"Karena dari situ saya bisa ukur sebetulnya, potensi saya berapa sih yang riil, nanti kalau saya turunkan, kurangnya berapa, dampak ke pertumbuhan ekonomi berapa," paparnya.

Kendati demikian, Purbaya mengakui bahwa kebijakan penurunan tarif PPN itu sudah menjadi targetnya sejak awal menjabat sebagai menteri keuangan.

"Itu sudah di atas kertas, sudah direncanakan, tapi saya harus hati-hati, karena saya belum tahu, saya kan dua bulan juga belum (sebagai Menkeu), nanti saya hitung semuanya," ucap Purbaya.

"Jadi walaupun saya sembarangan kayak koboi, saya pelit dan hati-hati, kalau jeblok nanti di atas 3% defisit saya," tegasnya.