JAKARTA - Data resmi pemerintah menunjukkan bahwa luas kebun sawit yang berada di kawasan hutan tidak seluruhnya berada di kawasan lindung dan konservasi serta tidak otomatis berstatus illegal. Karena itu, penertiban sawit yang diklaim illegal harus dilakukan secara presisi agar tidak mengabaikan hak hukum, kepastian iklim investasi, dan keberadaan jutaan petani sawit rakyat.

Pakar Hukum Kehutanan, Dr. Sadino mengungkapkan, bahwa keberadaan kebun sawit yang diklaim masuk kawasan hutan jika mengantongi izin dari pemerintah tidak serta merta bisa dikatakan illegal. Kepala Studi Sawit IPB: Banyak Kawasan Hutan yang Tidak Berhutan Bisa Ditanami Sawit

"Kalau ada Izin (dari pemerintah) itu berarti dibolehkan. Artinya aktivitasnya terjadi karena ada izin tersebut. Kalau ada pemenuhan izin yang kurang, mestinya tugas pemerintah membantu menyelesaikannya. Apalagi kalau ada overlapping perizinan akibat undang-undang yang berbeda," ungkap Sadino dalam keterangannya.

Selain itu, lanjut Sadino, penentuan status kebun sawit harus dilihat dari asal-usul penguasaan lahannya. Jika lahan tersebut telah memiliki hak guna usaha (HGU) atau merupakan hak milik masyarakat, maka tidak dapat langsung disebut illegal. Karena sesuai norma hukum kehutanan, hak atas tanah tersebut secara hukum bukan merupakan kawasan hutan.

Untuk diketahui, klaim luas kebun sawit dalam kawasan hutan di semua fungsi hutan di Indonesia adalah 3.372.615 hektare. Rinciannya : hutan produksi yang dapat dikonversi 1.127.428 hektare, hutan produksi terbatas 1.497.421 hektare, hutan produksi tetap 501.572 hektare, hutan lindung 155.119 hektare, dan hutan konservasi 91.074 hektare.

Adapun sesuai data Kementerian Kehutanan, luas lahan semua jenis perkebunan yang diklaim sebagai kawasan hutan adalah 4.276.800 hektare. Perkebunan lain yang dimaksud seperti karet, kopi, coklat, dan tebu.

Sadino menilai pembedaan fungsi kawasan hutan menjadi faktor kunci dalam menentukan status hukum kebun sawit. Pada kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, pelepasan kawasan memang dimungkinkan karena peruntukannya bagi kegiatan non-kehutanan. Sementara itu pada hutan produksi tetap, pendekatan yang digunakan adalah mekanisme persetujuan penggunaan kawasan hutan.

Adapun pada kawasan hutan lindung dan konservasi, penilaian harus mempertimbangkan waktu penetapan kawasan hutan. Menurutnya, penggunaan teknologi pemetaan yang lebih baru tidak boleh mengabaikan fakta penguasaan lahan dan hak-hak masyarakat yang telah ada sebelumnya. Hak konstitusional warga negara, tegas Sadino, wajib dilindungi.

"Norma hukum kehutanan jelas bahwa jika pemegang hak atas tanah lahannya ditetapkan sebagai kawasan hutan wajib diberikan ganti rugi dan penyelesaian lainnya," papar Sadino yang juga dosen Universitas Al-Azhar Indonesia ini.

Dia mengungkapkan investasi sawit memerlukan kepastian hukum atas lahannya. Karena sawit adalah hasil budidaya dan tidak tumbuh secara alami serta memerlukan penanganan yang khusus mulai dari kecambah sampai tata kelola untuk menghasilkan produksinya. Artinya keberhasilan kebun sawit sangat tergantung pada agronominya bukan karena hadiah dari negara atau disediakan Tuhan.

"Kalau informasi tentang sawit tidak berdasarkan data, saya khawatir komoditas sawit akan sama nasibnya dengan komoditas yang pernah menjadi primadona Indonesia seperti masa lalu. Misalnya rempah-rempah, gula, cengkeh, tembakau dan lainnya," jelasnya.

Menurutnya, penertiban kebun sawit yang tidak memperhatikan aspek tata kelola sawit akan berpengaruh terhadap investasi. "Sekali lagi tentu di tata kelola sawit ada status lahan perkebunan. Ada hak milik, ada HGU, ada yang belum HGU dan ada yang dalam proses pengurusan hak atas tanah. Ada juga yang masih masuk klaim kawasan hutan. Pemerintah mestinya menghormati produk negara seperti hak milik atau juga HGU dan yang berproses permohonan mestinya segera diberikan kepastian hukum," jelas Sadino.

Dia menilai ketidakpastian pengakuan legalitas seperti HGU berpotensi menjadi masalah serius bagi keberlanjutan industri sawit nasional. Pasalnya, pengembangan perkebunan sawit membutuhkan modal investasi yang besar dan perencanaan jangka panjang. Ketidakpastian dikhawatirkan akan mendorong sektor sawit memasuki fase penurunan atau sunset industry.

Sadino mengingatkan, tanpa kepastian hukum, pemerintah akan menghadapi kesulitan dalam mempertahankan kontribusi strategis sektor sawit terhadap perekonomian nasional, baik dalam target pembangunan 2030 maupun visi jangka panjang hingga 2045.

Dia menilai pemerintah perlu segera membantu kebun sawit rakyat untuk dikeluarkan dari status kawasan hutan agar tidak menimbulkan persepsi pengambilalihan tanah masyarakat. Langkah tersebut dinilai sejalan dengan agenda reforma agraria.

Menurutnya, persoalan utama selama ini terletak pada peta kawasan hutan yang belum sepenuhnya mencerminkan kondisi penguasaan lahan di lapangan. Jika kebijakan hanya diarahkan untuk mengejar penerimaan negara bukan pajak (PNBP) melalui penerapan PP Nomor 45 Tahun 2025, dampaknya dinilai hanya bersifat sementara.

Sadino memperingatkan, pendekatan pemaksaan tanpa uji publik berpotensi memicu gelombang sengketa agraria dan kehutanan di kemudian hari. Padahal, jumlah petani sawit rakyat mencapai lebih dari 10 juta orang yang bergantung pada sektor ini.

“Masalah sawit rakyat harus diselesaikan, bukan diambil alih atau didenda. Jika PP 45/2025 diterapkan tanpa perlindungan bagi pelaku kecil, usaha sawit rakyat berisiko mati,” tandasnya.

Dalam acara Indonesia Economic Summit 2026 di Jakarta pada Rabu (4/2), Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim, Hashim Djojohadikusumo menyebut perkebunan kelapa sawit ilegal merusak hutan lindung dan taman nasional dalam kurun waktu 10 hingga 15 tahun terakhir.

Hashim mengatakan sekitar 4 juta hektare hutan lindung dan taman nasional telah diduduki secara ilegal oleh para pengusaha. Praktik tersebut terjadi akibat lemahnya perlindungan kawasan konservasi di masa lalu.

Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo berharap wilayah Tapal Kuda yang meliputi Kabupaten Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo, dan Banyuwangi) menjadi masa depan ekonomi Indonesia dengan memanfaatkan peran Bank Indonesia.

"Bank Indonesia merupakan mitra utama pemerintah daerah untuk menjadikan Tapal Kuda sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional dan ekonomi kerakyatan," katanya saat memberikan sambutan dalam pengukuhan Kepala Kantor Perwakilan BI Jember, Senin.

Menurutnya ada lima peran pokok Bank Indonesia yang dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah daerah untuk memperkuat dan kemajuan perekonomian wilayah Tapal Kuda.

"Peran pertama BI adalah memastikan harga-harga terkendali dan terjangkau karena stabilitas harga dapat menjaga inflasi di daerah," katanya.

Ia mengapresiasi kinerja Pemkab Jember karena inflasi di Jember tercatat lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional, sehingga meminta seluruh kepala daerah memperkuat sinergi TPID.

Peran kedua yakni Bank Indonesia harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan melihat potensi sektor pertanian di kawasan Tapal Kuda, sehingga bisa menjadi motor penggerak ekonomi.

Ketiga, pengembangan usah mikro, kecil, dan menengah (UMKM) karena UMKM menjadi tulang punggung ekonomi rakyat, sehingga perlu didukung untuk menjadi UMKM yang bisa bersaing di nasional dan pasar dunia.

"Peran kelima yakni penguatan ekonomi kerakyatan, termasuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Dengan optimalisasi kelima peran itu, BI harus menjadi mitra utama pemerintah daerah dalam membangun ekonomi di Tapal Kuda," ujarnya.

Perry menekankan peran vital Bank Indonesia sebagai strategi advisor melalui lima area sinergi utama untuk mendukung pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan ekonomi yaitu pengendalian harga dan ketahanan pangan, mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, ekonomi kerakyatan, digitalisasi, memastikan uang berkualitas.

"Bank Indonesia Jember akan terus mengakselerasi digitalisasi sistem pembayaran melalui QRIS dan BI-FAST serta mendukung elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan penerimaan daerah," katanya.

Melalui kepemimpinan baru ini, lanjut dia, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus menjadi mitra strategis Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah Jawa Timur bagian timur.

Perry Warjiyo secara langsung mengukuhkan Iqbal Reza Nugraha sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Jember yang menggantikan Gunawan.

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menutup perjalanan tahun 2025 dengan kegiatan doa bersama yang dipimpin langsung oleh Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo dari Aceh, di tengah misi kemanusiaan membersamai masyarakat yang terdampak bencana.

Kehadiran Anggoro di Aceh menyimbolkan komitmen kuat BSI untuk hadir secara nyata di tengah masyarakat. Di sela peninjauan pemulihan layanan, Anggoro memastikan bahwa operasional BSI di seluruh wilayah terdampak telah 100 persen pulih dan kembali siap melayani kebutuhan transaksi masyarakat.

Ia menyampaikan, tahun 2025 menjadi tahun yang penuh tantangan sekaligus pembuktian bagi BSI. Perseroan berhasil membuktikan bahwa ujian dapat diubah menjadi momentum untuk memperkuat barisan. Hal ini tercermin dari kinerja keuangan yang impresif hingga Triwulan III 2025, yang menegaskan fundamental bisnis yang kian kokoh.

"Alhamdulillah, BSI menutup tahun ini dengan rasa syukur mendalam. Di tengah dinamika global dan domestik, BSI tetap tumbuh solid. Ini adalah bukti dari resilience (ketahanan) perbankan syariah yang didukung oleh ekosistem yang kuat," ujar Anggoro.

Hingga September 2025, BSI mencatatkan pertumbuhan laba bersih signifikan sebesar 9,04 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) mencapai Rp5,57 triliun. Pertumbuhan ini ditopang oleh penyaluran pembiayaan yang sehat sebesar 12,65 persen menjadi Rp301 triliun, serta penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tumbuh 15,65% persen mencapai Rp348,38 triliun.

Kualitas aset juga terjaga dengan baik, tercermin dari rasio Non-Performing Financing (NPF) Gross yang berada di level 1,84 persen, menunjukkan prinsip kehati-hatian yang diterapkan perseroan.

Tahun 2025 sekaligus menjadi tonggak sejarah dengan pengukuhan BSI sebagai Bullion Bank pertama di Indonesia. Pencapaian ini menegaskan posisi BSI sebagai lokomotif transformasi keuangan syariah, menghadirkan layanan emas yang terintegrasi dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Anggoro menegaskan, BSI kini memiliki kekuatan dobel, yakni sebagai Bullion Bank pertama, dan bank syariah terbesar di Indonesia.

"Di Aceh, kami diingatkan kembali pada esensi perbankan syariah. Bahwa keberhasilan terbesar bukan terletak pada profit semata, melainkan seberapa besar arti dan manfaat yang bisa kami berikan bagi sesama, terutama di saat saudara kita membutuhkan. Inilah spirit BSI yang sesungguhnya," tambahnya.

Refleksi akhir tahun ini disebut menjadi landasan kuat bagi BSI untuk melangkah ke tahun 2026. Mengusung semangat baru "Empati Melayani, Antusias Sepenuh Hati", BSI berkomitmen menghadirkan layanan yang lebih responsif, bernilai jangka panjang, dan berdampak luas.

"Tahun 2026 akan menjadi fase di mana BSI semakin dalam menyentuh hati nasabah. Kami ingin hadir tidak hanya sebagai bank, tetapi sebagai sahabat finansial, sosial, dan spiritual yang memberikan solusi tuntas bagi masyarakat dan bangsa," tutup Anggoro.

Kegiatan doa bersama akhir tahun 2025 diikuti oleh seluruh Insan BSI di seluruh Indonesia secara hybrid, sebagai wujud introspeksi atas upaya yang telah dijalankan dan harapan untuk tahun mendatang.

JAKARTA - Penunjukan kawasan hutan kembali menjadi sorotan setelah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menegaskan bahwa dasar hukum penetapan kawasan hutan tidak lagi dapat bertumpu pada SK Penunjukan. Pernyataan ini muncul menyusul ralat (renvoi) Mahkamah Konstitusi terhadap Putusan MK No. 147/PUU-XXII/2024, yang mengonfirmasi bahwa penunjukan kawasan hutan tidak menimbulkan akibat hukum.

Direktur Pusat Studi dan Advokasi Hukum Sumber Daya Alam (PUSTAKA ALAM), Muhamad Zainal Arifin menegaskan, bahwa negara tidak boleh lagi menggunakan penunjukan administratif sebagai dasar klaim kawasan hutan, termasuk dalam kebijakan penertiban dan penguasaan kembali lahan.

"Jika negara ingin melakukan penertiban ataupun penguasaan kembali kawasan hutan, maka harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa areal tersebut telah ditata batas dan ditetapkan sebagai kawasan hutan. Itu merupakan bentuk penegakan rule of law," kata Zainal Arifin dalam keterangan tertulisnya.

Guru Besar IPB Minta Kesalahan Nasionalisasi Gula Tak Terjadi di Industri Sawit

Dengan adanya renvoi Putusan MK dan putusan MKMK, dasar penguasaan kembali yang dipakai Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yaitu SK penunjukan kawasan hutan tidak menimbulkan akibat hukum apa pun. Yang mengikat hanya kawasan hutan yang sudah ditata batas dan ditetapkan.

"Dengan demikian, penyitaan 3,4 juta hektare yang hanya didasarkan penunjukan kawasan hutan cacat hukum karena objeknya belum dibuktikan sebagai kawasan hutan yang sah," tegasnya.

Oleh karena itu, pemerintah wajib melakukan koreksi total terhadap penyitaan lahan. Pertama, seluruh Berita Acara penguasaan kembali yang didasarkan hanya pada kawasan hutan ditunjuk harus ditinjau ulang. Kedua, hak-hak petani dan perusahaan yang telah memiliki hak atas tanah dan berada di areal yang belum ditetapkan sebagai kawasan hutan harus dipulihkan.

Data 1 Oktober 2025 menyebut Satgas PKH telah menyita sekitar 3.4 juta hektar lahan sawit yang dinilai illegal masuk kawasan hutan. Dari jumlah tersebut, 1,5 juta hektar lahan sawit telah diserahkan pengelolaannya kepada PT Agrinas Palma Nusantara.

Ketua Pelaksana Satgas PKH, Febrie Adriansyah mengungkapkan, penertiban kawasan hutan tidak sekadar berorientasi pada pidana, tapi juga mengutamakan penguasaan kembali kawasan hutan oleh negara. Menurut dia, para pelaku diwajibkan mengembalikan seluruh keuntungan yang diperoleh secara tidak sah kepada negara.

Febrie menjelaskan jika ada pihak yang tidak kooperatif, penyelesaian dapat ditingkatkan ke ranah penegakan hukum pidana, baik berdasarkan hukum administrasi, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, maupun Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

"Keberhasilan implementasi kebijakan ini akan memperkuat posisi negara dalam mengelola sumber daya alam demi kepentingan rakyat. Sebaliknya, kegagalan akan berimplikasi pada penindakan hukum yang lebih keras," tandas Febrie dalam situs resmi kejaksaan.

Lebih jauh, Zainal menjelaskan, bahwa ada empat tahapan utama pengukuhan kawasan hutan berdasarkan Pasal 15 UU Kehutanan, yakni penunjukan, penataan batas, pemetaan dan penetapan. Penunjukan hanyalah identifikasi awal dan tidak punya kekuatan hukum. Tata batas wajib melibatkan masyarakat dan menyelesaikan semua klaim hak. Baru setelah itu, Menteri Kehutanan menerbitkan SK Penetapan.

"Nah, hanya pada tahap penetapan itulah sebuah kawasan bisa dianggap sebagai kawasan hutan secara hukum. Satgas PKH seharusnya bekerja hanya pada areal yang sudah melewati tahap penetapan kawasan hutan," jelasnya.

Zainal berharap kepada Presiden Prabowo Subianto agar penertiban kawasan hutan dilakukan dengan kembali ke rule of law. Dunia internasional sedang mengawasi langkah Indonesia, terutama tindakan penertiban kawasan hutan yang menyerupai nasionalisasi aset tanpa dasar hukum yang memadai.

"Sinyal yang keluar ke dunia internasional sangat jelas bahwa iklim investasi sektor kelapa sawit di Indonesia sedang tidak baik-baik saja," paparnya.

Perusahaan yang sudah memiliki hak atas tanah yang diterbitkan oleh negara, tiba-tiba bisa dikuasai kembali oleh negara atas dasar peta penunjukan kawasan hutan.

"Ini sangat berbahaya bagi iklim investasi. Karena itu saya berharap Presiden Prabowo memerintahkan evaluasi total terhadap langkah Satgas PKH, menghentikan praktik penyitaan berbasis peta penunjukan kawasan hutan, dan memastikan semua tindakan negara berbasis pada hukum, bukan kekuasaan," tandas Zainal.

Untuk diketahui, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menjatuhkan teguran lisan kepada sembilan Hakim Konstitusi atas kekeliruan dalam Putusan MK No. 147/PUU-XXII/2024 terkait uji materi Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) UU No. 6/2023 tentang Cipta Kerja.

Kekeliruan yang dilaporkan oleh Direktur PUSTAKA ALAM, Muhamad Zainal Arifin, S.H., M.H., bersama Simons Manurung, S.H., terjadi pada halaman 255 paragraf 3.13.3, karena majelis hakim mengutip definisi “kawasan hutan” sebagai wilayah yang “ditunjuk dan/atau ditetapkan”, padahal frasa tersebut telah dibatalkan melalui Putusan MK No. 45/PUU-IX/2011 dan definisi resmi dalam UU No. 18/2013 jo. UU No. 6/2023 hanya menggunakan istilah “ditetapkan”.

Menjaga Investasi lewat Audit Independen untuk Jamin Data Sawit

MKMK mencatat bahwa MK telah mengakui kesalahan ini melalui Berita Acara Renvoi yang diterbitkan 27 Oktober 2025 untuk menghapus frasa “ditunjuk dan/atau” dari pertimbangan hukum Putusan MK No. 147/PUU-XXII/2024 dan telah dikirimkan kepada Para Pihak, Presiden, dan DPR, termasuk Menteri Kehutanan.

“Adanya renvoi menunjukkan ada kesalahan yang mendasar dalam pertimbangan Putusan. Kami menghargai renvoi yang dilakukan oleh Hakim MK. Renvoi tersebut menunjukkan sikap kenegarawanan Hakim MK yang mengoreksi kesalahan dalam Putusannya. Kami melaporkan bukan untuk mempermalukan hakim MK, tetapi menjaga integritas MK sebagai penjaga konstitusi,” ujar Zainal.

JAKARTA - Kalangan petani sawit meminta Presiden Prabowo Subianto segera menata ulang kebijakan tata kelola sawit dan kehutanan yang dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum. Harapan ini disampaikan Wakil Ketua Umum Asosiasi Sawitku Masa Depanku (Samade), Abdul Aziz menanggapi kebijakan Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang menyita sekaligus mendenda banyak kebun sawit karena dianggap berada di dalam kawasan hutan.

Menurut Aziz, banyak kebun yang disita justru telah mengantongi sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) maupun sertifikat tanah resmi yang dikeluarkan negara. Kondisi ini mencerminkan ketidakjelasan tata batas kawasan hutan yang menjadi dasar hukum tindakan Satgas PKH.

“Harapan kami sederhana. Karena masalah ini bukan terjadi di era Pak Prabowo, inilah kesempatan emas bagi beliau untuk menertibkan tata kelola sawit agar sesuai aturan hukum. Kalau Kementerian Kehutanan tertib, hukum bisa ditegakkan, rakyat tenang, dan negara diuntungkan,” ujar Abdul Aziz dalam keterangannya.

Kepala Studi Sawit IPB: Banyak Kawasan Hutan yang Tidak Berhutan Bisa Ditanami Sawit

Aziz menjelaskan, setelah Perpres No 5/2025 diterbitkan, pemerintah membentuk Satgas PKH yang mulai melakukan penyitaan terhadap lahan-lahan perkebunan sawit. Awalnya yang disasar adalah perusahaan besar, namun kini merembet hingga lahan masyarakat seluas 10 hektar ke atas. Satgas PKH telah menyita 3,4 juta hektar lahan sawit yang dinilai masuk kawasan hutan.

“Begitu plang bertuliskan ‘lahan dalam penguasaan negara’ dipasang, petani langsung dipanggil Satgas, diperiksa, bahkan disodorkan surat penyerahan lahan. Suratnya undangan klarifikasi, tapi gayanya seperti pemeriksaan,” jelasnya sambil mengungkapkan bahwa Samade merupakan asosiasi yang beranggotakan 15.000 petani sawit di 10 provinsi di Indonesia.

Menurutnya, tindakan tersebut tidak hanya menimbulkan keresahan, tetapi juga berdampak serius terhadap produktivitas dan ekonomi petani. Banyak petani menghentikan perawatan dan pemupukan kebun karena takut usahanya disita.

“Di Riau misalnya, keresahan sudah tinggi. Petani berhenti merawat kebun, dan banyak yang kesulitan membayar cicilan ke bank. Dampaknya luar biasa, bukan hanya di Riau tapi juga di Jambi, Sumut, dan Kalteng,” ujar Aziz.

Selain Perpres 5/2025, Aziz juga menyoroti Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2025 yang disebutnya lebih mengerikan karena mengatur sanksi denda dan penyitaan sekaligus.

“Substansi PP 45 ini tetap sama: berbasis pada klaim kawasan hutan yang belum jelas status hukumnya. Kalau kawasan hutannya tidak dikukuhkan, dasar hukum PP itu lemah. Jadi, kami tidak terlalu tertarik membahas PP 45 karena dasarnya saja sudah tidak jelas,” tegasnya.

Aziz mengaku sudah menyalurkan aspirasi petani sawit melalui berbagai jalur konstitusional.

“Kami sudah sampaikan ke DPR RI, dua kali RDP, ke Komnas HAM, Ombudsman, dan Komisi XIII. Kami juga sudah kirim surat ke Presiden, tapi entah kenapa belum terlihat tindak lanjutnya. Jangan-jangan Presiden terkurung dalam labirin birokrasi,” katanya.

Menurut Aziz, masalah utama terletak pada ketidakjelasan data dan klaim kawasan hutan yang dibuat Kementerian Kehutanan. Ia menilai, jika Presiden Prabowo berani menertibkan sektor ini, akan menjadi tonggak sejarah bagi pemerintahan baru.

Mengutip data Bappenas 2021, dari 191 juta hektar luas daratan Indonesia, sekitar 120 juta hektar ditetapkan sebagai kawasan hutan, dengan 86 juta hektar masih bertutupan hutan. Artinya, tutupan hutan nasional masih jauh di atas batas minimum 30% yang disyaratkan.

“Kalau begitu, kenapa lahan sawit yang justru dikejar-kejar? Bahkan ada 14 juta hektar kawasan hutan terlantar. Yang aneh, lahan sawit hasil sitaan justru dikelola oleh PT Agrinas. Kalau memang mau dikembalikan jadi hutan, kenapa malah dikelola sawit?” ujarnya heran.

Aziz juga menyoroti data Kementerian Kehutanan yang menyebut ada 3,4 juta hektar sawit di kawasan hutan. Menurutnya, jika persoalan ini diselesaikan secara bijak, justru bisa menjadi sumber pendapatan negara yang signifikan.

“Sebagian besar lahan itu bukan hutan tutupan, tapi lahan kosong yang dimanfaatkan untuk budidaya. Kalau diselesaikan dengan benar, hasilnya bisa luar biasa. Tapi kalau kebijakan seperti ini diteruskan, produktivitas sawit akan anjlok, sementara 2026 kita sudah wajib B50. Bahan bakunya mau dari mana?” paparnya.

Sambung Aziz menegaskan, perjuangan petani sawit bukan untuk menolak aturan, melainkan menuntut kejelasan dan keadilan hukum. Ia berharap Presiden Prabowo dapat turun langsung menata ulang tata kelola kehutanan agar industri sawit nasional tetap berkelanjutan dan berpihak pada rakyat.

“Tolong Pak Prabowo, tertibkan dulu kehutanan. Kalau tata kelolanya jelas, hukum tegak, rakyat tenang, dan negara pun kuat,” tegasnya.

Pendapat senada sebelumnya juga disampaikan Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR Indonesia (Aspekpir). Ketua Aspekpir Setiyono, menyatakan keprihatinan mendalam atas terbitnya PP 45 Tahun 2025. Menurutnya, PP 45/2025 ini sangat mengerikan.

"Mayoritas petani PIR merupakan bagian dari program resmi pemerintah pada era 1980–1990-an, khususnya program transmigrasi. Lahan kami punya sertifikat. Kalau sekarang tiba-tiba (lahannya) dimasukkan ke kawasan hutan kemudian dikenai denda dan disita, artinya pemerintah tidak konsisten dengan programnya sendiri,” kata Setiyono.

Dia mengaku sangat mendukung upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola sawit. Meski begitu, kebijakan yang dilakukan harus adil dan proporsional. “Kalau ada yang nakal, silakan ditindak. Tapi jangan semua disamaratakan. Petani PIR ini rakyat kecil yang ikut program pemerintah,” paparnya.