JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad memberikan sinyal positif jika isu terkait pemadaman listrik secara bergilir di sejumlah daerah, akan selesai pada pekan ini. Hal ini disampaikan Dasco saat memberikan sambutan di acara Rakernas Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Selasa (23/6/2026).

Dasco mulanya menceritakan jika dirinya baru saja menggelar diskusi bersama Kementerian ESDM, PLN, Kejaksaan Agung dan Badan Intelijen Negara (BIN) terkait isu pemadaman listrik bergilir ini.2 Pembangkit Besar Jadi Penyebab Pemadaman Listrik di Jawa, Dirut PLN: Satu Berhasil Pulih

"Kita urai satu per satu, sehingga insyaAllah pemadaman listrik itu tidak akan terjadi lagi di minggu-minggu ini dan minggu ke depan," kata Dasco.

Dasco mengakui, jika dampak dari kondisi global ini sangat luar biasa terasa di dalam negeri. Hanya saja, ia meyakini semua persoalan yang terjadi bisa dipecahkan masalahnya jika semua pihak kompak.

"Kalau kita sama-sama kompak, kita sama-sama berkeinginan baik untuk memecahkan hal ini bersama, tentunya kita bisa kemudian sama-sama memitigasi hal-hal yang kemudian tidak kita inginkan yang kemudian akan membuat rakyat kita kemudian menjadi susah," ujarnya.

Sementara itu sebelumnya Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengungkapkan, kendala teknis dua pembangkit listrik besar pada Jumat (19/6) menjadi penyebab pemadaman listrik di Pulau Jawa. Namun diterangkan bahwa pada Minggu (21/6) malam, satu pembangkit besar berhasil dipulihkan.

Pasokan Seret Batu Bara Picu Pemadaman Listrik, Legislator Soroti Lambannya Persetujuan RKAB



“Hari Jumat kami menyampaikan ada dua pembangkit besar milik mitra kami yang mengalami kendala teknis dan terpaksa keluar dari sistem. Dan untuk itu kami Minggu lalu langsung menurunkan tim PLN bersama dengan mitra kami untuk melakukan perbaikan,” ujar Dirut PLN, Darmawan saat Konferensi Pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/6).

“Dan ada kabar yang baik tadi malam, satu pembangkit besar berhasil dipulihkan dan sinkron dengan sistem kelistrikan di Pulau Jawa dan mulai memasok listrik untuk sistem di Pulau Jawa,” jelas Darmawan.

JAKARTA - Di hadapan pimpinan DPR, elemen mahasiswa memberikan peringatan keras kepada eksekutif untuk tidak coba-coba bermain-main dengan isu yang berkaitan dengan perut rakyat. Hal ini disampaikan Presiden Mahasiswa (Presma) Universitas Trisakti Dhenni Ribowo usai menggelar pertemuan tertutup dengan pimpinan DPR di ruang Abdul Muis, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/6/2026).

Dia meminta DPR sebagai lembaga legislatif menjadi penyambung lidah bagi suara-suara masyarakat, khususnya mahasiswa. Dia meminta pemerintah harus benar-benar mendengar tuntutan rakyat.

"Jangan dicoba-coba kepada masyarakat. Karena kalau masyarakat nanti sudah lapar, emosi, pasti pemerintah yang kena," ujar Dhenni.

Dia mengungkap tuntutan yang telah disampaikan yakni berkaitan menjaga stabilitas ekonomi baik dari kebijakan fiskal maupun moneternya.

"Serta kestabilan harga bahan pokok dan juga BBM itu yang menjadi concern utama kami, tadi kita sampaikan dan disampaikan beberapa komitmen dari pihak eksekutif," katanya.

"Tadi ditelepon langsung oleh jajaran pimpinan dewan yang harapannya bisa kita tunggu janjinya beberapa waktu ke depan untuk bisa kita tuai hasilnya," sambungnya.

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendengar bahwa akan ada aksi demonstrasi yang dilakukan oleh elemen mahasiswa di Gedung DPR pada hari Jumat (19/6/2026) besok. Hal ini disampaikan Dasco saat disinggung ihwal aksi demonstrasi yang terjadi beberapa hari belakangan ini oleh elemen mahasiswa .

Dia pun mempersilakan kepada mahasiswa untuk menyampaikan aspirasinya. "Besok sepertinya ada (demo mahasiswa), ya enggak apa apa," kata Dasco di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Sayangnya, Dasco tak mengungkap lebih jauh elemen mahasiswa mana yang akan melakukan demonstrasi. Termasuk, terkait dengan tuntutan yang akan disampaikan.

Namun, dia memastikan jika benar mahasiswa akan melakukan demo besok, pimpinan DPR akan menerima perwakilannya untuk menampung aspirasinya. "Besok memang ada rencana ditemui oleh pimpinan DPR kok," ujarnya.

Diketahui, demo mahasiswa kembali marak belakangan ini. Mereka menyuarakan beragam isu, termasuk soal ekonomi dan kebijakan pemerintah. Demo tersebut digelar di Jakarta dan daerah lainnya.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan tambahan anggaran 2027 sebesar Rp762 miliar. Permintaan ini dilayangkan setelah lembaga antirasuah mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp1,23 triliun.

Dalam rapat bersama Komisi III DPR, Ketua KPK Setyo Budiyanto turut menyinggung ihwal pernyataan Presiden Prabowo Subianto ketika memberikan arahan di acara konsolidasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sentul, Bogor.

"Beliau memberikan sebuah statement berapa pun yang dibutuhkan. Oleh karena itu tentu berkaitan dengan pernyataan tersebut, ini akan relevan dengan permintaan yang kami usulkan atau mengusulkan tambahan terhadap pagu 2027 sebesar Rp762,30 miliar," ujar Setyo saat rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Pengajuan tambahan anggaran dari KPK langsung mendapat sorotan dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni yang bertindak sebagai pimpinan rapat. Dia mengonfirmasi kembali jumlah tambahan anggaran yang diajukan.

"Pak Ketua sebentar, sebelum dilanjut. Jadi bapak cuma ngajuin Rp762 miliar nih?" kata Sahroni.

Menjawab pertanyaan Sahroni, Setyo menjelaskan bahwa KPK meminta tambahan anggaran tidak terlalu besar karena hanya menyesuaikan dengan kebutuhan.

"Kami tidak muluk-muluk, kami sesuaikan dengan kebutuhan saja, dengan pertimbangan bahwa pastinya untuk kegiatan dalam rangka unit kerja penindakan, kemudian pencegahan, termasuk juga koordinasi supervisi dan pendidikan peran serta masyarakat," ucapnya.

LOMBOK - Wakil Ketua DPR Sari Yuliati menyampaikan keprihatinan dan dukacita yang mendalam atas peristiwa tragis yang menimpa tiga santri di Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang diduga menjadi korban tindak kekerasan hingga menyebabkan satu orang meninggal dunia. Peristiwa tersebut telah menimbulkan luka mendalam bagi keluarga korban dan masyarakat.

“Saya menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga korban. Tidak ada alasan apa pun yang dapat membenarkan tindakan kekerasan yang menghilangkan nyawa seseorang, terlebih terhadap santri-santri yang sedang menuntut ilmu,” ujar Sari Yuliati, Rabu (10/6/2026).

Sebagai Wakil Ketua DPR sekaligus wakil rakyat dari daerah pemilihan Pulau Lombok, Sari Yuliati meminta aparat penegak hukum untuk mengusut kasus tersebut secara tuntas dan transparan. Seluruh pihak yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“Saya meminta aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus ini secara menyeluruh. Tidak boleh ada toleransi terhadap pelaku maupun pihak yang terbukti lalai sehingga peristiwa ini dapat terjadi. Keadilan harus ditegakkan dan keluarga korban berhak mendapatkannya,” tegasnya.

Menurut Sari Yuliati, kasus tersebut harus menjadi perhatian serius bagi semua pihak agar tidak terulang kembali. Evaluasi terhadap sistem pengawasan dan perlindungan anak di lingkungan pesantren perlu dilakukan secara menyeluruh guna memastikan keamanan bagi para santri.

Namun demikian, Sari Yuliati mengingatkan agar masyarakat tidak menggeneralisasi peristiwa tersebut kepada seluruh pondok pesantren. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini masih sangat banyak pesantren yang menjalankan fungsinya dengan baik serta memberikan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif bagi para santri.

“Kita tidak boleh menghakimi seluruh pesantren hanya karena perbuatan segelintir oknum. Saya meyakini masih banyak pesantren di Lombok maupun di seluruh Indonesia yang menjadi tempat menuntut ilmu yang aman, membentuk karakter, akhlak, dan masa depan generasi muda bangsa,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sari Yuliati mengajak seluruh elemen masyarakat, pengelola lembaga pesantren, tokoh agama, serta pemerintah daerah untuk memperkuat sistem perlindungan dan pencegahan segala bentuk kekerasan di lingkungan pesantren.

“Keselamatan dan perlindungan santri harus menjadi prioritas bersama. Tidak boleh ada ruang bagi kekerasan dalam bentuk apa pun di lingkungan pesantren. Anak-anak harus dapat belajar dan menuntut ilmu dengan rasa aman serta nyaman,” pungkasnya.

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengundang Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/6/2026) pagi. Pertemuan tersebut juga turut dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan pimpinan Komisi XI DPR sebagai mitra kerja pemerintah di bidang ekonomi.

Menkeu Purbaya Tegaskan Fiskal Bukan Tumbal Agar Ekonomi RI Tumbuh Cepat



"DPR dan teman-teman dari otoritas moneter maupun kebijakan fiskal serta dari pihak pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi," kata Dasco dalam konferensi persnya usai pertemuan tertutup.

Dasco menyebut langkah ini juga menjadi penting dalam rangka menguatkan koordinasi fiskal dan moneter dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Optimisme Fiskal di Tengah Warning Sign Ekonomi, Pemerintah Perlu Pulihkan Trust Market



"Sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pada saat ini," ujarnya.

"Dan Alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan yang tentunya akan disampaikan oleh masing-masing pihak, baik dari otoritas moneter, fiskal, maupun dari pihak pemerintah," tuturnya melanjutkan.

JAKARTA - Ketua Badan Sosialisasi MPR RI Abraham Liyanto menghormati dan memahami keputusan SMAN 1 Pontianak yang tak akan mengikuti final ulang Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR RI Tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Hal itu diungkapkan Abraham saat Pimpinan MPR RI bertemu dengan perwakilan SMAN 1 Pontianak di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (14/5/2026) pagi.

Pimpinan MPR RI yang menerima perwakilan SMAN 1 Pontianak yakni Hidayat Nur Wahid (HNW) dan Eddy Soeparno. "Tadi pagi jam 8 Pimpinan MPR yang diwakili oeh Pak Hidayat Nur Wahid, Pak Eddy Soeparno, saya dan Ibu Sekjen serta jajaran telah bertemu dan menerima kunjungan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah SMAN 1 Pontianak, Ibu Indang dan Pak Eko, di Ruang Nusantara V Kantor MPR RI," ungkap Abraham saat dihubungi, Kamis (14/5/2026).

Dalam pertemuan itu, Abraham mengaku, perwakilan SMAN 1 Pontianak telah menyampaikan sikap untuk tak ikut final ulang LCC 4 Pilar MPR RI. Ia pun menghormati dan memahami keputusan tersebut. "Mereka telah menyampaikan hal tersebut kepada kami dan kami sangat menghargai dan memahami," ujar Abraham.

Abraham menyampaikan, pihaknya akan melapor pada Pimpinan MPR RI terkait keputusan SMAN 1 Pontianak dalam rapat gabungan pada Senin (18/5/2026). "Kebetulan agenda Pimpinan MPR ada rapat gabungan pada hari Senin tanggal 18 Mei. Jadi kami akan sampai kan itu dalam rapat dan diskusi nanti," pungkasnya.

Sebelumnya, SMAN 1 Pontianak menegaskan tidak pernah memiliki maksud menganulir hasil Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar Tingkat Kalimantan Barat yang belakangan menjadi polemik. Penegasan itu disampaikan pihak sekolah melalui pernyataan resmi yang diunggah di akun Instagram @smansaptk.informasi, Kamis (14/5/2026).

Pihak sekolah menyebut, langkah yang dilakukan sebelumnya semata-mata untuk memperoleh kejelasan terkait penilaian lomba melalui proses klarifikasi. SMAN 1 Pontianak menekankan upaya tersebut dilakukan demi terciptanya pelaksanaan lomba yang transparan, objektif, dan akuntabel.

"Sejak awal, SMAN 1 Pontianak tidak memiliki maksud untuk menganulir hasil lomba, melainkan semata-mata untuk memperoleh kejelasan melalui klarifikasi terhadap poin-poin yang dipersoalkan," demikian isi pernyataan tersebut.

Kepala Sekolah SMAN 1 Pontianak, Indang Maryati, mengatakan persoalan tersebut telah direspons MPR melalui permohonan maaf dan komitmen perbaikan menyeluruh. Selain itu, pihak sekolah menegaskan langkah yang ditempuh bukan untuk menyerang ataupun menjatuhkan kredibilitas lembaga, penyelenggara lomba, maupun individu tertentu.

SMAN 1 Pontianak juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada berbagai pihak atas perhatian, dukungan, serta kepedulian dalam menyikapi persoalan tersebut.

Dalam pernyataannya, sekolah turut menghormati hasil lomba yang telah ditetapkan dan mendukung penuh SMAN 1 Sambas sebagai perwakilan Kalimantan Barat pada ajang LCC 4 Pilar Tingkat Nasional. SMAN 1 Pontianak pun memastikan tidak akan mengikuti pelaksanaan lomba ulang yang sebelumnya diputuskan oleh MPR.

JAKARTA - Pimpinan MPR RI menyampaikan permohonan maaf atas insiden penilaian dalam final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 Tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Diketahui, kejadian ini menjadi sorotan dan viral di media sosial.

Wakil Ketua MPR RI Abcandra Muhammad Akbar Supratman menegaskan, pihaknya akan melakukan evaluasi total terhadap kinerja dewan juri dan sistem perlombaan. Dia mengaku menyayangkan insiden tersebut dan menekankan pentingnya juri bersikap objektif serta responsif terhadap keberatan peserta di lapangan

"Kami mohon maaf atas kelalaian dewan juri. Kami akan tindak lanjuti kejadian ini," kata Akbar dalam keterangannya, Senin (11/5/2026).

Atas kejadian ini, Akbar menyatakan segera melakukan evaluasi penuh atas pelaksanaan ajang ini. Ia juga mengakui adanya unsur kelalaian panitia dan juri, misal perihal teknis tata suara dan mekanisme banding dalam lomba sehingga bisa meminimalisir kesalahan seperti ini. Dia juga mendengar, peristiwa serupa pernah terjadi tahun lalu di provinsi lain.

"Saya melihat, Lomba Cerdas Cermat ini perlu dievaluasi supaya lebih baik. Jangan ada lagi kejadian seperti ini," ujarnya.

Sebelumnya, LCC Empat Pilar MPR RI 2026 Tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang digelar Sabtu, 9 Mei 2026 di Pontianak diikuti sembilan sekolah menengah atas di Kalimantan Barat. Tiga peserta final adalah SMAN 1 Sanggau, SMAN 1 Sambas, dan SMAN 1 Pontianak,

Keramaian di media sosial terjadi pada saat sesi rebutan jawaban, dengan pertanyaan "DPR dalam memilih anggota BPK, wajib memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana?”

Grup C dari SMAN 1 Pontianak menjawab pertama kali. "Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden," ujar seorang siswi dari Grup C.

Dewan juri kemudian memberikan nilai minus 5 untuk jawaban Grup C ini. Kemudian, pertanyaan dilempar lagi ke grup yang lain. Grup B yang berasal dari SMAN 1 Sambas menyambar jawaban.

"Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden," jawab seorang peserta dari Grup B.

Juri kemudian menyatakan bahwa jawaban Grup B adalah benar. "Inti jawaban sudah benar. Nilai sepuluh."

Jawaban juri ini membuat peserta dari Grup C memprotes. "Izin, kami tadi menjawabnya sama seperti Regu B."

Menanggapi protes tersebut, juri menyebut Grup C tidak menyebutkan adanya 'pertimbangan DPD'. Peserta dari Grup C lalu membantah pernyataan juri. Bahkan, dia secara terbuka meminta penonton atau audiens memberikan kesaksian.

Meski Grup C sudah memprotes, juri tetap menyatakan jawaban yang disampaikan Grup C tetap keliru. Pembawa acara pun meminta agar peserta menerima keputusan dewan juri. Bahkan, seorang juri lainnya mengingatkan agar peserta menjawab dengan artikulasi yang jelas. Dia mengatakan keputusan dewan juri final dan mengikat.

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan terbuka terhadap kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait potensi kerawanan korupsi dalam program Sekolah Rakyat. Kajian ini dilakukan setelah anggaran pengadaan sepatu Sekolah Rakyat senilai Rp27 miliar menjadi sorotan publik.

Bahkan, Gus Ipul mengungkapkan Kamis (7/5/2026) besok, pihaknya akan melakukan pertemuan dengan pimpinan KPK untuk melaporkan seluruh proses pengadaan barang dan jasa di Sekolah Rakyat.

“Tentu kami terbuka. Jika ada waktu, besok kami akan bertemu dengan pimpinan KPK untuk melaporkan seluruh proses-proses yang telah kita lewati,” kata Gus Ipul kepada awak media di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Lebih lanjut, Gus Ipul mengatakan bahwa atensi dari KPK merupakan kesempatan yang baik untuk evaluasi pengadaan barang dan jasa di Kemensos. “Ini adalah kesempatan baik buat kami untuk melakukan evaluasi sebelum nanti akan melakukan proses-proses pengadaan barang dan jasa pada tahun 2026 ini.

Tidak hanya dengan KPK, Gus Ipul memastikan pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Kejaksaan hingga Kepolisian. “Jadi sekali lagi kami terima kasih dan kami akan berkoordinasi tentu ke Kejaksaan ke Kepolisian dan termasuk ke KPK.”

“Kami amat sangat terbuka untuk diaudit diperiksa sebagai bagian dari upaya kita untuk tidak adanya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Sosial,” pungkasnya.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK akan melakukan kajian terkait potensi kerawanan korupsi dalam program Sekolah Rakyat. Pengadaan tersebut viral di media sosial X karena harga sepatu dinilai mencapai Rp700 ribu per pasang. Total pengadaan itu mencakup 39.345 pasang sepatu.

“Sebagai bentuk dukungan pada program Sekolah Rakyat (SR) yang merupakan salah satu program prioritas nasional, dalam kerangka pencegahan korupsi, saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Monitoring sedang melakukan kajian,” Budi

Budi menjelaskan, kajian ini bertujuan memotret potensi kerawanan korupsi dalam pelaksanaan program, khususnya pada pengadaan barang dan jasa (PBJ). Dengan demikian, para pemangku kepentingan diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan.

“Kajian ini bertujuan untuk memotret potensi kerawanan terjadinya korupsi dalam pelaksanaan program tersebut, termasuk pada area pengadaan barang dan jasa (PBJ). Dengan begitu, para pemangku kepentingan dapat meningkatkan kewaspadaan serta memastikan setiap proses berjalan secara cermat, transparan, dan akuntabel,” kata Budi.

Ia menambahkan, sektor pengadaan barang dan jasa masih memiliki tingkat kerawanan korupsi yang tinggi. Beberapa modus yang kerap terjadi antara lain perencanaan pengadaan yang diarahkan dan tidak sesuai kebutuhan, penyalahgunaan sistem e-purchasing termasuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), hingga pengaturan pemenang tender yang berada dalam lingkaran pemangku kepentingan.

“Penguatan pencegahan korupsi juga menjadi titik krusial mengingat sektor PBJ masih memiliki tingkat kerawanan yang relatif tinggi,” jelasnya.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan pimpinan KPK tidak perlu melepas jabatan sebelumnya saat ditunjuk menjadi pimpinan lembaga antirasuah. KPK menilai putusan itu memberikan kepastian hukum.

"KPK menghormati dan mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi yang kami nilai sudah tepat, proporsional, dan memberikan kepastian hukum," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Kamis (30/4/2026).

Menurut Budi, lahirnya putusan ini menandakan tak ada lagi ruang multitafsir terkait jabatan pimpinan KPK. Di sisi lain, putusan tersebut tetap menjaga muruah independensi lembaga.

"Putusan ini tidak hanya menutup ruang multitafsir, tetapi juga tetap menjaga muruah independensi KPK, sekaligus meminimalkan potensi benturan kepentingan melalui mekanisme nonaktif dari jabatan sebelumnya," tuturnya.

KPK, kata Budi, meyakini hal terpenting adalah integritas dan independensi tetap menjadi fondasi utama. Hal ini juga diperkuat dengan sistem kerja KPK yang kolektif kolegial, di mana setiap keputusan strategis diambil bersama oleh pimpinan.

"Dengan mekanisme tersebut, ruang subjektivitas dapat ditekan, checks and balances tetap terjaga, dan akuntabilitas publik semakin kuat," ujar Budi.

"Kami memandang putusan ini memperkuat tata kelola kelembagaan KPK agar tetap profesional, independen, dan efektif dalam menjalankan mandat pemberantasan korupsi," sambungnya.

Tentang Putusan MK

Putusan MK merupakan hasil uji materi perkara Nomor 70/PUU-XXIV/2026 terhadap Pasal 29 huruf i dan huruf j UU KPK. Pasal tersebut mengatur syarat seseorang dapat diangkat sebagai pimpinan KPK.

Pada huruf i, pimpinan KPK sebelumnya diwajibkan melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjabat. Sementara huruf j mengatur agar pimpinan KPK tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota KPK.

Dalam putusannya, MK mengubah frasa "melepaskan" menjadi "nonaktif dari" pada Pasal 29 huruf i. Perubahan serupa juga dilakukan pada frasa "tidak menjalankan" di huruf j, yang dimaknai menjadi "nonaktif dari".

"Mengadili, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. Menyatakan kata 'melepaskan' dalam Pasal 29 huruf i UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'nonaktif dari'," ucap Ketua MK Suhartoyo.

"Menyatakan frasa 'tidak menjalankan' dalam Pasal 29 huruf j UU 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'nonaktif dari'," imbuh Suhartoyo.

JAKARTA - Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo menyatakan banyak dana korupsi berupa Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mengalir ke perempuan 'bening-bening'. Hal itu dilakukan oleh koruptor laki-laki.

Itu disampaikan Ibnu dalam acara Sosialisasi Penguatan Integritas dan Praktik Antikorupsi di Pengadilan Negeri Purwokerto. Awalnya, Ibnu menyatakan praktik korupsi seringkali menyebabkan tindak pidana lain, salah satunya terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Kalau ada korupsi muncul, maka akan muncul TPPU, biasanya begitu," kata Ibnu, dikutip Minggu (19/4/2026).

Dalam praktik TPPU, koruptor akan mengalihkan uang ke pihak lain. Jika terhadap orang terdekat yang bersangkutan sudah dilakukan dan dianggap kurang, maka akan mencari pihak lain.

"Begitu korupsi, semua sudah apa namanya si koruptor ini, semuanya sudah diberikan. Uang untuk istri sudah, keluarga sudah, anaknya sudah, untuk amal ibadah sudah. Wah, untuk sumbangan sana-sini sudah, untuk piknik sudah, untuk tabungan sudah. Bingung. Ke manakah uang satu miliar ini? Kalau ditaruh kolong takut dimakan kecoa, kalau ditaruh tabungan-tabungan lagi, takut sama PPATK," paparnya.

"Kemudian, ke mana dia? Biasanya pelakunya banyak laki-laki Pak, 81 persen laki-laki, Ke mana? ngeliat ini yang cantik-cantik di sana tuh. Mulai cari yang bening-bening ini. Nah, didekati, 'adinda kuliah di mana kamu Adinda?' 'haai Mas', si ceweknya gitu, padahal udah tua dibilang mas, 'kok kamu bilang Mas' 'Bapak masih muda kan', Itu cerita di sana ya, tapi betul itu adanya. Ratusan juta dikucurkan kepada si cewek itu," sambungnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ibnu menegaskan si perempuan itu pun bisa turut terjerat dalam tindak pidana sebagai pelaku pasif.

"Itu TPPU pertama, salah satu TPPU pertama saudara lakukan, sebagai pelaku pasif. Menerima, menabung, menyimpan, terhadap suatu tindak pidana korupsi atau suatu tindak pidana," ujarnya.

Ia melanjutkan, setelah adanya aliran uang tersebut maka akan muncul kasus baru, yakni perselingkuhan.

"Nah itu sudah muncul yang bening-bening tadi, itu namanya apa, Pak? Selingkuh," ucapnya.

JAKARTA - Anggota DPR RI Ahmad Sahroni melaporkan peristiwa pengancaman dan pemerasan yang dialaminya. Laporan resmi dilayangkan pada Kamis (9/4/2026).

"Kami menerima laporan pada Kamis, 9 April malam 2026 sekira pukul 22.00 dari salah satu anggota DPR RI berinisial AS. Laporan tersebut tentang pengancaman dan pemerasan," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto, Jumat (10/4/2026).

Dalam laporan itu, kata Budi, Ahmad Sahroni mengaku diperas para pelaku yang mengatasnamakan sebagai pimpinan KPK. Adapun, total uang yang diminta ke Ahmad Sahroni berjumlah Rp300 juta.

"Diduga orang yang mengatasnamakan salah satu lembaga publik terkait dengan pengurusan perkara penyerahan uang yang diminta kepada korban sebanyak Rp300 juta," katanya.

Di lain sisi, kata Budi, Polda Metro Jaya juga mendapatkan ada informasi terkait dugaan pencemaran nama pimpinan KPK terkait perkara ini. Budi meminta masyarakat menunggu selagi penyelidikan ini berjalan.



Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto. Foto/Jonathan Simanjuntak

"Penyidik juga ada informasi dari pihak KPK bahwa adanya dugaan pencemaran nama pimpinan di KPK. Ini juga kami akan mendalami tentang informasi tersebut ada satu laporan dari anggota dewan," tandas Budi.

Terpisah, dalam keterangan tertulisnya Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menerangkan Tim gabungan KPK dan Polda Metro Jaya telah menangkap empat orang terkait kasus dugaan pemerasan ini. Empat orang pelaku menggunakan modus menjadi pegawai KPK dan mengaku utusan pimpinan.

"Oknum ini mengaku sebagai utusan dari Pimpinan KPK, yang diperintahkan untuk meminta sejumlah uang kepada anggota DPR. Diduga permintaan ini bukan yang pertama kalinya," ujar Budi Prasetyo.

Budi Prasetyo menyebut empat pelaku diamankan Polda Metro Jaya. Dalam penangkapan ini, tim gabungan juga menyita barang bukti uang tunai senilai 17.400 dolar AS.

"Para terduga pelaku diamankan di wilayah Jakarta Barat. Dalam kegiatan tersebut, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang sejumlah USD17.400," kata Budi.