Jakarta (ANTARA) - PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) menuntaskan transformasi teknologi informasi (IT) guna memperkuat kapasitas sistem serta kualitas layanan digital demi mencapai target melayani 40 juta nasabah pada 2030.

“Transformasi ini memang dibutuhkan karena perseroan harus menjadi besar. Kenapa IT ini harus di-upgrade,karena kami memiliki keinginan untuk bisa memberikan layanan yang sama seperti bank besar lainnya. Dan itu juga menjadi ekspektasi nasabah,” kata Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo dalam acara “Ngopi Bareng Media” di Kantor Pusat BSI, Jakarta, Rabu.

Adapun perseroan menargetkan memiliki 40 juta nasabah pada 2030, meningkat dari sekitar 24 juta saat ini. Di samping itu, perseroan juga membidik aset mencapai Rp1.000 triliun serta meningkatkan return on equity (ROE) menjadi di atas 25 persen pada 2030.

Pada tahun tersebut, lanjutnya, BSI juga memiliki aspirasi untuk masuk dalam jajaran lima bank syariah terbesar di dunia.

Anggoro menjelaskan bahwa dalam satu tahun terakhir, BSI mencatat pertumbuhan signifikan dari dual licence yakni bank syariah dan bank emas. Jumlah nasabah meningkat menjadi lebih dari 24 juta per April 2026, menyusul lisensi bank emas pada Februari 2025 dan kenaikan status menjadi persero pada awal 2026.

Perseroan memandang, kapasitas sistem perlu diperbesar untuk mengantisipasi pertumbuhan ke depan. Oleh sebab itu, BSI menuntaskan migrasi core banking dari sistem R10 ke R24 pada pertengahan Mei 2026.

Modernisasi tersebut diproyeksikan menjadi fondasi bagi ekspansi bisnis hingga 2030 sekaligus membuka ruang lebih besar bagi inovasi layanan digital, terutama pada BYOND by BSI untuk nasabah ritel dan BEWIZE by BSI untuk nasabah institusi (wholesale).

Proses migrasi core banking melibatkan sekitar 1.500 personel lintas fungsi. Seluruh proses dilakukan secara bertahap melalui berbagai rehearsal, dengan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Danantara untuk memastikan implementasi berjalan aman, terkendali, dan transparan.

Pascamigrasi, availability seluruh channel BSI mencapai 99,99 persen sehingga transaksi melalui channel digital dan cabang berlangsung lebih lancar.

Selain itu, transformasi tersebut juga meningkatkan efisiensi operasional hingga sekitar 80 persen, mempercepat proses close of business (COB), serta memperbesar kapasitas sistem untuk mendukung ekspansi bisnis digital dan inovasi produk.

“Ruang untuk menumbuhkan nasabah, inovasi untuk fitur baru di BYOND sangat luas karena kapasitas terpakai masih di bawah 10 persen. Nasabah akan merasakan manfaat dari kekuatan dan kecepatan IT BSI yang baru,” kata Anggoro.

Hingga Mei 2026, BSI membukukan laba bersih (unaudited) sebesar Rp3,39 triliun atau tumbuh 16,73 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Total aset mencapai Rp444 triliun, dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp372 triliun, dan pembiayaan sebesar Rp335 triliun dengan kualitas terjaga.

Pada periode yang sama, layanan mobile banking BSI telah digunakan lebih dari 10 juta pengguna dengan nilai transaksi melampaui Rp450 triliun. Sementara BEWIZE terus mencatat pertumbuhan pengguna dan transaksi sebagai penggerak bisnis wholesale.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) sepanjang 2023 sampai dengan 2026 telah menggelontorkan belanja modal atau capital expenditure (capex) sebesar Rp7 triliun untuk pengembangan teknologi informasi.

Hal itu diungkapkan Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo dalam agenda Ngopi Bareng Media di Kantor Pusat BSI, Jakarta Selatan, Rabu (1/7/2026).

“Kalau IT, memang kita menggunakan capex dari multi years, dari 2023 sampai dengan 2026 itu sekitar Rp7 triliun, jadi selama 4 tahun itu,” ungkapnya, Rabu (1/7/2026).

Dia mengatakan, transformasi teknologi menjadi kebutuhan strategis seiring pesatnya digitalisasi industri keuangan dan pertumbuhan bisnis BSI. Transformasi ini juga akan menjadi langkah perseroan mencapai visi menjadi Top 5 Global Islamic bank serta aspirasi memiliki nasabah 40 juta tahun 2030.

Adapun, bank syariah terbesar di Indonesia ini telah merampungkan transformasi sistem IT sebagai fondasi percepatan bisnis dan penguatan layanan digital.

Pada Mei 2026, Anggoro menuturkan bahwa BSI telah menyelesaikan migrasi core banking dari R10 ke R24, menjadikannya sebagai salah satu proyek teknologi terbesar BSI dengan melibatkan sekitar 1.500 personel lintas fungsi.

Seluruh proses dilakukan secara bertahap melalui berbagai rehearsal, dengan pengawasan OJK dan Danantara untuk memastikan implementasi berjalan aman, terkendali, dan transparan.

Transformasi tersebut meningkatkan efisiensi operasional hingga sekitar 80 persen, mempercepat proses Close of Business (COB), serta memperbesar kapasitas sistem untuk mendukung ekspansi bisnis digital dan inovasi produk. Saat ini availability all channell BSI 99,99% sehingga transaksi melalui channel digital dan cabang berlangsung lancar.

“Ruang untuk menumbuhkan nasabah, inovasi untuk fitur baru di BYOND sangat luas karena kapasitas terpakai masih di bawah 10%. Nasabah akan merasakan manfaat dari kekuatan dan kecepatan IT BSI yang baru,” tuturnya.

Transformasi teknologi dan ekspansi bisnis berdampak positif terhadap kinerja perseroan. Hingga Mei 2026, BSI membukukan laba bersih (unaudited) sebesar Rp3,39 triliun atau tumbuh 16,73 % secara tahunan (year on year/YoY).

Sementara itu, total aset BSI mencapai Rp444 triliun, Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp372 triliun, dan pembiayaan sebesar Rp335 triliun dengan kualitas terjaga.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) menargetkan naik ke Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) 4 paling lambat 2030.

Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo menyampaikan bahwa sejumlah opsi pun disiapkan agar BSI dapat naik kelas ke KBMI 4, termasuk melakukan penambahan modal secara organik.

“Ada beberapa opsi yang masih kita tempuh. Namun, paling tidak sebelum 2030 kita harus sudah menargetkan sampai ke sana [naik ke KBMI 4],” kata Anggoro di sela-sela agenda Ngopi Bareng Media di Kantor Pusat BSI, Jakarta Selatan, Rabu (1/7/2026).

Keinginan untuk membawa BSI masuk KBMI 4 sebelumnya sempat disampaikan Anggoro pada Februari 2026. Sebagai catatan KBMI 4 merupakan klasifikasi bank di Indonesia dengan modal inti lebih dari Rp70 triliun.

Kala itu, Anggoro yang merupakan mantan Dirut BPJS Ketenagakerjaan ini menyebut bahwa keinginan naik ke KBMI 4 tidak hanya datang dari manajemen, tetapi juga dari para pemegang saham.

Usai menyandang status sebagai perusahaan Persero pada Februari 2026, Anggoro mengungkap bahwa rencana untuk masuk ke KBMI 4 bukan target jangka pendek, melainkan rencana jangka menengah. Untuk itu, BSI tidak terburu-buru untuk naik kelas.

Meskipun demikian, persiapan untuk naik ke KBMI 4 akan mulai dilakukan paling lambat tahun ini.

“Tentu ini rencana yang sifatnya mid-term ya, bukan short-term, mid-term. Namun, kami akan mulai persiapkannya paling tidak mulai tahun ini dan tahun depan, tetapi itu menjadi satu goals yang mulai kita set dari sekarang,” tutur Anggoro di sela-sela agenda Milad BSI ke-5 pada Senin (2/2/2026).

Hingga Maret 2026, modal inti BSI tercatat sebesar Rp46,15 triliun, menempatkan BSI dalam KBMI 3 alias bank dengan modal inti antara Rp14 triliun hingga Rp70 triliun.

Nilai modal inti pada Maret 2026 itu meningkat 6,23% (year on year/YoY) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp43,44 triliun.

IDXChannel - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) dengan kode emiten BRIS menargetkan pertumbuhan bisnis yang agresif hingga 2030 seiring transformasi teknologi yang dilakukan perseroan melalui modernisasi sistem core banking.

Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo mengatakan perseroan menargetkan jumlah nasabah meningkat dari sekitar 24 juta saat ini menjadi 40 juta nasabah pada 2030. Selain itu, BSI juga membidik pertumbuhan aset hingga mencapai Rp1.000 triliun dari posisi saat ini sekitar Rp490 triliun, serta peningkatan return on equity (ROE) dari 16 persen menjadi 25 persen.

"Target tersebut merupakan bagian dari ambisi BSI untuk meningkatkan posisi dari saat ini sebagai salah satu dari 10 bank syariah terbesar dunia menjadi lima besar bank syariah global pada akhir dekade ini," ungkapnya kepada media di Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Perseroan menilai pencapaian target tersebut harus didukung oleh penguatan infrastruktur teknologi yang mampu mengakomodasi peningkatan jumlah nasabah dan transaksi di masa depan. Untuk itu, BSI melakukan transformasi sistem IT dan modernisasi core banking agar memiliki kapasitas yang lebih besar dan layanan yang lebih cepat.

"Dari sisi kinerja bisnis, BSI mencatat penambahan sekitar 2 juta nasabah baru sepanjang tahun lalu. Pertumbuhan tersebut turut didorong oleh ekspansi bisnis emas setelah perseroan memperoleh lisensi bullion bank yang memungkinkan BSI menghadirkan berbagai produk seperti cicil emas, gadai emas, dan tabungan emas," lanjutnya.

BSI menilai bisnis emas menjadi salah satu sumber pertumbuhan baru karena mampu menjangkau segmen nasabah yang lebih luas, tidak hanya masyarakat muslim. Perseroan juga mencatat pertumbuhan yang kuat pada produk gadai emas dan cicil emas sejak peluncuran layanan tersebut.

"Setelah modernisasi sistem dilakukan, availability sistem BSI mencapai 99,99 persen dengan kapasitas penggunaan sistem baru yang masih berada di bawah 5 persen. Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan sistem sebelumnya yang telah mencapai utilisasi 80 hingga 100 persen, sehingga memberikan ruang yang besar untuk ekspansi bisnis dan pengembangan layanan digital di masa mendatang," lanjutnya.

BSI juga mencatat peningkatan kecepatan layanan sebesar 10 hingga 50 persen setelah implementasi sistem baru. Proses operasional yang sebelumnya memerlukan waktu hingga empat jam kini dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari dua jam, sementara layanan di cabang untuk pembiayaan dan transfer domestik menjadi sekitar 30 persen lebih cepat.

Ke depan, BSI akan mengandalkan platform digital BYOND untuk nasabah individu dan BEWISE untuk segmen korporasi sebagai mesin pertumbuhan baru. Perseroan optimistis transformasi digital yang dilakukan saat ini akan menjadi fondasi penting dalam mencapai target pertumbuhan bisnis hingga 2030.

(Shifa Nurhaliza Putri)

Bisnis, JAKARTA — Pada Sabtu, 16 Mei 2026, PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) akhirnya dapat bernafas dengan lebih lega, setelah sukses mengganti core banking atau sistem inti perbankannya menjadi lebih modern. BSI kini siap untuk mengejar posisi 5 besar bank syariah terbesar dunia.

BSI melewati proses ‘transplantasi jantung’, demikian istilah yang digunakan Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo, untuk menjelaskan proses pergantian core banking yang sudah tidak lagi cukup untuk melayani nasabah yang kini telah mencapai lebih dari 23 juta nasabah.

Bagaimana tidak? Sistem lama yang dimiliki perseroan adalah warisan peninggalan sejak 2010 yang tidak lagi ideal untuk kebutuhan aktual sistem perbankan masa kini yang sangat terdigitalisasi. Namun, mengganti core banking adalah keputusan paling berisiko bagi bank.

Migrasi core banking bukan sekadar mengganti aplikasi. Di BSI, sistem itu terhubung dengan lebih dari 90 aplikasi lain, mulai dari Byond by BSI, ATM, payroll, cash management, hingga berbagai kanal transaksi nasabah.

Jika salah satu sistem digital bermasalah, layanan lain masih dapat menopang operasional. Core banking berbeda. Ini ibarat jantung lama dicopot dan diganti dengan yang baru. Dalam hal ini, tidak saja ‘sang dokter’ atau tim teknologi yang harus siap, tetapi juga mental BSI sebagai ‘pasien’ pun harus lebih siap.

Di sisi lain, tiga tahun sebelumnya, BSI sempat mengalami gangguan sistem besar dan menjadi sorotan publik. Sebagai bank syariah terbesar nasional, BSI menanggung beban sebagai wajah keuangan syariah. Kejadian traumatis serupa tidak boleh terulang, atau reputasi perbankan syariah makin redup.

Artinya, ‘transplantasi jantung’ ini adalah pertaruhan besar bagi BSI.

Namun, BSI berhasil melewati proses menegangkan itu dengan baik. Proses transisi berjalan mulus. Sistem telah berganti. Kini BSI siap menampung lebih banyak transaksi. Bahkan, kapasitas terpakai BSI kini hanya 10%. Ada potensi kapasitas besar yang siap dioptimalkan di tahun-tahun mendatang.

HATI-HATI

Anggoro menjelaskan bahwa BSI memutuskan untuk ekstra hati-hati dalam langkah migrasi ini. Apalagi, pengalaman buruk tiga tahun sebelumnya masih membekas. Untuk itu, perseroan mengambil langkah-langkah pembenahan kecil terlebih dahulu.

“Small wins build confidence. Kemenangan-kemenangan kecil itu bikin pede. Kalau langsung lompat ke game yang besar, sementara kita punya pengalaman masalah sebelumnya, kita sudah enggak pede duluan,” ujar Anggoro kepada Bisnis, Senin (29/6).

Contohnya, tiap akhir bulan, di periode gajian, kerap identik dengan perlambatan transaksi karena keterbatasan sistem inti. Core banking versi lama ini memang hanya dirancang untuk menampung sekitar 5 juta nasabah.

Bagi Anggoro, menghilangkan gangguan kecil ini lebih penting ketimbang buru-buru melakukan transformasi besar. Satu demi satu masalah rutin itu dipangkas. Koordinasi antarunit diperbaiki. Kepercayaan diri insan BSI pun perlahan tumbuh. Di saat yang sama, tim teknologi menyiapkan operasi yang jauh lebih rumit.

Setelah pembenahan minor di sana-sini, barulah BSI memutuskan untuk mengambil langkah besar migrasi core banking. Alhasil, proses migrasi yang semula ditargetkan selesai pada akhir 2025 akhirnya bergeser. April 2026 sempat menjadi pilihan berikutnya. Namun, momentum Lebaran membuat keputusan kembali berubah. Anggoro menolak memaksakan jadwal ketika tim sudah kelelahan.

“Kalau tubuhnya enggak siap, operasi sehebat apa pun dokternya pasti ngedrop. Kita istirahatkan sebulan, latihan lagi,” ujarnya. Hingga akhirnya, sistem itu siap dan resmi meluncur pada pertengahan Mei 2026.

Bagi Anggoro, kesiapan manusia sama pentingnya dengan kesiapan teknologi.

Itulah sebabnya lebih dari 1.500 pegawai terlibat dalam setiap simulasi besar yang berlangsung hingga dini hari. Ketika sistem mulai dinyalakan pada pagi hari, ribuan pegawai cabang ikut menguji tampilan, alur transaksi, hingga detail kecil seperti ukuran huruf di layar.

Prinsipnya sederhana. “No involvement, no commitment,” kata Anggoro. Jika pegawai tidak ikut menguji, mereka tidak akan merasa memiliki sistem baru itu. Maka keterlibatan menjadi syarat mutlak.

SEVP IT Development & Operations BSI Saut Parulian Saragih menjelaskan bahwa migrasi yang dilakukan BSI dirancang dengan beberapa skenario untuk memastikan seluruh proses berjalan aman dan minim risiko. Ada skenario jika proses berjalan mulus. Ada skenario jika sebagian layanan mengalami gangguan. Ada pula skenario terburuk.

“Kalau proses migrasinya tidak berjalan lancar, kita rollback ke versi lama. Kalau setelah go-live ada apa-apa, business continuity plan juga sudah disiapkan dan dicoba,” ujarnya.

BSI telah menghitung tambahan waktu penghentian layanan, proses pemulihan, hingga kemungkinan pengulangan migrasi tiga bulan berikutnya apabila seluruh operasi harus dibatalkan. Seluruh skenario tersebut disampaikan kepada regulator.

Bahkan, otoritas memperoleh akses terhadap dashboard pemantauan secara langsung melalui perangkat masing-masing saat proses 'transplantasi' berlangsung. Mereka dapat mengikuti perkembangan migrasi dari menit ke menit.

Ketika proses sempat tertahan sekitar 45 menit akibat konfigurasi tertentu pada dini hari, semua pihak mengetahui situasinya secara real time. Setelah hambatan itu teratasi, proses kembali melaju sesuai jadwal.

Bagi BSI, transparansi ini menjadi bagian dari strategi membangun kepercayaan. Sebelum masyarakat mengetahui agenda besar itu, BSI lebih dahulu menjelaskan rencana migrasi kepada OJK, pemegang saham, kementerian, nasabah korporasi, hingga para pemimpin daerah di Aceh.

Aceh penting bagi BSI, sebab mayoritas layanan keuangan di provinsi tersebut bergantung pada ekosistem BSI.

EKSPANSI KINERJA

Saut menjelaskan bahwa pembaruan sistem core banking ini sejatinya bukan sekadar penambahan kapasitas biasa, melainkan adopsi kemampuan baru yang memungkinkan kapasitas BSI untuk terus berkembang sesuai kebutuhan di masa mendatang.

Sistem lama memiliki keterbatasan arsitektur yang membuat ekspansi kapasitas semakin sulit dilakukan. Sementara itu, platform baru memungkinkan pertumbuhan yang jauh lebih fleksibel.

“Kalau yang lama, ditambah server berapa pun tidak bisa berkembang. Yang baru ini bisa terus mengembang sesuai kebutuhan,” ujarnya.

Kapasitas potensial yang makin besar ini pun memperluas peluang BSI untuk kian mengerek kinerjanya di masa mendatang, melanjutkan pertumbuhan yang sudah terjadi selama ini.

Sebagai informasi, BSI melaporkan pertumbuhan nasabah dan kinerja yang konsisten beberapa tahun belakangan.

Sebelum merger, total nasabah tiga bank syariah cikal bakal BSI adalah sekitar 14,41 juta. Kini, per kuartal I/2026, jumlahnya sudah 23,67 juta, tumbuh 64,26%. BSI menargetkan akan mampu memiliki nasabah sebanyak 40 juta pada 2030 mendatang.

Pada tahun ini, kinerja keuangan perseroan tumbuh cukup baik di tengah kondisi ekonomi yang menantang. Per Mei 2026, pembiayaan BSI meningkat 14,6% year-on-year (YoY) menjadi Rp335 triliun, sedangkan dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 16,74% YoY menjadi Rp372 triliun.

Komposisi DPK perseroan pun ditopang oleh dana murah atau current account saving account (CASA) sebesar Rp235 triliun, setara dengan 63% dari total DPK. CASA ini tumbuh pesat 20,53% YoY.

Alhasil, perseroan berhasil mengerek pendapatan margin dan bagi hasil sebesar 3,70% YoY menjadi Rp11,5 triliun. Sementara itu, fee based income bahkan tumbuh 24,84% YoY menjadi Rp3,43 triliun. Di sisi lain, biaya CKPN turun 19,42% YoY menjadi Rp974 miliar.

Dengan demikian, BSI membukukan laba bersih sebesar Rp3,39 triliun per Mei 2026, tumbuh 16,73% YoY.

Capaian yang positif ini menegaskan kemampuan perseroan untuk makin relevan dan mengoptimalkan layanan keuangan syariah nasional. Dengan sistem core banking yang lebih mumpuni, BSI dapat lebih percaya diri untuk meningkatkan daya saingnya di masa mendatang.

Kini, setelah ‘jantung’ barunya berdetak stabil, BSI dapat memusatkan perhatian pada agenda besar berikutnya, yakni memperbesar peran Indonesia di peta industri keuangan syariah global.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) mengapresiasi kebijakan Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dalam penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) di sektor perbankan. Kebijakan ini memperkuat likuiditas perbankan sehingga kapasitas pembiayaan kepada sektor produktif semakin meningkat dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo mengatakan stabilitas ekonomi tidak hanya ditopang oleh kebijakan fiskal yang kuat, tetapi juga sinergi yang erat antara pemerintah dan industri perbankan. Pengelolaan SAL yang optimal membutuhkan dukungan sistem keuangan yang sehat.

"Di sinilah kolaborasi pemerintah dan industri perbankan menjadi penting, yakni menjaga likuiditas, memperkuat kepercayaan pasar, dan memastikan aliran dana tetap mendukung aktivitas ekonomi, dunia usaha, serta pembangunan nasional," ujar Anggoro.

Sebagai bagian dari Himbara, kata Anggoro, BSI siap berkontribusi mendukung kebijakan pemerintah melalui layanan keuangan syariah yang inklusif, memperkuat ketahanan ekonomi nasional, serta menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

"Kami mengapresiasi kepercayaan Pemerintah kepada BSI. Amanah ini kami optimalkan untuk memperkuat pembiayaan produktif sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha," ujar Anggoro. Menurutnya, penempatan SAL juga membantu menurunkan biaya dana (cost of fund), sehingga bank memiliki ruang untuk menjaga pembiayaan tetap kompetitif. Dampaknya, masyarakat dan UMKM memperoleh akses pembiayaan yang lebih terjangkau sehingga aktivitas ekonomi dapat terus tumbuh.

Di tengah dukungan tersebut, BSI tetap menjaga fundamental pendanaan melalui penguatan dana murah (CASA) yang ditopang Tabungan Haji, pengembangan Islamic ecosystem, dan akselerasi layanan digital. Perseroan juga terus memperluas pembiayaan pada segmen ritel, UMKM, dan konsumer, serta memperkuat pendapatan berbasis komisi melalui bisnis emas sebagai bank syariah pertama yang memiliki izin bullion.

Hingga April 2026, BSI mencatat Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp382 triliun atau tumbuh 17,90% (year on year), dengan tabungan meningkat 22,02% menjadi Rp165 triliun sehingga rasio CASA mencapai 63,48%. Sementara itu, pembiayaan tumbuh 15,59% menjadi Rp332 triliun dengan kualitas aset tetap terjaga, tercermin dari rasio NPF grossyang membaik menjadi 1,80%.

Sebagai mitra strategis pemerintah, BSI juga terus mendukung berbagai program prioritas nasional, mulai dari pembiayaan UMKM, KUR, koperasi, Program Makan Bergizi Gratis, hingga pembiayaan rumah bersubsidi. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Perseroan untuk memperkuat ekonomi rakyat dan memperluas inklusi keuangan syariah di Indonesia.

Harapan lebih dari 14 ribu korban kasus dugaan penipuan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) PT Dana Syariah Indonesia (DSI) untuk mendapatkan kembali dana mereka masih menghadapi tantangan besar. Hingga menjelang persidangan, aparat penegak hukum baru berhasil menelusuri aset senilai sekitar Rp 320 miliar, sementara total kerugian lender diperkirakan Rp 2,5 triliun.

Ketimpangan antara nilai aset yang berhasil ditemukan dan besarnya kerugian tersebut memunculkan kekhawatiran mengenai peluang pemulihan dana korban secara penuh. Paguyuban Lender DSI pun mendesak aparat penegak hukum untuk tidak hanya berfokus pada proses pidana, tetapi juga memaksimalkan pelacakan, penyitaan, dan pemulihan aset.

“Yang sudah pasti nilai cash-nya adalah Rp 20 miliaran. Sisanya sekitar Rp 300 miliar berupa aset yang ada di Medan, Cikarang, dan kantor pusat di SCBD, dan aset lainnya yang terkait dengan para tersangka,” kata Ketua Paguyuban Lender DSI Achmad D. Pitoyo di Jakarta, Selasa (30/6).

Menurut Achmad, angka Rp 320 miliar tersebut masih berupa estimasi berdasarkan nilai pasar. Saat proses likuidasi dilakukan, hasil penjualannya berpotensi lebih rendah dibandingkan nilai saat ini. “Nanti kalau dilikuidasi tentu akan jauh di bawah itu,” ujarnya.

Kondisi itu membuat nilai aset yang berhasil ditemukan sejauh ini masih sangat jauh dari total dana lender yang diduga digelapkan. Dengan kata lain, aset yang telah terlacak baru sekitar seperdelapan dari estimasi kerugian korban.

Asset Tracing Masih Berjalan

Achmad mengatakan proses pelacakan aset atau asset tracing masih terus berlangsung. Menurut dia, aset senilai Rp 320 miliar yang telah ditemukan baru mencakup aset yang relatif mudah diidentifikasi, seperti rekening bank, deposito, dan aset berwujud.

“Aset tracing masih berlanjut. Yang Rp 320 miliar itu baru yang kasat mata, seperti deposito, rekening bank, dan aset berwujud. Yang terkait perusahaan-perusahaan afiliasi masih terus ditelusuri,” katanya.

Ia menjelaskan penyidik masih mendalami berbagai aset yang diduga terkait dengan para tersangka maupun korporasi afiliasi, termasuk proyek properti dan aset yang diduga menggunakan nama pihak lain atau nominee.

Menurut paguyuban, proses penelusuran menjadi tidak mudah karena dugaan penyembunyian aset telah berlangsung sejak 2018 melalui berbagai skema. Karena itu, mereka berharap penyidik dapat menelusuri aliran dana hingga ke pihak-pihak yang diduga menerima, menikmati, atau membantu menyembunyikan aset hasil tindak pidana.

Dalam siaran pers yang diterbitkan Selasa (30/6), Paguyuban Lender DSI menegaskan bahwa pelacakan aset harus menjadi prioritas utama agar peluang pengembalian dana korban dapat meningkat.

“Pelaku masuk jeruji itu penting. Tapi kalau aset masih aman, rekening masih nyaman, dan uang korban tidak kembali, maka keadilan baru setengah matang,” demikian pernyataan paguyuban.

Paguyuban juga mendesak Kejaksaan, penyidik, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan instansi terkait untuk mengejar seluruh aliran dana yang diduga berasal dari tindak pidana.

Mereka meminta aparat tidak berhenti pada pihak yang menandatangani transaksi, tetapi juga menelusuri pihak-pihak yang diduga menerima, menikmati, menyembunyikan, atau membantu mengalihkan aset.

Recovery Dana Dinilai Masih Berat

Keterbatasan aset yang berhasil ditemukan membuat proses pemulihan dana korban dinilai masih menghadapi jalan panjang. Paguyuban menilai keberhasilan penanganan perkara ini tidak hanya diukur dari penetapan tersangka dan proses persidangan, tetapi juga sejauh mana dana masyarakat dapat dipulihkan.

Dalam siaran persnya, paguyuban menyebut para korban berasal dari berbagai kalangan, mulai dari pensiunan, korban PHK, orang tua tunggal, tenaga medis, hingga keluarga yang kehilangan tabungan pendidikan dan dana pensiun.

“Memenjarakan pelaku tanpa mengembalikan hak korban hanyalah keadilan yang semu. Bagi 14.000 korban, keadilan sejati adalah ketika uang kami kembali utuh 100%,” kata Achmad.

Ketua Pengawas Paguyuban Lender DSI Muhammad Munir menilai negara perlu memastikan proses pemulihan kerugian berjalan maksimal. Menurut dia, Dana Syariah Indonesia berbeda dengan investasi ilegal karena merupakan platform pendanaan berbasis teknologi yang berizin dan berada di bawah pengawasan regulator.

“Kami berharap dana lender bisa kembali 100%. Karena ini investasi yang berizin dan diawasi OJK, negara harus hadir membantu pemulihan kerugian masyarakat,” ujar Munir.

Sidang Segera Digelar

Sementara itu, proses hukum kasus DSI memasuki tahap berikutnya. Paguyuban menyebut koordinasi antara saksi dan kejaksaan dijadwalkan berlangsung pekan ini, sedangkan persidangan diperkirakan dimulai pada awal Juli di Pengadilan Negeri Depok.

Menjelang persidangan, para korban berharap proses hukum berlangsung secara terbuka dan transparan. Namun bagi mereka, tantangan terbesar tetap terletak pada upaya menemukan aset yang belum terlacak.

Paguyuban mengapresiasi langkah Bareskrim Polri yang telah membawa perkara hingga tahap penetapan tersangka. Meski demikian, mereka menilai pekerjaan besar berikutnya adalah memastikan seluruh aset yang diduga berasal dari tindak pidana dapat ditemukan, disita, dan dikembalikan kepada para korban.

“Pelaku masuk jeruji, untungnya apa kalau duit korban tidak balik? Sebuah prestasi yang membanggakan dan baru layak dirayakan apabila sita aset mampu merampas habis harta yang diduga berasal dari tindak pidana dan mengembalikannya kepada lender sesuai akad dan sertifikat,” tulis paguyuban dalam siaran persnya.

Kasus Dana Syariah Indonesia sendiri telah menyeret lebih dari 14 ribu korban dengan estimasi kerugian sekitar Rp 2,5 triliun. Hingga saat ini, aset yang berhasil ditelusuri aparat penegak hukum baru mencapai sekitar Rp 320 miliar, sementara proses asset tracing terhadap aset-aset lain yang diduga terkait para tersangka masih terus berlangsung.

Paguyuban Lender Dana Syariah Indonesia (DSI) menilai kasus dugaan penipuan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat platform Dana Syariah Indonesia tidak dapat dipandang sebagai sekadar kegagalan bisnis atau investasi. Mereka menyebut perkara yang diduga merugikan lebih dari 14 ribu lender dengan nilai kerugian Rp 2,4 triliun ini mengarah pada dugaan insider fraud atau praktik kecurangan yang dilakukan oleh pihak internal yang memahami sistem dan mekanisme pengawasan industri keuangan.

Sorotan tersebut menguat setelah penyidik menetapkan FH sebagai tersangka. FH diketahui memiliki latar belakang sebagai mantan pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pernah menduduki posisi penting di sektor keuangan digital. Ia juga tercatat memiliki jabatan di lingkungan PP Muhammadiyah.

Ketua Paguyuban Lender Dana Syariah Indonesia Achmad D. Pitoyo mengatakan latar belakang FH menjadi alasan mengapa kasus tersebut perlu dipandang lebih serius.

“Jika dugaan ini terbukti, maka ini bukan sekadar pelaku yang tidak paham aturan. Ini justru lebih buruk, orang yang paham sistem, paham celah, paham pengawasan, tetapi diduga memanfaatkan pengetahuan itu untuk menjerat masyarakat kecil,” kata Achmad dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (30/6).

Menurut paguyuban, kasus Dana Syariah Indonesia telah menyeret lebih dari 14 ribu korban dari berbagai kalangan, mulai dari pensiunan, korban pemutusan hubungan kerja (PHK), orang tua tunggal, tenaga medis, hingga keluarga yang kehilangan tabungan untuk pendidikan dan masa pensiun.

Dalam siaran pers, paguyuban menyebut para korban tidak hanya kehilangan dana investasi, tetapi juga sumber penghidupan dan rencana masa depan. Mereka menilai perkara tersebut merupakan dugaan fraud berskala besar yang memerlukan penanganan menyeluruh, tidak hanya dari sisi pidana tetapi juga pemulihan kerugian korban.

Peran Mantan Pejabat OJK dalam Penyidikan

Penetapan FH merupakan hasil pengembangan penyidikan terhadap tersangka sebelumnya, yakni TA selaku Direktur Utama, ARL selaku Komisaris, MY selaku mantan Direktur, dan AS selaku mantan Direktur PT Dana Syariah Indonesia.

Berdasarkan hasil penyidikan, polisi mengungkap sejumlah peran FH dalam operasional perusahaan. Selain menjabat sebagai Founder dan Advisor, FH disebut mendirikan dan menjabat pada sejumlah perusahaan yang terafiliasi dengan PT Dana Syariah Indonesia.

Perusahaan-perusahaan tersebut antara lain PT Mediffa Barokah Internasional, PT Iqqon Triarta Mas, dan PT Duo Putra Lestari. FH juga disebut menjadi pemegang saham mayoritas pada PT BPRS Albarokah, PT Surya Finansial Utama (SFU), serta PT Surya Ritelindo Utama (SRU).

Penyidik juga menduga FH merupakan pemilik saham nominee di PT Dana Syariah Indonesia tanpa melakukan setoran modal. Selain itu, ia disebut aktif mengikuti dan memberikan masukan dalam rapat pengembangan perusahaan, baik melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maupun pertemuan mingguan perusahaan.

Dalam keterangannya, penyidik menyebut FH diduga aktif mencari dan merekomendasikan relasi, calon pemodal, serta super lender bagi PT Dana Syariah Indonesia. Ia juga disebut mengetahui adanya kampanye proyek fiktif yang diunggah melalui situs web dan aplikasi perusahaan untuk menarik lender menempatkan dana investasi.

Seiring penetapan tersangka tersebut, penyidik telah mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap FH dan menjadwalkan pemeriksaan sebagai tersangka.

Desakan Telusuri Aliran Dana dan Penikmat Aset

Paguyuban lender meminta aparat penegak hukum tidak hanya berfokus pada proses pidana terhadap para tersangka, tetapi juga mengoptimalkan pelacakan aset (asset tracing), penyitaan, dan pemulihan aset (asset recovery).

Achmad menegaskan pengembalian dana korban merupakan aspek yang tidak kalah penting dibandingkan proses pemidanaan pelaku.

“Memenjarakan pelaku tanpa mengembalikan hak korban hanyalah keadilan yang semu. Bagi 14 ribu korban, keadilan sejati adalah ketika uang kami kembali utuh 100%,” ujarnya.

Paguyuban juga mendesak penyidik, kejaksaan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), OJK, dan pihak terkait untuk menelusuri seluruh aliran dana yang diduga berasal dari tindak pidana, termasuk pihak-pihak yang diduga menerima, menikmati, menyembunyikan, atau membantu mengalihkan aset.

Mereka menilai penyelidikan perlu dilakukan hingga ke pihak-pihak yang diduga memperoleh manfaat dari dana korban, sehingga proses pemulihan kerugian dapat dilakukan secara maksimal.

Asset Tracing Capai Rp 320 Miliar

Dalam perkembangan penyidikan, Bareskrim Polri menyatakan terus berkoordinasi dengan PPATK, OJK, Jaksa Penuntut Umum (JPU), dan berbagai pihak terkait untuk mengoptimalkan proses asset tracing.

Hingga saat ini, nilai aset yang berhasil ditelusuri mencapai sekitar Rp 320 miliar. Nilai tersebut meliputi aset bergerak, aset tidak bergerak, aset keuangan, rekening, deposito, piutang, serta berbagai aset lain yang diduga berkaitan dengan hasil tindak pidana.

Meski demikian, nilai tersebut masih jauh di bawah total kerugian korban yang tercatat mencapai Rp 2,4 triliun.

Ketua Pengawas Paguyuban Lender Dana Syariah Indonesia Muhammad Munir berharap pemerintah memberi perhatian serius terhadap perkara tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan industri keuangan syariah dan peer-to-peer lending syariah di Indonesia.

Menurut dia, pengungkapan kasus ini harus menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola industri keuangan syariah sekaligus memastikan kepercayaan masyarakat terhadap sektor tersebut tetap terjaga.

“Kami harapkan ke depan tidak akan memberi dampak yang signifikan dan peer-to-peer lending syariah ini tetap berkembang, khususnya masyarakat ekonomi syariah ini dapat berkembang,” kata Munir.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) menyatakan kesiapan perseroan dalam mengoptimalkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang ditempatkan pemerintah di sektor perbankan.

Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo menyampaikan, dana pemerintah yang ditempatkan di BSI akan dioptimalkan untuk memperkuat pembiayaan produktif.

“Kami mengapresiasi kepercayaan Pemerintah kepada BSI. Amanah ini kami optimalkan untuk memperkuat pembiayaan produktif sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha,” kata Anggoro dalam keterangan tertulisnya, Senin (29/6/2026).

Menurutnya, kebijakan ini memperkuat likuiditas perbankan sehingga kapasitas pembiayaan kepada sektor produktif semakin meningkat dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Dia mengatakan, stabilitas ekonomi tidak hanya ditopang oleh kebijakan fiskal yang kuat, tetapi juga sinergi yang erat antara pemerintah dan industri perbankan.

Sebagai bagian dari Himbara, kata Anggoro, BSI siap berkontribusi mendukung kebijakan pemerintah melalui layanan keuangan syariah yang inklusif, memperkuat ketahanan ekonomi nasional, serta menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

“Di sinilah kolaborasi pemerintah dan industri perbankan menjadi penting, yakni menjaga likuiditas, memperkuat kepercayaan pasar, dan memastikan aliran dana tetap mendukung aktivitas ekonomi, dunia usaha, serta pembangunan nasional,” tuturnya.

Anggoro menyebut, penempatan SAL turut membantu menurunkan biaya dana (cost of fund). Dengan demikian, bank memiliki ruang untuk menjaga pembiayaan tetap kompetitif.

Selain itu, masyarakat dan UMKM memperoleh akses pembiayaan yang lebih terjangkau sehingga aktivitas ekonomi dapat terus tumbuh.

Sebagai mitra strategis pemerintah, perseroan juga terus mendukung berbagai program prioritas nasional. Di antaranya pembiayaan UMKM, KUR, koperasi, Program Makan Bergizi Gratis, hingga pembiayaan rumah bersubsidi.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen BSI untuk memperkuat ekonomi rakyat dan memperluas inklusi keuangan syariah di Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com – Layanan gadai emas PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BRIS) atau BSI mencatat pertumbuhan signifikan sepanjang semester I 2026.

Outstanding gadai emas BSI mencapai Rp 13 triliun atau meningkat 100 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Peningkatan tersebut terjadi di tengah meningkatnya kebutuhan dana masyarakat pada pertengahan tahun, termasuk untuk membiayai kebutuhan pendidikan menjelang tahun ajaran baru.

ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) memandang tren kenaikan harga emas sebagai momentum untuk memperluas bisnis emas fisik atau bullion bank yang tengah digarap perseroan.

BSI menilai kondisi itu mendorong masyarakat memanfaatkan aset emas sebagai sumber likuiditas tanpa harus menjual kepemilikan emas yang dimiliki.

Mayoritas pengguna layanan gadai emas BSI merupakan ibu rumah tangga yang memanfaatkan fasilitas tersebut untuk memenuhi berbagai kebutuhan, termasuk biaya pendidikan anak.

Direktur Sales & Distribution BSI Anton Sukarna mengatakan, meningkatnya minat masyarakat terhadap gadai emas menunjukkan emas tidak lagi hanya dipandang sebagai instrumen investasi maupun lindung nilai, tetapi juga menjadi alternatif solusi keuangan untuk memenuhi kebutuhan dana.

Menurut dia, layanan gadai emas BSI menawarkan proses yang mudah dan cepat, taksiran emas yang tinggi, biaya yang lebih murah, serta didukung layanan digital melalui aplikasi BYOND.

Melalui aplikasi tersebut, nasabah dapat melakukan reservasi, simulasi, hingga memperpanjang gadai emas.

KOMPAS.com/INTAN AFRIDA RAFNI Salah satu booth milik Bank Syariah Indonesia (BSI) di Stasiun MRT Lebak Bulus Bank Syariah Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (10/12/2025).

Anton menjelaskan, BSI membangun ekosistem emas yang lengkap mulai dari pembelian emas melalui BSI Emas, cicil emas, gadai emas hingga transfer emas.

Ekosistem ini dihadirkan agar masyarakat dapat mengoptimalkan manfaat kepemilikan emas.

"Mulai dari memiliki emas melalui cicilan hingga saat ada kondisi membutuhkan dana tunai tanpa harus menjual asetnya. Emas memiliki nilai intrinsik yang kuat dan terbukti mampu menjaga nilai aset dalam jangka panjang," ujar Anton dalam siaran pers, Kamis (25/6/2026).

Rata-rata 120.000 transaksi per bulan

BSI mencatat selama semester I 2026, transaksi gadai emas terus menunjukkan tren positif.

Rata-rata transaksi mencapai 120.000 transaksi setiap bulan.

Menurut perseroan, produk gadai emas menjadi pilihan masyarakat karena menawarkan proses yang cepat dan aman. Selain itu, nasabah dapat memperoleh pembiayaan dengan menjaminkan emas yang dimiliki tanpa kehilangan potensi kenaikan nilai aset tersebut pada masa mendatang.

Anton mengatakan, penguatan layanan gadai emas merupakan bagian dari strategi BSI untuk memperkuat ekosistem emas nasional secara menyeluruh.

Menurut dia, pengembangan dilakukan mulai dari hulu hingga hilir agar seluruh layanan emas dapat saling terintegrasi.

"Kami siap menjadikan ekosistem emas BSI semakin kompetitif. Karena itu, kami terus membangun rantai layanan emas dari hulu hingga hilir agar tercipta closed-loop ecosystem yang kuat," kata Anton.

Perkuat ekosistem emas

BSI menyatakan penguatan ekosistem emas diharapkan dapat meningkatkan literasi masyarakat mengenai manfaat kepemilikan emas.

Selain sebagai instrumen investasi dan perlindungan nilai aset, emas juga dinilai dapat menjadi sumber likuiditas yang mudah diakses ketika masyarakat membutuhkan dana tunai.

Perseroan menilai ekosistem tersebut memungkinkan masyarakat mengoptimalkan kepemilikan emas melalui berbagai layanan, mulai dari pembelian emas, cicil emas, gadai emas, hingga transfer emas.

Dengan skema tersebut, masyarakat diharapkan dapat memenuhi kebutuhan likuiditas tanpa harus melepas aset emas yang dimiliki, sehingga kepemilikan emas tetap terjaga untuk tujuan jangka panjang.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) memastikan kondisi likuiditas perseroan tetap kuat di tengah perhatian pasar terhadap pengembalian penempatan dana pemerintah senilai Rp300 triliun dari bank-bank Himbara ke Bank Indonesia.

Corporate Secretary BSI Wisnu Sunandar menyampaikan perseroan hingga saat ini masih ditunjuk Kementerian Keuangan sebagai salah satu bank Himbara yang mengelola dana Saldo Anggaran Lebih (SAL).

Dana tersebut disalurkan ke pembiayaan pada sektor riil dan sektor produktif guna mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Penempatan dana tersebut dikelola dengan baik sesuai amanah Kementerian Keuangan dan telah sesuai dengan perjanjian penempatan dana serta ketentuan yang berlaku,” ujar manajemen BSI kepada Bisnis, Kamis (25/6/2026).

BSI menegaskan likuiditas perseroan berada dalam posisi yang memadai dan solid. Hal tersebut antara lain ditopang oleh pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yang tetap tinggi.

Per April 2026, DPK BSI tercatat mencapai Rp382 triliun atau tumbuh 17,90% secara tahunan (year-on-year). Pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh tabungan yang mencapai Rp165 triliun, naik 22,02% secara tahunan.

Selain tabungan, penghimpunan dana BSI juga berasal dari deposito dan giro. Dengan komposisi tersebut, porsi dana murah atau current account saving account (CASA) BSI mencapai 63,48%.

Tingginya porsi CASA tersebut menjadi salah satu bantalan bagi BSI untuk menjaga biaya dana di tengah potensi persaingan penghimpunan likuiditas perbankan.

Adapun, kondisi itu juga memberi ruang bagi perseroan untuk tetap menyalurkan pembiayaan ke sektor-sektor produktif, meski pasar tengah mencermati dampak pengembalian dana pemerintah terhadap likuiditas industri perbankan.

Adapun, Kemenkeu menyebut bahwa dana pemerintah yang ditempatkan di himpunan bank milik negara (Himbara) secara bertahap dikembalikan ke Bank Indonesia (BI).

Untuk diketahui, pemerintah sebelumnya memindahkan sebagian dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari kas pemerintah di BI ke himbara sejak September 2025. Terakhir, jumlah dana yang sempat ditempatkan mencapai Rp300 triliun.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti menyebut pengembalian ini dilakukan secara bertahap. Namun, dia tidak memerinci lebih lanjut sejak kapan dan berapa besaran dana yang sudah dikembalikan.

"Sudah [dilakukan secara bertahap]," terang Prima kepada wartawan saat dimintai konfirmasi di kantor Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi kabar pengembalian secara bertahap dana SAL ke kas pemerintah di BI, yang sebelumnya ditebar ke sejumlah himbara.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Purbaya sempat menyebut ada sekitar Rp300 triliun dana simpanan kas pemerintah yang ditebar ke himbara untuk menggenjot likuiditas.

Otoritas fiskal pun pada awal tahun memutuskan untuk memperpanjang batas akhir periode penempatannya dari Maret ke September 2026.

Saat diminta konfirmasi, Purbaya tidak membantah maupun mengonfirmasi kabar tersebut. Akan tetapi, dia memastikan kebijakan tersebut akan dikoordinasikan dengan BI. "Oh, itu mesti diskusi dengan bank sentral seperti apa," ujarnya kepada wartawan usai konferensi pers di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (23/6/2026).

Pada Senin (22/6/2026), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sempat buka suara mengenai kabar tersebut.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan sekaligus Anggota Dewan Komisioner atau DK OJK Dian Ediana Rae mengaku sempat mendengar kabar tersebut. Namun demikian, Dian menilai pemerintah dan BI dalam wadah Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bakal berkoordinasi lebih lanjut mengenai tahapan untuk pengembalian dana tersebut.

"Kemarin kan kita sudah tahu bahwa nanti pengelolaan dana pemerintah sebelumnya ada di BI gitu kan. Kan kita punya KSSK, oleh karena itu nanti OJK bicara tentu saja dengan Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan bagaimana masa transisinya," jelasnya kepada wartawan saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Dian mengaku berharap agar dana SAL dari himbara ke kas pemerintah di BI tidak dilakukan secara langsung. Apabila pengembaliannya lantaran kebutuhan pemerintah, maka nantinya otoritas fiskal berhak menarik kembali dana tersebut dari himbara.

Sebab, penarikan dana tanpa dilakukan bertahap bisa berisiko memengaruhi kondisi likuiditas perbankan. Apalagi, Dian menilai penempatan dana pemerintah ini bisa membantu untuk menjaga suku bunga perbankan tidak naik tinggi.

Sebagai catatan, penarikan kembali dana SAL di himbara ini bukan yang pertama kali terjadi. Jelang akhir 2025, pemerintah sempat menarik sebagian dana tersebut untuk kebutuhan pendanaan belanja.

Kami terus menyempurnakan seluruh aspek kesiapan operasional sebagai bagian dari proses pembukaan layanan BSI di Arab Saudi

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) mematangkan operasional kantor cabang luar negeri (KCLN) di Arab Saudi melalui penguatan kapabilitas layanan guna menghadirkan pengalaman transaksi yang aman, nyaman, serta sesuai kebutuhan jamaah haji dan umrah.

Corporate Secretary BSI Wisnu Sunandar mengatakan bahwa persiapan operasional yang sedang dilakukan juga mencakup pembangunan infrastruktur dan kepatuhan regulasi.

“Kami terus menyempurnakan seluruh aspek kesiapan operasional sebagai bagian dari proses pembukaan layanan BSI di Arab Saudi,” kata Wisnu dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, Wisnu berharap kehadiran BSI di Arab Saudi dapat segera memberikan manfaat nyata bagi jamaah haji dan umrah serta diaspora Indonesia, sekaligus memperkuat hubungan ekonomi syariah antara Indonesia dan Arab Saudi.

Ia mengatakan penguatan kehadiran BSI di Arab Saudi merupakan bagian dari visi jangka panjang perseroan untuk membangun konektivitas layanan keuangan syariah lintas negara yang mampu menjawab kebutuhan nasabah secara menyeluruh.

“Arab Saudi merupakan pusat ekosistem haji dan umrah dunia serta memiliki arti strategis bagi BSI. Kehadiran kami di sana merupakan wujud komitmen untuk mendampingi masyarakat Indonesia lebih dekat dengan menghadirkan layanan keuangan syariah yang mendukung perjalanan ibadah secara end-to-end, mulai dari tahap persiapan di Indonesia hingga aktivitas selama berada di Tanah Suci,” ujar Wisnu.

Sebelumnya pada 2024, BSI memperoleh initial approval dari Bank Sentral Kerajaan Arab Saudi (Saudi Arabian Monetary Authority/SAMA) untuk membuka kantor cabang luar negeri.

Melalui penguatan kehadiran di Arab Saudi, BSI diharapkan tidak sekadar memperluas ekspansi bisnis internasional, tetapi juga membangun fondasi ekosistem keuangan syariah yang menghubungkan Indonesia dengan pusat ibadah umat Islam dunia.

Menurut perseroan, langkah ini menjadi bagian dari strategi untuk menghadirkan layanan yang semakin relevan, memperkuat daya saing industri keuangan syariah nasional, dan mendukung Indonesia sebagai salah satu pemain utama dalam ekonomi syariah global.

Sebagai catatan, setiap tahun, Indonesia memberangkatkan rata-rata sekitar 203 ribu calon haji, dengan sekitar 170 ribu orang atau 83 persen di antaranya merupakan nasabah BSI.

Di segmen umrah, berdasarkan data Siskopatuh 2025, sebanyak 1,6 juta masyarakat Indonesia melaksanakan ibadah umrah dan sekitar 84 persen memanfaatkan layanan BSI.

Angka tersebut, menurut perseroan, mencerminkan tingginya kepercayaan masyarakat sekaligus mempertegas kepemimpinan BSI dalam ekosistem keuangan syariah untuk haji dan umrah.

Sebagai bentuk komitmen pelayanan pada musim haji 2026, perseroan juga mempererat kolaborasi dengan BPKH Limited sebagai mitra strategis di Arab Saudi menghadirkan booth layanan di sejumlah titik strategis di Makkah dan Jeddah.

Kehadiran BSI di booth ini untuk memberikan informasi, edukasi dan pendampingan kepada jemaah Indonesia, sekaligus memperkenalkan berbagai solusi layanan keuangan syariah yang mendukung kebutuhan mereka di Tanah Suci.

Perseroan juga meluncurkan inisiatif “Peduli Lansia” melalui penyediaan stiker khusus bagi jamaah lanjut usia sebagai simbol kepedulian dan upaya menghadirkan layanan yang lebih inklusif.

Menurut perseroan, program ini melengkapi komitmen dalam mendukung kelancaran dan kenyamanan ibadah, terutama bagi jamaah yang memerlukan perhatian khusus.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026