WASHINGTON - Mahkamah Agung (MA) Amerika Serikat membatalkan perintah eksekutif Presiden Donald Trump yang membatasi kewarganegaraan berdasarkan kelahiran. MA menyatakan perintah tersebut tidak konstitusional.

Ditandatangani pada 20 Januari 2025, hari pertama masa jabatan baru Trump, perintah tersebut mengarahkan lembaga-lembaga federal untuk menolak kewarganegaraan kepada anak-anak yang lahir di tanah AS jika kedua orang tua bukan warga negara Amerika atau penduduk tetap yang sah.

Kebijakan tersebut tidak pernah berlaku setelah diblokir oleh serangkaian perintah pengadilan nasional, dengan pengadilan tingkat rendah menyatakan kebijakan tersebut tidak konstitusional. Pemerintahan Trump kemudian meminta Mahkamah Agung untuk memutuskan masalah ini.

Pada hari Selasa, Mahkamah Agung memutuskan dengan suara 6-3 bahwa perintah tersebut melanggar Klausul Kewarganegaraan Amandemen ke-14, yang menyatakan "semua orang yang lahir atau dinaturalisasi di Amerika Serikat, dan tunduk pada yurisdiksi di sana, adalah warga negara Amerika Serikat."

Ketua Mahkamah Agung John Roberts didukung hakim konservatif lainnya, Amy Coney Barrett, dan tiga hakim liberal – Elena Kagan, Sonia Sotomayor, dan Ketanji Brown Jackson – dalam menyimpulkan bahwa perintah tersebut melanggar Amandemen ke-14.

Hakim konservatif Brett Kavanaugh setuju perintah tersebut harus dibatalkan tetapi berpendapat perintah itu melanggar undang-undang federal tahun 1940 yang mengatur status orang yang lahir di AS, bukan Konstitusi itu sendiri.

Tiga hakim konservatif lainnya – Clarence Thomas, Samuel Alito, dan Neil Gorsuch – mengeluarkan pendapat yang berbeda.

Alito menyebut keputusan itu sebagai "kesalahan serius" dan berpendapat anak-anak yang lahir dari imigran ilegal dan "orang asing" lainnya tidak boleh secara otomatis dianggap tunduk pada yurisdiksi AS jika mereka juga memperoleh kewarganegaraan orang tua mereka.

Thomas juga menggambarkan orang asing yang "sementara mengunjungi" AS, termasuk sebagai bagian dari praktik "wisata kelahiran", sebagai "'orang asing', bukan 'subjek'."

Gorsuch mengungkapkan pendapat serupa dengan menyatakan, “Yang penting adalah apakah [orang tua anak tersebut] menjadikan tempat ini sebagai rumah mereka.”

Trump menyebut keputusan pengadilan itu “sangat disayangkan bagi negara kita.” Dalam unggahan di Truth Social, ia mengatakan “kita dapat dengan mudah memperbaikinya di Kongres melalui legislasi” dan mendesak para anggota parlemen untuk mulai mengerjakannya “hari ini” sambil menjanjikan “dukungan penuh dan total” untuk rancangan undang-undang baru yang potensial.

Ketua DPR Mike Johnson juga mengatakan kepada wartawan bahwa ia “sangat kecewa” dengan keputusan pengadilan tersebut.

Dia menambahkan bahwa hal itu akan menyebabkan “tantangan serius ke depan dan kita harus menghadapinya.” Johnson, mantan pengacara konstitusional, mengatakan Amandemen ke-14 disalahgunakan oleh “wisatawan kelahiran.”

Pemimpin Minoritas DPR Hakeem Jeffries (D-NY) menyambut baik keputusan pengadilan tersebut, menyebut perintah Trump “memalukan” dan “jelas melanggar hukum.”

Pemimpin Minoritas Senat Chuck Schumer (D-NY) memuji putusan tersebut karena mencegah apa yang ia gambarkan sebagai upaya Trump untuk “mencuri kewarganegaraan” dari orang-orang.

Pemerintahan Trump telah berupaya menindak praktik yang disebut "wisata kelahiran," di mana warga negara asing diduga melakukan perjalanan ke AS semata-mata untuk melahirkan dan mendapatkan kewarganegaraan bagi anak-anak mereka sebelum kembali ke negara asal.

Awal bulan ini, Departemen Luar Negeri AS mengumumkan rencana untuk mencabut ratusan visa dan membongkar jaringan di Afrika dan Eropa yang diduga terkait dengan praktik tersebut.

Para kritikus berpendapat wisata kelahiran hanya menyumbang sebagian kecil dari kelahiran di AS, dengan perkiraan menunjukkan kasus-kasus tersebut kurang dari 1% dari semua kelahiran yang tercatat setiap tahunnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan kewajiban kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha di platform perdagangan elektronik (e-commerce) bertujuan memperkuat legalitas usaha dan tidak berkaitan dengan pengenaan pajak.

Menurut Budi, masih terdapat anggapan di media sosial bahwa kewajiban NIB akan membuat pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), dikenai pajak tambahan. Ia memastikan persepsi tersebut tidak benar.

"NIB itu kan sebenarnya legalitas. NIB tidak ada hubungannya dengan pajak. Saya lihat teman-teman di medsos (media sosial) seolah-olah kena pajak, nggak ada hubungannya," kata Budi di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan, setiap kegiatan usaha, baik yang dilakukan perorangan maupun badan usaha, memang wajib memiliki NIB sebagai bentuk legalitas usaha. Ketentuan tersebut menjadi bagian dari Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 19 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

Budi mengatakan kepemilikan NIB memberikan sejumlah manfaat bagi pelaku usaha. Selain memberikan kepastian hukum, legalitas usaha juga mempermudah akses terhadap layanan perbankan dan pembiayaan.

"Kalau sudah mempunyai legalitas, maka dia akses ke perbankan, akses pembiayaan itu lebih mudah," ujarnya.

Selain itu, NIB dinilai dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap penjual di platform digital. Menurutnya, kepercayaan merupakan faktor penting dalam transaksi daring sehingga legalitas usaha menjadi salah satu jaminan bagi konsumen.

Untuk memberikan ruang adaptasi yang memadai, pemerintah menetapkan masa tenggang pemenuhan kewajiban perizinan berusaha selama 18 bulan bagi pedagang yang telah berjualan di platform dan enam bulan bagi pedagang baru.

Budi menambahkan, proses pengurusan NIB saat ini dapat dilakukan secara daring, tanpa biaya, dan relatif cepat.

Ia juga memastikan Kementerian Perdagangan siap memberikan pendampingan dan fasilitasi bagi pelaku UMKM yang mengalami kesulitan dalam proses pembuatan NIB.

"Ngurus NIB gratis dan gampang. Semua cukup online. Itu ya kan sebentar saja selesai. Kalau misalnya 30 menit, yang kalau sudah ini juga selesai. Banyak kok itu di cara-caranya," imbuhnya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Peningkatan kewajiban neto PII tersebut bersumber dari kenaikan posisi KFLN sebesar 61,9 miliar dolar AS (8,0 persen, yoy) yang lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan posisi AFLN sebesar 34,9 miliar dolar AS (6,7 persen, yoy),

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) melaporkan, Posisi Investasi Internasional (PII) Indonesia sepanjang 2025 mencatat peningkatan kewajiban neto menjadi 272,6 miliar dolar AS dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2024 yang sebesar 245,7 miliar dolar AS.

“Peningkatan kewajiban neto PII tersebut bersumber dari kenaikan posisi KFLN sebesar 61,9 miliar dolar AS (8,0 persen, yoy) yang lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan posisi AFLN sebesar 34,9 miliar dolar AS (6,7 persen, yoy),” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, kenaikan posisi Kewajiban Finansial Luar Negeri (KFLN) terutama dipengaruhi oleh aliran masuk modal asing dalam bentuk investasi langsung yang disertai dengan kenaikan harga saham domestik.

Sementara itu, kenaikan posisi Aset Finansial Luar Negeri (AFLN) dipengaruhi oleh peningkatan posisi pada seluruh komponen, baik dalam bentuk investasi langsung, investasi portofolio, investasi lainnya, maupun cadangan devisa.

Secara triwulanan, PII Indonesia juga mencatat kewajiban neto yang meningkat dari 261,8 miliar dolar AS pada akhir triwulan III 2025 menjadi 272,6 miliar dolar AS pada akhir triwulan IV 2025.

Peningkatan kewajiban neto tersebut dipengaruhi oleh kenaikan posisi KFLN yang lebih tinggi dibandingkan kenaikan posisi AFLN.

Posisi KFLN Indonesia pada akhir triwulan IV 2025 tercatat sebesar 831,1 miliar dolar AS, meningkat dari 807,3 miliar dolar AS pada akhir triwulan III 2025.

Peningkatan posisi KFLN tersebut terutama bersumber dari aliran masuk modal asing pada investasi portofolio, investasi langsung, dan investasi lainnya yang mencerminkan terjaganya persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian dan iklim investasi Indonesia.

Selain itu, peningkatan posisi KFLN juga dipengaruhi oleh penguatan indeks harga saham domestik.

Sedangkan posisi AFLN pada akhir triwulan IV 2025 tercatat sebesar 558,5 miliar dolar AS, meningkat dari 545,5 miliar dolar AS pada akhir triwulan III 2025.

Sebagian besar komponen AFLN mencatatkan peningkatan posisi. Selain cadangan devisa, kenaikan AFLN juga didorong oleh investasi langsung dan investasi portofolio.

BI mencatat bahwa peningkatan posisi AFLN juga dipengaruhi oleh kenaikan harga emas dan indeks harga saham global.

Secara umum, BI memandang perkembangan PII Indonesia pada triwulan IV 2025 dan keseluruhan tahun 2025 tetap terjaga, sehingga mendukung ketahanan eksternal.

Hal ini tercermin dari rasio PII Indonesia terhadap PDB pada tahun 2025 yang tetap terjaga sebesar 18,8 persen serta struktur kewajiban PII Indonesia yang didominasi oleh instrumen berjangka panjang (93,2 persen), terutama dalam bentuk investasi langsung.

Bank sentral menyampaikan bahwa ke depan, pihaknya senantiasa mencermati dinamika perekonomian global yang dapat mempengaruhi prospek PII Indonesia.

BI juga terus memperkuat respons bauran kebijakan yang didukung sinergi kebijakan yang erat dengan Pemerintah dan otoritas terkait guna memperkuat ketahanan sektor eksternal.

Selain itu, bank sentral akan terus memantau potensi risiko terkait perkembangan kewajiban neto PII terhadap perekonomian Indonesia.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum (Kemenkum), Widodo menyampaikan bahwa saat ini pihaknya sedang menyusun rancangan undang-undang (RUU) tentang Kewarganegaraan. Beleid tersebut, kata dia, nantinya akan memperketat syarat-syarat untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia (WNI).

"Saat ini pun juga di Direktorat Tata Negara sedang dilakukan juga penyusunan RUU Kewarganegaraan yang semakin memperketat juga syarat-syarat untuk menjadi Warga Negara Indonesia," kata Widodo dalam konferensi pers di Kemenkum, Jakarta, Kamis (26/2/2026).

Tak hanya mendapatkan kewarganegaraan Indonesia, dia menyebut RUU ini juga akan memperketat syarat untuk kehilangan kewarganegaraan Indonesia.

Keduanya, harus benar-benar mendapatkan persetujuan dari kementerian/lembaga lainnya, selain juga konfirmasi dari negara tersebut.

"Karena bisa saja warga negara asing menjadi warga negara Indonesia itu juga menjadi salah satu pertimbangan yang belum tentu positif, bisa jadi karena mungkin mau melarikan diri dan lain sebagainya makanya kita butuh clearance dari negara tersebut melalui kedutaan besarnya apakah memang yang bersangkutan sedang bermasalah hukum atau tidak," ujarnya.

RUU Kewarganegaraan ini, tutur dia, akan menambah sejumlah koordinasi dengan Kementerian/lembaga terkait. Jika sebelumnya, hanya dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Sekretaris Negara (Kemensesneg), hingga aparat penegak hukum.

"Tapi tentu nanti di dalam RUU Kewarganegaraan yang baru lebih dari itu," tuturnya.

"Ketika seseorang ingin melepaskan kewarganegaraan dari warga negara Indonesia kita harus cek juga dari PPATK, dari OJK, dan lain sebagainya termasuk juga ATR BPN dan sebagainya. Apakah ketika dia meninggalkan Indonesia sedang tidak dalam kondisi pailit, tidak berhutang, ataukah ada sengketa hukum lainnya segala macam sehingga ketika lepas dari Indonesia tidak menjadi masalah dan lain sebagainya," lanjutnya.

JAKARTA - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum mengungkap bahwa permohonan Warga Negara Asing ( WNA ) untuk menjadi Warga Negara Indonesia ( WNI ) menunjukkan tren peningkatan. Hal itu terjadi dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

"Beberapa tahun ke belakang, permintaan dan minat untuk menjadi warga negara Indonesia begitu cukup tinggi," kata Dirjen AHU Kemenkum Widodo dalam konferensi pers, Kamis (26/2/2026).

Meski permohonan WNA menjadi WNI cukup tinggi, Widodo memastikan pihaknya selektif dan sangat ketat untuk mengatur mengenai penegasan status kewarganegaraan.

Widodo menjelaskan, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi pemohon untuk memperoleh status WNI. Di antaranya, telah tinggal di Indonesia minimal lima tahun berturut-turut tanpa terputus atau sepuluh tahun tidak berturut-turut.

Tak hanya itu, pemohon juga wajib memperoleh clearance dari sejumlah institusi terkait, termasuk dari negara asalnya. Proses ini, kata dia, menjadi salah satu faktor yang membuat tidak semua permohonan dapat langsung diproses hingga tahap persetujuan.

"Banyak minat dari ratusan bahkan ribuan kalau kita total lima tahun terakhir ingin menjadi Warga Negara Indonesia. Tapi tidak semuanya sekarang diproses, karena memang ada terbatas persyaratan yang demikian ketat," ujarnya.

Dia membeberkan data terkait permohonan selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020 terdapat 37 permohonan kewarganegaraan dengan 29 di antaranya disetujui. Pada 2021, dari 63 permohonan, 61 diterima.

Sementara pada 2022, sebanyak 63 permohonan yang masuk diputuskan Kemenkum disetujui. Tren kenaikan ini terlihat dalam dua tahun terakhir.

"Yang menarik di tahun 2024 ke sini, 165 permohonan baru 20 diterima. Tahun 2025 ini 147 permohonan, baru dua baru yang terproses lengkap dan diterima menjadi Warga Negara Indonesia. Artinya banyak ratusan total lebih dari 700-an yang saat ini masih berproses melengkapi dokumen-dokumennya untuk menjadi Warga Negara Indonesia," tuturnya.

Ia menambahkan, ratusan permohonan yang belum disetujui tersebut sebagian besar masih dalam tahap pemenuhan kelengkapan dokumen administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Ustaz Dr Miftah el-Banjary, pakar Linguistik Arab Lulusan Institute of Arab Studies Cairo menjelaskan, pada sebuah riwayat dikisahkan bahwa Nabi Musa alaihissalam(AS) pernah bermunajat pada Allah Swt. Dalam munajat itu, Nabi Musa berdialog,

“Ya Rabb, adakah hamba yang Kau muliakan sebagaimana Engkau memuliakan aku yang dapat berdialog dengan-Mu secara langsung?”

Allah SWT menjawab munajat nabi Musa, “Wahai Musa, sesungguhnya Aku memiliki para hamba di akhir zaman yang kedudukan mereka aku muliakan dengan bulan Ramadan. Ketahuilah wahai Musa, sesungguhnya jarak kedekatan antara Aku dan dirimu masih terdinding oleh 70.000 hijab. Ketika mereka mengeringkan bibir mereka, mengosongkan perut mereka, hingga pucat wajah mereka dan menjadi kuning lesu kulit mereka disebabkan puasanya, maka jadilah jarak-Ku lebih dekat dengan mereka melebihi kedekatan antara Aku dan dirimu, wahai Musa. Manakala mereka berbuka puasa, maka aku tiada ada ganjaran bagi mereka, selain nanti bertemu dengan-Ku.”

Bagi orang yang beriman tidak ada kesenangan melebihi pengharapan mereka kelak bertemu dengan dzat Allah; Sang Maha Pencipta. Dan kesenangan pertemuan itu hanya dicapai dengan pencapaian puasa.

Baginda Rasulullah SAW bersabda: “Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan, kebahagiaan saat mereka berbuka dan kebahagiaan saat mereka bertemu dengan Rabb mereka.”

Sudah menjadi kebiasaan orang-orang salafus-saleh pada zaman dahulu membiasakan puasa, bukan sekadar pada bulan Ramadan saja, namun mereka juga melatih puasa-puasa sunah di luar bulan Ramadan. Dengan berpuasa, mereka mampu membersihkan hati mereka dari syahwat dunia, mereka mengosongkan perutnya dari kenikmatan makan dan minum. Pada saat kebersihan jiwa itulah mereka lebih mudah menerima sinyal-sinyal ketuhanan. Batin dan hati mereka yang telah dibersihkan itulah membuat mereka mampu berdialog dengan Allah, sehingga doa-doa mereka pun lebih cepat diijabah oleh Allah.

Berdasarkan riwayat Ka’ab bin al-Ahbar meriwayatkan bahwasanya Allah Swt pernah berkata pada nabi Musa, “Sesungguhnya Aku telah menetapkan atas diri-Ku untuk tidak menolak doa orang-orang yang berpuasa Ramadan. Wahai Musa, di bulan Ramadan aku ilhamkan kepada langit, bumi, gunung, burung dan reptil agar memohonkan ampunan bagi orang-orang yang berpuasa di dalamnya.”

Puasa juga merupakan ibadah rahasia yang hanya diketahui oleh orang yang bersangkutan dan Allah Swt. Dalam sebuah hadis Qudsi, Allah SWT berfirman:

“Puasa itu rahasia antara Aku dan hamba-Ku dan Aku sendiri yang akan mengganjar pahalanya.”

Sudah menjadi kebiasaan orang-orang saleh pula pada zaman dahulu, mereka seringkali merahasiakan amal puasanya. Mereka seringkali membasahi bibir mereka yang kering lantaran berpuasa, sehingga tidak ada orang yang mengira bahwa mereka sedang berpuasa.

Oleh karena itu, puasa itu rahasia antara kita dengan Allah, maka hendaknya dirahasiakan dan jangan sekali-sekali diperlihatkan untuk tujuan riya’ sekadar berharap pujian orang lain atau terpaksa melakukannya hanya karena sungkan atau malu karena manusia.

Ibadah puasa menduduki derajat yang sangat tinggi dan mulia dihadapan Allah dan para malaikat. Derajat ketaqwaan seseorang dapat dilihat seberapa mampu dia mampu menahan hawa nafsunya melalui riyadhah puasa. Hawa nafsu yang dapat tunduk dan dikendalikan itulah yang kelak akan mampu mengangkat derajat manusia melebihi derajat para malaikat.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menyoroti keterlibatan Warga Negara Indonesia (WNI) yang bergabung sebagai tentara asing.

Yusril menyatakan bakal mengoordinasikan Kementerian Hukum, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Luar Negeri (Kemlu), dan Kedubes RI serta berbagai kementerian guna memastikan benar tidaknya ada WNI yang memasuki dinas militer di luar negeri.

Diketahui, baru-baru ini mencuat kabar WNI bernama Kezia Syifa bergabung dengan militer Amerika Serikat. Sebelumnya juga ada eks prajurit TNI dan personel Brimob yang bergabung dengan tentara Rusia.

Terkait status kewarganegaraan mereka, Yusril menyatakan, kehilangan kewarganegaraan tidak terjadi secara otomatis, meskipun norma hukumnya telah diatur dalam undang-undang.

“Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia memang menyebutkan bahwa WNI kehilangan kewarganegaraannya apabila masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin Presiden. Namun kehilangan itu tidak bersifat otomatis,” kata Yusril, Senin (26/1/2026).

Lihat video: Kritik Kesejahteraan TNI/Polri: Alasan di Balik Larinya Prajurit jadi Tentara Bayaran



Yusril menyebutkan, ketentuan dalam undang-undang tersebut harus ditindaklanjuti melalui mekanisme administratif yang jelas dan formal. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 29 dan Pasal 30 UU 12/2006, serta diperinci lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2007 dan PP Nomor 21 Tahun 2022.

“Hukum itu adalah norma yang mengatur, bukan keputusan konkret terkait dengan nasib seseorang. Sebagai contoh, tindak pidana pencurian diatur dalam KUHP dengan ancaman pidana tertentu, tetapi seseorang yang kedapatan mencuri tidak otomatis dijatuhi hukuman sesuai bunyi KUHP.

Untuk menghukumnya, norma undang-undang harus dituangkan dalam putusan pengadilan ke dalam kasus yang konkret. Demikian pula dalam hal kehilangan kewarganegaraan, walaupun dikatakan undang-undang bahwa seorang WNI kehilangan status WNI-nya jika menjadi anggota militer negara lain, norma undang-undang itu harus dilaksanakan dengan Keputusan Menteri Hukum yang menyatakan mencabut status WNI yang menjadi anggota militer negara asing tersebut," tegas Yusril.

"Bayi yang lahir dari orang tua WNI menjadi WNI yang dicantumkan dalam akta kelahirannya. Orang asing yang jadi WNI dituangkan dalam Keputusan Menteri Hukum. Karena itu, jika WNI dinyatakan hilang kewarganegaraan RI-nya, maka keputusan kehilangan status WNI itu juga harus dituangkan dalam Keputusan Menteri Hukum," tegas Menko Yusril.

Pencabutan tersebut, lanjut Yusril, harus diumumkan dalam Berita Negara, baru mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan PP 21 Tahun 2022, kehilangan kewarganegaraan terjadi setelah adanya permohonan dari yang bersangkutan atau laporan dari pihak lain, yang harus diteliti kebenarannya oleh Menteri Hukum.

“Apabila dari hasil penelitian terbukti bahwa seorang WNI benar masuk dinas militer asing tanpa izin Presiden, Menteri Hukum akan menerbitkan Keputusan Menteri tentang kehilangan kewarganegaraan, dan keputusan tersebut wajib diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Sejak saat itulah akibat hukumnya berlaku,” jelasnya.

Yusril menegaskan, selama belum ada Keputusan Menteri dan belum diumumkan dalam Berita Negara, maka yang bersangkutan secara hukum masih berstatus sebagai Warga Negara Indonesia.

Terkait Kezia Syifa, dan beberapa nama lain yang diberitakan memasuki dinas militer Federasi Rusia, pemerintah kata Yusril, tidak akan berspekulasi, namun juga tidak akan bersikap pasif.

“Pemerintah, sesuai amanat undang-undang berkewajiban untuk bersikap proaktif menelusuri dan memverifikasi status kewarganegaraan yang bersangkutan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semua harus ditempatkan dalam kerangka hukum, bukan asumsi atau kesimpulan publik,” katanya.

JAKARTA - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas angkat suara terkait bergabungnya satu personel Brimob Polda Aceh Bripda Muhammad Rio menjadi tentara Rusia. Supratman menyebut, bila benar maka status kewarganegaraan Rio otomatis telah hilang.

Hilangnya status kewarganegaraan Rio itu tanpa perlu izin Presiden Prabowo Subianto. "Kalau benar bergabung dan menjadi tentara asing tanpa izin Presiden otomatis kewarganegaraannya hilang, sama seperti Satria Kumbara," ujar Supratman, Sabtu (17/1/2026).

Sekadar informasi, salah satu personel Brimobda Polda Aceh, Bripda Muhammad Rio, dikabarkan telah meninggalkan tugas tanpa izin pimpinan atau desersi. Ironisnya, Rio diduga bergabung dengan Angkatan Bersenjata Rusia dan berperang melawan Ukraina.

"Rio juga diduga bergabung dengan Angkatan Bersenjata Rusia serta disebut-sebut berada di wilayah Donbass, kawasan yang dikenal sebagai salah satu daerah konflik antara Rusia dan Ukraina," kata Kabid Humas Polda Aceh Kombes Joko Krisdiyanto, Sabtu (17/1/2026).

Lebih lanjut, Joko mengatakan, Rio memiliki riwayat pelanggaran kode etik profesi Polri hingga disidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) atas kasus menjalin hubungan perselingkuhan hingga menikah siri. Adapun putusan sanksi administratif berupa mutasi demosi selama dua tahun dan penempatan di Yanma Brimob.

"Kasus tersebut telah mendapatkan putusan melalui Sidang KKEP pada 14 Mei 2025 dengan Nomor: PUT KKEP/12/V/2025/KKEPP. Salah satu isi putusannya adalah sanksi administratif berupa mutasi demosi selama dua tahun," kata Joko.

Kemudian, tidak masuk kantor untuk melaksanakan dinas tanpa keterangan yang jelas terhitung sejak Senin, 8 Desember 2025. Tiba-tiba, Rio mengirimkan pesan WhatsApp kepada anggota Provos Satbrimob Polda Aceh, Kasi Yanma, serta PS Kasubbagrenmin Rabu, 7 Januari 2026.

"Isi pesan WhatsApp tersebut berupa dokumentasi foto dan video yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah bergabung dengan divisi tentara bayaran Rusia, serta menggambarkan proses pendaftaran hingga nominal gaji yang diterima dalam mata uang rubel yang dikonversi ke rupiah," ucap Joko.

Sebelum menerima pesan WhatsApp dari Rio, kata Joko, personel Siprovos Satbrimob Polda Aceh telah melakukan upaya pencarian, baik ke rumah orang tua maupun ke rumah pribadi yang bersangkutan.

Selain itu, juga telah dilayangkan surat panggilan sebanyak dua kali, masing-masing dengan Nomor: Spg/17/XII/HUK.12.10/2025/Provos tanggal 24 Desember 2025 dan Spg/1/I/HUK.12.10/2026/Provos tanggal 6 Januari 2026.

"Terkait dengan absennya yang bersangkutan dalam dinas, kami telah melakukan upaya pencarian dan pemanggilan. Bahkan, upaya tersebut telah dilaporkan ke Bidpropam sebelum Satbrimob Polda Aceh menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan Nomor: DPO/01/I/HUK.12.10/2026 tanggal 7 Januari 2026," jelas Joko.

Tak hahya itu, Joko mengatakan, pihaknya telah mengantongi sejumlah bukti berupa foto dan video, data paspor, serta data penumpang pesawat. Berdasarkan data tersebut, Rio tercatat melakukan perjalanan dengan rute penerbangan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta (CGK) menuju Bandara Internasional Pudong, Shanghai (PVG) pada 18 Desember 2025.

Kemudian melanjutkan perjalanan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta (CGK) menuju Bandara Internasional Haikou Meilan (HAK) pada 19 Desember 2025.

Atas dasar itu, Polda Aceh langsung proses penanganan pelanggaran kode etik profesi Polri serta permintaan pendapat dan saran hukum pada Kamis, 8 Januari 2026. Dengan begitu, Sidang KKEP pertama digelar secara in absentia, serta Sidang KKEP kedua pada Jumat, 9 Januari 2026 di ruang Sidang Bidpropam Polda Aceh.

"Bripda Muhammad Rio dikenakan Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto Pasal 4 huruf a dan e serta Pasal 5 Ayat (1) huruf a, b, dan c, serta Pasal 8 huruf c angka 1 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri, dengan putusan sidang berupa sanksi administratif Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau PTDH," terang Joko.

"Secara akumulatif, yang bersangkutan telah satu kali disidang KKEP atas kasus perselingkuhan, kemudian dua kali disidang KKEP atas kasus disersi dan dugaan keterkaitan dengan tentara Rusia. Artinya, yang bersangkutan telah tiga kali menjalani sidang, dengan putusan terakhir berupa PTDH," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa ekonomi diberitakan Kantor Berita ANTARA pada Kamis (8/1/2026), mulai dari penunggak pajak besar membayarkan Rp13,1 triliun sampai akhir 2025 hingga mandatori penerapan campuran etanol dalam bensin (bioetanol) paling lambat pada 2028.

Berikut rangkuman berita ekonomi kemarin yang layak disimak kembali pada Jumat pagi ini.

1. DJP cairkan piutang pajak senilai Rp13,1 T dari penunggak pajak besar

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyebutkan telah berhasil mencairkan piutang pajak sebesar Rp13,1 triliun dari para penunggak pajak besar hingga 31 Desember 2025.

Dirjen Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto mengatakan pencairan tersebut berasal dari penagihan terhadap 124 wajib pajak yang menjadi fokus penindakan.

“Hasilnya, sampai 31 Desember 2025 pencairan sebesar Rp13,1 triliun dari 124 wajib pajak,” kata dia dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Jakarta, Kamis.

Baca selengkapnya di sini.

2. Anggaran MBG 2025 terserap 72,5 persen dari pagu Rp71 triliun

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono melaporkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyerap anggaran sebesar Rp51,5 triliun per 31 Desember 2025, setara 72,5 persen dari pagu Rp71 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

“Realisasi anggaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp51,5 triliun,” kata Thomas dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Januari 2026 di Jakarta, Kamis.

Baca selengkapnya di sini.

3. Bapanas: Surplus beras naik 243 persen saat RI swasembada

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan surplus beras nasional meningkat 243,2 persen dalam empat tahun terakhir seiring tercapainya swasembada, memperkuat ketahanan pangan Indonesia yang semakin kokoh, mandiri, dan berkelanjutan.

"Ini merupakan langkah nyata dan tekad pemerintah untuk melindungi petani sebagai elemen penting dalam kerangka percepatan swasembada pangan," kata Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam keterangan dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Baca selengkapnya di sini.

4. Indef proyeksikan MBG tingkatkan PDB hingga 0,17 persen pada 2040

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyampaikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi berkontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar 0,15 persen hingga 0,17 persen pada 2040.

“PDB atau GDP (Gross Domestic Product) meningkat moderat dengan puncaknya di angka 0,15 sampai 0,17 persen pada awal 2040-an,” ucap Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M Rizal Taufikurahman di Jakarta, Kamis.

Baca selengkapnya di sini.

5. Bahlil akan wajibkan bensin campur etanol paling lambat 2028

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akan mewajibkan penerapan campuran etanol dalam bensin (bioetanol) paling lambat 2028.

“Saya pastikan paling lambat 2028 sudah ada mandatori (kewajiban bioetanol). Mungkin 2027–2028,” ujar Bahlil dalam Konferensi Pers Capaian Kinerja Sektor ESDM Tahun 2025 yang digelar di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

LONDON - Kekuasaan Inggris yang "ekstrem dan rahasia" menempatkan jutaan Muslim Inggris dalam risiko kehilangan kewarganegaraan mereka. Peringatan itu diungkap dalam laporan terbaru.

Penelitian yang diterbitkan Runnymede Trust dan Reprieve menemukan sembilan juta orang di Inggris – sekitar 13% dari populasi – dapat secara hukum dicabut kewarganegaraannya atas kebijakan menteri dalam negeri.

Para aktivis memperingatkan kekuasaan tersebut secara tidak proporsional berdampak dan membahayakan warga negara dengan warisan yang terkait dengan Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika.

Kedua organisasi tersebut memperingatkan "rezim pencabutan" sekarang merupakan ancaman sistematis bagi komunitas Muslim, menggemakan diskriminasi negara terhadap warga negara Inggris dengan hubungan keluarga dengan Karibia dalam skandal Windrush.

Berdasarkan hukum saat ini, warga negara Inggris dapat kehilangan kewarganegaraan mereka jika pemerintah percaya mereka memenuhi syarat untuk kewarganegaraan lain, bahkan jika mereka belum pernah tinggal di negara tersebut atau tidak mengidentifikasi diri dengan negara tersebut.

Laporan tersebut menunjukkan orang-orang yang terkait dengan Pakistan, Bangladesh, Somalia, Nigeria, Afrika Utara, dan Timur Tengah – semua negara dengan populasi Muslim Inggris yang cukup besar – termasuk di antara kelompok yang paling rentan.

Para aktivis mengatakan ini telah menciptakan hierarki kewarganegaraan yang berlandaskan ras, di mana keanggotaan Muslim di Inggris bersifat kondisional, berbeda dengan warga Inggris kulit putih.

“Pemerintah sebelumnya mencabut kewarganegaraan korban perdagangan manusia Inggris untuk keuntungan politik, dan pemerintah saat ini baru saja memperluas kekuasaan ekstrem dan rahasia ini,” ungkap Maya Foa dari Reprieve kepada Middle East Eye.

“Sembilan juta orang yang haknya dapat dicabut oleh menteri dalam negeri berikutnya memiliki alasan untuk khawatir tentang apa yang mungkin dilakukan oleh pemerintah otoriter sepenuhnya,” ujar Foa.

Kekhawatiran Foa digaungkan Shabna Begum, yang menjalankan Runnymede Trust. Begum mengatakan ada “arus bawah yang mengerikan dari pencabutan kewarganegaraan” atas kebijakan Kementerian Dalam Negeri dan hal itu telah berdampak tidak proporsional pada komunitas Muslim Inggris.

“Sama seperti undang-undang yang menyebabkan skandal Windrush, tidak ada pengawasan efektif untuk mencegah kekuasaan ini digunakan secara luas,” ujar Begum kepada MEE.

“Kewarganegaraan adalah hak asasi, bukan hak istimewa. Namun, pemerintah berturut-turut memajukan pendekatan dua tingkat terhadap kewarganegaraan, menetapkan preseden berbahaya bahwa kewarganegaraan seseorang dapat dicabut karena perilaku ‘baik’ atau ‘buruk’, tidak peduli berapa generasi keluarga Anda telah tinggal di negara ini,” ungkap dia.

Kementerian Dalam Negeri tidak berkomentar pada saat penulisan.

Tiga dari Lima Orang Kulit Berwarna Berisiko

Analisis oleh Reprieve dan Runnymede menunjukkan: Tiga dari lima orang kulit berwarna dapat dicabut kewarganegaraan Inggrisnya.

Hanya satu dari 20 warga Inggris kulit putih menghadapi risiko yang sama.

Orang-orang dengan warisan yang terkait dengan India (984.000 orang), Pakistan (679.000), dan Bangladesh (bagian dari 3,3 juta warga Inggris keturunan Asia yang berisiko) termasuk di antara kelompok yang paling terdampak.

Mayoritas dari mereka yang dicabut kewarganegaraannya adalah Muslim keturunan Asia Selatan, Timur Tengah, atau Afrika Utara.

Kedua organisasi tersebut mengatakan kesenjangan rasial mencerminkan kegagalan institusional yang menghasilkan skandal Windrush.

Laporan tersebut menambahkan orang-orang kulit berwarna 12 kali lebih berisiko daripada rekan-rekan mereka yang berkulit putih.

Laporan tersebut menelusuri bagaimana pencabutan kewarganegaraan, yang dulunya merupakan alat yang hanya digunakan dalam kasus-kasus luar biasa di masa perang, telah diubah oleh dua dekade undang-undang antiterorisme.

Sejak tahun 2010, lebih dari 200 orang telah dicabut kewarganegaraannya dengan alasan yang digambarkan sebagai "kondusif untuk kepentingan umum", dengan sebagian besar adalah Muslim.

Pada tahun 2022, pemerintah memperoleh kekuasaan untuk mencabut kewarganegaraan tanpa memberitahukan kepada individu tersebut.

Dan undang-undang tahun 2025 kini memastikan bahkan ketika pengadilan memutuskan pencabutan kewarganegaraan itu melanggar hukum, orang-orang tidak mendapatkan kembali kewarganegaraan mereka sampai banding pemerintah – yang terkadang berlangsung bertahun-tahun – selesai.

Laporan tersebut menyoroti beberapa kasus di mana Inggris secara keliru percaya seseorang dapat memperoleh kewarganegaraan lain, hanya untuk kemudian pengadilan memutuskan mereka telah menjadi tanpa kewarganegaraan secara ilegal – terkadang selama bertahun-tahun.

Reprieve mengatakan pihaknya mengetahui klien Muslim yang bandingnya masih dibekukan karena mereka ditahan di luar negeri dan tidak dapat menunjuk pengacara.

Kasus yang paling terkenal tetaplah kasus Shamima Begum, seorang remaja kelahiran Inggris yang dicabut kewarganegaraannya dengan alasan ia diduga warga negara Bangladesh – sesuatu yang secara terbuka dibantah pejabat Bangladesh.

Temuan ini muncul di tengah retorika yang semakin keras dari politisi Konservatif dan Reformis Inggris, dengan kedua partai tersebut mengusulkan rencana yang dapat menyebabkan ratusan ribu orang yang telah menetap secara sah dideportasi.

Dengan kekuasaan pencabutan hak yang sudah terkonsentrasi di tangan menteri dalam negeri, organisasi-organisasi Muslim khawatir bahwa meningkatnya politik nasionalis dapat berujung pada penyalahgunaan yang meluas.

WASHINGTON - Presiden Donald Trump pada Rabu mengumumkan bahwa "gold card" atau "kartu emas" yang telah lama dijanjikannya secara resmi mulai dijual. Kartu ini menawarkan status hukum dan jalur menuju kewarganegaraan Amerika Serikat (AS) bagi individu asing yang membayar USD1 juta (lebih dari Rp16,6 miliar) dan perusahaan yang membayar dua kali lipat jumlah tersebut per karyawan kelahiran asing.

Situs web yang menerima aplikasi mulai beroperasi saat Trump mengungkapkan dimulainya program tersebut sambil dikelilingi oleh para pemimpin bisnis di Roosevelt Room, Gedung Putih.

Program tersebut dimaksudkan untuk menggantikan visa EB-5, yang dibuat Kongres pada tahun 1990 untuk menghasilkan investasi asing dan tersedia bagi orang-orang yang menghabiskan sekitar USD1 juta untuk perusahaan yang mempekerjakan setidaknya 10 orang.

Trump melihat versi baru ini sebagai cara bagi AS untuk menarik dan mempertahankan talenta terbaik, sekaligus menghasilkan pendapatan bagi kas federal. Dia telah mempromosikan program "kartu emas" selama berbulan-bulan, dan pernah menyarankan bahwa setiap kartu akan berharga USD5 juta, meskipun baru-baru ini dia merevisi angka tersebut menjadi skema harga USD1 juta dan USD2 juta.

Presiden mengatakan semua dana yang diterima sebagai bagian dari program ini akan masuk ke pemerintah AS dan memperkirakan bahwa miliaran dolar akan mengalir ke rekening yang dikelola oleh Departemen Keuangan. "Di mana kita dapat melakukan hal-hal positif untuk negara," ujarnya, seperti dikutip AP, Kamis (11/12/2025).

Program baru ini sebenarnya adalah "green card" atau "kartu hijau", yang secara efektif menawarkan izin tinggal tetap dengan kesempatan untuk mendapatkan kewarganegaraan.

"Pada dasarnya, ini adalah kartu hijau tetapi jauh lebih baik," kata Trump. "Jauh lebih kuat, jalur yang jauh lebih kuat."

Presiden tidak menyebutkan persyaratan penciptaan lapangan kerja bagi perusahaan yang mengajukan permohonan atau batasan keseluruhan pada program tersebut, yang ada di bawah program EB-5 saat ini. Sebaliknya, dia mengatakan telah mendengar keluhan dari para pemimpin bisnis yang tidak dapat merekrut lulusan terbaik dari universitas-universitas AS karena mereka berasal dari negara lain dan tidak memiliki izin tinggal.

"Anda tidak dapat mempekerjakan orang-orang dari perguruan tinggi terbaik karena Anda tidak tahu apakah Anda dapat mempertahankan orang tersebut atau tidak," kata Trump.

Trump telah membangun karier politiknya dengan memperketat perbatasan AS-Meksiko dan memperjuangkan kebijakan imigrasi garis keras. Pemerintahan keduanya menghabiskan lebih dari 10 bulan pertama untuk meluncurkan upaya deportasi massal dan penindakan imigrasi besar-besaran yang menargetkan kota-kota termasuk Los Angeles dan Charlotte.

Namun, dia juga menuai kritik dari tokoh-tokoh terkemuka gerakan "Make America Great Again" karena berulang kali menyarankan agar imigran terampil diizinkan masuk ke AS—sesuatu yang dapat difasilitasi oleh program kartu emas.

Menteri Perdagangan Howard Lutnick mengatakan program tersebut akan mencakup USD15.000 untuk pemeriksaan latar belakang pelamar dan bahwa proses menyeluruh yang digunakan untuk meneliti latar belakang akan "memastikan orang-orang ini benar-benar memenuhi syarat untuk berada di Amerika". "Perusahaan akan dapat menerima beberapa kartu, tetapi akan dibatasi hanya satu individu per kartu," katanya.

Lutnick juga mengatakan pemegang kartu hijau saat ini berpenghasilan lebih rendah daripada rata-rata orang Amerika, dan Trump ingin mengubah hal itu.

"Jadi, visa yang sama, tetapi sekarang diisi oleh orang-orang terbaik," kata Lutnick.

Visa investor umum di seluruh dunia, dengan puluhan negara menawarkan versi "visa emas" kepada individu kaya, termasuk Inggris, Spanyol, Yunani, Malta, Australia, Kanada, dan Italia.

Trump mengatakan, "Program ini berarti AS mendapatkan seseorang yang hebat datang ke negara kita karena kita pikir mereka akan menjadi orang-orang yang luar biasa" dan menyebutkan lulusan perguruan tinggi AS terbaik dari China, India, dan Prancis sebagai di antara mereka yang mungkin akan menerima "kartu emas".

KUWAIT CITY - Kerajaan Kuwait, negara pemilik mata uang terkuat di dunia, telah mengeluarkan dekrit yang mencabut kewarganegaraan ustaz tersohor Tariq al-Suwaidan. Ustaz itu merupakan salah satu pendakwah paling berpengaruh di kawasan Teluk.

Dekrit tersebut dikeluarkan oleh Istana Seif dan ditandatangani oleh Emir Sheikh Mishal Al-Ahmad Al-Sabah.

"Berdasarkan rekomendasi wakil perdana menteri pertama dan menteri dalam negeri, dan dengan persetujuan Kabinet, dengan ini kami menetapkan hal berikut—kewarganegaraan Kuwait dicabut dari Tariq Mohammed Al-Saleh Al-Suwaidan dan dari siapa pun yang memperoleh kewarganegaraan melalui status tanggungan," bunyi dekrit istana, yang dikutip The New Arab, Selasa (9/12/2025).

Dekrit tersebut tidak menjelaskan secara rinci alasan pencabutan kewarganegaraan ustaz tersohor tersebut.

Kuwait sebelumnya telah mencabut kewarganegaraan orang-orang yang memperoleh kewarganegaraan melalui penipuan, melakukan kejahatan tertentu, atau jika negara memiliki bukti bahwa individu tersebut berupaya melemahkan rezim.

Pencabutan kewarganegaraan al-Suwaidan telah menimbulkan kekhawatiran atas kebebasan berekspresi di negara kaya minyak itu.

Pada tahun 2013, dia dipecat dari al-Resalah TV setelah secara terbuka menyatakan afiliasinya dengan Ikhwanul Muslimin.

Dalam beberapa tahun terakhir, Kuwait telah mencabut kewarganegaraan banyak orang jika mereka diketahui memiliki kewarganegaraan ganda.

Al-Suwaidan, yang juga seorang penulis dan pengusaha, adalah salah satu penceramah Islam paling terkemuka di kawasan tersebut, dan memiliki pengaruh yang signifikan di bidang media dan pendidikan agama.

Dia telah menulis lusinan buku, banyak yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan Prancis, dan masuk dalam daftar 500 Muslim paling berpengaruh di dunia pada tahun 2022, 2023, dan 2024.

Dia juga menjabat sebagai CEO Gulf Innovation Group dan menjadi pembawa acara televisi untuk program-program tentang sejarah Islam dan pengembangan diri.

Al-Suwaidan pindah ke AS pada usia 17 tahun dan kemudian meraih gelar doktor di bidang teknik perminyakan dari Universitas Tulsa.

Bulan lalu, Kuwait mencabut kewarganegaraan mantan anggota parlemen Mohammed Hussein Al-Muhan dan beberapa kerabatnya, menurut pengumuman yang dipublikasikan di Kuwait Al-Youm, surat kabar resmi negara tersebut.

Pihak berwenang mengutip Pasal 21 Undang-Undang Kewarganegaraan Kuwait, yang mengizinkan pencabutan kewarganegaraan jika diberikan "atas dasar penipuan, pernyataan palsu, atau dokumen yang tidak benar".

Pemerintah Kuwait telah memimpin kampanye untuk "membersihkan" daftar kewarganegaraan, yang telah menyebabkan gelombang denaturalisasi sejak awal 2024.