Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu) menargetkan pengoperasian mesin pemantau produksi rokok secara real time untuk beroperasi efektif pada 2027.

Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu Djaka Budhi Utama mengatakan, pihaknya bakal melakukan piloting terlebih dahulu atas pengoperasian teknologi baru tersebut dalam waktu dekat.

"Mungkin akhir Juni atau awal Juli kami akan melakukan piloting dulu ya. Nanti setelah itu tahun depan baru kami bisa efektif," jelasnya kepada wartawan usai rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR, Senin (15/6/2026).

Djaka menyebut otoritas akan mengoperasikan 100 mesin terlebih dahulu untuk bisa memantau secara real time produksi rokok di pabrikan. Pengoperasiannya secara penuh akan dilakukan bertahap.

"Untuk tahap awal mungkin ada sekitar 100 mesin dulu. Nanti bertahap sampai dengan ke depannya," lanjut Purnawirawan TNI yang terakhir berpangkat Letnan Jenderal (Letjen) itu.

Adapun teknologi baru yang digunakan untuk meningkatkan pengawasan produksi rokok ini memungkinkan otoritas untuk memantau secara langsung (real-time) dan otomatis atas produksi rokok di pabrikan.

Tujuannya, sistem pemantauan produksi rokok otomatis merupakan bagian dari penguatan tata kelola pengawasan cukai hasil tembakau agar semakin akurat, transparan, dan berbasis data.

Sistem yang tengah dikembangkan Bea Cukai ini yaitu Sistem Pengawasan Terintegrasi Barang Kena Cukai atau SPT BKC. Rokok, yang merupakan salah satu BKC, akan dapat dimonitor data produksinya rokok secara lebih real time.

Pemantauan produksi secara langsung ini bisa dilakukan baik dari sisi jumlah batang maupun kemasan yang dilekati pita cukai. Data tersebut akan mendukung analisis kepatuhan perusahaan, proyeksi penerimaan negara, serta deteksi dini terhadap potensi pelanggaran.

SPT BKC bakal menjadi pelengkap upaya penindakan rokok ilegal yang selama ini dilakukan Bea Cukai bersama aparat penegak hukum lainnya,

Dengan adanya sistem pemantauan baru ini, pengawasan dapat dilakukan lebih menyeluruh, mulai dari sisi produksi hingga peredaran.

Pada konferensi pers APBN KiTa edisi Juni 2026, Jumat (5/6/2026), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa 'mesin' pemantau produksi rokok ini ditargetkan beroperasi Juni 2026.

"Juni udah mulai jalan itu programnya. Nanti enam bulan kepasang semua mesinnya. Penghitungan rokok di pabrik akan otomatis langsung masuk ke sini ke Bea Cukai sehingga tidak ada kebocoran-kebocoran lagi. Deteksinya cukup canggih termasuk untuk salah peruntukan, salah personifikasi, itu bisa terdeteksi langsung," jelasnya di Aula Mezzanine, Kantor Kemenkeu, Jakarta.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan instrumen baru untuk mengejar target penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) pada APBN 2026. Otoritas fiskal berencana untuk meningkatkan pengawasan produksi pabrikan rokok, meski dinilai tidak urgen atau mendesak untuk dilakukan.

Pengawasan yang lebih ketat ini ditujukan untuk menekan peredaran rokok ilegal. Maklum, sejumlah kalangan pun menilai faktor ini menjadi pemicu penerimaan CHT tertekan sepanjang kuartal I/2026. Belum lagi, produksi pabrikan baru pulih sekitar setelah Idulfitri.

Sebagaimana diketahui, pendapatan hasil CHT alias cukai rokok merupakan yang terbesar dalam struktur pendapatan kepabeanan dan cukai. Dengan target Rp336 triliun tahun ini, penerimaan cukai rokok menyumbang sebesar 67,1% sendiri atau senilai Rp225,7 triliun.

Sebagai strategi untuk meningkatkan pengawasan, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pihaknya akan segera mengoperasikan teknologi baru untuk mendeteksi produksi rokok secara otomatis mulai Juni 2026.

Pada konferensi pers APBN KiTa Juni 2026, Jumat (5/6/2026), Purbaya enggan memerinci lebih lanjut seperti apa teknologi yang dimaksud olehnya, maupun pengadaannya. Akan tetapi, dia menyebut pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu akan dapat memantau produksi ini secara terpusat.

"Juni udah mulai jalan itu programnya. Nanti enam bulan kepasang semua mesinnya. Penghitungan rokok di pabrik akan otomatis langsung masuk ke sini ke Bea Cukai sehingga tidak ada kebocoran-kebocoran lagi. Deteksinya cukup canggih termasuk untuk salah peruntukan, salah personifikasi, itu bisa terdeteksi langsung," jelasnya di Aula Mezzanine, Kantor Kemenkeu, Jakarta, dikutip Senin (8/6/2026).

Bisnis sudah menghubungi DJBC Kemenkeu terkait dengan teknologi baru yang dimaksud Purbaya. Namun, pihak otoritas masih enggan memberikan komentar lebih lanjut.

Meski demikian, pada Desember 2025 lalu, Purbaya sempat menyinggung peluang keterlibatan vendor baru untuk proyek ssitem digitalisasi pengawasan produksi dan distribusi rokok. Saat itu, adik Presiden Prabowo Subianto sekaligus Utusan Khusus Presiden Hashim Djojohadikusumo sempat mengkritik sistem pajak dan bea cukai yang lemah.

Kemudian, Purbaya mengungkap rencananya untuk melakukan monitoring produksi secara digital guna otomatisasi CHT. Saat itu, dia menyebut otoritas fiskal masih menegosiasikan harga mesin tersebut dengan pihak ketiga yang melakukan produksi.

"Jadi nanti rokok langsung dimonitor sama alat itu. Langsung masuk ke sistem keuangan di Bea Cukai," ungkapnya usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Sistem itu akan dibekali kode khusus untuk pengenaan cukai rokok tersebut. Kode itu akan memungkinkan pengawasan secara digital dan lebih mudah bahkan melalui aplikasi.

"Yang saya harapkan dengan itu berjalan, nanti pendapatan cukai rokoknya akan naik, dan pada saat yang sama kami berhasil juga di lapangannya. Lebih gampang. Itu sedang dalam tahap negosiasi harganya," terang Purbaya.

Dari segi penerimaan, setoran kepabeanan dan cukai pada Mei 2026 untuk kedua kalinya berturut-turut akhirnya tumbuh positif. Pada bulan lalu, penerimaan kepabenan dan cukai tumuh 0,7% (yoy). Ini melanjutkan tren rebound pada April 2026 sebesar 0,6% (yoy).

Pada kuartal I/2026, penerimaan kepabeanan dan cukai terkontraksi cukup dalam. Sampai dengan akhir Maret lalu, pos penerimaan tersebut masih terkontraksi 12,6% (yoy). Masuk ke periode April-Mei 2026, pertumbuhan penerimaannya masih di bawah 1% (yoy).

Realisasi penerimaan pos tersebut sampai akhir Mei 2026 baru terkumpul 36,8% dari target Rp336 triliun. Pertumbuhannya baru 0,7% (yoy).

Kalangan produsen rokok pun berharap dengan adanya alat untuk mendeteksi produksi rokok ini, otoritas bisa mengetahui produsen mana yang mennyalahgunakan pita cukai. Hal ini tidak terkecuali mereka yang membuat pita cukai palsu atau yang salah peruntunkannya.

"Namun banyak produsen rokok yang sama sekali tidak menggunakan cukai yang tidak akan terpantau, dan ini mungkin mayoritas sumber rokok ilegal," jelas Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) Benny Wahyudi kepada Bisnis, Senin (8/6/2026).

Meski demikian, kalangan pengamat menilai tidak ada urgensi bagi pemerintah untuk menerapkan mesin dimaksud. Apalagi, jika mesin tersebut dipasang pada pabrikan rokok legal yang sudah patuh membayar cukai.

Menurut Kepala Riset Perpajakan Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar, hal tersebut lantaran mayoritas rokok ilegal adalah rokok yang tidak dikenai pita cukai. Artinya, pabrikan ini belum tersentuh oleh Bea Cukai.

"Yang menjadi masalah itu pabrikan rokok ilegal yang business process-nya tidak sesuai dengan UU Cukai. Studi kami dan yang lainnya menunjukkan jika hampir seluruh rokok ilegal yang beredar saat ini adalah yang tidak punya pita cukai sama sekali. Jadi, pabrikan yang memang selama ini tidak tersentuh DJBC," terangnya kepada Bisnis.

Fajry justru melihat bahwa pabrikan barang kena cukai (BKC) memiliki tingkat kepatuhan perpajakan yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan ainnya. Sebab, proses produksinya pun sudah lebih ketat dari barang atau produk lainnya.

Ini yang membedakan pajak dan cukai. Apabila pajak dilihat dari pembukuannya saja, cukai di sisi lain punya tanda pelunasannya berbentuk pita cukai. Pabrikan BKC seperti rokok pun sudah memiliki petugas yang mengawasinya.

Alur produksi BKC seperti etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol, maupun rokok pun tidak sembarangan. Alurnya dimulai dengan dokumen pemesana CK-1. Apabila pita cukai dikembalikan lagi, maka dikeluarkan dokumen CK-3.

Adapun barang yang ingin dipindahkan atau dimutasikan juga harus memakai dokumen CK-5, serta dokumen-dokumen lainnya guna mencegah kebocoran.

"Jadi, saya tidak melihat urgensi dari mesin atau teknologi tersebut. Terlebih, jika mesin atau teknologi tersebut digunakan untuk pabrikan yang memang sudah patuh atau bukan pabrikan ilegal," pungkas Fajry.

Adapun berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), jumlah penindakan rokok ilegal pada Mei 2026 turut meningkat 12,25% ke 6.880 kali dari periode yang sama tahun lalu sebanyak 6.133 kali.

Sementara itu, jumlah batang rokok yang ditindak pun meningkat lebih tajam yakni 128,2% ke 865 juta batang dari 379 juta batang pada periode yang sama tahun lalu.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi XI DPR menyatakan sudah mulai membicarakan soal penambahan lapisan cukai hasil tembakau (CHT) baru bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Rencana kebijakan ini diharapkan bisa mengatasi peredaran rokok ilegal.

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan bahwa pembicaraan yang dilakukan dengan Menkeu Purbaya baru tahap kapan rapat bakal diselenggarakan. Hanya saja, dia mengakui urgensi dari pembicaraan tersebut di tengah masih tingginya peredaran rokok ilegal.

"Usulan harus datang dari Menteri Keuangan, tetapi penetapannya harus dibicarakan dengan DPR. Menteri Keuangan mempunyai ide bagaimana mengatasi rokok ilegal, dan ini menjadi isu yang sangat penting saat ini," ujarnya kepada wartawan saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Di sisi lain, penambahan layar baru cukai ini diharapkan bisa mendorong semakin banyak produsen rokok ilegal yang menyandang status legal. Dengan demikian, penerimaan cukai rokok pun bisa terkerek.

Apalagi, sebagaimana diketahui, cukai rokok merupakan tulang punggung dari penerimaan kepabeanan dan cukai. Sampai dengan 30 April 2026, setoran cukai terkumpul sebesar Rp74,8 triliun atau hampir 75% dari total penerimaan pos tersebut yakni Rp100,6 triliun.

"Cukai tembakau saat ini itu isu yang paling serius dan harus segera ditangani. Menteri Keuangan ingin memberikan solusi, yaitu memberikan bantalan serius pada sebuah tarif tertentu sehingga rokok ilegal itu masuk di sana dan diberikan tarif tertentu yang nanti akan dibicarakan dengan DPR," jelas Misbakhun.

Adapun politisi Partai Golkar ini juga merespons keinginan Purbaya untuk menahan tarif cukai rokok pada 2027. Saat ini, pemerintah sudah menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM & PPKF) 2027.

Misbakhun menyebut keputusan untuk tidak menaikkan CHT bisa memberikan relaksasi kepada pelaku industri agar tetap bisa bertahan.

"CHT yang tidak naik itu akan memberikan relaksasi kepada industrinya supaya mereka tetap sustain, kemudian tetap bisa memperkerjakan orang dan bisnisnya tetap berlanjut," pungkasnya.

Sebelumnya, Menkeu Purbaya memberikan sinyal bahwa tarif CHT atau cukai rokok bakal ditahan pada 2027. Apabila terjadi, maka ini akan melanjutkan kebijakan pada 2026 yang mana tarif CHT pun tidak dinaikkan maupun diturunkan.

"[CHT] Saya buat konstan saja, enggak naik dan enggak turun. Saya pengen lihat stabilitas," terangnya kepada wartawan usai konferensi pers APBN KiTa edisi Mei 2026 di Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Adapun Purbaya masih akan berupaya mendorong industri rokok yang saat ini masih ilegal, alias belum dikenai pita cukai, untuk segera menyandang status legal. Dengan demikian, mereka ikut diawasi peredarannya sekaligus menyumbang penerimaan negara.

Salah satu caranya adalah dengan digitalisasi pengawasan produksi rokok. Dengan cara tersebut, harapannya peredaran rokok ilegal bisa semakin diawasi.

"Kami akan pasangkan mesin-mesin penghitung di beberapa produsen rokok. Mungkin nanti semuanya pelan-pelan digitalisasi itu. Dari itu saya pengen lihat sebetulnya berapa sih income [penerimaan] dari rokok kalau bersih, ya. Artinya yang gelap-gelap bisa kami hilangkan," ucapnya.

Usai upaya tersebut, mantan pejabat Kantor Staf Presiden (KSP) ini baru membuka opsi apabila nantinya tarif cukai rokok mulai perlu dinaikkan lagi atau bahkan diturunkan.

"Dari situ saya akan hitung, [CHT] perlu naik atau perlu turun," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal bahwa tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok bakal ditahan pada 2027.

Untuk diketahui, tarif CHT juga sebelumnya ditahan alias tidak dinaikkan maupun diturunkan pada 2026. Kebijakan yang sama rencananya diterapkan jelang penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM & PPKF) untuk RAPBN 2027.

"[CHT] saya buat konstan saja, enggak naik dan enggak turun. Saya pengen lihat stabilitas," terangnya kepada wartawan usai konferensi pers APBN KiTa edisi Mei 2026 di Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Adapun Purbaya masih akan berupaya mendorong industri rokok yang saat ini masih ilegal, alias belum dikenai pita cukai, untuk segera menyandang status legal. Dengan demikian, mereka ikut diawasi peredarannya sekaligus menyumbang penerimaan negara.

Salah satu caranya adalah dengan digitalisasi pengawasan produksi rokok. Dengan cara tersebut, harapannya peredaran rokok ilegal bisa semakin diawasi.

"Kami akan pasangkan mesin-mesin penghitung di beberapa produsen rokok. Mungkin nanti semuanya pelan-pelan digitalisasi itu. Dari itu saya pengen lihat sebetulnya berapa sih income [penerimaan] dari rokok kalau bersih, ya. Artinya yang gelap-gelap bisa kami hilangkan," ucapnya.

Usai upaya tersebut, mantan pejabat Kantor Staf Presiden (KSP) ini baru membuka opsi apabila nantinya tarif cukai rokok mulai perlu dinaikkan lagi atau bahkan diturunkan.

"Dari situ saya akan hitung, [CHT] perlu naik atau perlu turun," pungkasnya.

Di sisi lain, kini Bendahara Negara tengah berencana mengajukan ke DPR untuk menambahkan lapisan baru cukai rokok. Harapannya, dengan lapisan tarif baru bisa mengakomodasi semakin banyak industri rokok yang menyandang status legal.

Dari sisi penerimaan tahun ini, setoran pos kepabeanan dan cukai sudah mulai tumbuh positif pada April 2026 meski baru 0,6% (yoy). Pada tiga bulan sebelumnya, penerimaan ini terkontraksi cukup dalam.

Penerimaan kepabeanan dan cukai sampai 30 April 2026 ini total Rp100,6 triliun, dengan perincian meliputi cukai Rp74,8 triliun (tumbuh 2,2%), bea keluar Rp9,3 triliun (terkontraksi 17,5%), sedangkan bea masuk Rp16,4 triliun (tumbuh 6,4%).

Bisnis.com, MALANG — Bea Cukai Malang berhasil menggagalkan peredaran 724.520 batang rokok ilegal yang dikirim lewat dua perusahaan ekspedisi.

Kepala Kantor Bea Cukai Malang, Johan Pandores, mengatakan pada Selasa (31/3/2026), pukul 20.30 WIB, Tim Bea Cukai Malang melaksanakan patroli darat rutin dengan menyasar jasa ekspedisi di wilayah Kabupaten Malang. “Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam menekan peredaran Barang Kena Cukai (BKC) ilegal, khususnya hasil tembakau tanpa pita cukai,” ujarnya, Kamis (2/4/2026).

Pemeriksaan pertama dilakukan di perusahaan jasa ekspedisi yang berlokasi di Jalan Raya Suropati Raya, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan adanya pengiriman rokok ilegal jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) dari berbagai merek tanpa dilekati pita cukai.

Total barang yang diamankan mencapai 238 koli atau 5.410 bungkus, dengan jumlah keseluruhan 107.320 batang rokok.

Atas temuan tersebut, tim segera melakukan penindakan dengan menerbitkan Surat Bukti Penindakan dan seluruh barang hasil penindakan dibawa ke Kantor Bea Cukai Malang untuk proses lebih lanjut.

Tim melanjutkan patroli ke jasa ekspedisi yang berlokasi di Jalan Ledok Dowo, Pakisjajar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Dari pemeriksaan di lokasi kedua ini, kembali ditemukan pengiriman rokok ilegal jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) tanpa pita cukai dalam jumlah yang lebih besar, yakni sebanyak 46 koli atau 30.860 bungkus, dengan total 617.200 batang rokok.

Terhadap temuan tersebut, tim kembali melakukan penindakan dengan menerbitkan Surat Bukti Penindakan dan seluruh barang diamankan untuk dibawa ke kantor Bea Cukai Malang guna diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Dari dua lokasi penindakan tersebut, total perkiraan nilai barang mencapai Rp1.076.792.200, dengan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp541.019.920.

Johan Pandoes menegaskan, tindakan tersebut sebagai bentuk komitmen Bea Cukai dalam menjaga penerimaan negara sekaligus melindungi masyarakat dari peredaran barang ilegal.

Dia menegaskan bahwa sinergi antara aparat dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam memutus rantai distribusi rokok ilegal.

“Pengawasan akan terus kami tingkatkan, khususnya pada jalur distribusi seperti jasa ekspedisi. Kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut berperan aktif dengan melaporkan apabila menemukan indikasi peredaran rokok ilegal di lingkungan sekitar,” ujarnya.

Keputusan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, untuk tidak menaikkan cukai hasil tembakau (CHT) dinilai sebagai langkah strategis menjaga keseimbangan industri hasil tembakau (IHT). Kebijakan ini diharapkan dapat menekan peredaran rokok ilegal sekaligus menjaga stabilitas pelaku usaha di sektor tersebut.

Pada acara Coffee Morning CNBC Indonesia di Jakarta, Rabu (22/10), Direktur Institute of Development of Economics and Finance (INDEF), Ahmad Tauhid, mengatakan keputusan pemerintah sudah tepat. Menurutnya, tantangan utama saat ini bukan pada tarif cukai, melainkan pada pengawasan rokok ilegal yang terus berkembang.

"Sebenarnya kebijakan ini mengarah ke jalan yang tepat. Yang agak belum-belum berhasil adalah dari sisi pengawasan rokok ilegal. Trennya naik begitu di 2020 itu 4,9% dan 2023 6,9% artinya penerimaan negara yang cenderung turun dan industrinya turun. kita sebut hidden economy, tidak terhitung dalam PDB. Jadi mungkin loss-nya bisa Rp15-20 triliun," papar dia.

Ia melanjutkan, kebijakan ini penting untuk mencegah luasnya pasar rokok ilegal yang selama ini menekan industri resmi. Dengan tidak menaikkan cukai, disparitas harga antarproduk dapat dikendalikan sehingga ruang peredaran rokok tanpa pita cukai semakin sempit.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), K. Mudi, menilai keputusan ini sangat bijak karena mampu meredam gejolak di lapangan. Ia berharap pemerintah kini lebih fokus pada pembinaan petani agar produktivitas dan kualitas tembakau meningkat.

Menurutnya, kebijakan ini juga memberi ruang bagi pelaku industri untuk menjaga keberlanjutan usaha di tengah tantangan rokok ilegal. Dengan situasi lebih stabil, perusahaan dapat terus beroperasi sesuai regulasi cukai, sekaligus berkontribusi pada ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat di wilayah produksi.

Jakarta, CNBC Indonesia-Peredaran rokok ilegal yang semakin marah berdampak negatif pada persaingan usaha. Maka dari itu pemerintah gencar dalam memberantas rokok ilegal.

"Jadi ilegal ini merusak persaingan," kata Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu dalam acara Evening Up CNBC Indonesia pada Rabu (5/11/2025).

Tekanan Industri Hasil Tembakau (IHT) cukup berat. Pada satu sisi, cukai naik agresif dan di sisi lain rokok ilegal beredar sangat masif sehingga menurunkan produksi rokok dari perusahaan legal.

"Yang legal bayar cukai tentunya bebannya lebih tinggi dibandingkan yang ilegal. Nah ini yang kita tertibkan. Jadi pertama pendekatannya adalah penegakan hukum," ujarnya.

Sepanjang 2025, terdapat 5.103 penindakan rokok ilegal dari marketplace, dengan 140,8 juta batang rokok ilegal yang ditegah.

Sejak pertengahan September 2025, dari pengawasan penjualan rokok ilegal di marketplace berhasil diamankan lima pelapak dengan 11.142 bungkus rokok ilegal eks impor dengan pengenaan denda sebesar Rp560,6 juta.

Di sisi importasi, sistem arus barang masuk juga diperketat. Secara nasional, 91,6% importasi yang sebagian besar merupakan importir produsen mendapatkan jalur hijau, sementara proporsi jalur merah meningkat dari 8,33% menjadi 8,6% setelah Satgas berjalan. Untuk profil risiko tinggi, kenaikan lebih tajam tercatat dari 50,11% menjadi 51,77%.

Pemerintah juga memfasilitasi pemain rokok ilegal lokal yang masih ingin melanjutkan usaha, maka akan disiapkan kawasan khusus agar masuk ke dalam sistem dan mengikuti aturan yang berlaku seperti cukai. Tarif cukai mengikuti aturan yang sudah ada.

Dengan demikian, kata Febrio hal ini juga akan meningkatkan penerimaan negara ke depannya. Diketahui, penerimaan kepabeanan dan cukai tumbuh 7,1% secara tahunan, dari September 2024 senilai Rp 206,7 triliun menjadi Rp 221,3 triliun per akhir September 2025.

"Jadi kalau makin banyak atau berkurang yang ilegalnya, ya pendapatan negara makin baik," ujar Febrio.