Keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan cukai hasil tembakau (CHT) pada 2026 bukan sekadar kabar baik bagi industri. Di balik moratorium itu, terselip ujian besar bagi pemerintah: menjaga keseimbangan antara stabilitas fiskal, perlindungan tenaga kerja, dan komitmen pengendalian konsumsi rokok.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memilih menahan kenaikan tarif cukai setelah bertahun-tahun sektor ini menghadapi tekanan regulasi dan lonjakan tarif. Langkah tersebut dinilai memberi ruang bernapas bagi industri hasil tembakau (IHT) yang menopang jutaan pekerja, mulai dari buruh linting hingga petani di daerah sentra produksi.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai moratorium sebagai koreksi atas kebijakan sebelumnya yang dinilai terlalu membebani industri. Ia menegaskan kontribusi IHT terhadap penerimaan negara tak bisa diabaikan, terutama dalam kondisi ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih.

"Industri hasil tembakau selalu diperlakukan seolah tanpa manfaat bagi republik ini, padahal mereka berkontribusi besar pada penerimaan negara," ujar Misbakhun, Rabu (22/102025).

Ia menekankan, sektor tembakau tidak hanya menyumbang penerimaan negara, tetapi juga menyerap jutaan tenaga kerja. Menurutnya, moratorium cukai perlu diikuti dengan reformasi kebijakan yang lebih mendasar, termasuk perlindungan bagi petani tembakau di tingkat hulu.

Di sisi lain, ekonom INDEF Ahmad Tauhid mengingatkan bahwa menjaga tarif tetap bukan satu-satunya solusi. Tantangan terbesar justru terletak pada pengawasan peredaran rokok ilegal yang diperkirakan merugikan negara hingga Rp20 triliun per tahun. Tanpa penegakan hukum yang kuat, kebijakan fiskal berisiko tidak optimal.

Aspek tenaga kerja juga menjadi pertimbangan penting. Data riset INDEF menunjukkan lebih dari 171 ribu pekerja terlibat langsung di sektor pelintingan. Bagi mereka, kepastian kebijakan menjadi faktor krusial untuk menjaga produksi dan pendapatan tetap stabil.

"Langkah (moratorium) ini tepat untuk menjaga penerimaan negara agar tetap stabil. Namun pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal juga harus diperkuat," kata Ahmad Tauhid.

Ketua Umum FSP RTMM-SPSI Sudarto menyebut moratorium sebagai bentuk keberpihakan terhadap buruh di tengah tekanan daya beli. Namun ia menekankan pentingnya dialog berkelanjutan agar industri tetap kompetitif tanpa mengabaikan perlindungan pekerja.

Dari hulu, petani tembakau berharap moratorium tak berhenti pada kebijakan tarif semata. Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) meminta pembinaan produktivitas serta distribusi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang lebih tepat sasaran agar manfaatnya benar-benar dirasakan di tingkat lapangan.

Dengan kebijakan cukai yang stabil, pelaku industri memiliki ruang untuk menjaga keberlanjutan usaha dan serapan tenaga kerja. Situasi yang lebih kondusif diharapkan mampu memperkuat kontribusi sektor tembakau terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil.

Keputusan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, untuk tidak menaikkan cukai hasil tembakau (CHT) dinilai sebagai langkah strategis menjaga keseimbangan industri hasil tembakau (IHT). Kebijakan ini diharapkan dapat menekan peredaran rokok ilegal sekaligus menjaga stabilitas pelaku usaha di sektor tersebut.

Pada acara Coffee Morning CNBC Indonesia di Jakarta, Rabu (22/10), Direktur Institute of Development of Economics and Finance (INDEF), Ahmad Tauhid, mengatakan keputusan pemerintah sudah tepat. Menurutnya, tantangan utama saat ini bukan pada tarif cukai, melainkan pada pengawasan rokok ilegal yang terus berkembang.

"Sebenarnya kebijakan ini mengarah ke jalan yang tepat. Yang agak belum-belum berhasil adalah dari sisi pengawasan rokok ilegal. Trennya naik begitu di 2020 itu 4,9% dan 2023 6,9% artinya penerimaan negara yang cenderung turun dan industrinya turun. kita sebut hidden economy, tidak terhitung dalam PDB. Jadi mungkin loss-nya bisa Rp15-20 triliun," papar dia.

Ia melanjutkan, kebijakan ini penting untuk mencegah luasnya pasar rokok ilegal yang selama ini menekan industri resmi. Dengan tidak menaikkan cukai, disparitas harga antarproduk dapat dikendalikan sehingga ruang peredaran rokok tanpa pita cukai semakin sempit.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), K. Mudi, menilai keputusan ini sangat bijak karena mampu meredam gejolak di lapangan. Ia berharap pemerintah kini lebih fokus pada pembinaan petani agar produktivitas dan kualitas tembakau meningkat.

Menurutnya, kebijakan ini juga memberi ruang bagi pelaku industri untuk menjaga keberlanjutan usaha di tengah tantangan rokok ilegal. Dengan situasi lebih stabil, perusahaan dapat terus beroperasi sesuai regulasi cukai, sekaligus berkontribusi pada ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat di wilayah produksi.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mendukung pelaku usaha diaspora Indonesia di berbagai negara lewat program BNI Diaspora Loan.

Lewat program ini, BNI menyalurkan pembiayaan kepada VOF Waroeng Padang Lapek (WPL), restoran milik diaspora Indonesia di Belanda.

BNI memperkuat ekspansi usaha WPL melalui pemberian fasilitas kredit baru senilai 228.750 euro atau sekitar Rp3,9 miliar, yang ditandatangani pada 15 Oktober 2025. Fasilitas ini memungkinkan WPL membeli properti central kitchen yang sebelumnya disewa, sebagai langkah strategis untuk memperkuat struktur bisnis jangka panjang.

Penandatanganan perjanjian kredit dilakukan di Belanda dan disaksikan oleh Wakil Direktur Utama BNI Alexandra Askandar, General Manager BNI London Gandipa Jaya, serta Chief Representative BNI Amsterdam Dwi Wibowo. Dari pihak WPL hadir Suprapti beserta suami Tony Ochtman dan putra mereka Jordan Syah Antonio Ochtman.

"Program Diaspora Loan menjadi salah satu bentuk nyata dukungan BNI terhadap pelaku usaha diaspora Indonesia agar mampu berkembang dan membawa cita rasa Nusantara ke kancah global," ujar Alexandra Askandar dalam keterangan tertulis, Oktober lalu.

Fasilitas pembiayaan baru ini melanjutkan hubungan bisnis yang telah terjalin antara BNI Amsterdam dan Waroeng Padang Lapek sejak November 2022. Saat itu, BNI pertama kali menyalurkan kredit sebesar 50 ribu euro atau sekitar Rp850 juta melalui program yang sama.

Dana tersebut digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan pengadaan peralatan dapur profesional.

Waroeng Padang Lapek sendiri menyajikan kuliner khas Minang berlokasi di Schoolstraat 35 Grote Markt, Den Haag Centrum. Restoran telah menjadi salah satu destinasi kuliner populer di kota tersebut sejak berdiri pada 2020.

Program BNI Diaspora Loan merupakan inisiatif strategis yang dirancang untuk mendukung pelaku usaha diaspora Indonesia di luar negeri agar mampu tumbuh berkelanjutan.

Tidak hanya menyediakan akses pembiayaan, program BNI Diaspora Loan juga mencakup edukasi keuangan dan pendampingan bisnis, sehingga para diaspora dapat mengelola usahanya secara profesional dan berdaya saing global.

"BNI akan terus mendukung potensi bisnis diaspora Indonesia di berbagai negara agar dapat tumbuh lebih kuat dan menjadi kebanggaan bangsa," tutup Alexandra.

Melalui dukungan ini, BNI kembali menegaskan perannya sebagai mitra strategis diaspora Indonesia di mancanegara, tidak hanya sebagai penyedia layanan keuangan, tetapi juga sebagai bagian dari perjalanan sukses pelaku usaha yang memperkenalkan budaya dan kuliner Indonesia ke dunia.

Dukungan terhadap Waroeng Padang Lapek menjadi bukti nyata bagaimana BNI membantu diaspora Indonesia mewujudkan mimpi besar mereka di panggung internasional.