Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengklaim upaya reformasi pasar modal yang belakangan gencar dilakukan, telah memperoleh capaian positif dari sejumlah lembaga keuangan internasional.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan Hasan Fawzi, menerangkan bahwa OJK dan SRO telah menuntaskan sedikitnya 4 agenda reformasi pasar modal, yang berkaitan dengan transparansi.

”Terkait dengan progres reformasi integritas di pasar modal OJK bersama BEI dan KSEI, telah menuntaskan seluruh empat agenda reformasi terkait dengan peningkatan transparansi di pasar modal Indonesia. Dan inisiatif reformasi tersebut telah memperoleh capaian positif,” kata Hasan.

Hasan memberikan contoh FTSE Russell yang mempertahankan Indonesia dalam klasifikasi Secondary Emerging Market dalam tinjauan Equity Country Classification pada 7 April 2026 lalu. Selain itu, Hasan menerangkan bahwa FTSE tidak memasukkan Indonesia dalam watch list mereka.

Saat itu, FTSE Russel dalam pernyataan resminya, menyampaikan bahwa pihaknya masih mencermati implementasi berbagai langkah reformasi yang tengah dijalankan di pasar modal Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan transparansi, integritas, dan tata kelola pasar.

Hasan juga menyebut bahwa MSCI telah mengakui upaya reformasi pasar modal yang belakangan gencar dilakukan oleh OJK dan SRO.

“Adapun MSCI dalam pengumuman tanggal 20 April 2026 lalu telah memberikan acknowledgment terhadap langkah-langkah strategis otoritas Indonesia untuk terus memperkuat transparansi dan integritas di pasar modal,” tambah Hasan.

Meskipun begitu, Hasan tidak menerangkan lebih rinci dampak reformasi pasar modal terhadap persepsi institusi keuangan global terhadap pasar modal Tanah Air.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) telah menuntaskan empat agenda penguatan transparansi pasar modal Indonesia.

Hasan Fawzi menyebutkan bahwa keempat agenda dimaksud merupakan bagian dari 8 Rencana Aksi Percepatan Reformasi Integritas Pasar Modal Indonesia yang telah dicanangkan oleh OJK bersama Self-Regulatory Organizations (SRO) pada tanggal 1 Februari 2026.

Poin 4 agenda transparansi Pasar Modal antara lain, penyediaan data kepemilikan saham Perusahaan Tercatat di atas 1% kepada publik; implementasi pengumuman High Shareholding Concentration (HSC); penguatan granularity klasifikasi investor dalam data kepemilikan saham KSEI, menjadi total 39 klasifikasi dan tipe investor; dan kenaikan batas minimum free float menjadi 15% melalui penyesuaian Peraturan BEI Nomor I-A.

Selain itu, terdapat penguatan transparansi dalam bentuk pengaturan mengenai adanya ketersediaan data Pemilik Manfaat dari pemegang saham Perusahaan Tercatat dengan kepemilikan 10% atau lebih.

“Dengan demikian, empat proposal yang diajukan oleh pihak Indonesia kepada Global Index Providers sudah diselesaikan dan tuntaskan sesuai target yang dicanangkan. Selanjutnya, kami akan melanjutkan komunikasi dan engagement yang konstruktif dengan Global Index Providers, serta menghimpun feedback dari kalangan investor,” jelas Hasan, Kamis (3/4/2026).

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Pengakuan lintas negara menjadi kunci dalam memperlancar arus produk halal, memberikan kepastian usaha, serta memperluas akses pasar

Jakarta (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memperluas pengakuan halal internasional melalui penandatanganan sejumlah perjanjian strategis dengan lembaga halal dari tiga negara yakni Filipina, Meksiko dan China.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan langkah ini menegaskan posisi Indonesia sebagai salah satu aktor penting dalam arsitektur standar halal global sekaligus memperkuat kompatibilitas sistem Jaminan Produk Halal (JPH) Indonesia di pasar internasional.

“Pengakuan lintas negara menjadi kunci dalam memperlancar arus produk halal, memberikan kepastian usaha, serta memperluas akses pasar bagi pelaku industri,” kata Haikal.

Adapun penandatanganan tersebut mencakup perjanjian pengakuan (Recognition Agreement/RA) dengan empat Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN), yaitu China Halal Certification Shanghai Co., Ltd., Shenzhen One Gate Halal Centre, Halal Development Institute of the Philippines, Inc., serta Aseguramiento Halal, S.A. de C.V.

Haikal menyatakan bahwa perluasan pengakuan ini merupakan bagian dari strategi memperkuat harmonisasi standar halal Indonesia dengan berbagai kawasan perdagangan dunia.

“Kerja sama ini menunjukkan bahwa standar halal Indonesia semakin terintegrasi dalam ekosistem perdagangan global,” ujar dia.

Menurut dia, RA merupakan instrumen strategis untuk menciptakan kemudahan akses produk antarnegara melalui mekanisme saling pengakuan sertifikasi yang kredibel dan terverifikasi.

Dengan adanya pengakuan tersebut, proses ekspor-impor produk halal menjadi lebih efisien karena pelaku usaha tidak perlu melalui prosedur sertifikasi yang berulang di setiap negara tujuan.

Hal ini pada akhirnya menekan biaya, mempercepat waktu edar produk dan meningkatkan daya saing industri.

Melalui perluasan pengakuan internasional ini, BPJPH berharap terbentuknya sistem perdagangan halal yang semakin sesuai standar, transparan dan saling terhubung antarnegara.

Selain itu, penguatan jejaring pengakuan global ini mencerminkan kepercayaan pasar internasional terhadap sertifikasi halal Indonesia, memperluas penetrasi ekspor produk nasional, serta pada akhirnya memperkuat daya saing industri halal Indonesia di kancah internasional.

Sementara itu, Wakil Duta Besar dan Konsul Jenderal Kedutaan Besar Filipina untuk Indonesia, Gonaranao B. Musor, menegaskan bahwa pengakuan bersama mencerminkan komitmen kedua negara dalam memperkuat kerja sama perdagangan halal berbasis kerangka antar pemerintah.

Lebih lanjut, Kepala Urusan Luar Negeri Kedutaan Besar Meksiko untuk Indonesia, Rodrigo Vazquez Ortega, menilai kerja sama tersebut sebagai kelanjutan konkret hubungan bilateral yang telah dibangun sejak 2024.

“Ini merupakan dampak nyata dari kerja sama Indonesia dan Meksiko yang telah dimulai pada 2024.,” ujarnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat pengakuan dan perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan masyarakat lokal dalam pengelolaan dan pemanfaatan ruang laut sebagai bagian penting dari tata kelola pesisir yang adil dan berkelanjutan.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Koswara menegaskan penguatan hak MHA bukan sekadar aspek administratif, namun merupakan pengakuan negara terhadap kearifan lokal dalam menjaga ekosistem laut.

"Pengakuan dan penguatan terhadap hak-hak tradisional dalam pemanfaatan ruang laut merupakan penghargaan terhadap sistem pengelolaan yang telah terbukti menjaga keseimbangan antara manusia dan alam," katanya dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Koswara menyampaikan, sebelumnya Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Ditjen Pengelolaan Kelautan KKP bersama Working Group ICCAs Indonesia menyelenggarakan Simposium Nasional di Jakarta untuk menjawab tantangan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

"Khususnya terkait masih terbatasnya implementasi hak pengelolaan ruang laut oleh MHA dan masyarakat lokal yang selama ini menjaga wilayahnya secara turun-temurun," ujarnya.

Pada simposium itu juga dilakukan penyerahan peta wilayah adat oleh Kepala Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) Kasmita Widodo kepada Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP Ahmad Aris.

Peta Wilayah Adat merupakan data yang telah diidentifikasi, verifikasi dan registrasi wilayah adatnya oleh BRWA.

"Penyerahan peta diharapkan dapat menjadi data dukung dalam mendorong pengakuan dan perlindungan Wilayah Adat oleh pemerintah khususnya KKP," tambah Koswara.

Simposium juga membahas hambatan lain dalam tata kelola laut, seperti konflik kepentingan di wilayah pesisir, belum terintegrasinya kebijakan pembangunan antarsektor, serta pendekatan pembangunan yang masih bersifat sektoral dan belum memusatkan peran masyarakat.

Menurut dia kegiatan itu menjadi ruang dialog multipihak untuk merumuskan langkah konkret mempercepat pengakuan dan perlindungan hak MHA dan masyarakat lokal, sekaligus meningkatkan pemahaman publik atas peran strategis masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Koswara menjelaskan pemerintah memiliki fondasi hukum yang kuat, termasuk UU Nomor 27 Tahun 2007 jo. UU Nomor 1 Tahun 2014 serta UU Nomor 6 Tahun 2023 yang menegaskan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

“Kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah memberikan kepastian hukum sekaligus ruang bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam mengelola sumber daya laut secara adil dan berkelanjutan,” tegasnya.

Ia berharap kolaborasi yang lebih kuat dapat terbangun demi terwujudnya tata kelola ruang laut yang inklusif, terukur, dan berkeadilan bagi seluruh pemangku kepentingan.

"Hal ini sejalan dengan Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan (Sakti Wahyu Trenggono) dalam memperkuat tata kelola kelautan yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis masyarakat," katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) masuk tiga besar kategori BUMN Go Publik Keuangan.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan pencapaian ini menunjukkan meningkatnya daya saing perseroan dalam praktik pelaporan dan tata kelola sepanjang 2024.

Capaian ini katanya, juga memperkuat rekam jejak BNI yang tahun ini juga memperoleh predikat Leadership in Corporate Governance dari IICD.

Selain masuk kategori itu, BNI juga menerima penghargaan kategori 'Perusahaan dengan Peningkatan Nilai Desk Evaluation Tertinggi'.

Penghargaan tersebut diumumkan pada malam penganugerahan ARA di Jakarta, Senin (8/12).

Okki mengatakan pencapaian ini menjadi bentuk pengakuan atas peningkatan signifikan kualitas Laporan Tahunan (Annual Report) dan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) BNI dibandingkan tahun sebelumnya.

"Penghargaan ini menjadi dorongan bagi kami untuk terus memperkuat kualitas pelaporan dan tata kelola perusahaan. Evaluasi objektif dari para juri menjadi masukan penting untuk penyempurnaan laporan kami, sekaligus motivasi bagi seluruh insan BNI," ujar Okki dalam keterangannya.

Lebih lanjut Okki menegaskan BNI akan terus mengembangkan praktik pelaporan agar selaras dengan standar internasional yang terus berkembang.

"Kami berterima kasih atas dukungan para pemangku kepentingan. BNI akan menjaga integritas, profesionalisme, dan kualitas pengungkapan informasi sebagai fondasi tata kelola yang baik," katanya.

Sebagai lembaga keuangan publik, BNI menyatakan akan terus memperkuat kualitas laporan keuangan dan keberlanjutan dalam beberapa tahun ke depan untuk mendukung kepercayaan investor, regulator, dan publik terhadap kinerja perusahaan.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI  bertekad terus memperluas dukungan terhadap pembiayaan hijau pada sektor prioritas.

Mereka juga bertekad mempercepat transisi operasional menuju emisi rendah.

Tekad disampaikan setelah BNI berhasil merealisasikan portofolio berkelanjutan Rp192,4 triliun sampai dengan September 2025 kemarin.

Pembiayaan itu mencapai 24 persen dari total kredit per September 2025.

"Kami ingin memastikan bahwa kinerja bisnis berjalan beriringan dengan keberlanjutan ekosistem sosial dan lingkungan. Tujuan kami bukan hanya tumbuh lebih besar, tetapi tumbuh lebih bertanggung jawab," kata Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo dalam keterangan resminya.

Ia menambahkan dalam dua tahun terakhir, BNI telah memperkuat posisinya sebagai pelopor keuangan berkelanjutan melalui penerbitan Sustainability Bond, dengan alokasi dana yang diarahkan untuk proyek-proyek berdampak langsung pada lingkungan dan masyarakat.

Penerapan strategi ini katanya tidak hanya berdampak positif pada lingkungan dan sosial, tetapi juga memperkuat fundamental bisnis BNI.

Hingga akhir kuartal III/2025, BNI mencatat laba bersih konsolidasi Rp15,12 triliun, ditopang tata kelola yang prudent dan transformasi berkelanjutan yang dilakukan perusahaan.

Tak hanya berdampak positif ke kinerja perusahaan, strategi BNI ini juga memperoleh pengakuan publik. Bank berlogo 46 ini meraih penghargaan Environment & Sustainability pada ajang Apresiasi ESG 2025 yang diselenggarakan B-Universe di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Kamis (20/11/).

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia menegaskan komitmen untuk mempercepat pengakuan 1,4 juta hektare hutan adat serta mendorong kolaborasi pendanaan bagi Masyarakat Adat yang inklusif.

Komitmen tersebut disampaikan oleh Penasihat Utama Menteri Kehutanan RI, Silverius Oscar Unggul dalam forum internasional Forest Solutions: Action for Forests and Direct Access to Finance for Indigenous Peoples and Traditional Communities yang diselenggarakan Greenpeace di atas kapal Rainbow Warrior di Belem, Brasil pada Sabtu (15/11/2025).

Acara dibuka dengan penayangan film dokumenter “Juruá – Memories of a River”, yang mengangkat kisah perjuangan masyarakat Sungai Juruá, Brasil, dalam mempertahankan hutan dan identitas budaya mereka.

Pemutaran film dilanjutkan dengan diskusi panel yang mempertemukan pemimpin adat, pembuat kebijakan, dan pakar lingkungan dari berbagai negara. Para pembicara meliputi Fransiska Rosari Carita (Perwakilan Pemuda Adat Papua), Francisco Flavio Ferreira do Carmo (Dewan Nasional Masyarakat Ekstraktif Brasil), Dr. Heike Henn (Kementerian Lingkungan Hidup Jerman), Marie Nyange Ndambo (Kementerian Lingkungan Hidup dan Ekonomi Iklim Republik Demokratik Kongo), Mario Nicácio (Dewan Fiskal Dana Adat Podáali).

Acara ini turut menghadirkan tamu kehormatan Chief Raoni, salah satu pemimpin adat paling berpengaruh di Amazon, serta dibuka oleh Carolina Pasquali, Direktur Eksekutif Greenpeace Brasil.

Dalam diskusi, Silverius menegaskan bahwa Menteri Kehutanan telah menargetkan percepatan pengakuan 1,4 juta hektare hutan adat dalam empat tahun ke depan. Ia menyampaikan bahwa target tersebut kembali ditegaskan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam Leader Summit di Belém pada 6 November 2025.

Silverius menjelaskan bahwa sejak Maret 2025, Kementerian Kehutanan telah membentuk Task Force Percepatan Perizinan Hutan Adat yang melibatkan unsur NGO, akademisi, Masyarakat Adat, dan pemerintah. Komposisi satuan tugas disusun secara inklusif dengan memperhatikan keseimbangan gender dan representasi dari seluruh wilayah Indonesia. Satuan tugas ini bertugas memastikan target 1,4 juta hektare dapat dicapai melalui proses yang cepat, adil, dan transparan.

Selain percepatan perizinan, Silverius menekankan pentingnya penguatan ekonomi Masyarakat Adat pascapengakuan hutan adat. Pemerintah menyiapkan dua model pendanaan, yaitu hibah untuk penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas masyarakat, serta pembiayaan perbankan berbunga rendah dengan grace period lebih panjang bagi komunitas yang telah siap secara kelembagaan.

Selain pendanaan, pemerintah juga memperkuat akses pasar bagi komunitas adat melalui implementasi MoU antara Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie.

Di akhir sesi, Silverius menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk mendukung inisiatif Brasil melalui Tropical Forests Financing Facility (TFFF) sebagai langkah bersama negara-negara pemilik hutan tropis.

“Indonesia siap berjalan seiring dengan Brasil. Hutan tropis adalah benteng iklim dunia, dan masyarakat adat adalah penjaganya. Kolaborasi global adalah kunci,” katanya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menyatakan bahwa masalah Palestina belum terselesaikan. Pernyataan ini muncul di tengah pembahasan rencana perdamaian yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, yang meski dinilai sebagai "hal terbaik di meja perundingan saat ini" oleh Rusia, namun dianggap belum sepenuhnya menuntaskan konflik.

Lavrov menekankan bahwa meskipun Rusia berulang kali menilai rencana damai Trump sebagai opsi terbaik yang ada saat ini, namun rencana tersebut sebagian besar hanya fokus pada situasi di Gaza dan hanya membahas kedaulatan Palestina dalam istilah yang sangat umum.

Ia juga mencatat bahwa Amerika Serikat dan Israel termasuk di antara sepuluh negara yang secara terang-terangan menolak solusi dua negara dalam pertemuan Majelis Umum PBB bulan lalu. Negara lain yang menolak termasuk Tonga, Palau, Nauru, dan Mikronesia.

"Penyelesaian akhir konflik Israel-Palestina, memerlukan pembentukan negara Palestina yang tunggal, utuh secara teritorial dalam batas-batas tahun 1967 sejalan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan. Moskow tetap berkomitmen pada solusi dua negara untuk krisis tersebut," tambahnya.

Rencana Trump memang mengakui penentuan nasib sendiri dan kenegaraan sebagai "aspirasi" rakyat Palestina, tetapi menyatakan bahwa "kondisi (untuk itu) mungkin baru akan terpenuhi... sementara pembangunan kembali Gaza maju dan ketika program reformasi PA (Otoritas Palestina) dilaksanakan dengan sungguh-sungguh."

Dalam perkembangan terkait, Hamas dilaporkan telah membebaskan 20 sandera yang tersisa yang mereka tawan selama serangan ke Israel dua tahun lalu. Sebagai imbalannya, Yerusalem Barat telah mulai membebaskan 2.000 tahanan Palestina sebagai bagian dari peta jalan 20 poin Trump untuk mengakhiri perang Gaza.

Presiden AS telah tiba di Israel untuk acara tersebut. Berbicara di hadapan badan legislatif nasional negara itu, Knesset, Trump mengatakan pertukaran sandera dan tahanan ini menandai dimulainya "era keemasan Timur Tengah."

Berbicara kepada media berbahasa Arab pada hari Senin, Lavrov menegaskan kembali pandangan Rusia tentang rencana Trump, namun ia menekankan pentingnya "menghentikan pertumpahan darah sesegera mungkin dan menyelesaikan masalah kemanusiaan yang serius" di Gaza.

Israel melancarkan operasi militer di Gaza sebagai respons atas serangan Hamas pada Oktober 2023, di mana 1.200 orang tewas dan 250 lainnya disandera. Tanggapan Israel ini telah merenggut lebih dari 67.000 nyawa dan melukai hampir 170.000 lainnya, menurut otoritas kesehatan setempat.

Skala respons Israel ini telah memicu dukungan yang besar, meningkatkan jumlah negara yang mengakui Palestina. Bahkan, sejumlah negara Barat seperti Inggris, Prancis, dan Australia telah mengambil langkah mengakui Palestina sebagai negara.