Bisnis.com, SURABAYA - Legacy Ballroom Surabaya memperkenalkan Odyssey Hall di Lantai 3 sebagai rekomendasi venue pernikahan yang mengutamakan kenyamanan dan keindahan. Melalui exclusive wedding showcase bertajuk LOVE (Legacy of Vows & Elegance) yang berlangsung pada 26–27 Juni 2026, Odyssey Hall tampil memukau dengan dekorasi akad nikah tradisional yang dikemas secara elegan. Menariknya, lantai ini juga menyediakan area pre-function (indoor & outdoor) yang ideal untuk menggelar berbagai ritual adat, memberikan ruang yang lebih intim bagi calon pengantin dan keluarga besar.

Tien Gunarti, Director of Sales Banquet Legacy Ballroom, mengungkapkan antusiasmenya terhadap konsep baru ini "Kami memahami bahwa setiap calon pengantin menginginkan momen pernikahan yang tidak hanya sakral, tetapi juga memiliki sentuhan visual yang anggun dan berkesan. Melalui Odyssey Hall, kami ingin menunjukkan bahwa tradisi adat pun bisa dikemas secara modern tanpa kehilangan nilai luhurnya. Kehadiran area pre-function di lantai ini menjadi solusi sempurna agar seluruh rangkaian prosesi adat dapat berjalan dengan khidmat, intim, namun tetap terasa megah."

Selain keindahan venue, wedding showcase LOVE juga memanjakan lidah para pengunjung melalui sesi food testing eksklusif. Legacy Ballroom menghadirkan kurang lebih 30 pilihan menu kuliner yang bervariasi, mulai dari cita rasa Nusantara hingga hidangan Western. Bagi pencinta kuliner tradisional Jawa, terdapat menu wajib coba yang menjadi ikon tradisi adat, yaitu Ayam Ingkung dan Tumpeng Gebyok yang disajikan dengan cita rasa autentik. Tak kalah menarik, para pengunjung juga disuguhkan dengan aneka pilihan menu andalan lainnya. Pada stan live cooking, tersedia ragam ayam bakar kaya bumbu seperti Ayam Bakar Jimbaran, Ayam Pop Bakar, Ayam Bakar Madu, hingga Ayam Bakar Manado. Menu nasi pun disajikan secara spesial dan menjadi primadona hari ini, meliputi Nasi Goreng Rawon, Nasi Liwet, Nasi Jeruk, serta Nasi Kebuli.

LOVE (Legacy of Vows & Elegance) ini menjadi bukti nyata kolaborasi apik antara Legacy Ballroom bersama para vendor pernikahan kenamaan. Sinergi ini berkomitmen penuh untuk memberikan dan mewujudkan wedding impian terbaik serta tak terlupakan bagi masyarakat Surabaya dan sekitarnya. Untuk informasi dan reservasi, silakan hubungi WhatsApp 0812 1100 3131 / 0812 1100 3737 atau kunjungi Instagram @legacyballroom.id.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia dinilai menghadapi ancaman yang tidak hanya berupa hilangnya keanekaragaman hayati, tetapi juga krisis biokultural yang berpotensi mengikis pengetahuan tradisional masyarakat adat dalam mengelola alam.

Working Group ICCAs Indonesia (WGII) menilai hilangnya bahasa lokal, ritual, hingga praktik pengelolaan sumber daya alam dapat memutus hubungan antara manusia dan alam yang telah terbangun selama ratusan tahun.

Koordinator Eksekutif WGII Cindy Julianty mengatakan ancaman tersebut bahkan lebih kompleks dibandingkan hilangnya spesies atau kawasan hutan.

“Biokultural ini lebih rentan hilang daripada biodiversitas. Karena, yang terancam hilang bukan hanya spesies atau hutan, melainkan seluruh relasi yang membuat spesies, hutan, manusia, bahasa, ritual, dan pengetahuan tersebut saling terhubung,” kata Cindy.

Menurut dia, Indonesia bukan hanya merupakan negara megabiodiversitas dengan beragam ekosistem dan spesies endemik, tetapi juga negara megabiokultural yang menyimpan hubungan panjang antara manusia dan alam.

"Konsep megabiodiversitas umumnya mengacu pada sesuatu yang tangible, yang bisa dihitung secara fisik. Kenyataannya, aspek fisik tidak mungkin berdiri sendiri tanpa relasi," ujarnya.

"Ada keterkaitan antara alam dan budaya, antara alam dan manusia. Ketika bicara soal biokultural, berarti kita bicara tentang relasi, bahasa, praktik, spiritualitas, dan lanskap yang lebih besar," lanjutnya.

Cindy menilai ketika hubungan tersebut terputus, alam berpotensi dipandang hanya sebagai objek ekonomi.

“Ketika manusia kehilangan rasa keterhubungan dengan alam, alam hanya akan dipandang sebagai objek. Ketika alam hanya dilihat sebagai supply untuk kebutuhan manusia, maka eksploitasi dan destruksi menjadi sesuatu yang dianggap wajar,” katanya.

Dia mencontohkan hubungan tersebut melalui keberadaan berbagai varietas padi lokal di komunitas adat. Setiap jenis padi memiliki nama, fungsi, dan makna yang berbeda, termasuk untuk kebutuhan ritual.

“Ada jenis padi lokal yang tidak bisa digantikan, karena fungsinya bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, melainkan juga spiritual dan ekologis,” ujarnya.

Menurutnya, hilangnya padi lokal juga berpotensi menghilangkan praktik budaya yang menyertainya.

“Ketika padi lokal hilang, ritual yang terkait dengannya juga hilang. Ketika ritual hilang, cara masyarakat melihat sumber daya alam ikut berubah. Padi akan dipandang hanya sebagai komoditas untuk dijual. Ketika ritual hilang, hubungan antara manusia dan alam juga hilang. Peradaban yang terkait dengan alam juga akan ikut hilang,” kata Cindy.

Regenerasi Pengetahuan Terancam
WGII menilai masyarakat adat selama ini mengembangkan sistem pengelolaan alam yang dibangun melalui proses observasi panjang dan disesuaikan dengan karakteristik bentang alam masing-masing.

Di komunitas Kasepuhan, misalnya, dikenal pembagian kawasan leuweung titipan, leuweung tutupan, dan leuweung garapan yang masing-masing memiliki fungsi berbeda, mulai dari kawasan sakral, kawasan perlindungan, hingga area yang dapat dimanfaatkan secara terbatas berdasarkan aturan adat.

Komunitas Kasepuhan dan Baduy juga mempertahankan benih padi lokal melalui sistem lumbung tradisional, termasuk memanfaatkan tumbuhan tertentu sebagai pengawet alami.

Namun, Cindy menilai krisis biokultural juga dapat muncul ketika masyarakat adat kehilangan akses terhadap wilayah yang selama ini menjadi sumber pengetahuan mereka, termasuk akibat perubahan fungsi kawasan menjadi wilayah konservasi.

Kondisi tersebut, menurutnya, dapat membatasi akses terhadap kayu untuk membangun rumah adat maupun tanaman obat yang selama ini digunakan secara turun-temurun.

“Salah satu bentuk krisis biokultural hari ini adalah matinya regenerasi pengetahuan dari para tetua adat kepada generasi muda. Warisan biokultural bukan konsep abstrak. Kita perlu mengembalikan perspektif pengelolaan sumber daya alam berdasarkan praktik yang sudah lama hidup dalam keseharian Masyarakat Adat,” ujarnya.

Menjelang penyelenggaraan Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity (CBD COP17) di Yerevan, Armenia, pada Oktober 2026, perhatian dunia kembali tertuju pada target dalam menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati pada 2030.

Di Indonesia, WGII mencatat lebih dari satu juta hektare wilayah Indigenous Peoples' and Local Community Conserved Territories and Areas (ICCAs) telah didokumentasikan sebagai kawasan yang dikelola dan dilindungi masyarakat adat maupun komunitas lokal berdasarkan pengetahuan tradisional.

Bisnis.com, JAKARTA — Regulasi nasional Indonesia terkait tata kelola environment, social, governance (ESG) sektor mineral kritis hanya selaras 39% sampai 51% dengan standar internasional, dengan kesenjangan terbesar pada pilar sosial yang mencapai 96%. Hal ini terungkap dalam laporan yang diluncurkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Dewan Energi Nasional (DEN) dan World Resources Institute (WRI) Indonesia.

Laporan bertajuk Analisis Kesenjangan Kerangka Regulasi Nasional dengan Standar ESG Internasional untuk Sektor Mineral Kritis di Indonesia tersebut mengkaji 117 peraturan nasional yang mencakup 21 undang-undang, 20 peraturan pemerintah, dan 50 peraturan menteri. Seluruh aturan ini disandingkan dengan tiga standar ESG global yang meliputi International Finance Corporation Performance Standards (IFC PS), Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA), dan Copper Mark/Responsible Minerals Initiative (CopperMark/RMI).

Dari kajian tersebut ditemukan 103 bukti kepatuhan yang beririsan antara regulasi nasional dan standar ESG global. Namun, 45% aturan nasional dinilai belum sepenuhnya selaras dan membutuhkan penyesuaian panduan pelaksanaan, sementara 23% belum diatur sama sekali dalam regulasi nasional.

Yang paling krusial, 96% dari kekosongan aturan tersebut berada pada pilar sosial yang mencakup mekanisme perlindungan masyarakat adat termasuk komitmen Free, Prior and Informed Consent (FPIC), akuisisi lahan, serta pemindahan tempat tinggal masyarakat.

Dari total 42 parameter ESG komprehensif yang dievaluasi yang meliputi pengelolaan air limbah, perlindungan keanekaragaman hayati, hak masyarakat adat, keselamatan kerja, hingga transparansi rantai pasok dan antikorupsi, sebanyak 40 parameter masih memiliki kesenjangan substansi teknis operasional yang memerlukan penguatan.

Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan Kemenko Perekonomian Agus Wibowo mengatakan penguatan aspek ESG menjadi keharusan untuk menjawab tuntutan global atas produksi mineral kritis yang bertanggung jawab.

"Penguatan pada aspek ESG wajib dilakukan untuk menjawab tuntutan global atas produksi mineral kritis yang diproduksi secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Studi yang telah dibuat akan memudahkan pemerintah dalam melakukan penyesuaian pada peraturan yang sudah ada maupun menyusun peraturan baru agar selaras dengan standar ESG internasional. Harapan kita adalah agar studi ini dapat meningkatkan keselarasan regulasi nasional dengan standar ESG internasional," katanya, dikutip dari siaran pers, Rabu (23/6/2026).

Laporan ini juga menemukan bahwa meski regulasi nasional Indonesia sudah memiliki fondasi ESG yang cukup luas dan tersebar lintas sektor, aturan-aturan tersebut masih terfragmentasi dan belum menyentuh aspek teknis operasional yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan audit pasar global.

Direktur Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas Ekonomi DEN Tubagus Nugraha mengatakan kajian ini membuka pemahaman bahwa ESG bukan persoalan satu sektor.

"Studi ini makin menunjukkan bahwa ESG bukan single point of view, karena aspek-aspek yang dinilai tersebar di berbagai sektor. Pemahaman yang substansial, terutama standar yang diakui secara internasional, penting bagi industri dan pemerintah. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman, serta membuka transformasi dan penyesuaian terhadap industri regulasi ESG global," katanya.

Laporan ini memberikan tiga rekomendasi strategis. Bagi pemerintah, diperlukan transformasi regulasi tata kelola ESG melalui penyusunan pedoman kepatuhan nasional dan pembentukan institusi koordinator lintas sektor. Bagi pembuat standar internasional, laporan mendorong mekanisme pengakuan kesetaraan (equivalency recognition) agar dokumen hukum resmi Indonesia dapat diakui langsung untuk menekan biaya audit. Bagi pelaku industri, laporan menekankan pentingnya membangun compliance register terintegrasi dan memperkuat unit kerja ESG.

Country Director WRI Indonesia Nirarta Samadhi mengatakan posisi strategis Indonesia sebagai pemegang cadangan mineral kritis justru bisa menjadi risiko jika tata kelola tidak diperkuat.

"Indonesia memiliki posisi strategis karena cadangan mineral kritis dan pengolahannya, namun posisi tawar tersebut bisa menjadi risiko, jika tata kelola tidak didukung secara komprehensif. Hilirisasi nikel menjadi salah satu strategi dalam rencana pembangunan pemerintah. Studi kesenjangan ESG ini membantu mengidentifikasi 'kerugian tersembunyi', seperti emisi dan kerugian ekologis, yang dihadapi saat ini dan di masa depan," katanya.

Pada Pemilu 2024, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mendorong sekitar 35 utusan masyarakat adat berkontestasi di berbagai tingkatan. Mereka menggalang puluhan ribu suara: 28.828 untuk DPRD kabupaten/kota, 12.459 untuk DPRD provinsi. Tidak satu pun menembus DPR RI.

Sementara itu, sekitar 1,9 juta anggota masyarakat adat yang tinggal di kawasan hutan bahkan tidak terdaftar sebagai pemilih. Bukan karena mereka menolak demokrasi, melainkan karena desain administrasi pemilu tidak mengenali keberadaan mereka.

Di negara yang konstitusinya mengakui masyarakat adat dan pemilunya disebut “berhasil,” bagaimana mungkin kelompok yang berjumlah puluhan juta jiwa tidak memiliki satu pun wakil di parlemen nasional?

Dalam tulisan saya sebelumnya di Katadata, saya menunjukkan bahwa 17,3 juta suara sah menguap pada Pemilu 2024 akibat ambang batas parlemen 4%. Kemudian wacana menaikkannya menjadi 7% adalah manuver elite petahana untuk melinierkan parlemen.

Kasus masyarakat adat memperlihatkan bahwa masalahnya lebih dalam dari sekadar ambang batas. Ia menyentuh pertanyaan paling mendasar tentang demokrasi kita: apakah desain pemilu yang semakin sempurna secara prosedural dengan sendirinya menghasilkan keterwakilan yang bermakna? Pengalaman masyarakat adat menjawab dengan tegas: tidak.

Tiga Saringan yang Tampak Netral

Naskah kebijakan yang disusun Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), AMAN, dan Indonesian Parliamentary Center (IPC) pada Juni 2026, bertajuk Membuka Jalan bagi Wakil Masyarakat Adat, mengidentifikasi tiga dimensi prosedural yang bekerja sebagai "saringan berlapis" terhadap masyarakat adat. Ketiganya tampak netral berlaku sama untuk semua warga tetapi bekerja diskriminatif terhadap kelompok yang posisi sosialnya sudah timpang sejak awal.

Saringan pertama adalah administrasi kependudukan. Wilayah adat yang belum diakui formal kerap dianggap berada di dalam kawasan hutan negara, sehingga layanan perekaman e-KTP tidak bisa masuk. Tanpa e-KTP, warga adat lenyap dari daftar pemilih. Di sinilah benturan yurisdiksi antara Kemendagri, Kementerian Kehutanan, dan KPU menciptakan zona kosong birokratis: setiap lembaga merasa bukan kewenangannya, sementara 1,9 juta warga kehilangan hak konstitusional bahkan sebelum kontestasi dimulai.

Saringan kedua adalah penataan daerah pemilihan. Kajian Indonesian Parliamentary Center (IPC) pada 2017 menunjukkan bahwa penataan dapil yang mengabaikan prinsip kohesivitas memecah komunitas adat yang secara sosial-budaya utuh ke dalam beberapa dapil. Kasus Suku Gayo di Aceh adalah contoh konkret: kekuatan elektoral yang sesungguhnya signifikan menjadi tercerai-berai, dan kepastian representasi di DPR RI menjadi semu. Komunitas yang utuh dipecah oleh garis administratif yang tidak mengenali batas-batas sosialnya.

Saringan ketiga adalah konversi suara menjadi kursi. Ambang batas parlemen 4% menghukum kekuatan politik yang dukungannya terkonsentrasi secara wilayah, persis profil komunitas adat. Dan dalam sistem daftar terbuka, pemilu berubah menjadi perlombaan modal ekonomi antarcalon. Pada keduanya, utusan masyarakat adat hampir pasti kalah bukan karena mereka kurang kapabel, melainkan karena medan pertarungannya sudah dirancang untuk pemain dengan sumber daya yang sama sekali berbeda.

Anne Phillips dalam The Politics of Presence (1995) mengingatkan: bagi kelompok dengan sejarah peminggiran yang panjang, kehadiran nyata wakil dari kelompok itu tidak tergantikan oleh sekadar program yang bersimpati. Will Kymlicka menyebutnya lebih tajam: memberikan aturan yang sama tanpa penyesuaian terhadap kelompok yang posisinya tidak sama adalah kesetaraan yang hanya formal dan kesetaraan formal, pada hakikatnya, melanggengkan ketidaksetaraan.

Substansi dan Prosedur Bisa Berjalan Beriringan

Argumen paling umum yang dilontarkan terhadap penguatan dimensi substansial dalam desain pemilu adalah bahwa ia akan mengorbankan keadilan prosedural—khususnya prinsip kesetaraan suara. Data menunjukkan sebaliknya.

Pada 2022, ketika pemekaran melahirkan empat provinsi baru di Tanah Papua, SPD menyusun penataan dapil DPRD provinsi dengan menempatkan kohesivitas adat sebagai pertimbangan utama.

Dapil disusun mengikuti tujuh wilayah adat besar Mamta, Sareiri, Meepago, Lapago, Anim Ha, Domberai, berdasarkan konsultasi langsung dengan Dewan AMAN Papua. Hasilnya diukur dengan dua instrumen yaitu indeks proporsionalitas (LHI) dan deviasi harga kursi.

Di seluruh enam provinsi, kedua indikator menunjukkan hasil yang sangat baik. Proporsionalitas berkisar antara 1,06 persen (Papua Barat Daya) hingga 2,08% (Papua Selatan) angka yang mendekati nol berarti pembagian kursi nyaris sempurna sebanding dengan proporsi penduduk. Deviasi harga kursi juga rendah, artinya suara setiap warga bernilai setara.

Temuan ini membuktikan satu hal yang selama ini dianggap mustahil: melindungi keutuhan komunitas adat dalam penataan dapil tidak mengorbankan keadilan suara. Tegangan antara prosedural dan rekognisi yang selama ini dianggap tak terelakkan terbukti bisa diselesaikan dalam kerangka hukum pemilu yang sudah ada, bahkan tanpa perlu mengubah satu pasal pun.

Cermin yang Lebih Besar

Kasus masyarakat adat bukan anomali. Ia adalah cermin paling jelas dari masalah yang lebih luas dalam desain demokrasi elektoral Indonesia: bahwa prosedural yang semakin canggih berjalan seiring dengan penyingkiran substansial yang semakin halus.

Kita sudah melihatnya pada 17,3 juta suara yang menguap akibat ambang batas parlemen. Kita melihatnya pada normalisasi politik uang, di mana jumlah pemilih yang menolak justru menurun dari 9,8% pada 2019 menjadi 8% pada 2024.

Dalam temuan SPD yang tertuang dalam buku Selamat Datang Otokrasi (2024) bahwa pemilu di Indonesia tidak lagi berfungsi sebagai arena kompetisi yang setara, melainkan alat konsolidasi kekuasaan. Polanya sama: pemilu yang semakin rapi secara teknis, tapi semakin jauh dari keterwakilan yang bermakna.

Pembahasan RUU Pemilu yang sedang berlangsung adalah kesempatan untuk memutus pola itu. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 telah mewajibkan pembenahan ambang batas sebelum 2029. Pasal 185 huruf (f) UU Pemilu sudah menyediakan landasan untuk penataan dapil berbasis kohesivitas adat.

Instrumennya ada. Yang selama ini kurang adalah kemauan untuk menguji setiap prosedur terhadap satu pertanyaan substansial: apakah desain ini menyingkirkan atau merangkul mereka yang paling membutuhkan suara?

Selama pertanyaan itu tidak diajukan, pemilu kita akan terus berhasil secara prosedural dan gagal secara substansial. Masyarakat adat akan terus diakui dalam konstitusi, tapi tidak pernah dihitung dalam demokrasi. Dan jarak antara janji kesetaraan dan kenyataan penyingkiran akan terus diselubungi oleh satu kata yang paling berbahaya dalam politik kita: prosedur.

Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur Papua Matius D. Fakhiri menegaskan komitmennya untuk menjadikan sagu sebagai fondasi kedaulatan pangan, pelestarian budaya, perlindungan ekosistem, dan penguatan ekonomi masyarakat adat.

Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Fakhiri saat membuka Festival COLO Sagu 2026 yang mengusung tema “Sagu Menghidupi. Dari Tradisi Menuju Kemandirian Ekonomi” dilansir dari laman resmi Pemprov Papua.

Dalam sambutannya, Gubernur Fakhiri menyampaikan apresiasi kepada Yayasan Colo Sagu Nusantara, panitia pelaksana, akademisi, komunitas adat, pelaku UMKM, serta seluruh mitra yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut.

“Bagi orang Papua, sagu bukan sekadar bahan pangan. Sagu adalah identitas, sejarah dan bagian dari perjalanan hidup masyarakat adat yang diwariskan dari generasi ke generasi,” ujarnya.

Ia menilai sagu memiliki peran strategis dalam menghadapi tantangan global, khususnya untuk mengurangi ketergantungan terhadap pangan dari luar daerah. Dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, sagu dinilai mampu menjadi fondasi kedaulatan pangan sekaligus membuka peluang ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat Papua.

Karena itu, Pemprov Papua terus mendorong penguatan ekosistem sagu melalui perlindungan kawasan sagu, pemberdayaan masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat, pengembangan riset dan inovasi, serta peningkatan nilai tambah produk turunan sagu agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

Dia juga menekankan, pembangunan sagu membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, lembaga adat, perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga keuangan, komunitas lingkungan hingga masyarakat.

“Ketika seluruh elemen bergerak bersama, maka sagu tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga menjadi sumber kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat Papua,” katanya.

Fakhiri menegaskan, semangat pelestarian dan pengembangan sagu sejalan dengan visi pembangunan Papua Cerah, yakni terwujudnya transformasi Papua yang sehat, sejahtera, dan harmoni. Melalui penguatan pangan lokal berbasis sagu, Papua diharapkan mampu membangun masyarakat yang sehat, mandiri secara ekonomi, sekaligus menjaga harmoni antara manusia, budaya, dan alam.

Menutup sambutannya, Gubernur Fakhiri mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga hutan sagu, melindungi tanah adat, serta mengembangkan inovasi dan hilirisasi produk sagu agar manfaatnya dapat kembali dirasakan oleh masyarakat Papua sebagai pemilik sah warisan budaya tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah terus mengejar realisasi Program 3 Juta Rumah di tengah minimnya alokasi fiskal negara. Menariknya, program ini tak hanya dirancang untuk mengentaskan ketimpangan pemilikan rumah semata, melainkan diharapkan turut mengentaskan kawasan kumuh di Ibu Kota.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa jumlah rumah tangga yang saat ini masih tinggal di Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di area padat penduduk DKI Jakarta dilaporkan mencapai 834.000 rumah tangga.

Dari total angka tersebut, wilayah Jakarta Barat tercatat menyumbang porsi paling masif. Di mana, sebanyak 262.000 rumah tangga yang tinggal di wilayah tersebut menempati tempat tinggal tidak layak huni.

"Paling banyak itu ada di Jakarta Barat, di mana lokasi Jakarta Barat ini ada 262.000 rumah tangga yang rumahnya tidak layak huni," ujar Amalia saat ditemui di Kawasan Tambora, dikutip Rabu (17/6/2026).

Sementara itu, Amalia menambahkan bahwa wilayah Jakarta Timur membuntuti di posisi kedua sebagai kawasan dengan pemukiman padat dan tidak layak terbesar di Jakarta. BPS mencatat, jumlah rumah tangga dengan hunian tidak layak di Jakarta Timur saat ini mencapai kisaran 198.000 rumah tangga.

Tingginya angka RTLH ini berbanding lurus dengan tingginya tingkat ketimpangan atau rasio gini (Gini Ratio) di provinsi dengan roda ekonomi terbesar di Indonesia tersebut.

“Bahwa DKI Jakarta ini tingkat ketimpangannya relatif tinggi, dan jauh lebih tinggi, dari rata-rata nasional. DKI Jakarta Gini Ratio-nya sebagai ukuran ketimpangan adalah 0,441,” tambahnya.

Guna menekan angka ketimpangan dan membenahi kawasan kumuh tersebut, BPS menegaskan komitmennya untuk mengawal penuh akurasi data program intervensi hunian milik pemerintah. Salah satunya melalui pemberian dukungan data terhadap Program 3 Juta Rumah.

Namun demikian, upaya penanganan kawasan kumuh khususnya di Jakarta masih menghadapi tantangan biaya. Sehingga pelaksanaannya belum dapat dijalankan secara masif.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bahkan menyebut kebutuhan dana penanganan kawasan kumuh tahun depan belum sepenuhnya tertampung dalam pagu indikatif TA 2027.

Menteri PKP, Maruarar Sirait menjelaskan pihaknya baru mendapat alokasi pagu indikatif 2027 sebesar Rp9,913 triliun. Ara membeberkan, pagu indikatif yang ada saat ini belum memperhitungkan kebutuhan anggaran untuk target 2 juta unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah hingga penanganan kawasan kumuh.

Karenanya, Kementerian PKP secara resmi melayangkan usulan penambahan anggaran sebesar Rp96,09 triliun. Sehingga pagu tahun depan dapat memenuhi kebutuhan anggaran program 3 Juta Rumah yang diproyeksikan mencapai Rp106 triliun.

Perinciannya, output prioritas utama akan menyasar program BSPS senilai Rp57,29 triliun untuk menyokong 2 juta unit rumah. Pemerintah menilai program ini menjadi salah satu pilar utama penopang target 3 juta rumah.

Selanjutnya, kementerian mengalokasikan Rp36,94 triliun untuk pembangunan 50.000 unit atau 421 tower rumah susun (rusun). Langkah ini diambil guna merespons tingginya aspirasi kebutuhan hunian vertikal dari berbagai daerah.

Adapun, sisa anggaran akan disebar untuk rumah khusus sebesar Rp8 triliun, penanganan kawasan kumuh dan sanitasi senilai Rp519 miliar di 25 lokasi, serta bantuan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) sebesar Rp155,82 miliar.

“Penanganan kawasan kumuh dan sanitasi sebesar Rp519 miliar untuk 375 hektare ada di 25 lokasi. Dan bantuan PSU sebesar Rp155,82 miliar untuk 10.550 unit,” ujar Ara.

Bertumpu Pada Alokasi BSPS 5.000 Unit

Adapun khusus tahun ini, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menekankan bakal menangani kawasan kumuh di Jakarta dengan mengandalkan alokasi BSPS yang ditetapkan sebanyak 5.659 unit.

Meski belum mampu mencakup total rumah tangga yang tinggal di RTLH DKI Jakarta, angka tersebut dilaporkan telah meningkat signifikan dari total alokasi awal yang hanya sebanyak 158 unit rumah.

“Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tim Balai P3KP Jawa I yang telah bekerja dengan baik. Sehingga, program ini dapat berjalan dan memberikan manfaat nyata,” imbuhnya.

Adapun, menanggapi pernyataan BPS yang menegaskan Jakarta Barat menjadi wilayah dengan kawasan kumuh paling tinggi, alokasi BSPS untuk wilayah tersebut pada tahun ini ditetapkan sebanyak 1.350 unit.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Fitrah Nur menjelaskan bahwa total alokasi BSPS Tahun ANggaran 2026 secara nasional ditetapkan sebanyak 375.200 unit.

Dia menjelaskan, target hingga Juli 2026 dapat tembus 23,84% dari kuota awal atau sekitar 89.000 unit dengan anggaran yang telah digelontorkan mencapai Rp2,04 triliun.

Akan tetapi, pada awal Juni 2026 realisasi penanganan BSPS secara nasional baru mencapai 13,51% dengan nilai anggaran terealisasi Rp1,15 triliun.

“Tapi saya masih optimis kita bisa kejar ini, karena prosesnya semuanya verifikasi. Bulan Oktober 2026 pelaksanaan fisik ditargetkan selesai 100% atau paling telat November 2026,” imbuhnya.

Perlu Upaya Konsolidasi - Koordinasi dengan Pemda

Meskipun pemerintah pede dapat mengentaskan kawasan kumuh dengan program BSPS, sejumlah pakar menilai hal tersebut tidak menyelesaikan masalah secara fundamental.

Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti, Nirwono Joga menjelaskan bahwa perlu adanya upaya konsolidasi lahan oleh pemerintah. Kemudian, penanganan kawasan kumuh dapat dilakukan dengan pembangunan hunian vertikal.

Hal tersebut dinilai jauh lebih relevan ketimbang hanya menjalankan proses renovasi. Mengingat, area tersebut akan tetap padat penduduk dan bakal menimbulkan sederet persoalan baru ke depan.

“Kalau bicara Jakarta, idealnya dilakukan konsolidasi lahan. Kenapa? Karena kalau lahan yang terbatas akan lebih layak kalau kawasan itu ditata ulang. Karena dengan keterbatasan lahan tadi, hunian vertikal itu daya tampungnya lebih besar,” ujarnya.

Selai itu, penataan ulang kawasan dengan pembangunan hunian vertikal bakal menciptakan kawasan yang lebih sehat dan mudah diakses. Dengan demikian, tingkat kelayakan hidup masyarakat dapat jauh lebih terjamin.

“Kalau rumahnya itu hanya diperbaiki melalui bedah rumah bagus sebenarnya, tapi itu bisa jadi masalah kota dalam jangka panjang. Rumahnya tetap kecil, lingkungannya juga sempit. Kemudian secara teknis kapasitasnya terbatas, karena rumahnya sudah penuh,” tambahnya.

Senada, Pengamat Tata Kota dari Forum Warga Jakarta (Fakta) Azas Tigor Nainggolan menilai pemerintah perlu mendorong upaya konsolidasi lahan masyarakat untuk dibangun hunian vertikal. Hal itu diperlukan demi mengatasi padatnya pemukiman di sejumlah titik di Jakarta.

Selain itu, Pemerintah Pusat juga didorong untuk dapat lebih aktif menjalin kolaborasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam memetakan penanganan kawasan kumuh di Jakarta.

“Seharusnya kementeriannya itu melakukan koordinasi dengan Pemda setempat, karena yang mengetahui kebutuhan adalah Pemda setempat, yang tau kapasitas adalah Pemda setempat,” tegasnya.

Tigor menekankan, tak hanya Jakarta Barat, sejumlah wilayah di Jakarta Utara hingga Jakarta Timur juga perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Di mana, apabila hal ini dikerjakan secara taktis upaya penanganan kawasan kumuh di Jakarta sebenarnya dapat rampung dalam waktu dekat.

Selain itu, Tigor juga menyebut pemerintah perlu mulai gencar melakukan sosialisasi agar minat masyarakat tinggal di hunian vertikal jauh lebih tinggi. Hal ini diperlukan guna memuluskan upaya penanganan tata kota ke depan.

“Kementerian Perumahan Rakyat itu bukan cuma bangun rumah, tapi bagaimana mengedukasi masyarakat supaya mau pindah ke Rusun, nah ini yang belum ada sampai sekarang,” pungkasnya.

Banda Aceh (ANTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah memberikan kepastian hukum terhadap 16,6 hektare tanah ulayat dari dua pemukiman masyarakat hukum adat di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh.

"Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan dua sertifikat tanah ulayat di Aceh Besar," kata Kepala Kanwil BPN Aceh, Arinaldi, di Banda Aceh, Rabu.

Pernyataan itu disampaikan Arinaldi dalam rapat kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI dengan Pemerintah Aceh serta Bupati/Wali Kota se-Aceh terkait pengawasan implementasi UU Pemerintah Daerah Khusus dan Istimewa serta pengawasan pelaksanaan kebijakan pertanahan, di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh.

Dirinya menyebutkan, adapun sertifikat tanah ulayat tersebut diberikan kepada masyarakat di Mukim Siem Kecamatan Darussalam Aceh Besar sekitar 1.700 meter, dan di Mukim Seulimeum Kecamatan Seulimeum, Aceh Besar seluas 16,43 hektare.

"Ini menjadi tonggak sejarah kepastian hukum bagi dua masyarakat hukum adat di wilayah Aceh," ujarnya.

Kepastian hukum tanah ulayat tersebut sesuai Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, dan menjadi landasan hukum utama yang mengakomodasi penuh pendaftaran tanah hak ulayat di Indonesia.

Rinaldi menyampaikan, pada dasarnya terdapat dua mukim tanah ulayat lainnya di Aceh Besar, yakni Mukim Leupung. Tetapi, pasca bencana tsunami Aceh, objek tersebut hilang.

"Dulu di Aceh Besar ada dua mukim juga di Leupung. Tetapi karena bencana tsunami musnah haknya. Karena secara aturan, jika musnah objeknya, juga musnah hak itu sendiri," katanya.

Ia menambahkan, berdasarkan data BPN, hanya dua mukim tersebut yang telah ditetapkan sebagai tanah ulayat di Aceh. Karena itu, kepada masyarakat yang mungkin memiliki wilayah adat dapat disampaikan kepada kantor pertanahan untuk dilakukan penelitian yuridis maupun fisik.

"Daerah yang belum dan merasakan itu tanah ulayat harus, dapat didaftarkan ke kantor pertanahan dengan membawa persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku. Jika sesuai mekanisme, maka hak ulayat akan diberikan," demikian Arinaldi.

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Setelah tiga kali mendaftar, Kelompok Pejuang Muda Wija To Cerekang yang menjaga hutan adat Cerekang di Luwu Timur, Sulawesi Selatan, akhirnya menjadi penerima Kalpataru. Bagi masyarakat adat To Cerekang, Kalpataru bukan sekadar penghargaan, tapi tameng untuk mempertahankan hutan adat yang mereka jaga secara turun-temurun.

Ancaman terhadap kawasan itu datang dari aktivitas pertambangan. Meski telah memeroleh Surat Keputusan Bupati tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal, sebagian wilayah hutan adat kemudian masuk dalam izin usaha pertambangan (IUP).

"Kalpataru sebagai pegangan kami yang kuat, karena sudah diakui di nasional," kata Adnan, Perwakilan Kelompok Pejuang Muda Wija To Cerekang usai menerima Kalpataru Adya 2026 kategori Penyelamat Lingkungan, di Jakarta, Kamis (11/6) lalu.

Selama ini, Kelompok ini bersama masyarakat secara sukarela menjaga kawasan hutan adat seluas 679,20 hektare, mulai dari pegunungan hingga pesisir, agar tetap lestari dan bebas dari aktivitas eksploitasi.

Dalam wawancara singkat dengan Jurnalis Katadata Ajeng Dwita Ayuningtyas, Adnan menceritakan swadaya masyarakat membentengi hutan, dengan patroli hingga kawat berduri.

Kapan Pejuang Muda Wija To Cerekang terbentuk?

Perlindungan itu sudah dilakukan secara turun-temurun. Tapi, dari 1999, orang tua kami telah melakukan pemetaan (hutan adat). Untuk Pejuang Muda Wija To Cerekang, kami dibentuk pada 2016. Secara resmi, secara legal.

Berapa luas hutan adat yang dijaga?

Hutan adat ini sekitar 679,20 hektare, terbagi dalam 10 titik. Mulai dari hulu, pegunungan, dataran rendah, sampai pesisir. Dan luasannya tidak berkurang sama sekali, keadaannya sekarang masih sama seperti dulu.

Jadi memang benar-benar cuma perlindungan saja. Tidak ada aktivitas-aktivitas di dalam.

Apa yang dilakukan untuk menjaga hutan?

Kami melakukan patroli di 10 titik itu, melakukan pemasangan papan informasi (keterangan hutan adat), terus sosialisasi kepada masyarakat-masyarakat yang berdampingan dengan hutan adat itu.

Hutan adat itu masih hutan lestari, tidak dimasuki sama sekali, apalagi diambil isinya di dalam. Jadi betul-betul untuk menjaga, melindungi, melestarikan. Apa-apa yang ada di dalam kawasan hutan adat itu sama sekali tidak boleh diambil, baik flora, fauna, dan lain-lain.

Kami memanfaatkan area di luar kawasan hutan adat. Di pesisir, ada spot untuk dijadikan budidaya ikan. Nanti pada saat dia besar, dia bisa keluar dari area budidaya dan dimanfaatkan masyarakat sekitar.

Selama ini bekerja secara sukarela?

Kami swadaya. Biasanya ada juga dari NGO (non-government organization), pemerintah setempat, untuk beri bantuan seperti pemasangan papan informasi, untuk kegiatan-kegiatan. Kalau patroli, biasanya swadaya, dari masyarakat.

Kami sukarelawan, karena sudah kewajiban kami sebagai generasi-generasi untuk menjaga apa yang dititipkan. Secara terstruktur itu ada 51 anggota Pejuang Muda. Tapi secara keseluruhan anggotanya ya semua masyarakat yang ada di Dusun Cerekang, Desa Manurung, di Kabupaten Luwu Timur.

Apa tantangan terbesar menjaga hutan adat?

Tantangan terbesar kami sekarang ini, karena kawasan kami itu sudah masuk IUP (Izin Usaha Pertambangan). Luas IUP-nya itu (sekitar) ribuan hektare, tapi ada sekitar 20 hektare masuk kawasan hutan adat.

Upaya kami sekarang itu edukasi, bicara ke eksternal, ke perusahaan yang punya IUP agar kawasan itu tidak dikelola sama sekali. IUP itu keluar pada 2018 dan baru berakhir pada 2031. Sekarang perusahaan itu beroperasi, tapi kami sering patroli dan mengingatkan, jangan sampai dia mengelola IUP yang masuk kawasan hutan adat.

Semenjak mengetahui ada IUP itu, kami pasang kawat berduri sepanjang kawasan hutan adat di IUP itu. Tingginya sekitar 200 kaki, kawat duri itu sepanjang dua kilometer. Itu untuk membatasi perusahaan agar tidak keluar.

Apa harapannya usai mendapatkan Kalpataru?

Ini ketiga kalinya Pejuang Muda Wija To Cerekang mendaftarkan diri sebagai penerima Kalpataru, tapi baru kali ini dapat penghargaan. Kami jadi lebih semangat.

Dan, ini sebagai payung hukum kami juga karena kawasan hutan adat kami belum diakui di daerah maupun di nasional. Di daerah itu sementara belum ada pengakuan resmi. Jadi Kalpataru sebagai pegangan kami yang kuat, karena sudah diakui di nasional.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menegaskan bahwa program perhutanan sosial memprioritaskan kelestarian alam dan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan.

"Dalam memastikan agar program ini berjalan sejalan antara peningkatan ekonomi dan penjagaan kelestarian hutan, Kementerian Kehutanan menempatkan Perhutanan Sosial sebagai Program Strategis Nasional," kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut Ristianto Pribadi, saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

"Khususnya, sebagai salah satu solusi utama untuk mengentaskan kemiskinan dan membina kelompok masyarakat," ujarnya menambahkan.

Lebih lanjut, Ristianto mengatakan Kemenhut juga memprioritaskan pemberian akses legal ini kepada daerah-daerah yang tingkat kemiskinannya lebih tinggi sebagai bentuk afirmasi pemerataan ekonomi.

Hal ini, lanjutnya, dibarengi dengan pemberian bantuan alat ekonomi produktif serta menghubungkan kelompok langsung dengan off-taker (pembeli siaga).

Dengan tetap memegang teguh prinsip "Hutan Lestari, Masyarakat Sejahtera", lanjut Ristianto, Kemenhut menerapkan langkah baku di tingkat tapak berupa kewajiban pola agroforestri atau wana tani.

Kewajiban pola agroforestri ini adalah di mana masyarakat menanam dengan kombinasi antara pohon hutan dan tanaman pertanian bernilai ekonomi tinggi sehingga fungsi tutupan hutan tetap terjaga selagi warga memanen hasilnya.

"Kami mengarahkan pemanfaatan hutan pada potensi nontebang, seperti budi daya tanaman sela, optimalisasi hasil hutan bukan kayu (HHBK), dan pengembangan jasa lingkungan berupa ekowisata berbasis masyarakat," ujar Ristianto.

Ia menambahkan seluruh aktivitas ini dikawal secara ketat melalui sistem pemantauan (monitoring), evaluasi berkala, serta pendampingan oleh penyuluh kehutanan.

Kemenhut, kata Ristianto, tidak akan segan untuk mengevaluasi atau mencabut izin persetujuan pengelolaan jika ditemukan pelanggaran hukum seperti alih fungsi hutan secara ilegal atau perusakan kawasan.

"Melalui komitmen jangka panjang yang tertuang dalam Peta Jalan 2025-2029, kehadiran Satgas Percepatan Penetapan Hutan Adat, dan langkah-langkah terintegrasi ini, kami berharap hutan Indonesia tidak hanya menjadi paru-paru dunia yang lestari, tetapi juga menjadi sumber kehidupan yang memakmurkan masyarakat sekitar secara adil dan berkelanjutan," jelasnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menegaskan bahwa perhutanan sosial merupakan salah satu pilar strategis nasional dalam mewujudkan keadilan ekonomi bagi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan.

“Selain itu, perhutanan sosial sekaligus sebagai instrumen penting dalam menjaga resolusi konflik agraria serta kelestarian ekosistem kita,” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut Ristianto Pribadi saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Ristianto mengatakan target pengembangan dan realisasi perhutanan sosial Kemenhut tahun 2026 berjalan selaras dengan dokumen Peta Jalan (Roadmap) Perhutanan Sosial 2025–2029 yang beberapa waktu lalu telah resmi diluncurkan di Lebak, Banten.

Berdasarkan peta jalan tersebut, target konkret Kemenhut tahun 2026 adalah memberikan akses legal bagi kelompok masyarakat seluas 60 ribu hektare secara Nasional.

“Selain itu, fokus kita saat ini juga mencakup penandaan batas kawasan yang telah diberikan persetujuan perhutanan sosial, pengembangan kelompok usaha, serta pendampingan intensif bagi kelompok dalam memajukan usahanya,” ujar Ristianto.

Sementara itu, khusus untuk skema hutan adat, Kemenhut juga telah membentuk Satgas Percepatan Penetapan Hutan Adat yang bertugas mengurai sumbatan komunikasi, memangkas birokrasi, serta mempercepat integrasi verifikasi dan validasi wilayah adat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan komunitas masyarakat hukum adat di lapangan.

Melalui instrumen itu, Ristianto mengatakan pemerintah berkomitmen melakukan peningkatan kapasitas atau scaling up.

“Di mana kelompok perhutanan sosial pemula ditingkatkan statusnya menjadi kelompok mandiri yang mampu mengelola komoditas secara berdikari melalui Kelembagaan Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang bernilai ekonomi tinggi,” katanya.

Ristianto mengatakan, target dan upaya tersebut turut diperkuat dengan kolaborasi lintas sektor melalui kerja sama dengan berbagai pihak.

Dari instansi pemerintah antara lain Kementerian Pertanian; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Kementerian Koperasi; Kementerian UMKM; dan berbagai BUMN.

Lebih lanjut, Kemenhut juga membuka kerja sama dengan pihak swasta lainnya yang bersedia berkontribusi dalam investasi kepada kelompok, pengembangan komoditas, serta hilirisasi produk yang dihasilkan dari Perhutanan Sosial.

“Kerja sama ini juga diwujudkan secara konkret dengan mempertemukan produsen atau kelompok masyarakat secara langsung dengan buyer (pembeli) dalam berbagai ajang pertemuan bisnis untuk memotong rantai pasok,” kata Ristianto.

“Sehingga kelompok perhutanan sosial bisa mendapatkan harga yang jauh lebih bersaing di pasar, didukung pula oleh akademisi serta LSM dalam hal pendampingan teknis di lapangan,” ujar dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Di bawah bendera Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk lumbang pangan dan energi, hutan-hutan di Papua Selatan kini sedang diincar untuk dibabat habis-habisan. Lebih dari 2,5 juta hektare hutan alam perawan—satu dari sedikit paru-paru dunia yang tersisa—sedang diubah paksa menjadi sawah seluas 1,3 juta hektare, kebun tebu raksasa seluas 560.000 hektare, serta perkebunan sawit.

Ambisinya mentereng: memproduksi campuran bahan bakar nabati seperti bioetanol (E10) dan biodiesel (B50) agar kendaraan di kota-kota besar memakai bensin yang diklaim “ramah lingkungan”.

Namun, bagi masyarakat adat suku Marind, Yainan, Auyu, dan Muyu, kedatangan ribuan alat berat tanpa permisi ini adalah bencana besar. Bagi mereka, hutan adalah “supermarket gratis” tempat berburu babi, mengambil air bersih, obat-obatan tradisi, dan mengambil sagu tanpa perlu membeli. Ketika hutan itu dihancurkan atas nama pembangunan, identitas dan martabat hidup mereka ikut runtuh.

Kenyataan pahit inilah yang direkam dengan sangat telanjang oleh dokumenter “Pesta Babi: Kolonialisme di zaman kita”. Film ini membongkar bagaimana kerja sama antara penguasa, kekuatan tentara, dan pengusaha besar menyingkirkan warga lokal dari tanah kelahiran mereka sendiri.

Kongkalikong Pengusaha dan Tentara

Sejarah bisnis di Indonesia sering kali tidak bisa lepas dari kongkalikong antara pengusaha, aparat keamanan, dan pengusaha raksasa. Pola ekonomi-politik kapitalisme konco (crony capitalism) ini selaras dengan analisis klasiknya Richard Robison (2012), Soeharto & Bangkitnya Kapitalisme Indonesia, yang menyebut bahwa watak kapitalisme Indonesia secara historis ditopang oleh relasi kuasa yang erat antara negara, militer, dan aktor bisnis besar.

Di Papua Selatan, tesis ini mewujud nyata melalui kehadiran taipan bahan bakar nabati nasional: keluarga Haji Isam lewat Jhonlin Group sebagai kontraktor utama pembuat jalan dan cetak sawah, serta keluarga Fangiono (Merauke Sugar Group) yang menguasai gurita kebun tebu bersama Martua Sitorus, bos Wilmar International.

Mengapa perusahaan-perusahaan ini bisa begitu sakti menguasai lahan jutaan hektare? Jawabannya terletak pada apa yang disebut oleh Harold Crouch (1999) dalam studinya, Militer & Politik di Indonesia, mengenai perluasan peran militer dalam menjaga stabilitas akumulasi modal ekonomi.

Ketika Kementerian Pertahanan menjadikan proyek pangan ini sebagai tugas negara, tentara diterjunkan bukan untuk bertempur, melainkan untuk menjaga aset dan jalannya buldozer milik investor swasta.

Dengan jumlah personel yang luar biasa banyak—satu tentara menjaga 100 orang Papua—rasa takut dan intimidasi menjadi hal biasa yang dihadapi warga lokal. Banyak warga terpaksa menyerahkan tanah mereka yang hanya dihargai Rp300.000 per hektare melalui tipu muslihat pemaksaan tanda tangan ketua marga yang memecah-belah kerukunan kampung.

Kondisi struktural ini menjadi bukti empiris dari argumen Emir Chairullah (2022), Indonesia’s Failure in Papua. Chairullah menegaskan bahwa kegagalan skema Otonomi Khusus (Otsus) berakar dari pengkhianatan elite Jakarta dan lokal yang mereduksi hak asasi orang Papua demi kepentingan ekstraksi kekayaan alam.

Jargon “kesejahteraan” runtuh ketika aturan hukum ditekuk demi memuluskan izin bagi perusahaan besar, mengulangi taktik kolonial Inggris dan Belanda pada abad ke-19 yang membagi-bagi pulau Papua hanya dengan menarik garis lurus di atas peta, seolah-olah Papua adalah tanah kosong tanpa manusia (terra nullius).

Kebohongan “Modernisasi” Pangan dan Rusaknya Alam

Pemerintah di Jakarta secara konsisten mereproduksi miskonsepsi bahwa orang Papua tidak bisa bertani dan harus diajari menanam padi agar “modern”. Padahal, menanam ubi dan merawat sagu adalah cara bertani terbaik yang sesuai dengan agroekosistem lokal.

Cerita nyata dari Natalis Buet dan Filomina di Merauke membuktikan bahwa proyek cetak sawah dari pemerintah justru menjerat mereka dalam kerugian sistemik karena dipaksa membeli benih, pupuk kimia, dan menyewa traktor yang mahal.

Kondisi lapangan ini memvalidasi kritik I Ngurah Suryawan, dkk. (2020), Berhala-berhala Infrastruktur: Potret dan Paradigma Pembangunan Papua di Masa Otsus. Buku tersebut memperlihatkan bagaimana pembangunan fisik dan cetak sawah massal bertransformasi menjadi berhala baru yang justru memicu kematian sosial bagi masyarakat lokal.

Akibat polusi kimia dari drone perusahaan, rawa-rawa tempat mencari ikan kini rusak dan beracun. Warga lokal pun kehilangan kedaulatan atas makanannya sendiri dan dipaksa menjadi buruh upahan murah. Fenomena ini merupakan bentuk “eksklusi lahan ekstrem”, meminjam istilah Derek Hall, dkk. (2011), di mana otoritas regulasi negara digunakan secara legal untuk menyingkirkan komunitas lokal dari ruang hidup mereka.

Bagi orang Papua, tanah dan hutan bukan sekadar komoditas dagangan. Seperti yang dibongkar oleh Sophie Chao (2022) dalam kajian etnografinya yang mendalam, In the Shadow of Palms: More-Than Human Becomings in West Papua, ekspansi perkebunan monokultur memicu kehancuran jalinan hidup antarmakhluk.

Bagi suku Auyu, pohon sagu adalah kerabat dekat, perwujudan leluhur yang mengorbankan dirinya agar anak cucunya bisa hidup dan makan. Ketika hutan sagu dibabat habis untuk ditanami sawit atau tebu, hubungan batin antara manusia Papua dan alamnya terputus secara kejam, menyisakan trauma mendalam dan alienasi eksistensial.

Melawan Lewat Salib Merah dan Pesta Babi

Menghadapi kepungan modal dan senjata, masyarakat adat Papua melakukan perlawanan berbasis kebudayaan. Suku Auyu menancapkan lebih dari 1.800 salib merah raksasa dan palang adat (sasi) di dusun-dusun mereka sebagai tanda larangan keras bagi perusahaan untuk masuk.

Gerakan mempertahankan tanah adat ini sudah berlangsung lama. George Aditjondro (2000) mencatat bahwa simbol-simbol adat dan identitas budaya selalu menjadi benteng pertahanan terakhir masyarakat Papua melawan penindasan ekonomi-politik dan pelanggaran HAM struktural.

Namun, gerakan yang paling radikal secara ekonomi-politik justru ditunjukkan oleh suku Muyu lewat ritual Awon Atatbon, atau Pesta Babi, yang dipimpin oleh Willem Kimko.

Mengapa Pesta Babi ini ditakuti oleh pemerintah dan pengusaha? Karena ritus ini mensyaratkan kelestarian hutan total secara berkesinambungan selama 10 tahun demi melepasliarkan babi buruan. Di dalam Pesta Babi terkandung hukum adat yang memveto seluruh konsesi korporasi.

Lebih jauh, jika Tania Li dan Pujo Semedi (2022), Hidup Bersama Raksasa: Manusia dan Pendudukan Perkebunan Sawit, menjelaskan bagaimana korporasi mendikte kehidupan masyarakat lewat ketergantungan upah kapitalistik, Pesta Babi justru menjadi anomali.

Ritus ini menjalankan sistem ekonomi timbal balik (reciprocal economy) komunal yang sangat otonom dan kebal dari intervensi pasar bebas maupun mata uang rupiah negara. Pesta adat ini adalah wujud nyata dari gagasan “Emansipasi Papua”—sebuah konsep perjuangan martabat kemanusiaan yang diwariskan oleh mendiang Muridan Widjojo, peneliti LIPI. Ritus ini berhasil merekatkan kembali konsolidasi sosial antarklan yang sengaja dipecah-belah oleh kepentingan bisnis korporasi.

Setelah Menonton “Pesta Babi”

Tak ada yang lebih mengusik Soeharto melebihi Pramoedya Ananta Toer dan Wiji Thukul. Pramoedya hanyalah lelaki tua dengan mesin tik usang, dan Thukul hanyalah pemuda miskin dari Solo.

Mereka tidak punya batalyon atau senapan, namun seluruh raksasa kekuasaan Orde Baru dikerahkan untuk melumat keduanya. Aparat sadar, membiarkan Pramoedya menulis dan Thukul berpuisi sama saja dengan membiarkan bom waktu berdetak di bawah kursi kekuasaan. Begitu menakutkannya Thukul, hingga ia dilenyapkan dari muka bumi.

Kekuasaan tidak pernah takut pada senjata, karena mereka adalah yang memonopolinya. Namun, yang membuat jemari para jenderal bergetar adalah kata-kata.

Senjata hanya membunuh tubuh, tetapi kata-kata Pramoedya dan Thukul mampu membunuh legitimasi. Tetralogi Buru dilarang karena mengajari rakyat melihat belenggu mereka, sementara sajak “Peringatan” Thukul dilarang karena mengubah ketakutan menjadi keberanian massa lewat satu kalimat: “Hanya ada satu kata: lawan!”

Ada benang merah yang tebal antara film dokumenter “Pesta Babi” dengan roman Pramoedya serta syair Thukul: mereka sama-sama merubuhkan tembok ilusi yang dibangun tentara.

Selama puluhan tahun, penguasa mendisiplinkan pengetahuan kita tentang Papua melalui narasi tunggal: nasionalisme, separatisme, dan operasi militer. “Pesta Babi” datang merusak tata bahasa suci itu.

Film ini membongkar persekongkolan busuk antara modal raksasa dan penguasa yang dijaga laras senapan. Ia menunjukkan bahwa di balik dalih keamanan, ada konsesi tambang yang dibagi-bagi, hutan yang dilenyapkan, dan eksploitasi manusia yang dilegalkan.

Tentara takut pada “Pesta Babi” karena film ini mengembalikan kedaulatan berpikir kepada penontonnya. Menonton dokumenter ini menjadi tindakan “subversif” karena merusak instalasi kebohongan negara.

Ketika dokumenter mampu membuat masyarakat melihat realitas Papua yang telanjang tanpa sensor, saat itulah senjata kehilangan taringnya. Film ini ditakuti karena memindahkan kekuasaan dari tangan jenderal, kembali ke mata rakyat.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Pemerhati Konservasi Alam Indonesia Abdul Malik meminta Komisi VI DPR RI mengawasi rencana pembangunan pabrik kantong semen dan packing plant PT Conch di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan.

Dia menilai proyek tersebut berpotensi berdampak pada lapangan kerja masyarakat sekitar. “Pihak perusahaan selalu menjanjikan lowongan kerja bagi warga lokal, tetapi itu bohong besar,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Malik menyebut warga Mangempang, Kecamatan Barru, yang berada di sekitar area operasional PT Conch, selama ini bergantung pada aktivitas industri semen yang sudah ada, seperti Tonasa dan Busowa. Mereka bekerja sebagai buruh, karyawan, hingga sopir truk.

Dia menilai masuknya packing plant baru yang diduga akan menyalurkan semen dari luar daerah berpotensi menekan pasar semen di Sulawesi Selatan yang menurutnya sudah mengalami kelebihan pasokan.

“Akibatnya, pabrik tempat keluarga kami mencari nafkah terancam melakukan PHK massal. Satu lowongan kerja baru di PT Conch akan menumbangkan 10 pekerjaan warga lokal di pabrik lain. Lama dapur kami terancam mati,” tegas Malik.

Selain aspek ekonomi, Malik juga menyoroti lokasi proyek yang berada di kawasan permukiman padat, bukan kawasan industri berat.

"Ini bukan hutan kosong. Ini adalah pusat kota kami, kawasan permukiman padat penduduk, tempat anak-anak kami bersekolah dan pusat administrasi daerah," katanya.

Dia juga mengkhawatirkan dampak lingkungan berupa debu dari aktivitas pengemasan semen serta peningkatan lalu lintas kendaraan berat yang dinilai berisiko terhadap keselamatan warga.

Menurutnya, operasional fasilitas tersebut diduga bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), karena Kelurahan Mangempang tidak masuk dalam zona industri berat.

Malik turut mempertanyakan proses konsultasi publik analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang dilakukan pada November 2020. Dia menyebut sejumlah fasilitas perusahaan telah berdiri sebelum proses konsultasi publik dilakukan.

Dia menilai kondisi tersebut perlu dikaji lebih lanjut terkait kepatuhan terhadap prosedur perizinan dan pelibatan masyarakat dalam proyek.

Atas dasar itu, Malik meminta Komisi VI DPR RI menggunakan fungsi pengawasannya untuk mengevaluasi proyek tersebut, serta mendorong pemerintah pusat dan daerah memastikan seluruh perizinan sesuai ketentuan tata ruang dan hukum yang berlaku.

"Kami tidak anti-investasi. Namun investasi harus menghormati hukum, tata ruang, lingkungan hidup, dan hak-hak masyarakat yang terdampak langsung," ujarnya.