Bisnis.com, JAKARTA - Penerimaan tarif impor mendorong defisit anggaran Amerika Serikat (AS) menyusut 17% dalam empat bulan pertama tahun fiskal 2026, di tengah sengketa hukum atas kebijakan Presiden Donald Trump tersebut.

Melansir Bloomberg pada Kamis (12/2/2026), defisit anggaran AS tercatat turun menjadi US$697 miliar untuk periode hingga Januari, dibandingkan US$840 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan tersebut setara 17%. Jika disesuaikan dengan perbedaan kalender, defisit tahun fiskal 2026 sejauh ini menyusut 21%.

Kinerja anggaran ditopang oleh pertumbuhan penerimaan yang lebih cepat dibandingkan belanja. Penerimaan negara naik 12%, sementara belanja hanya meningkat 2%. Penerimaan dari bea masuk atau customs duties mencapai US$124 miliar pada periode Oktober hingga Januari, melonjak sekitar 304% dibandingkan periode yang sama pada 2025.

Sebelumnya pada Rabu, Congressional Budget Office (CBO) memperkirakan penerimaan tarif berpotensi menurunkan defisit federal hingga US$3 triliun dalam 10 tahun ke depan, dengan asumsi seluruh tarif yang berlaku per 20 November tetap dipertahankan tanpa perubahan selama periode tersebut.

Namun, tambahan penerimaan dari tarif dinilai belum cukup untuk menutup berbagai kebijakan lain dalam program ekonomi Trump yang justru memperlebar defisit. CBO merevisi naik proyeksi total defisit 10 tahun sebesar US$1,4 triliun, dengan memasukkan dampak pemangkasan pajak dari undang-undang utama Partai Republik yang disahkan pada Juli tahun lalu, serta sejumlah asumsi baru lainnya.

Kebijakan tarif Trump sendiri terus diwarnai perdebatan hukum dan politik sejak tahun lalu. Mahkamah Agung AS tengah mengkaji gugatan yang berpotensi membatalkan banyak tarif tersebut, terkait pertanyaan apakah Trump memiliki kewenangan untuk memberlakukannya melalui instrumen darurat ekonomi.

Pemerintah menyatakan akan menggunakan mekanisme lain, meski lebih rumit, untuk kembali memberlakukan sebagian tarif jika kalah dalam perkara tersebut.

Sementara itu, data anggaran terbaru juga menunjukkan penurunan penerimaan pajak korporasi bruto, seiring pemangkasan beban pajak perusahaan yang diatur dalam undang-undang pajak tahun lalu.

Penerimaan pajak korporasi turun menjadi US$125 miliar dalam empat bulan terakhir, dari US$146 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Amerika Serikat membukukan defisit sebesar US$284 miliar pada Oktober, yang dipicu oleh lonjakan penerimaan tarif serta penggeseran pembayaran manfaat ke bulan tersebut di tengah keterlambatan laporan akibat penutupan pemerintah (governmentshutdown).

Melansir Reuters pada Rabu (26/11/2025), defisit Oktober meningkat US$27 miliar atau 10% dibandingkan dengan defisit US$257 miliar pada Oktober 2024. Kenaikan terutama dipicu oleh penggeseran pembayaran manfaat November senilai sekitar US$105 miliar untuk sejumlah program militer dan kesehatan ke bulan Oktober.

Setelah disesuaikan dengan penggeseran tersebut, defisit Oktober diperkirakan hanya sekitar US$180 miliar, atau turun 29% dibandingkan dengan defisit Oktober 2024 yang telah disesuaikan sebesar US$252 miliar.

Total belanja pemerintah pada Oktober, termasuk pembayaran manfaat November, mencapai US$689 miliar, naik 18% dari US$584 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Laporan anggaran untuk bulan pertama tahun fiskal 2026 itu tertunda 43 hari karena penutupan sejumlah lembaga federal, yang menyebabkan keterlambatan sejumlah pembayaran, termasuk gaji pegawai pemerintah, ujar seorang pejabat Departemen Keuangan.

Pejabat Departemen Keuangan menyebut belum memiliki estimasi pasti terkait besaran pengurangan belanja akibat keterlambatan pembayaran karena shutdown, namun diperkirakan kurang dari 5% dari total belanja.

Sesuai hukum federal, seluruh gaji dan kewajiban yang tertunda selama shutdown wajib dibayarkan penuh setelah pendanaan kembali dibuka.

Penerimaan anggaran Oktober tercatat sebesar US$404 miliar, menjadi rekor tertinggi untuk bulan tersebut dan naik 24% dibandingkan dengan US$327 miliar pada Oktober 2024.

Penerimaan Bea Masuk Cetak Rekor Baru

Penerimaan bea masuk menjadi salah satu pendorong terbesar kenaikan pendapatan pada Oktober, mencatat rekor bulanan baru sebesar US$31,4 miliar. Lonjakan ini didorong oleh tarif impor baru yang diberlakukan Presiden Donald Trump sejak kembali menjabat pada Januari.

Angka tersebut melampaui rekor sebelumnya di September sebesar US$29,7 miliar dan lebih dari empat kali lipat penerimaan US$7,3 miliar pada Oktober 2024.

Trump pada Senin menyatakan bahwa penerimaan tarif akan segera melonjak ke rekor baru, menilai bahwa pelaku usaha telah menghabiskan stok barang impor yang dibeli sebelum tarif diberlakukan sehingga kini harus membeli dengan tarif lebih tinggi.

Komentar tersebut, yang disampaikan melalui platform Truth Social, sebagian ditujukan kepada Mahkamah Agung AS yang awal bulan ini mempertanyakan legalitas tarif impor yang diberlakukan Trump berdasarkan undang-undang darurat nasional.

“Saya sangat menantikan keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat terkait isu mendesak ini agar kita dapat terus, tanpa hambatan, Buat Amerika hebat lagi!” tulis Trump.

Sementara itu, Kantor Anggaran Kongres (CBO) pekan lalu menyatakan bahwa penurunan tarif yang terjadi melalui sejumlah kesepakatan dagang AS dengan negara mitra telah membuat lembaga tersebut memangkas proyeksi penghematan defisit dari tarif Trump selama satu dekade ke depan menjadi US$3 triliun, termasuk biaya bunga. Angka tersebut turun 25% dari proyeksi sebelumnya sebesar US$4 triliun pada Agustus.

Pendapatan juga didorong oleh penerimaan pajak individu non-withholding sebesar US$80 miliar pada Oktober, naik US$35 miliar atau sekitar 75% dari tahun sebelumnya.

Peningkatan ini sebagian besar dipicu oleh pembayaran pajak yang tertunda akibat kebakaran hutan di California, yang membuat wajib pajak di wilayah terdampak mendapatkan perpanjangan waktu hingga 15 Oktober.

Penerimaan pajak penghasilan individu dengan pemotongan (withholding) naik US$16 miliar atau 6% menjadi US$279 miliar. Namun, penerimaan pajak korporasi stabil di level US$18 miliar, yang menurut pejabat Departemen Keuangan disebabkan oleh adanya insentif pajak bagi perusahaan dalam paket pemotongan pajak dan belanja yang disahkan Partai Republik tahun ini.

Biaya bunga utang pemerintah AS mencapai US$104 miliar pada Oktober, naik US$22 miliar atau 27% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, mencerminkan meningkatnya beban utang dan sedikit kenaikan tingkat bunga rata-rata menjadi 3,36%, kata pejabat Departemen Keuangan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyampaikan rencana Presiden Donald Trump untuk menyalurkan pembayaran dividen sebesar US$2.000 atau setara Rp33,4 juta (asumsi kurs Rp16.712 per US$) kepada warga AS yang bersumber dari pendapatan tarif impor membutuhkan persetujuan Kongres.

“Kita lihat nanti. Kita memerlukan legislasi untuk itu," ujar Bessent dikutip dari Bloomberg pada Senin (17/11/2025).

Trump, yang kerap menonjolkan besarnya penerimaan tarif AS tahun ini, menggulirkan wacana tersebut di tengah meningkatnya tekanan publik terkait tingginya biaya hidup.

Dalam keterangannya kepada wartawan di Air Force One pada Jumat pekan lalu, Trump mengatakan pembayaran itu akan dikirim tahun depan kepada semua orang kecuali kalangan kaya.

“Itu jumlah yang besar. Namun kita juga telah menerima banyak uang dari tarif. Tarif memungkinkan kita memberikan dividen,” kata Trump.

Dia juga menambahkan bahwa pemerintah juga akan mengurangi utang. Namun, menurut satu perkiraan, rencana tersebut berpotensi menelan biaya dua kali lipat dari total penerimaan tarif AS pada 2025.

Committee for a Responsible Federal Budget (CRFB) memperkirakan beban awal mencapai US$600 miliar jika skema dividen dirancang serupa dengan pembayaran stimulus pemerintah saat pandemi Covid-19.

Adapun pendapatan bersih tarif AS hingga September tahun fiskal ini mencapai US$195 miliar dan sejumlah ekonom memperkirakan total penerimaan sekitar US$300 miliar pada 2025.

Bessent mengatakan masyarakat AS kemungkinan mulai merasakan pemulihan ekonomi yang lebih nyata pada awal tahun depan, mengacu pada pemangkasan pajak dalam undang-undang kebijakan utama Trump yang disahkan tahun ini.

“Saya memperkirakan pada dua kuartal pertama kurva inflasi mulai menurun dan pendapatan riil akan meningkat cukup signifikan,” ujarnya.

Sebelumnya, Bessent juga sempat mengisyaratkan bahwa pembayaran US$2.000 itu kemungkinan bukan berupa cek tunai, melainkan dapat dipahami sebagai keringanan pajak yang dibiayai tarif dan sudah tertanam dalam regulasi pajak utama pemerintahan Trump yang disahkan pada Juli.

“Itu bisa saja berasal dari pemangkasan pajak yang menjadi agenda Presiden, tidak ada pajak atas tip, tidak ada pajak atas lembur, tidak ada pajak atas tunjangan Social Security, hingga pengurangan pajak untuk kredit mobil,” ujar Bessent.

Dengan kata lain, tidak ada pembayaran dividen baru secara langsung, meskipun Bessent juga menegaskan bahwa dirinya belum berbicara dengan Trump mengenai hal tersebut.