REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Direktur Utama InJourney Airports Achmad Syahir menyampaikan perang di Timur Tengah berdampak terhadap sejumlah rute penerbangan internasional di Indonesia. Syahir mencatat enam rute penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta terdampak akibat situasi tersebut dan tiga rute di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali.

"Jumlah penumpang terdampak di Soekarno–Hatta sekitar 26 ribu orang dengan 194 penerbangan terdampak. Sedangkan di Denpasar, penumpangnya sekitar 20 ribu orang dengan sekitar 93 penerbangan," ujar Syahir saat konferensi pers terkait kesiapan InJourney Airports pada periode Angkutan Lebaran 2026 di Terminal III Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Banten, Rabu (11/3/2026) lalu.

Syahir menjelaskan operasional penerbangan yang terdampak konflik geopolitik di Timur Tengah bersifat situasional. Ketika kondisi di negara tujuan tidak kondusif, ucap dia, penerbangan otomatis dihentikan sementara.

"Ada on-off-nya. Jadi pada saat kondisi di tujuan sedang tidak kondusif, otomatis itu off. Kami juga menyesuaikan apabila memang dibuka, kami di sini melayani," ucap Syahir.

Direktur Utama InJourney Maya Watono menyampaikan InJourney Group mengantisipasi dampak situasi geopolitik global yang dapat memengaruhi operasional penerbangan. Hal ini termasuk potensi penundaan maupun pembatalan penerbangan.

"Kami usahakan tetap memberikan layanan terbaik kepada penumpang, tetapi ini juga harus kita antisipasi bagaimana menanggapi situasi geopolitik yang ada," ujar Maya.

Maya menyampaikan dinamika geopolitik yang terjadi saat ini merupakan fenomena global yang sulit diprediksi. Bahkan ketika pihaknya menyusun perencanaan operasional untuk 2026, faktor geopolitik seperti yang terjadi sekarang tidak diperhitungkan secara spesifik karena sifatnya yang tidak terduga.

Sebagai salah satu bentuk respons terhadap situasi global tersebut, InJourney telah berdiskusi untuk menyediakan fasilitas parkir pesawat (parking stand) di beberapa bandara. Fasilitas ini disiapkan untuk maskapai internasional dari Timur Tengah seperti Emirates, Etihad, dan Qatar Airways.

"Kami siapkan beberapa maskapai internasional yang akan parkir di beberapa bandara kami," lanjut Maya.

Maya mengatakan kebutuhan parkir pesawat ini muncul karena situasi geopolitik yang memengaruhi operasional penerbangan di wilayah tersebut. Dengan menyediakan fasilitas parkir di bandara Indonesia, InJourney berupaya memberikan kontribusi dalam mendukung operasional maskapai internasional sekaligus memanfaatkan peluang yang muncul dari kondisi global saat ini.

"Ini akan kami sebar di beberapa bandara yang memang memiliki kapasitas parkir untuk tiga maskapai tersebut," ucap Maya.

Maya mengatakan jumlah pesawat yang akan ditempatkan masih dalam tahap perhitungan karena pembahasan tersebut baru dilakukan sehari sebelumnya. Namun pihak InJourney berkomitmen menyediakan kapasitas sebanyak mungkin sesuai kebutuhan maskapai.

"Pastinya kami akan siapkan sebanyak mungkin yang dibutuhkan, terutama di bandara-bandara kami yang memiliki kapasitas untuk itu. Ada di Lombok kemungkinannya, YIA (Yogyakarta), dan Kertajati," kata Maya.

Jakarta (ANTARA) - Pengamat Transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Revy Petragradia mendorong opsi penerbangan transit tetap ada saat pemberlakuan diskon tiket pesawat angkutan Lebaran 2026, demi menjaga konektivitas dan akses masyarakat.

"Jika rute transit dihapus begitu saja, akan ada masyarakat yang dirugikan. Harus ada kajian alternatif, misalnya penyediaan moda feeder seperti bus atau kapal di rute terdekat, atau penggunaan pesawat berukuran lebih kecil agar layanan tetap berjalan," kata Revy dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Jelang arus mudik Lebaran 2026, pemerintah menerapkan kebijakan diskon tiket pesawat domestik kelas ekonomi sebesar 17-18 persen. Insentif itu berlaku untuk periode penerbangan 14-29 Maret 2026, dengan masa pembelian tiket sejak 10 Februari hingga 29 Maret 2026.

Kebijakan tersebut diharapkan mampu menekan biaya perjalanan masyarakat yang hendak pulang ke kampung halaman, khususnya melalui jalur udara yang selalu menjadi pilihan utama saat musim mudik.

Namun di balik diskon yang disambut positif itu, muncul wacana lain. Yang mana Pemerintah disebut tengah mempertimbangkan penghapusan sejumlah rute penerbangan transit dan mendorong penggunaan penerbangan langsung (direct flight).

Padahal, kata Revy, bagi banyak daerah, terutama wilayah dengan konektivitas terbatas, opsi transit menjadi satu-satunya jalan agar mobilitas masyarakat tetap terjaga.

Ia menilai rencana tersebut perlu dikaji secara lebih mendalam karena penghapusan rute transit berpotensi menimbulkan dampak serius bagi masyarakat yang selama ini bergantung pada skema penerbangan tidak langsung, seperti ke Tana Toraja, Nabire, hingga Kupang yang kerap harus transit di Bali atau kota besar lainnya.

Ia menegaskan, kebijakan transportasi tidak boleh semata-mata berorientasi pada efisiensi pergerakan dan peningkatan volume penerbangan langsung. Tanpa opsi pengganti yang jelas, pembatasan transit justru berisiko membuat masyarakat kebingungan, terutama saat kursi penerbangan langsung tidak mencukupi lonjakan penumpang mudik.

“Kalau opsi transit dihilangkan, harus dijelaskan alternatifnya apa. Apakah moda lain disiapkan, apakah jadwal tetap ada dengan frekuensi disesuaikan, atau ada skema lain. Semua ini perlu dikaji lebih dalam, jangan sampai masyarakat kehilangan akses,” lanjutnya.

Lebih jauh, Revy mengingatkan dampak kebijakan tersebut tidak hanya dirasakan oleh pemudik, tetapi juga oleh daerah tujuan. Pembatasan konektivitas udara berpotensi mengganggu roda ekonomi lokal mulai dari sektor pariwisata hingga logistik.

Hal ini dinilai bertentangan dengan semangat pemerintah yang selama ini mendorong pemerataan ekonomi dan pengembangan kawasan di luar pusat-pusat kota besar.

“Indonesia adalah negara kepulauan. Peran transit itu strategis untuk menjaga konektivitas antardaerah. Solusinya bisa dengan penyesuaian jenis pesawat yang lebih kecil agar sesuai antara demand, supply, dan biaya operasional," imbuhnya.

"Selain itu, kawasan tujuan juga perlu terus dikembangkan agar tingkat keterisian pesawat tinggi dan rute tetap berkelanjutan,” tambah dia.

Menurut Revy, jika penghapusan transit dilakukan tanpa kesiapan alternatif moda atau armada, risiko daerah-daerah pelosok semakin terisolasi menjadi nyata. Padahal, penyediaan konektivitas dan mobilitas merupakan kewajiban dasar pemerintah kepada masyarakat.

Dengan demikian, tambah dia, di tengah diskon tiket pesawat yang di gadang-gadang meringankan beban pemudik, pemerintah diminta tidak abai pada aspek konektivitas. Bagi banyak wilayah di Indonesia, transit bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendasar agar mudik tetap bisa dijalani dengan aman dan terjangkau.

“Kalau dihilangkan tanpa opsi, pemudik jelas dirugikan. Masyarakat berhak mendapatkan layanan transportasi yang layak, apalagi mereka sudah berkontribusi melalui pajak. Jangan sampai kebijakan mudik yang seharusnya meringankan justru menambah kesulitan,” kata Revy.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Indonesia ini negara kepulauan yang luas. Fakta bahwa traveling ke ujung Sumatera dan ke Indonesia Timur itu mahal, itu nggak bisa dipungkiri. Tapi jangan karena mahal, aksesnya malah dihilangkan,

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran berharap agar pencarian penerbangan transit tidak dihapus dari online travel agent (OTA) ketika opsi penerbangan langsung sudah habis.

“Wacana agar OTA tidak lagi mengalihkan pencarian ke penerbangan transit ketika penerbangan langsung habis justru merugikan konsumen,” ujar Maulana dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Maulana menyampaikan, pernyataan tersebut sebagai respons atas kabar OTA yang diminta untuk tidak menampilkan rute transit dalam rangka menekan harga penerbangan.

Menurut dia, platform digital seperti OTA sejatinya hadir untuk membantu konsumen “menjahit” perjalanan sesuai kebutuhan dan kemampuan mereka.

Menutup opsi transit dinilai tidak menyelesaikan masalah, karena rute tersebut tetap akan muncul di platform lain, termasuk saat konsumen datang langsung ke maskapai.

Maulana menilai pendekatan tersebut tidak cukup efektif untuk menekan harga tiket pesawat.

“Indonesia ini negara kepulauan yang luas. Fakta bahwa traveling ke ujung Sumatera dan ke Indonesia Timur itu mahal, itu nggak bisa dipungkiri. Tapi jangan karena mahal, aksesnya malah dihilangkan,” kata Maulana.

Menurut PHRI, langkah penghapusan rute transit berisiko memperburuk kondisi daerah yang selama ini sudah terkendala konektivitas dan distribusi wisatawan.

Apalagi, lanjut dia, OTA bukan pihak yang menciptakan harga maupun rute, melainkan maskapai penerbangan itu sendiri.

“Sepaham saya, OTA itu tidak membentuk rute dan tidak membentuk harga. Itu create by system. Sistem yang membaca semuanya,” kata dia.

Ia membandingkan mekanisme tersebut dengan sistem pencarian hotel, di mana konsumen bisa melihat harga termurah hingga termahal, rating, dan kelas hotel secara terbuka.

Digitalisasi, menurutnya, justru memberi keleluasaan bagi masyarakat untuk memilih kombinasi perjalanan yang paling masuk akal.

PHRI juga menyoroti lemahnya konektivitas domestik yang justru membuat rute luar negeri lebih menarik.

Salah satu contoh yang disampaikan adalah Aceh.

“Sekarang orang mau ke Aceh harus transit ke Kuala Lumpur. Itu fakta. Penerbangan domestiknya kan paling cuma dari Jakarta. Bahkan dari Sumatera lebih murah ke Kuala Lumpur daripada ke Jakarta,” kata Maulana.

Dalam kondisi tersebut, menutup opsi transit di OTA dinilai bukan solusi, melainkan berpotensi memperparah keterisolasian daerah.

“Masalahnya bukan di OTA. Yang harus dievaluasi itu faktor apa yang membuat tiket domestik mahal. Bukan menutup informasinya,” kata dia.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PEKANBARU – Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II (SSK II) Pekanbaru mendorong maskapai penerbangan untuk membuka rute internasional langsung Pekanbaru - Bangkok, Thailand.

Dorongan ini dilakukan seiring tingginya minat masyarakat Pekanbaru dan sekitarnya untuk bepergian ke Thailand yang selama ini masih harus transit melalui negara lain.

Executive General Manager Bandara SSK II Pekanbaru, Achmad, mengatakan hasil survei pihak bandara menunjukkan potensi penumpang ke Thailand cukup besar. Saat ini, sebagian besar penumpang Pekanbaru menuju Bangkok memanfaatkan penerbangan transit melalui Kuala Lumpur.

“Kami melihat banyak penumpang Pekanbaru yang ingin ke Thailand. Sekarang ini mereka terbang ke sana lewat Kuala Lumpur. Ini menjadi peluang yang bisa dikembangkan dengan membuka rute langsung,” ujarnya Jumat (2/1/2026).

Menurutnya, pembukaan rute Pekanbaru - Bangkok tidak harus dilakukan setiap hari pada tahap awal. Maskapai dapat memulainya dengan frekuensi terbatas untuk melihat respons pasar.

“Kami dorong maskapai membuka rute tersebut, tidak harus daily. Bisa 2–3 kali dulu dalam seminggu sebagai tahap awal,” jelasnya.

Achmad menjelaskan, berdasarkan data keimigrasian, pengguna Bandara SSK II Pekanbaru saat ini masih didominasi penumpang domestik. Sekitar 85% merupakan penumpang domestik, sementara 15% sisanya adalah penumpang internasional, terutama dari Malaysia dan Singapura.

“Untuk rute internasional, Kuala Lumpur masih menjadi tujuan paling ramai dari Pekanbaru. Selain wisata dan bisnis, banyak penumpang kita juga memanfaatkan KL sebagai hub transit, termasuk untuk perjalanan umrah,” katanya.

Selama periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), aktivitas penerbangan internasional di Bandara SSK II Pekanbaru mengalami peningkatan signifikan. Tercatat sebanyak 191 penerbangan internasional, meningkat dibandingkan hari normal yang rata-rata hanya sekitar delapan penerbangan per hari.

“Pada masa libur Nataru, jumlah penerbangan internasional bisa mencapai 13 flight per hari. Extra flight ini di antaranya dilayani Super Air Jet, Scoot ke Singapura, serta sejumlah maskapai menuju Kuala Lumpur seperti AirAsia, Batik Air Malaysia, dan Malaysia Airlines,” ungkap Achmad.

Dia menambahkan, sebelumnya Bandara SSK II Pekanbaru juga pernah melayani rute ke sejumlah kota di Malaysia seperti Malaka dan Subang. Namun, rute tersebut belum kembali dibuka karena kebijakan pemerintah Malaysia yang mendorong konsolidasi penerbangan melalui hub utama di Kuala Lumpur.

“Kami tetap berupaya agar rute-rute internasional baru bisa dibuka kembali. Harapannya, Pekanbaru tidak hanya bergantung pada rute ke KL, tetapi juga memiliki konektivitas langsung ke destinasi internasional lain seperti Bangkok,” pungkasnya.