Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Kholid Syeirazi mendorong perubahan cara pandang terhadap skema subsidi energi nasional di tengah upaya pemerintah mempercepat proyek hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME).

Menurutnya, subsidi untuk proyek DME tidak bisa dipandang semata-mata menjadi beban fiskal, melainkan investasi strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menciptakan nilai tambah di dalam negeri.

Kholid menilai, pendekatan tersebut penting karena selama ini subsidi LPG justru lebih banyak mengalir untuk produk impor. Berbeda dengan DME yang diproduksi dari sumber daya domestik, terutama batu bara kalori rendah yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal.

"Kalau nanti tetap ada subsidi (di DME), ya itu subsidi dari produksi kita sendiri. Kalau LPG kan subsidi dari impor, jadi enggak ada nilai tambah domestik," ujar Kholid saat ditemui di Jakarta dikutip Rabu (13/5).

Ia menjelaskan, ketergantungan Indonesia terhadap LPG impor masih sangat tinggi. Dari total kebutuhan LPG nasional, sekitar 80 persen atau sekitar 7,2 juta ton per tahun masih dipenuhi melalui impor.

Di sisi lain, Indonesia memiliki cadangan batu bara kalori rendah (low rank coal) dalam jumlah besar yang belum terserap pasar secara optimal.

Menurut Kholid, cadangan tersebut dapat dikonversi menjadi DME melalui proyek strategis yang tengah dikembangkan oleh MIND ID, Pertamina, Bukit Asam, dan Pertamina Patra Niaga.

Proyek Percepatan Pengembangan Coal to DME yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto dalam rangkaian Groundbreaking Proyek Hilirisasi ke-2 pada akhir April 2026 itu dinilai dapat menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan impor LPG sekaligus memanfaatkan batu bara stranded yang selama ini minim pasar.

"Kita punya stranded batu bara sekitar 600 juta ton yang itu bisa dimanfaatkan dengan cara dikonversi menjadi DME," kata dia.

Kholid menilai, pendekatan pembangunan DME tidak bisa dilihat semata dari sisi keekonomian jangka pendek. Sebab, proyek tersebut berkaitan langsung dengan agenda besar ketahanan dan kemandirian energi nasional yang menjadi bagian dari visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut dia, ketergantungan pada impor energi menyimpan risiko besar, terutama di tengah meningkatnya tensi geopolitik global seperti konflik di kawasan Timur Tengah yang berpotensi mengganggu rantai pasok energi dunia.

"Misalnya kita punya uang tapi barangnya enggak ada karena ada gangguan pengiriman atau infrastruktur, itu bisa memicu krisis energi. Makanya sumber daya yang kita punya harus dimanfaatkan sendiri," ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa perhitungan manfaat proyek DME harus memperhitungkan aspek net social benefit secara menyeluruh, bukan hanya membandingkan harga LPG impor dengan biaya produksi DME.

Menurut Kholid, apabila negara hanya berpatokan pada logika ekonomi murni, maka pembangunan kilang maupun proyek hilirisasi lainnya tidak akan pernah dianggap layak.

"Kalau pertimbangannya murni ekonomi, ya kita impor saja semuanya. Tapi negara harus berpikir untuk kondisi kahar dan ketahanan energi jangka panjang," katanya.

Lebih lanjut, ia menyebut proyek DME saat ini masih terus dimatangkan oleh pemerintah bersama berbagai pihak, termasuk Danantara dan BRIN, terutama terkait kualitas produk dan skema keekonomian agar dapat setara dengan LPG yang digunakan masyarakat.

Kholid mengatakan, pemerintah berharap proyek DME dapat mulai bergerak tahun ini. Namun, untuk detail pelaksanaan dan operator proyek masih menunggu keputusan lebih lanjut dari Danantara sebagai pihak yang akan mengorkestrasi pengembangannya.

"Nanti ada kolaborasi antara Pertamina dengan Bukit Asam dan seterusnya. Mudah-mudahan DME bisa jalan tahun ini," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Direktur Utama InJourney Airports Achmad Syahir menyampaikan perang di Timur Tengah berdampak terhadap sejumlah rute penerbangan internasional di Indonesia. Syahir mencatat enam rute penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta terdampak akibat situasi tersebut dan tiga rute di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali.

"Jumlah penumpang terdampak di Soekarno–Hatta sekitar 26 ribu orang dengan 194 penerbangan terdampak. Sedangkan di Denpasar, penumpangnya sekitar 20 ribu orang dengan sekitar 93 penerbangan," ujar Syahir saat konferensi pers terkait kesiapan InJourney Airports pada periode Angkutan Lebaran 2026 di Terminal III Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Banten, Rabu (11/3/2026) lalu.

Syahir menjelaskan operasional penerbangan yang terdampak konflik geopolitik di Timur Tengah bersifat situasional. Ketika kondisi di negara tujuan tidak kondusif, ucap dia, penerbangan otomatis dihentikan sementara.

"Ada on-off-nya. Jadi pada saat kondisi di tujuan sedang tidak kondusif, otomatis itu off. Kami juga menyesuaikan apabila memang dibuka, kami di sini melayani," ucap Syahir.

Direktur Utama InJourney Maya Watono menyampaikan InJourney Group mengantisipasi dampak situasi geopolitik global yang dapat memengaruhi operasional penerbangan. Hal ini termasuk potensi penundaan maupun pembatalan penerbangan.

"Kami usahakan tetap memberikan layanan terbaik kepada penumpang, tetapi ini juga harus kita antisipasi bagaimana menanggapi situasi geopolitik yang ada," ujar Maya.

Maya menyampaikan dinamika geopolitik yang terjadi saat ini merupakan fenomena global yang sulit diprediksi. Bahkan ketika pihaknya menyusun perencanaan operasional untuk 2026, faktor geopolitik seperti yang terjadi sekarang tidak diperhitungkan secara spesifik karena sifatnya yang tidak terduga.

Sebagai salah satu bentuk respons terhadap situasi global tersebut, InJourney telah berdiskusi untuk menyediakan fasilitas parkir pesawat (parking stand) di beberapa bandara. Fasilitas ini disiapkan untuk maskapai internasional dari Timur Tengah seperti Emirates, Etihad, dan Qatar Airways.

"Kami siapkan beberapa maskapai internasional yang akan parkir di beberapa bandara kami," lanjut Maya.

Maya mengatakan kebutuhan parkir pesawat ini muncul karena situasi geopolitik yang memengaruhi operasional penerbangan di wilayah tersebut. Dengan menyediakan fasilitas parkir di bandara Indonesia, InJourney berupaya memberikan kontribusi dalam mendukung operasional maskapai internasional sekaligus memanfaatkan peluang yang muncul dari kondisi global saat ini.

"Ini akan kami sebar di beberapa bandara yang memang memiliki kapasitas parkir untuk tiga maskapai tersebut," ucap Maya.

Maya mengatakan jumlah pesawat yang akan ditempatkan masih dalam tahap perhitungan karena pembahasan tersebut baru dilakukan sehari sebelumnya. Namun pihak InJourney berkomitmen menyediakan kapasitas sebanyak mungkin sesuai kebutuhan maskapai.

"Pastinya kami akan siapkan sebanyak mungkin yang dibutuhkan, terutama di bandara-bandara kami yang memiliki kapasitas untuk itu. Ada di Lombok kemungkinannya, YIA (Yogyakarta), dan Kertajati," kata Maya.