Jakarta (ANTARA) - Pengamat Transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Revy Petragradia mendorong opsi penerbangan transit tetap ada saat pemberlakuan diskon tiket pesawat angkutan Lebaran 2026, demi menjaga konektivitas dan akses masyarakat.

"Jika rute transit dihapus begitu saja, akan ada masyarakat yang dirugikan. Harus ada kajian alternatif, misalnya penyediaan moda feeder seperti bus atau kapal di rute terdekat, atau penggunaan pesawat berukuran lebih kecil agar layanan tetap berjalan," kata Revy dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Jelang arus mudik Lebaran 2026, pemerintah menerapkan kebijakan diskon tiket pesawat domestik kelas ekonomi sebesar 17-18 persen. Insentif itu berlaku untuk periode penerbangan 14-29 Maret 2026, dengan masa pembelian tiket sejak 10 Februari hingga 29 Maret 2026.

Kebijakan tersebut diharapkan mampu menekan biaya perjalanan masyarakat yang hendak pulang ke kampung halaman, khususnya melalui jalur udara yang selalu menjadi pilihan utama saat musim mudik.

Namun di balik diskon yang disambut positif itu, muncul wacana lain. Yang mana Pemerintah disebut tengah mempertimbangkan penghapusan sejumlah rute penerbangan transit dan mendorong penggunaan penerbangan langsung (direct flight).

Padahal, kata Revy, bagi banyak daerah, terutama wilayah dengan konektivitas terbatas, opsi transit menjadi satu-satunya jalan agar mobilitas masyarakat tetap terjaga.

Ia menilai rencana tersebut perlu dikaji secara lebih mendalam karena penghapusan rute transit berpotensi menimbulkan dampak serius bagi masyarakat yang selama ini bergantung pada skema penerbangan tidak langsung, seperti ke Tana Toraja, Nabire, hingga Kupang yang kerap harus transit di Bali atau kota besar lainnya.

Ia menegaskan, kebijakan transportasi tidak boleh semata-mata berorientasi pada efisiensi pergerakan dan peningkatan volume penerbangan langsung. Tanpa opsi pengganti yang jelas, pembatasan transit justru berisiko membuat masyarakat kebingungan, terutama saat kursi penerbangan langsung tidak mencukupi lonjakan penumpang mudik.

“Kalau opsi transit dihilangkan, harus dijelaskan alternatifnya apa. Apakah moda lain disiapkan, apakah jadwal tetap ada dengan frekuensi disesuaikan, atau ada skema lain. Semua ini perlu dikaji lebih dalam, jangan sampai masyarakat kehilangan akses,” lanjutnya.

Lebih jauh, Revy mengingatkan dampak kebijakan tersebut tidak hanya dirasakan oleh pemudik, tetapi juga oleh daerah tujuan. Pembatasan konektivitas udara berpotensi mengganggu roda ekonomi lokal mulai dari sektor pariwisata hingga logistik.

Hal ini dinilai bertentangan dengan semangat pemerintah yang selama ini mendorong pemerataan ekonomi dan pengembangan kawasan di luar pusat-pusat kota besar.

“Indonesia adalah negara kepulauan. Peran transit itu strategis untuk menjaga konektivitas antardaerah. Solusinya bisa dengan penyesuaian jenis pesawat yang lebih kecil agar sesuai antara demand, supply, dan biaya operasional," imbuhnya.

"Selain itu, kawasan tujuan juga perlu terus dikembangkan agar tingkat keterisian pesawat tinggi dan rute tetap berkelanjutan,” tambah dia.

Menurut Revy, jika penghapusan transit dilakukan tanpa kesiapan alternatif moda atau armada, risiko daerah-daerah pelosok semakin terisolasi menjadi nyata. Padahal, penyediaan konektivitas dan mobilitas merupakan kewajiban dasar pemerintah kepada masyarakat.

Dengan demikian, tambah dia, di tengah diskon tiket pesawat yang di gadang-gadang meringankan beban pemudik, pemerintah diminta tidak abai pada aspek konektivitas. Bagi banyak wilayah di Indonesia, transit bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendasar agar mudik tetap bisa dijalani dengan aman dan terjangkau.

“Kalau dihilangkan tanpa opsi, pemudik jelas dirugikan. Masyarakat berhak mendapatkan layanan transportasi yang layak, apalagi mereka sudah berkontribusi melalui pajak. Jangan sampai kebijakan mudik yang seharusnya meringankan justru menambah kesulitan,” kata Revy.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026