Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan masih menunggu kebijakan resmi dari pemerintah soal penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan. Jika sudah ada, pihaknya siap menindaklanjuti kebijakan tersebut.

Ketua Dewas BPJS Kesehatan Abdul Kadir memberikan beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian pemerintah.Pertama, pemutihan iuran ini berpotensi menimbulkan moral hazard peserta untuk sengaja menunggak iuran karena berharap ada penghapusan di masa berikutnya.

Pihaknya pun berharap pemutihan iuran ini tidak menciptakan reaksi negatif dari peserta yang rutin membayar iuran. Dengan demikian, dia mendorong agar manajemen risiko terhadap kondisi ini terus diperkuat.

“Kedua, kita harapkan bahwa pemutihan iuran ini nantinya betul-betul sasarannya tepat, sesuai dengan manfaat yang diperlukan pemutakhiran data,” katanya dalam raker bersama Komisi IX DPR RI, dikutip pada Senin (17/11/2025).

Oleh karena itu, lanjutnya, koordinasi antara Kementerian Sosial dan Kementerian Dalam Negeri menjadi hal yang sangat penting, karena jangan sampai yang mendapatkan pemutihan itu adalah orang yang sebenarnya tidak berhak.

Abdul meneruskan, catatan ketiga dari pihaknya adalah BPJS Kesehatan tentu berpotensi kehilangan penerimaan iuran dari peserta yang menunggak tersebut.

“Kemudian, kita harapkan ada semacam visi bersama atau persepsi sama antar pemangku kepentingan dalam hal ini Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, DJSN, BPJS, Pemda terkait penghapusan tunggakan iuran ini,” tuturnya.

Adapun, catatanterakhiryang disorotinya adalah harus ada manajemen risiko tentang risiko hukum dan akuntabilitas, karena perbedaan persepsi tentang kerugian negara dengan belum adanya ketentuan penghapusan yang diatur secara tegas dalan regulasi (Perpres).

“Jangan sampai kita melakukan pemutihan iuran ini, nanti ujung-ujungnya nanti jadi temuan BPK yang menyebabkan konsekuensi hukum ke depan,” tegas Abdul.

Lebih lanjut, Abdul menyebut pihaknya telah memberikan beberapa rekomendasi kepada direksi untuk mengambil langkah-langkah antisipatif.Pertama, harus ada sosialisasi masif dan intensif tentang konsep pemutihan iuran ini.

Kedua, harus memastikan prioritas data peserta yang menunggak.Ketiga, adanya koordinasi antar pemangku kepentingan untuk penyamaan persepsi.

“Keempat, PBPU sebenarnya yang paling banyak melakukan tunggakan iuran. Kita harapkan bahwa PBPU non-aktif ini yang tidak mampu, sedapat mungkin itu mereka dialihkan menjadi peserta PBI,” sebutnya.

Dia mengatakan demikian lantaran menurutnya meski tunggakan iuran mereka sudah dihapus, mereka ke depannya tidak akan membayar iuran karena memang tidak mampu.

“Karena itu diharapkan bahwa peserta PBPU non-aktif ini yang tidak mampu, sedapat mungkin nanti bisa digeser menjadi peserta PBI dan pemerintah menanggung pembiayaannya,” ucapnya.

Sementara itu, dorongan terakhir dari Dewas BPJS Kesehatan untuk pemerintah adalah regulasinya diterbitkan secepat mungkin lantaran sudah dideklarasikan kepada masyarakat oleh Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menegaskan hingga saat ini belum ada rencana mengenai kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Semula, dia menjawab pertanyaan dari anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago mengenai suntikan dana dari pemerintah sebesar Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan.

“Rp20 triliun itu memang ini berkaitan juga dengan rencana kenaikan iuran. Pemerintah sampai sekarang belum membicarakan mengenai rencana kenaikan iuran,” ujar Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/11/2025).

Kendati demikian, pemerintah merasakan bahwa BPJS Kesehatan memiliki keuangan yang tidak berkelanjutan atau sustainable. Oleh sebab itu, pemerintah mengguyurkan Rp20 triliun untuk menjaga keberlanjutan keuangan BPJS Kesehatan.

Budi menuturkan bahwa saat ini Rp10 triliun sudah masuk ke Kementerian Kesehatan dan dana itu tinggal disalurkan ke BPJS Kesehatan. Sementara itu, Rp10 triliun sisanya masih ada di Kementerian Keuangan.

“Ini yang saya bilang kepada Pak Ghufron, yuk kita percepat prosesnya, sehingga kalau bisa masuknya ke BPJS pada Januari, jangan lama-lama,” ucapnya.

Lebih jauh, dia menekankan bahwa Rp20 triliun ini di luar untuk pemutihan iuran BPJS Kesehatan. Yang pasti, dia hanya menyebut anggaran ini akan masuk ke BPJS Kesehatan.

“Beda, beda. Jadi tidak mengganggu yang Rp20 triliun yang baru, ya nanti Rp20 triliunnya akan masuk ke BPJS,” tuturnya.

Senada, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyebut anggaran Rp20 triliun ini tak serta-merta untuk penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan.

“Bukan. Jadi Rp20 triliun itu untuk sustainablity program Jaminan Kesehatan Nasional [JKN],” katanya kepada wartawan di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/11/2025).

Sementara itu, lanjutnya, untuk pemutihan atau penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan ini masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) yang akan diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM).

“Intinya itu untuksustainabilitygitu, itu adalah bagaimana kehadiran negara dan untuk orang miskin ya. Namun, jangan disalahgunakan, wah, nanti kalau gitu sayanunggaksaja, suatu ketika nanti [akan] diputihkan, tidak seperti itu,” tegasnya.

Di lain sisi, dalam rapat kerja, Ghufron memaparkan rasio klaim BPJS Kesehatan sejak 2023 telah mencapai 104,72%. Pada periode ini pula telah terjadi penurunan aset sebesar Rp7 triliun dan reduksi terus meningkat di tahun 2024 dan 2025.

Sementara itu, per September 2025 rasio klaimnya sebesar 106,28%. Rinciannya, pendapatan iuran senilai Rp129,91 triliun dan beban jaminan kesehatan mencapai Rp138,08 triliun.

Menanggapi hak tersebut, Ghufron memastikan bahwa BPJS Kesehatan tetap dalam kondisi yang sehat lantaran memiliki banyak cadangan.

“Kenapa masih sehat? Karena dulu-dulu banyak simpenan, tapi ini kalau terus-menerus ke sini enggak cukup. Artinya mantap, makan tabungan, gitu kan? Enggak cukup, makanya harus ada semacam solusi,” ucapnya kepada wartawan.

Kala ditanyai apakah iuran BPJS Kesehatan naik bisa menjadi solusinya atau tidak, Ghufron enggan menjawab hal tersebut.

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menegaskan, program pemutihan iuran bagi peserta yang tidak mampu masih dalam proses pembahasan di tingkat pemerintah, melalui Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Ia mengatakan, untuk melaksanakan kebijakan pemerintah itu, BPJS Kesehatan tak lagi membutuhkan tambahan anggaran, karena memang sebatas menyelesaikan tunggakan iuran peserta yang tidak mampu, hingga harus masuk kategori Penerima Bantuan Iuran alias PBI.

"Itu enggak perlu tambahan, karena itu memang orang tidak mampu, gitu. Yang sudah bertahun-tahun," kata Ali Ghufron seusai rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Jakarta, Kamis (13/11/2025).

Meski begitu, ia menekankan, dalam konsep pemutihan, nantinya ada kemungkinan tidak sepenuhnya menghilangkan seluruh tunggakannya, melainkan seperti memangkas tunggakan 10 tahun menjadi hanya 2 tahun.

"Biasanya kalau utang 10 tahun, ya, nunggak 10 tahun, kita anggap 2 tahun. Nah, ini bicara tentang 2 tahun itu, untuk orang yang tidak mampu," ujar Ali Ghufron.

"Tapi persisnya nanti di Kemenko PM ya, dan tentu dari Presiden. Kita tunggu ya kebijakannya seperti apa," tegasnya.

Untuk menjaga keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di tengah rencana pemutihan tunggakan iura, pemerintah kata Ali Ghufron juga sudah mencairkan anggaran tambahan untuk kas BPJS Kesehatan senilai Rp 20 triliun.

Ia mengatakan, dari total anggaran itu, yang sudah dicairkan saat ini setengahnya, yakni Rp 10 triliun.

"Rp 10 triliun sudah masuk untuk PBI melalui Kementerian Kesehatan, yang Rp10 triliun lagi belum. Oleh karena itu, bagaimana memastikan Rp 20 triliun ini masuk di BPJS Kesehatan," tutur Ali Ghufron.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan menghapus atau memutihkan tunggakan iuran BPJS Kesehatan senilai Rp20 triliun. Menteri Keuangan (Menkeu) Nurbaya Yudhi Sadewa menuturkan hal ini sesuai dengan janji Presiden Prabowo Subianto.

Menyikapi hal tersebut, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai kriteria yang menerima pemutihan ini harus disampaikan dengan objektif.

Timboel mengaku setuju bila peserta mandiri atau kelas III mandiri yang masih menunggak karena tidak memiliki daya beli dan daya iuran dihapuskan tunggakannya dan beralih ke Penerima Bantuan Iuran (PBI). Menurutnya, ini bisa mengembalikan hak konstitusional untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Nah tentunya saya berharap sih, pertama ini harus disegerakan supaya peserta mandiri kelas III khususnya, bisa kembali mendapatkan hak layanan JKN,” katanya kepada Bisnis (22/10/2025).

Selain itu, dia turut mengusulkan hal yang bisa dipertimbangkan pemerintah untuk masyarakat menengah ke atas yang mampu bayar iuran, tetapi menunggak karena willingness to pay-nya rendah.

Menurut Timboel, usulan itu bisa dilakukan dalam rangka membuat mereka yang kelas I dan kelas II untuk membayar tunggakan sisanya, sehingga tidak lagi dibebaskan begitu saja.

“Kalau sekarang kan yang dibayar 24 bulan, maka sebenarnya bisa saja pemerintah juga menstimulus untuk memberikan diskon 50%, sehingga bayarnya hanya 12 bulan. Nah tetapi anda harus bayar begitu,” sarannya.

Dia meneruskan, itu juga bisa menjadi penerimaan real pendapatan iuran untuk JKN. Menurutnya, jika pemerintah tidak ada upaya untuk itu maka tunggakan berpotensi tidak akan dibayar.

“Kalau pemerintah tidak ada upaya untuk itu maka ya itu [piutang tagihan Rp20 triliun] masih potensi terus namun tunggakannya tidak akan dibayar-bayar dan tentunya ini juga yang kita harapkan bisa masuk [menjadi pendapatan bagi badan] walaupun setengahnya kepada BPJS Kesehatan,” tutupnya.

Dalam catatan Bisnis, penghapusan tunggakan tanpa mekanisme suntikan dana atau aset dari pemerintah sebagai pengganti akan memperlebar defisit BPJS Kesehatan. Pasalnya piutang ini sudah diakui sebagai pendapatan walau belum tertagih.

Diberitakan sebelumnya, besaran pemutihan itu muncul dari pernyataan Menkeu seusai rapat bersama Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti pada hari ini, Rabu (22/10/2025).

Purbaya menyampaikan bahwa pemutihan itu dibahas di sela-sela persiapan anggaran BPJS Kesehatan untuk 2026. Laporan pendahuluan itu disampaikan ke Menkeu sebelum nantinya dibahas lebih lanjut oleh tim teknis.

Dia menyebut kebutuhan anggaran untuk pemutihan tunggakan diperkirakan sekitar Rp20 triliun. "Tadi minta dianggarkan berapa, Rp20 triliun sesuai dengan janji Presiden. Itu sudah dianggarkan," ungkapnya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Meski begitu, dia belum memerinci lebih lanjut berapa orang atau penerima BPJS Kesehatan yang akan dihapus tunggakannya. Termasuk apakah yang dianggarkan dibebankan dari dana badan atau suntikan langsung dari APBN.

Di sisi lain, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan bahwa pemutihan nantinya ditujukan untuk penunggak tagihan BPJS yang sebelumnya membayar secara mandiri, kemudian beralih menjadi Penerima Bantuan Iuran alias PBI.

"Ya tentu kita harapkan tepat sasaran ya, jadi dia desilnya itu desil yang katakanlah masuk dalam DTSEN [Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional]," terangnya usai bertemu Menkeu Purbaya.