Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan alasan pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 tahun 2025 tentang Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat yang telah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto sejak 10 September 2025 silam.

Dia menjelaskan ketentuan itu terbit untuk memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan untuk periode awal-awal tahun yang biasanya memang belum banyak kas masuk dari penerimaan daerahnya, dan tak membuat Pemda makin ketergantungan dengan pemerintah pusat.

"kadang-kadang untuk awal tahun atau akhir tahun, kadang-kadang Pemda kekurangan uang, ya untuk itu saja. Utamanya itu, menutup kekurangan uang jangka pendek," ujarnya selepas rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu malam (29/10/2025).

"Jadi kita lihat dulu detail SOP nya seperti apa. Mereka pasti butuhnya itu kan nanti di bulan-bulan pertama, atau terakhir, di awal-awal tahun," lanjut Purbaya.

Menurutnya, hal ini tidak masalah karena utang mereka akan dipotong dari anggaran mereka sendiri.

"Nanti kan dia tinggal potongnya dari anggaran mereka sendiri, jadi enggak masalah itu," tegasnya.

Purbaya menekankan, yang belum clear saat ini terkait ketentuan itu ialah bentuk pembiayaannya apakah pemerintah pusat harus menerbitkan surat utang jangka panjang atau pendek ke Pemda.

"Kalau utang kan bisa jangka panjang, atau dia mau tutup aja untuk kebutuhan jangka pendek. Tapi saya belum belum terlalu clear, nanti saya pelajari lagi PP nya," tutur Purbaya.

Bisnis.com, BOGOR — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menerbitkan instrumen utang berdenominasi renminbi atau mata uang China, alias dimsum bond, pada kuartal IV/2025.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kemenkeu Suminto pada acara Media Gathering APBN 2026 di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).

Namun demikian, Suminto enggan memberitahukan kapan tepatnya penerbitan instrumen utang pemerintah itu. Dia menyinggung bahwa terdapat aturan dari otoritas pasar modal agar penerbit instrumen utang tidak mengumumkan tanggal spesifik kapan issuance dilakukan.

"Tapi kami masih [memiliki] strategi issuance kita kuartal IV," jelasnya kepada wartawan pada Media Gathering APBN 2026, Bogor, Jumat (10/10/2025).

Sebelumnya, pemerintah sudah lebih dulu menerbitkan surat utang negara denominasi dolar Australia yakni kangaroo bond pada Agustus 2025 lalu.

Suminto menjelaskan bahwa penerbitan surat utang pemerintah disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan. Pengelolaan pembiayaan yang lebih efisien itu, lanjutnya, juga sejalan dengan keinginan Menteri Keuangan untuk mengelola kas pemerintah mengendap di Bank Indonesia (BI) secara lebih efisien.

Dia menjelaskan bahwa saat ini pasar SBN relatif aktif dan likuid, sehingga pemerintah bisa menerbitkan instrumen utang dalam waktu cepat dan diserap dengan baik. "Beberapa waktu terakhir ada outflow masih pada level relatively terbatas," pungkasnya.