JAKARTA, iNews.id - PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) mengapresiasi kebijakan pemerintah melalui Kementerian Keuangan dalam penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) di sektor perbankan. Kebijakan ini memperkuat likuiditas perbankan, sehingga kapasitas pembiayaan kepada sektor produktif semakin meningkat dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, mengatakan stabilitas ekonomi tidak hanya ditopang oleh kebijakan fiskal yang kuat, tetapi juga sinergi yang erat antara pemerintah dan industri perbankan. Pengelolaan SAL yang optimal membutuhkan dukungan sistem keuangan yang sehat.

"Di sinilah kolaborasi pemerintah dan industri perbankan menjadi penting, yakni menjaga likuiditas, memperkuat kepercayaan pasar, dan memastikan aliran dana tetap mendukung aktivitas ekonomi, dunia usaha, serta pembangunan nasional," ujarnya.

Sebagai bagian dari Himbara, kata Anggoro, BSI siap berkontribusi mendukung kebijakan pemerintah melalui layanan keuangan syariah yang inklusif, memperkuat ketahanan ekonomi nasional, serta menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

"Kami mengapresiasi kepercayaan Pemerintah kepada BSI. Amanah ini kami optimalkan untuk memperkuat pembiayaan produktif sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha," katanya.

Menurutnya, penempatan SAL juga membantu menurunkan biaya dana (cost of funds), sehingga bank memiliki ruang untuk menjaga pembiayaan tetap kompetitif. Dampaknya, masyarakat dan UMKM memperoleh akses pembiayaan yang lebih terjangkau sehingga aktivitas ekonomi dapat terus tumbuh.

Di tengah dukungan tersebut, BSI tetap menjaga fundamental pendanaan melalui penguatan dana murah (CASA) yang ditopang Tabungan Haji, pengembangan Islamic ecosystem, dan akselerasi layanan digital. Perseroan juga terus memperluas pembiayaan pada segmen ritel, UMKM, dan konsumen, serta memperkuat pendapatan berbasis komisi melalui bisnis emas sebagai bank syariah pertama yang memiliki izin bullion.

Hingga April 2026, BSI mencatat Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp382 triliun atau tumbuh 17,90 persen (year on year), dengan tabungan meningkat 22,02 persen menjadi Rp165 triliun sehingga rasio CASA mencapai 63,48 persen. Sementara itu, pembiayaan tumbuh 15,59 persen menjadi Rp332 triliun dengan kualitas aset tetap terjaga, tercermin dari rasio NPF gross yang membaik menjadi 1,80 persen.

Sebagai mitra strategis pemerintah, BSI juga terus mendukung berbagai program prioritas nasional, mulai dari pembiayaan UMKM, KUR, koperasi, Program Makan Bergizi Gratis, hingga pembiayaan rumah bersubsidi. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Perseroan untuk memperkuat ekonomi rakyat dan memperluas inklusi keuangan syariah di Indonesia. 

Editor: Rizqa Leony Putri

Dengan kondisi yang masih dibayangi penguatan dolar AS secara global serta risiko kenaikan kembali harga minyak dunia, kami memproyeksikan pertumbuhan kredit perbankan sebesar 8,68 persen pada tahun ini

Jakarta (ANTARA) - Chief Economist BTN Myrdal Gunarto memandang penempatan sisa anggaran lebih (SAL) di Himbara diperlukan untuk menjaga likuiditas perbankan karena tanpa tambahan injeksi likuiditas, proyeksi pertumbuhan kredit yang sebelumnya solid di atas 10 persen menghadapi risiko downside yang signifikan.

“Dengan kondisi yang masih dibayangi penguatan dolar AS secara global serta risiko kenaikan kembali harga minyak dunia, kami memproyeksikan pertumbuhan kredit perbankan sebesar 8,68 persen pada tahun ini,” kata Myrdal saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.

Secara umum, Myrdal memandang kebijakan penempatan saldo anggaran lebih (SAL) di Himbara hingga akhir tahun ini merupakan manuver active cash management yang krusial.

Menurutnya, kebijakan tersebut tidak sekadar memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek, melainkan menjadi intervensi struktural, termasuk untuk memitigasi risiko perlambatan ekspansi kredit.

Adapun indikator likuiditas perbankan secara agregat masih menunjukkan kondisi yang relatif terjaga. Per Mei 2026, dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 13,47 persen secara tahunan (year on year/yoy), sementara rasio alat likuid terhadap DPK (AL/DPK) berada pada level 24,74 persen, yang mengindikasikan liquidity buffer masih memadai.

Namun, Myrdal menilai tingginya undisbursed loan yang mencapai Rp2.576 triliun atau 22,41 persen dari total plafon kredit mencerminkan masih adanya friksi dalam transmisi kredit.

Menurutnya, besarnya fasilitas kredit yang belum ditarik debitur menjadi sinyal bahwa pelaku usaha masih bersikap wait and see di tengah tingginya suku bunga pasar dan ketatnya likuiditas di sektor riil.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa pemantauan indikator uang primer (base money/M0) akan menjadi metrik utama pemerintah untuk mengukur efektivitas transmisi kebijakan tersebut.

Pemindahan sebagian dana pemerintah dari Bank Indonesia (BI) ke Himbara diharapkan mengembalikan likuiditas ke sistem perbankan yang sebelumnya terserap melalui penerimaan pajak maupun penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).

Ia menjelaskan, langkah tersebut dirancang untuk meningkatkan likuiditas perbankan sehingga biaya dana (cost of fund) dapat ditekan. Dengan demikian, suku bunga kredit diharapkan ikut menyesuaikan, mendorong realisasi undisbursed loan, sekaligus memperbaiki sentimen prospek ekonomi di mata investor asing.

Myrdal juga mengingatkan bahwa penempatan SAL di Himbara merupakan instrumen manajemen kas pemerintah, bukan penyertaan modal negara maupun bentuk subsidi.

Dana tersebut merupakan likuiditas yang sebelumnya diserap dari perekonomian dan kini ditempatkan kembali ke sistem perbankan agar perputaran roda finansial tidak mengalami stagnasi.

Di sisi lain, Kementerian Keuangan juga telah memberikan forward guidance agar perbankan tidak bergantung secara struktural pada dana pemerintah.

Menurutnya, penarikan dana SAL beberapa waktu yang lalu menjadi bukti bahwa fleksibilitas penempatan dan penarikan dana pemerintah tetap menjadi risiko pendanaan (funding risk) yang harus dimitigasi oleh manajemen treasury masing-masing bank.

“Industri perbankan harus tetap agresif dalam memobilisasi dana pihak ketiga inti dan tidak menggunakan dana pemerintah ini sebagai substitusi dari fungsi intermediasi tradisional,” kata Mrydal.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan untuk kembali menempatkan dana SAL di Himbara dengan total hampir Rp400 triliun. Langkah ini ditempuh setelah SAL sempat ditarik sebagian.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung pada Senin (29/6) mengatakan, pemerintah sempat menarik dana SAL sebesar Rp110 triliun pada Juni 2026 dari total penempatan dana sebelumnya yang tersisa Rp281 triliun.

Kini, dana tersebut dikembalikan lagi ke perbankan sehingga total dana yang ditempatkan menjadi Rp281 triliun dan akan dipertahankan hingga akhir tahun.

Di luar itu, telah disiapkan tambahan dana standby sebesar Rp100 triliun yang saat ini masih berada di Bank Indonesia (BI). Dengan demikian, total dana yang dapat ditempatkan di perbankan bisa mencapai Rp381 triliun.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kebijakan ini menjadi langkah positif untuk memperkuat likuiditas perbankan sehingga kapasitas intermediasi dalam mendukung pembiayaan sektor-sektor produktif yang menjadi penggerak perekonomian nasional

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menyambut baik penempatan kembali SAL di Himbara karena menjadi langkah strategis dalam menjaga kecukupan likuiditas perbankan nasional sekaligus memastikan fungsi intermediasi tetap berjalan optimal guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi dalam keterangannya di Jakarta, Senin, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang kembali diberikan pemerintah melalui Kementerian Keuangan kepada BRI dalam penempatan dana SAL.

Menurutnya, sinergi antara Kementerian Keuangan dan industri perbankan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kami menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan pemerintah kepada BRI melalui penempatan dana SAL. Kebijakan ini menjadi langkah positif untuk memperkuat likuiditas perbankan sehingga kapasitas intermediasi dalam mendukung pembiayaan sektor-sektor produktif yang menjadi penggerak perekonomian nasional,” ujar Hery.

Apabila kebijakan tersebut direalisasikan, Hery menyampaikan bahwa tambahan likuiditas akan dimanfaatkan secara optimal dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudent banking) dan manajemen risiko yang baik.

Penyaluran pembiayaan akan tetap diarahkan secara selektif kepada sektor-sektor produktif, termasuk UMKM yang selama ini menjadi fokus utama BRI, dengan mempertimbangkan kualitas kredit serta kebutuhan pembiayaan yang riil di perekonomian.

Tambahan likuiditas berpotensi memperkuat kapasitas intermediasi perbankan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sesuai dengan permintaan pembiayaan yang sehat serta prospek usaha nasabah di berbagai sektor ekonomi.

Adapun hingga Maret 2026, total pembiayaan BRI secara bank only tercatat mencapai Rp1.358 triliun yang mayoritas disalurkan kepada UMKM dan sektor riil.

Perseroan menyatakan bahwa ke depan, pihaknya akan terus berperan aktif dalam mendukung pembiayaan sektor-sektor produktif yang memiliki multiplier effect terhadap perekonomian.

Hal ini sejalan dengan mandat sebagai bank yang berfokus pada pemberdayaan UMKM dan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kami akan memastikan setiap penyaluran pembiayaan dilakukan secara terukur agar memberikan dampak nyata bagi perekonomian. Fokus BRI ialah pada sektor-sektor produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional,” imbuh Hery.

Guna mengimbangi pembiayaan tersebut, emiten bersandi saham BBRI ini juga akan terus menggenjot perolehan dana pihak ketiga (DPK), khususnya pada pos dana murah (CASA) melalui penguatan ekosistem digital perseroan.

“Dengan fundamental yang kuat serta fokus pada UMKM, BRI optimistis dapat terus berkontribusi sebagai penggerak utama ekonomi kerakyatan sekaligus menciptakan nilai tambah bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia,” kata Hery.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memutuskan untuk kembali menempatkan dana SAL di bank-bank anggota Himbara dengan total hampir Rp400 triliun. Langkah ini ditempuh setelah SAL sempat ditarik sebagian.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung pada Senin (29/6) mengatakan, pemerintah sempat menarik dana SAL sebesar Rp110 triliun pada Juni 2026 dari total penempatan dana sebelumnya yang tersisa Rp281 triliun.

Kini, dana tersebut dikembalikan lagi ke perbankan sehingga total dana yang ditempatkan menjadi Rp281 triliun dan akan dipertahankan hingga akhir tahun.

Di luar itu, telah disiapkan tambahan dana standby sebesar Rp100 triliun yang saat ini masih berada di Bank Indonesia (BI). Dengan demikian, total dana yang dapat ditempatkan di perbankan bisa mencapai Rp381 triliun.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pemerintah dipastikan mengembalikan pagu penempatan dana pemerintah di industri perbankan nasional ke posisi semula sebesar Rp281 triliun. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Juda Agung menerangkan, komitmen penempatan dana cadangan ini juga resmi diputuskan untuk diperpanjang masa berlakunya hingga Desember 2026 mendatang.

"Setelah dievaluasi diambil kesimpulan bahwa dana pemerintah di perbankan akan dikembalikan lagi yang kemarin 281 triliun akan dikembalikan lagi 281 triliun dan diperpanjang hingga akhir 2026, Desember 2026," ungkap Juda dalam konferensi pers di Gedung DPR, Senin (29/6/2026).

Purbaya Bakal Tempatkan Dana Rp400 Triliun Lagi di Himbara



Sebagai langkah antisipasi berlapis, pemerintah tidak hanya mengembalikan dana reguler melainkan turut menyiagakan amunisi tambahan senilai Rp100 triliun. Pasokan modal sekunder ini berfungsi sebagai dana siaga (standby fund) yang siap diinjeksikan sewaktu-waktu ke pasar keuangan apabila perbankan domestik memerlukan dukungan likuiditas instan untuk menopang ekspansi bisnisnya.

Juda menggarisbawahi bahwa intervensi modal ini sangat krusial agar fungsi intermediasi perbankan tidak terhambat di tengah tingginya animo pengajuan modal dari pelaku usaha. Merujuk pada data performa bulan lalu, laju penyaluran kredit nasional mampu tumbuh agresif di level 11,5% pada bulan Mei.

"Di samping itu ada tambahan 100 triliun sebagai standby in case diperlukan dan memang perbankan masih memerlukan likuiditas untuk menyalurkan kredit. Karena informasi dari perbankan permintaan kredit itu masih cukup, masih masih cukup tinggi tetapi likuiditas perlu dijaga agar bank bisa menyalurkan pertumbuhan kredit dan diperkirakan kemarin di bulan Mei kredit tumbuh 11,5 persen," jelas Juda.

Kemenkeu berharap pasokan likuiditas perbankan yang melimpah dari pemerintah ini dapat menjadi stimulus utama agar performa pembiayaan nasional konsisten mencetak pertumbuhan dua digit (double digit) pada bulan-bulan berikutnya demi menggerakkan roda ekonomi riil.

"Kami harapkan pertumbuhan kredit juga masih double digit di dalam bulan-bulan ke depan. Oleh sebab itu likuiditas memang benar-benar harus tetap terjaga di perbankan," pungkas Juda.

Penambahan kembali SAL dapat meredam kenaikan biaya dana, tetapi lebih sebagai penahan tekanan daripada solusi permanen

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom PermataBank Josua Pardede memandang, penambahan penempatan saldo anggaran lebih (SAL) di bank-bank anggota Himbara dapat membantu meredam kenaikan biaya dana (cost of fund/CoF) perbankan meski bukan merupakan solusi permanen.

Adapun Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan untuk kembali menempatkan dana SAL di Himbara dengan total hampir mendekati Rp400 triliun. Langkah ini ditempuh setelah SAL sempat ditarik sebagian.

“Penambahan kembali SAL dapat meredam kenaikan biaya dana, tetapi lebih sebagai penahan tekanan daripada solusi permanen,” kata Josua saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.

Secara umum, Josua menilai penempatan kembali SAL di Himbara dapat membantu membuat likuiditas lebih longgar dan lebih kondusif, terutama bagi bank-bank penerima dana.

Ia mencatat, pengalaman sebelumnya menunjukkan penempatan kas negara di perbankan pada September 2025 sebesar Rp200 triliun membantu mendorong likuiditas perekonomian, menurunkan suku bunga pasar uang, menekan bunga deposito khusus, menurunkan biaya dana, dan mendukung kredit yang tumbuh 9,6 persen pada Desember 2025.

Selain itu, penempatan kas negara di perbankan memperkuat kapasitas intermediasi, menjaga stabilitas pendanaan perbankan, dan mendukung kecukupan likuiditas domestik.

Meski demikian, Josua mengingatkan bahwa dampak penempatan SAL terhadap peningkatan kredit tidak terjadi secara otomatis.

“Dana SAL bisa mengurangi tekanan pendanaan dan memberi ruang bagi bank untuk tidak terlalu agresif menaikkan bunga dana, tetapi kredit tetap bergantung pada permintaan sektor riil, kelayakan debitur, kualitas jaminan, dan selera risiko bank,” jelas dia.

Apabila bank melihat risiko kredit meningkat, imbuh Josua, dana SAL bisa lebih banyak digunakan sebagai penyangga likuiditas dan bukan langsung disalurkan menjadi kredit baru.

Ia memandang bahwa dampak penempatan SAL di perbankan akan signifikan apabila nilainya cukup besar, berjangka waktu relatif panjang, memiliki jadwal penarikan yang jelas, serta didistribusikan sesuai dengan kebutuhan likuiditas perbankan.

Sebaliknya, apabila dana ditempatkan sangat sementara dan sewaktu-waktu dapat ditarik, bank akan tetap berhati-hati karena tidak bisa membiayai kredit jangka panjang dengan dana jangka pendek yang tidak pasti.

Josua juga mengingatkan risiko penempatan SAL yang dapat menciptakan ketergantungan bank pada dana pemerintah. Jika terlalu terkonsentrasi di Himbara, kebijakan ini dinilai dapat memperlebar kesenjangan biaya dana karena bank penerima memperoleh pendanaan lebih murah, sedangkan bank lain tetap harus bersaing melalui bunga deposito.

“Ini bisa memperlebar perbedaan biaya dana antarbank. Karena itu, kebijakan SAL perlu dirancang bukan hanya untuk menambah likuiditas, tetapi juga untuk mencegah perang bunga, menjaga persaingan sehat, dan memastikan dana benar-benar mengalir ke sektor produktif,” kata Josua.

Meski indikator agregat seperti alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK), liquidity coverage ratio (LCR), loan to deposit ratio (LDR), serta pertumbuhan DPK positif, Josua juga mengingatkan bahwa indikator tersebut belum tentu menangkap tekanan yang dirasakan bank secara mikro.

Beberapa yang sering tidak terlihat seperti distribusi likuiditas antarbank, komposisi dana murah dan dana mahal, konsentrasi deposan besar, profil jatuh tempo dana, kebutuhan kas harian, posisi likuiditas rupiah dan valas, serta ruang likuiditas yang masih bebas digunakan.

“Karena itu, angka industri bisa terlihat aman, tetapi sebagian bank tetap merasa ketat karena harus bersaing mahal untuk mempertahankan dana, terutama ketika kredit berjalan, deposan besar lebih mudah berpindah, dan suku bunga acuan naik,” kata Josua.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung pada Senin (29/6) mengatakan bahwa pemerintah sempat menarik dana SAL sebesar Rp110 triliun pada Juni 2026 dari total penempatan dana sebelumnya yang tersisa Rp281 triliun.

Kini, dana tersebut dikembalikan lagi ke perbankan sehingga total dana yang ditempatkan menjadi Rp281 triliun dan akan dipertahankan hingga akhir tahun.

Di luar itu, telah disiapkan tambahan dana standby sebesar Rp100 triliun yang saat ini masih berada di Bank Indonesia (BI). Dengan demikian, total dana yang dapat ditempatkan di perbankan bisa mencapai Rp381 triliun.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) menyambut positif penempatan kembali saldo anggaran lebih (SAL) di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang diharapkan dapat memperkuat likuiditas perbankan sehingga kapasitas pembiayaan sektor produktif semakin meningkat dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo memandang stabilitas ekonomi tidak hanya ditopang oleh kebijakan fiskal yang kuat, tetapi juga sinergi yang erat antara pemerintah dan industri perbankan. Pengelolaan SAL yang optimal membutuhkan dukungan sistem keuangan yang sehat.

“Di sinilah kolaborasi pemerintah dan industri perbankan menjadi penting, yakni menjaga likuiditas, memperkuat kepercayaan pasar, dan memastikan aliran dana tetap mendukung aktivitas ekonomi, dunia usaha, serta pembangunan nasional,” kata Anggoro dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Sebagai bagian dari anggota Himbara, Anggoro menyampaikan bahwa perseroan siap berkontribusi mendukung kebijakan pemerintah melalui layanan keuangan syariah yang inklusif, memperkuat ketahanan ekonomi nasional, serta menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

“Kami mengapresiasi kepercayaan pemerintah kepada BSI. Amanah ini kami optimalkan untuk memperkuat pembiayaan produktif sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha,” ujar Anggoro.

Menurutnya, penempatan SAL juga membantu menurunkan biaya dana (cost of fund), sehingga bank memiliki ruang untuk menjaga pembiayaan tetap kompetitif. Dampaknya, masyarakat dan UMKM memperoleh akses pembiayaan yang lebih terjangkau sehingga aktivitas ekonomi dapat terus tumbuh.

Di tengah dukungan tersebut, perseroan tetap menjaga fundamental pendanaan melalui penguatan dana murah (CASA) yang ditopang oleh tabungan haji, pengembangan Islamic ecosystem, dan akselerasi layanan digital.

Perseroan juga terus memperluas pembiayaan pada segmen ritel, UMKM, dan konsumer, serta memperkuat pendapatan berbasis komisi melalui bisnis emas sebagai bank syariah pertama yang memiliki izin bullion.

Hingga April 2026, BSI mencatat dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp382 triliun atau tumbuh 17,90 persen secara tahunan (year on year/yoy), dengan tabungan meningkat 22,02 persen menjadi Rp165 triliun sehingga rasio CASA mencapai 63,48 persen.

Sementara itu, pembiayaan tumbuh 15,59 persen menjadi Rp332 triliun dengan kualitas aset tetap terjaga, tercermin dari rasio NPF gross yang membaik menjadi 1,80 persen.

Sebagai mitra strategis pemerintah, perseroan menyatakan terus mendukung berbagai program prioritas nasional mulai dari pembiayaan UMKM, KUR, koperasi, Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga pembiayaan rumah bersubsidi.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen perseroan untuk memperkuat ekonomi rakyat dan memperluas inklusi keuangan syariah di Indonesia.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan untuk kembali menempatkan dana SAL di Himbara dengan total hampir Rp400 triliun, setelah sempat dilakukan penarikan sebagian.

Menurut Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung pada Senin (29/6), pemerintah sempat menarik dana SAL sebesar Rp110 triliun pada Juni 2026 dari total penempatan dana sebelumnya yang tersisa Rp281 triliun.

Kini, dana tersebut dikembalikan lagi ke perbankan sehingga total dana yang ditempatkan menjadi Rp281 triliun dan akan dipertahankan hingga akhir tahun.

Di luar itu, telah disiapkan tambahan dana standby sebesar Rp100 triliun yang saat ini masih berada di Bank Indonesia (BI). Dengan demikian, total dana yang dapat ditempatkan di perbankan bisa mencapai Rp381 triliun.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pemerintah memutuskan meningkatkan penempatan dana dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) di bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menjadi sekitar Rp400 triliun guna memperkuat likuiditas sektor perbankan nasional. Kebijakan itu diambil setelah pemerintah melihat adanya indikasi pengetatan likuiditas di pasar keuangan.

"Kan di sana sudah mulai kekeringan likuiditas, saya bilang ke mereka saya akan kembalikan lagi uang pemerintah ke Himbara bahkan saya tambah," kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam media briefing di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (26/6/2026).

Keputusan tersebut diambil usai Purbaya menggelar pertemuan dengan jajaran direksi bank-bank pelat merah yang terdiri atas BRI, BNI, Mandiri, BTN, dan BSI. Pemerintah sebelumnya sempat menarik sebagian dana simpanan negara dari perbankan BUMN, namun kini kembali menempatkan dana untuk menjaga stabilitas likuiditas.

Purbaya menjelaskan, dana SAL senilai Rp400 triliun itu akan disalurkan melalui tiga skema. Pertama, pemerintah mengembalikan penempatan dana jangka panjang di Himbara menjadi Rp200 triliun dari posisi sebelumnya sekitar Rp170 triliun.

Kedua, pemerintah menambah likuiditas baru sebesar Rp100 triliun dalam bentuk penempatan jangka pendek dengan tenor tiga hingga empat bulan. Ketiga, Kementerian Keuangan juga menyiapkan dana fleksibel sebesar Rp100 triliun yang dapat dicairkan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan likuiditas perbankan.

Menurut Purbaya, tambahan likuiditas tersebut diharapkan membuat kondisi perbankan domestik kembali longgar sehingga mampu menekan suku bunga di pasar. Dengan kondisi likuiditas yang lebih memadai, perbankan diharapkan dapat meningkatkan penyaluran kredit kepada sektor riil. "Jadi akan cukup likuiditas di sektor perbankan kita, jadi harusnya bunga di pasar akan turun, ekonomi siap lari lagi," ujar Purbaya.

Kebijakan penempatan dana pemerintah di perbankan BUMN selama ini menjadi salah satu instrumen pengelolaan kas negara sekaligus upaya menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung fungsi intermediasi perbankan di tengah dinamika ekonomi global.

perbankan perlu menerapkan strategi penyaluran kredit yang lebih selektif dan produktif dengan memprioritaskan sektor-sektor produktif

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) Hery Gunardi menekankan bahwa konsistensi perbankan dalam membangun dana murah, yakni tabungan dan giro, menjadi fondasi yang tidak boleh diabaikan dalam menghadapi ketatnya likuiditas.

Di samping itu, ia juga menegaskan pentingnya menjaga disiplin manajemen aset dan liabilitas di tengah likuiditas yang menyempit.

“Ketahanan likuiditas adalah non-negotiable,” kata Hery yang juga merupakan Direktur Utama BRI dalam acara Mid Year Economic Outlook 2026 di Jakarta, Jumat.

Selain menjaga likuiditas, Hery mengatakan perbankan perlu menerapkan strategi penyaluran kredit yang lebih selektif dan produktif dengan memprioritaskan sektor-sektor produktif.

Hal ini dilakukan dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian (prudent), menetapkan risk appetite sektoral yang sesuai dengan kondisi makroekonomi terkini, serta membangun pipeline kredit berkualitas melalui pendekatan ekosistem yang lebih komprehensif.

Hery juga menekankan pentingnya pengelolaan kualitas aset secara proaktif melalui proses underwriting yang ketat, sistem early warning yang lebih granular, serta kesiapan fungsi penagihan (collection readiness) apabila kualitas kolektibilitas mulai menurun.

Selain itu, akselerasi transformasi digital dan pemanfaatan analitik data dinilai bukan lagi sekadar strategi jangka menengah, melainkan telah menjadi kebutuhan bisnis bagi industri perbankan saat ini.

Seiring dengan kenaikan BI-Rate sebesar 100 basis poin (bps) pada Mei-Juni 2026, Hery mengatakan kondisi tersebut secara struktural akan meningkatkan tekanan repricing dana pihak ketiga (DPK).

Kenaikan suku bunga simpanan yang terjadi belakangan juga diperkirakan akan menekan net interest margin (NIM) perbankan.

Ia menambahkan bahwa cost of fund perbankan juga diperkirakan cenderung meningkat sehingga disiplin dalam pengelolaan bisnis menjadi kunci. Menurutnya, industri perbankan kini memasuki era selective growth atau pertumbuhan yang lebih selektif.

Meski secara umum industri perbankan masih tergolong solid, ia menilai mulai muncul sejumlah tekanan. Pertumbuhan DPK mulai melambat, NIM terkompresi, dan rasio kecukupan modal (CAR) sedikit menurun dibandingkan bulan sebelumnya.

“Dengan kata lain, perbankan masih kuat, tetapi operating environment perbankan sekarang menjadi cukup challenging,” kata Hery.

Sementara dari sisi penyaluran kredit, nilai undisbursed loan juga masih cukup besar. Menurutnya, fokus perbankan tidak cukup hanya pada pemberian persetujuan fasilitas kredit, tetapi juga harus mendorong agar plafon kredit yang telah disetujui benar-benar dimanfaatkan debitur untuk ekspansi usaha.

Hery juga melihat adanya paradoks di industri perbankan. Di satu sisi, standar pemberian kredit semakin longgar sehingga bank menjadi lebih akomodatif dalam menyalurkan pembiayaan. Namun di sisi lain, permintaan kredit baru justru mengalami penurunan sebagaimana ditunjukkan dalam hasil Survei Perbankan oleh Bank Indonesia pada triwulan I 2026.

Di sisi lain, pertumbuhan kredit juga belum merata antar kelompok bank. Bank KBMI 3 dan KBMI 4 masih menjadi penopang utama pertumbuhan kredit industri, sementara KBMI 1 dan KBMI 2 menunjukkan tren yang lebih volatil, bahkan sebagian masih mencatatkan pertumbuhan negatif.

Jika dilihat berdasarkan segmen, ia mencatat penurunan permintaan kredit paling tajam terjadi pada kredit modal kerja, kredit konsumsi, dan kredit UMKM khususnya KUR. Ketiga segmen tersebut dinilai paling sensitif terhadap pelemahan daya beli, sentimen dunia usaha, serta ketidakpastian ekonomi.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa kualitas aset juga harus terus dijaga. Meskipun rasio loan at risk (LAR) perbankan pada awal 2026 menunjukkan tren penurunan secara bertahap, kenaikan BI-Rate, pelemahan nilai tukar rupiah, dan tekanan terhadap daya beli berpotensi membalikkan tren positif tersebut apabila tidak direspons dengan tepat.

Karena itu, menurut Hery, setiap bank juga perlu memiliki watch list debitur yang berpotensi terdampak pelemahan nilai tukar, disertai strategi mitigasi yang siap dieksekusi sebelum permasalahan berkembang lebih besar.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) mengimbau adanya penyusunan masa transisi yang matang terkait rencana penarikan instrumen saldo anggaran lebih (SAL) milik pemerintah yang selama ini ditempatkan di jajaran Himpunan Bank Milik Negara ( Himbara ). Penjadwalan secara bertahap ini dinilai penting agar tidak memicu guncangan mendadak pada likuiditas perbankan serta menjaga ketahanan stabilitas sistem keuangan nasional.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae mengonfirmasi, bergulirnya wacana penarikan dana cadangan pemerintah tersebut. Kendati eksekusi akhir berada penuh di bawah kewenangan fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sesuai kebutuhan belanja negara, OJK berharap ada keselarasan formula di tingkat regulator.

“Saya yakin Menteri Keuangan maupun Gubernur Bank Indonesia mudah-mudahan akan sepakat dengan OJK bahwa ini akan bisa diselesaikan masa transisinya tanpa mengganggu likuiditas bank,” ungkap Dian saat ditemui media di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Perpanjangan Dana Rp200 Triliun ke Himbara Redakan Rebutan Likuiditas, Ekonom Ungkap Efeknya



Dian tidak menampik bahwa dari kacamata pengawasan perbankan, OJK melayangkan harapan agar dana SAL tersebut dapat mengendap lebih lama di koridor perbankan BUMN. Keberadaan likuiditas ekstra dari kas negara tersebut dinilai sangat efektif dalam mempertebal kapasitas intermediasi perbankan.

“Harapannya lebih lama, lebih bagus untuk penambahan likuiditas. Ini untuk menekan suku bunga, juga supaya penyaluran kredit tetap efektif,” jelas Dian.

Di sisi lain, Dian memaparkan bahwa penempatan dana pemerintah di bank komersial sejatinya bukan merupakan praktik manajemen keuangan yang lazim. Secara struktural, mandat pengelolaan likuiditas negara mutlak berada di bawah otoritas moneter, yakni Bank Indonesia (BI).

Ketika dana tersebut sudah masuk dan membaur ke dalam ekosistem Himbara, instrumen itu langsung terintegrasi ke dalam total struktur likuiditas bank secara utuh dan tidak bisa dipisahkan lagi, sehingga penarikannya harus dikalkulasikan secara cermat.

Purbaya Perpanjang Masa Penempatan Dana Rp200 Triliun di Perbankan



Sebagai langkah antisipasi apabila penarikan SAL benar-benar direalisasikan, OJK meminta manajemen perbankan untuk kembali fokus memperkuat fondasi utama likuiditas mereka, yaitu dengan menggenjot perolehan Dana Pihak Ketiga (DPK) dari sektor retail maupun korporasi masyarakat.

Selain penguatan DPK, perbankan juga dapat mengoptimalkan sirkulasi instrumen sekunder seperti pemanfaatan Pasar Uang Antarbank (PUAB) atau mengeksekusi fasilitas repurchase agreement (repo) ke Bank Indonesia dengan menjaminkan Surat Berharga Negara (SBN) yang mereka miliki.

“Tapi saya melihat tidak ada sesuatu yang perlu ditakutkan, tidak terlalu serius,” kata Dian.

Dian meyakini jajaran manajemen Himbara telah mengantisipasi mitigasi ini sejak awal karena memahami penempatan dana tersebut tidak bersifat permanen. Guna memastikan transisi berjalan mulus, topik ini dipastikan akan dibedah lebih dalam pada forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

“Tapi kalau saya melihatnya berdasarkan analisis kami, tekanan terhadap likuiditas bank tidak terlalu berat apabila SAL ditarik dari Himbara,” imbuhnya.

Optimisme OJK didukung oleh posisi ketahanan industri perbankan nasional yang saat ini berada dalam kondisi prima. Mengacu pada data Bank Indonesia per Mei 2026, fungsi intermediasi menunjukkan akselerasi kuat di mana penyaluran kredit tumbuh 11,51% secara tahunan (year on year/yoy), melonjak signifikan dibanding perolehan April 2026 yang sebesar 9,98% (yoy).

Aparatus likuiditas perbankan juga berada di zona aman dengan rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) kokoh di level 24,74%, disokong pertumbuhan DPK yang melesat tinggi di angka 13,47% (yoy).

Adapun pada periode yang sama, rata-rata suku bunga kredit bertengger di level 8,72% disertai suku bunga deposito tenor satu bulan di posisi 4,26%.

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) melaporkan likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) pada Mei 2026 tumbuh lebih tinggi, yakni sebesar 10,8 persen secara tahunan (year on year/yoy) sehingga mencapai Rp10.415,9 triliun.

“Pada Mei 2026, M2 tumbuh sebesar 10,8 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan April 2026 sebesar 9,2 persen (yoy) sehingga mencapai Rp10.415,9 triliun,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut disebutkannya, perkembangan tersebut didorong oleh pertumbuhan uang beredar sempit (M1) sebesar 15,3 persen (yoy) dan uang kuasi sebesar 6,0 persen (yoy).

Perkembangan M2 pada Mei 2026 terutama dipengaruhi oleh penyaluran kredit dan aktiva luar negeri bersih.

Penyaluran kredit tumbuh sebesar 10,8 persen (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan pada April 2026 sebesar 9,4 persen (yoy).

Sebagai catatan, dalam hal ini, kredit yang diberikan hanya dalam bentuk pinjaman (loans) dan tidak termasuk instrumen keuangan yang dipersamakan dengan pinjaman, seperti surat berharga (debt securities), tagihan akseptasi (banker's acceptances), dan tagihan repo.

Kredit yang diberikan juga tidak termasuk kredit yang diberikan oleh kantor bank umum yang berkedudukan di luar negeri, dan kredit yang disalurkan kepada pemerintah pusat dan bukan penduduk.

Sementara itu, aktiva luar negeri bersih pada Mei 2026 tumbuh sebesar 5,2 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 3,7 persen (yoy).

BI juga melaporkan perkembangan uang primer (M0) adjusted yang pada Mei 2026 tumbuh 14,2 persen (yoy), melanjutkan pertumbuhan pada April 2026 sebesar 14,3 persen (yoy) sehingga tercatat sebesar Rp2.214,6 triliun.

Perkembangan ini dipengaruhi oleh pertumbuhan giro bank umum di Bank Indonesia adjusted sebesar 17,4 persen (yoy) dan uang kartal yang diedarkan sebesar 15,8 persen (yoy).

Berdasarkan faktor yang memengaruhinya, pertumbuhan M0 adjusted telah mempertimbangkan dampak pemberian insentif likuiditas (pengendalian moneter adjusted).

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Saya yakin Menteri Keuangan maupun Gubernur Bank Indonesia mudah-mudahan akan sepakat dengan OJK bahwa ini akan bisa diselesaikan masa transisinya tanpa mengganggu likuiditas bank

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berharap ada masa transisi apabila saldo anggaran lebih (SAL) pemerintah di Himbara ditarik agar tidak langsung mengganggu likuiditas perbankan dan menjaga stabilitas sistem keuangan.

“Saya yakin Menteri Keuangan maupun Gubernur Bank Indonesia mudah-mudahan akan sepakat dengan OJK bahwa ini akan bisa diselesaikan masa transisinya tanpa mengganggu likuiditas bank,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae saat dijumpai wartawan di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin.

Dian membenarkan adanya wacana penempatan SAL pemerintah di Himbara yang disebut akan ditarik secara bertahap, meski pelaksanaannya tetap bergantung pada keputusan pemerintah.

Di sisi lain, ia memahami bahwa penarikan tersebut pada prinsipnya merupakan kewenangan pemerintah sesuai dengan kebutuhan anggaran.

Menurut Dian, OJK sebenarnya berharap penempatan SAL dapat berlangsung lebih lama agar lebih optimal dalam mendukung likuiditas perbankan dan penyaluran kredit.

“Harapannya lebih lama, lebih bagus kan kalau untuk penambahan likuiditas. Ini untuk menekan suku bunga, juga supaya tetap bisa penyaluran kredit efektif,” kata Dian.

Ia menjelaskan bahwa penempatan dana pemerintah di perbankan sebenarnya bukan praktek yang lazim karena pengelolaan likuiditas pada dasarnya berada di Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter.

Ketika dana pemerintah sudah masuk ke bank, dana tersebut pada prakteknya akan terintegrasi dalam struktur likuiditas bank secara keseluruhan dan tidak dapat lagi diperlakukan sebagai dana yang terpisah. Oleh sebab itu, pengelolaannya menjadi bagian dari pengaturan likuiditas bank secara keseluruhan.

Apabila SAL benar-benar ditarik dari Himbara, Dian mengatakan bahwa penguatan sumber utama likuiditas bank menjadi penting yakni melalui peningkatan dana pihak ketiga (DPK) atau penghimpunan dana masyarakat.

Berbagai instrumen juga dapat digunakan untuk menjaga likuiditas, antara lain fasilitas repurchase agreement (repo) ke Bank Indonesia apabila bank memiliki surat berharga negara (SBN) serta pemanfaatan pasar uang antarbank (PUAB).

“Tapi saya melihat tidak ada sesuatu yang perlu ditakutkan, tidak terlalu serius,” kata Dian.

Mengingat penempatan SAL berada di luar praktik yang lazim, ia menambahkan bahwa bank tentunya telah mengantisipasi kondisi yang tidak bersifat permanen ini dan pada akhirnya dapat kembali ke kondisi normal di mana pengelolaan rekening pemerintah sepenuhnya berada di Bank Indonesia.

Ia juga memastikan bahwa kondisi ini akan dibahas lebih lanjut dalam forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bersama Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia guna memastikan masa transisi dapat berjalan tanpa memberikan tekanan berlebihan pada perbankan.

“Tapi kalau saya melihatnya dengan analisis kita, tidak terlalu berat sebetulnya tekanan kepada likuiditas bank (jika SAL ditarik dari Himbara),” kata Dian.

Sebagai catatan, berdasarkan data Bank Indonesia, kredit perbankan pada Mei 2026 tumbuh sebesar 11,51 persen secara tahunan (year on year/yoy), lebih tinggi bila dibandingkan dengan pertumbuhan pada April 2026 sebesar 9,98 persen (yoy).

Likuiditas perbankan juga terjaga dengan rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) sebesar 24,74 persen dan DPK yang masih tumbuh tinggi sebesar 13,47 persen (yoy) pada Mei 2026.

Pada periode tersebut, rata-rata suku bunga kredit tercatat sebesar 8,72 persen dan suku bunga deposito 1 bulan sebesar 4,26 persen.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Karena imbal hasil SRBI yang terlalu menarik dapat membuat bank harus menaikkan bunga simpanan untuk mempertahankan dana

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom PermataBank Josua Pardede mengingatkan Bank Indonesia (BI) perlu memastikan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), yang saat ini menawarkan imbal hasil (yield) relatif tinggi, tidak terlalu menyedot likuiditas perbankan.

“Karena imbal hasil SRBI yang terlalu menarik dapat membuat bank harus menaikkan bunga simpanan untuk mempertahankan dana,” kata Josua saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Sabtu.

Sebagai informasi, BI memperkuat imbal hasil SRBI pada seluruh tenor seiring kenaikan BI-Rate sebesar 100 basis poin (bps) pada Mei-Juni 2026. Langkah ini ditempuh bank sentral guna menarik aliran masuk investasi portofolio asing ke aset keuangan domestik sehingga turut memperkuat nilai tukar rupiah.

Berdasarkan publikasi BI, rata-rata tertimbang (RRT) imbal hasil SRBI di pasar sekunder pada seluruh tenor cenderung meningkat dan berada di kisaran 7 persen pada Jumat (12/6).

Josua juga memandang, bank sentral Indonesia perlu menahan kenaikan BI-Rate lanjutan apabila nilai tukar rupiah dan inflasi mulai stabil, karena transmisi kenaikan bunga ke biaya dana (cost fund) dan kredit sudah mulai berjalan.

“OJK dan BI perlu memantau ketat bunga deposito spesial, rasio alat likuid, pertumbuhan kredit baru, kredit bermasalah, dan perubahan suku bunga kredit baru. Pemerintah juga perlu menjaga timing penempatan dan penarikan kas negara di perbankan agar tidak menambah tekanan likuiditas secara mendadak,” kata dia.

Josua menilai, kenaikan BI-Rate 100 bps berpotensi membalik arah biaya dana perbankan. Meski begitu, kenaikannya kemungkinan secara bertahap dan tidak langsung melonjak tajam untuk seluruh industri.

Ia mencatat bahwa tanda awalnya sudah terlihat dari suku bunga dana pihak ketiga (DPK) rupiah yang naik dari 2,65 persen pada April 2026 menjadi 2,70 persen pada Mei 2026.

“Kenaikan ini menunjukkan persaingan penghimpunan dana mulai meningkat, terutama karena sumber dana murah terbatas dan kebutuhan pendanaan kredit masih besar,” kata dia.

Namun demikian, tekanan biaya dana belum menjadi tekanan sistemik karena likuiditas perbankan masih relatif memadai dan BI masih menjaga kecukupan likuiditas melalui bauran kebijakan, termasuk lelang repo dan penguatan instrumen likuiditas perbankan.

“Dengan kata lain, tren penurunan biaya dana yang terjadi setelah penurunan BI-Rate 125 bps pada 2025 memang berisiko berbalik arah pada 2026,” ujar dia.

Ia memperkirakan, prospek bunga simpanan dalam beberapa bulan ke depan cenderung meningkat lebih dulu dibandingkan bunga kredit.

Kenaikan terutama akan terlihat pada deposito berjangka, dana korporasi besar, dan simpanan bernilai besar yang lebih sensitif terhadap perubahan suku bunga. Sementara tabungan dan giro biasanya lebih lambat naik karena sifatnya lebih transaksional.

“Jika BI-Rate bertahan di 5,75 persen hingga akhir 2026, bunga deposito kemungkinan naik bertahap, bukan melonjak. Namun jika tekanan rupiah kembali membesar dan BI harus menaikkan suku bunga lagi, persaingan bunga deposito akan semakin ketat, terutama pada bank kecil-menengah dan bank dengan rasio kredit terhadap dana pihak ketiga yang tinggi,” jelas Josua.

Dari sisi stabilitas, Josua mencatat bahwa kondisi industri perbankan saat ini masih cukup kuat untuk menyerap tekanan awal.

Kinerja kredit perbankan pada Mei 2026 tumbuh 11,51 persen (yoy), lebih tinggi dari April 9,98 persen (yoy). Sementara DPK tumbuh 13,47 persen (yoy) dan rasio alat likuid terhadap DPK (AL/DPK) berada di 24,74 persen. Di samping itu, permodalan juga masih kuat dan risiko kredit agregat tetap terkendali.

“Ini berarti kenaikan suku bunga belum menjadi ancaman langsung bagi stabilitas bank. Namun risiko tertundanya tetap besar: jika bunga deposito terus naik, biaya dana naik, bunga kredit naik, permintaan kredit melambat, dan kualitas kredit memburuk, maka bank akan menghadapi tekanan ganda antara menjaga pertumbuhan kredit dan menjaga kualitas aset,” kata Josua.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026