Bisnis.com, JAKARTA — Klausul jaminan perlindungan hukum bagi pembeli instrumen surat utang khusus dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) menuai kritik.

Berdasarkan dokumen UU P2SK, negara secara eksplisit memberikan jaminan dan perlindungan mutlak bagi pihak yang melakukan pembelian instrumen surat utang khusus dari berbagai bentuk tuntutan hukum.

Rigiditas pasal itu memastikan pembeli terbebas dari penuntutan pidana umum, pidana khusus termasuk hukum perpajakan, hingga gugatan secara perdata.

Pemerhati BUMN sekaligus Direktur NEXT Indonesia Center Herry Gunawan menilai regulasi perlindungan hukum tersebut sangat mengkhawatirkan karena memberikan berbagai fasilitas yang mengorbankan penegakan hukum nasional.

Adanya proteksi mutlak dinilai memunculkan kesan adanya indikasi tata kelola yang kurang sehat sejak awal perencanaan penerbitan instrumen.

“Seperti ada kekhawatiran mendalam pada surat utang khusus itu sehingga diperlukan fasilitas yang mengorbankan penegakan hukum,” ujar Herry saat dihubungi Bisnis, Senin (22/6/2026).

Herry membeberkan klausul proteksi ini berisiko memicu moral hazard, salah satunya membuka celah bagi para pelaku kejahatan keuangan untuk menjadikan surat utang khusus tersebut sebagai instrumen pencucian uang.

Pasalnya, seluruh transaksi pembelian surat berharga itu secara hukum tidak dapat dijadikan sebagai basis alat bukti yang sah di dalam proses pengadilan.

Selain isu pencucian uang, dia menyebutkan bahwa instrumen utang khusus tersebut juga dinilai berisiko dimanfaatkan wajib pajak nakal sebagai sarana penghindaran kewajiban perpajakan secara terstruktur.

Melalui sistem pelaporan pajak yang bersifat self-assessment, wajib pajak dapat dengan mudah menempatkan dana bermasalah mereka ke dalam instrumen utang khusus yang datanya bersifat tertutup demi menghindari beban pajak.

“Apalagi, datanya tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak maupun alat bukti dalam proses peradilan,” ucap Herry.

Dari sisi tata kelola, biaya pengorbanan yang diberikan otoritas demi menarik pembiayaan bagi Danantara Indonesia disebut terlampau besar dan justru mengorbankan kepentingan negara yang lebih luas.

Jika kebijakan pembebasan pidana ini tetap dipaksakan tanpa adanya penjelasan yang rasional kepada publik, hal tersebut dipastikan memicu persepsi negatif bahwa pemerintah sengaja menghimpun dana yang bermasalah.

Dampak dari runtuhnya reputasi tata kelola ini pada akhirnya tidak hanya akan merugikan kredibilitas kelembagaan Danantara selaku pengelola aset strategis, melainkan juga merusak kredibilitas pemerintah di mata investor global.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah menyiapkan langkah diversifikasi pembiayaan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan Indonesia akan menerbitkan instrumen utang dalam bentuk Panda Bond di pasar China.

Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan berbasis dolar Amerika Serikat, sekaligus memperluas sumber pendanaan dengan biaya yang lebih kompetitif.

Hal ini disampaikan usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Istana Merdeka, Selasa (5/5/2026).

“Yang kedua untuk memperkuat nilai tukar, kami juga akan menerbitkan bond dalam Panda Bond di Cina dengan bunga yang lebih rendah sehingga kita tidak tergantung terlalu banyak ke dolar lagi. Jadi diversifikasi kita akan lebih baik lagi ke depan,” kata Purbaya.

Menurut Purbaya, langkah tersebut mencerminkan optimisme pemerintah terhadap prospek ekonomi nasional ke depan. Diversifikasi instrumen pembiayaan dinilai penting untuk menjaga stabilitas sekaligus memperkuat ketahanan sektor keuangan di tengah dinamika global.

Selain itu, pemerintah juga berupaya menenangkan pelaku pasar dan masyarakat di tengah berbagai sentimen eksternal yang memengaruhi pergerakan nilai tukar.

Pernyataan tersebut merujuk pada pesan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan kondisi fiskal Indonesia tetap kuat dengan ketersediaan dana yang memadai.

Langkah penerbitan Panda Bond ini diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen efektif dalam menjaga stabilitas rupiah, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar keuangan global melalui diversifikasi sumber pembiayaan.

“Jadi prospek kita bagus, teman-teman semua nggak usah takut. Tadi Pak Presiden juga bilang sama saya suruh sampaikan pesan bahwa uang saya cukup, duitnya banyak, jadi Anda nggak usah takut,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA—PT Sari Kreasi Boga Tbk. (RAFI) mengonfirmasi rencana aksi korporasi, termasuk rencana pendanaan melalui penerbitan saham ataupun utang.

Volatilitas saham RAFI setelah pencabutan suspensi perdagangan pada 14 Oktober 2025 menjadi perhatian Bursa Efek Indonesia (BEI), menyusul lonjakan harga yang signifikan di pasar. Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama RAFI, Eko Pujianto, menegaskan bahwa tidak terdapat informasi atau fakta material yang dapat memengaruhi nilai efek atau keputusan investasi publik.

“Perseroan memastikan seluruh kegiatan usaha berjalan normal dan tidak ada informasi material yang belum diungkapkan kepada publik,” ujar Eko dalam keterangan resmi, Jumat (14/11/2025).

Meski demikian, Eko menyampaikan bahwa manajemen tengah melakukan kajian mendalam atas rencana aksi korporasi, termasuk opsi pendanaan untuk mendukung ekspansi bisnis melalui penerbitan saham maupun instrumen utang.

“Saat ini perseroan sedang melakukan kajian mendalam atas rencana aksi korporasi tersebut,” ujarnya.

Dia menambahkan, begitu kajian tersebut rampung, RAFI akan menyampaikan keterbukaan informasi sesuai ketentuan yang berlaku di pasar modal.

“Transparansi tetap menjadi komitmen utama kami dalam setiap langkah strategis perusahaan,” imbuhnya.

Sementara itu, terkait dengan pemegang saham utama, Eko menegaskan bahwa tidak terdapat rencana atas kepemilikan saham yang dapat memengaruhi status pencatatan saham RAFI di Bursa dalam waktu dekat.

Sebelumnya, Manajemen RAFI menyatakan optimistis terhadap prospek bisnis perusahaan saat ini dan ke depan. Kebijakan pemerintah seperti program Makan Bergizi Gratis berpotensi mendorong permintaan bahan baku makanan dan minuman.

RAFI menargetkan pertumbuhan industri 5%–10% tahun ini. Untuk mengantisipasinya, perseroan melakukan perluasan jaringan distribusi dan kemitraan di sektor food supply.

Dengan ekspansi jaringan hingga ke Jawa Tengah, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa Timur, serta pengembangan lini produk Eskabeh Food dan brand waralaba seperti Kebab Turki Babarafi, RAFI yakin dapat memperkuat posisinya di rantai pasok bahan baku nasional.

Bisnis.com, BOGOR — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menerbitkan instrumen utang berdenominasi renminbi atau mata uang China, alias dimsum bond, pada kuartal IV/2025.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kemenkeu Suminto pada acara Media Gathering APBN 2026 di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).

Namun demikian, Suminto enggan memberitahukan kapan tepatnya penerbitan instrumen utang pemerintah itu. Dia menyinggung bahwa terdapat aturan dari otoritas pasar modal agar penerbit instrumen utang tidak mengumumkan tanggal spesifik kapan issuance dilakukan.

"Tapi kami masih [memiliki] strategi issuance kita kuartal IV," jelasnya kepada wartawan pada Media Gathering APBN 2026, Bogor, Jumat (10/10/2025).

Sebelumnya, pemerintah sudah lebih dulu menerbitkan surat utang negara denominasi dolar Australia yakni kangaroo bond pada Agustus 2025 lalu.

Suminto menjelaskan bahwa penerbitan surat utang pemerintah disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan. Pengelolaan pembiayaan yang lebih efisien itu, lanjutnya, juga sejalan dengan keinginan Menteri Keuangan untuk mengelola kas pemerintah mengendap di Bank Indonesia (BI) secara lebih efisien.

Dia menjelaskan bahwa saat ini pasar SBN relatif aktif dan likuid, sehingga pemerintah bisa menerbitkan instrumen utang dalam waktu cepat dan diserap dengan baik. "Beberapa waktu terakhir ada outflow masih pada level relatively terbatas," pungkasnya.