Bisnis.com, SURABAYA – Satuan Tugas (Satgas) Pangan Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur menyatakan akan menegakkan aturan Harga Acuan Pembelian (HAP) telur sebesar Rp26.500 per kilogram yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) cum Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman.

Kepala Satgas Pangan Polda Jatim Kombes Pol. Roy HM Sihombing menyatakan pihaknya telah menyebarluaskan Surat Edaran Kepala Bapanas Nomor 285/TS.02.02/K/2026 tertanggal 9 Juni 2026 itu kepada segenap Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) di tingkat Polres atau Polresta wilayah setempat.

Namun, ia mengakui unit operasional kepolisian terkait yang tersebar di masing-masing daerah tersebut secara serta-merta belum melakukan penegakan HAP telur di tingkat produsen dengan optimal.

"Mungkin jajaran kami ada yang cepat, ada yang tidak dalam menindaklanjuti itu (HAP Bapanas terkait telur). Yang jelas, saya sudah ingatkan kembali ke para jajaran saya, para Kasatreskrim untuk segera memonitor dan menindaklanjuti surat yang sudah dibuat oleh Kepala Bapanas tersebut," beber Roy di Surabaya, dikutip Rabu (1/7/2026).

Ia juga menjelaskan Satgas Pangan Polda Jatim bersama dengan Pemprov Jatim berencana untuk mengumpulkan para pedagang perantara (middleman) guna mendalami penyebab gejolak terhadap harga beli komoditas protein hewani tersebut yang dirasa semakin mencekik produsen di tingkat hulu.

Selain itu, Roy juga meminta kepada para peternak untuk dapat pro aktif melaporkan pihak-pihak yang diduga melakukan praktik-praktik permainan harga telur di luar aturan yang telah diterbitkan pemerintah.

"Kalau ada dugaan permainan, kami juga meminta bantuan para peternak sekalian untuk diinformasikan kepada kami. Mungkin ada para pengusaha yang tidak benar, dan hendak melakukan monopoli atau melakukan perbuatan curang, tolong diinformasikan kepada kami, dan bila terbukti kami akan lakukan penindakan secara tegas mengacu pada Undang-Undang pangan atau Undang-Undang peternakan, Undang-Undang perlindungan konsumen, dan lain-lain," tegasnya.

Lebih lanjut, Roy mengatakan Satgas Pangan Polda Jatim juga telah berkomunikasi secara intensif dengan Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Jatim di bawah komando Kombes Pol. Bimo Ariyanto guna menekan liarnya informasi pergerakan harga telur di media sosial yang kian memperlemah posisi tawar (bargaining power) para peternak rakyat.

Seperti diketahui, mata rantai distribusi saat ini sangat sensitif terhadap sirkulasi informasi digital yang bergulir secara dinamis, terutama terkait publikasi harga telur di sejumlah daerah sentra seperti Blitar, Magetan, dan Malang.

Para peternak mengeluhkan keterbukaan informasi tersebut justru kerap dijadikan senjata oleh para pembeli atau spekulan untuk menekan harga beli di tingkat hulu.

Satgas Pangan Polda Jatim juga telah membuka layanan saluran siaga atau hotline yang akan menampung setiap laporan mengenai fenomena tak wajar, seperti ketidaksesuaian harga beli hingga dugaan praktik kejahatan niaga, terhadap bahan pangan di lapangan.

Aduan tersebut dapat dikirimkan lewat pesan singkat ke nomor 0813 3000 5267.

Bisnis.com, SURABAYA – Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyatakan pihaknya akan segera mengumpulkan seluruh pedagang perantara (middleman) komoditas telur ayam ras yang beroperasi di daerah setempat, khususnya yang terdapat di wilayah sentra penghasil komoditas pangan tersebut.

Kebijakan tersebut dijalankan sebagai bentuk respons atas situasi terdesak yang saat ini tengah menimpa para peternak telur di sejumlah titik Provinsi Jatim, di mana ketentuan harga acuan pembelian (HAP) yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) cum Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman sebesar Rp26.500, yang disebut belum sepenuhnya berjalan dan diterapkan.

"Kami akan memanggil seluruh middleman atau perantara telur, kami akan duduk bersama untuk memastikan harga telur ini dapat terjaga, dan peternak bisa memperoleh untung karena kita prihatin biaya produksi yang dikeluarkan ternyata tidak sebanding dengan harga jual," ungkap Emil di Gedung DPRD Jawa Timur, Jalan Indrapura, Surabaya, Senin (29/6/2026).

Emil mengungkapkan satu dari sekian kebijakan jangka pendek yang akan dijalankan Pemprov Jatim tersebut akan dikomandoi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dan Dinas Peternakan. Dirinya menyatakan pertemuan tersebut juga dijadwalkan untuk digelar pada pekan depan.

"Kami tadi sudah periksa ke Disperindag Jatim dan Dinas Peternakan, kalau data perantara sudah dimiliki. Kami pastikan dalam seminggu ini, kami tindak lanjuti dengan memanggil langsung dengan seluruh pedagang perantara yang menghubungkan antara peternak dengan pasar untuk mencari tahu penerapan HAP telur oleh Bapanas ini di lapangan," ucapnya.

Mengacu pada data Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok (Siskaperbapo) Jatim, Emil memaparkan banderol telur ayam ras di tingkat konsumen saat ini berkisar Rp25.000 per kilogram, seperti yang diamatinya di Kota Surabaya, Bangkalan, dan Lumajang.

Menurut dia, kondisi tersebut sesungguhnya dapat memicu dilema operasional karena harga jual di tingkat hilir justru berada di bawah HAP yang telah ditetapkan Kepala Bapanas sebesar Rp26.500 per kilogram.

"Kita akan periksa dahulu, maka dari itu pedagang perantara akan dikumpulkan untuk membuka transparansi harga beli di tingkat peternak. Realitanya, harga di tingkat konsumen hari ini sekitar Rp25.000-an. Di sini ada pekerjaan rumah besar saat bertemu middleman karena mereka pasti akan keberatan kalau dipaksa membeli Rp26.500, sementara harga jual di pasar saja Rp25.000," papar Emil.

Emil menegaskan bahwa Pemprov Jatim tidak ingin kebijakan perlindungan ini hanya menjadi teori di atas kertas tanpa menyentuh realita lapangan. Oleh sebab itu, pertemuan dengan para pedagang perantara tersebut ditargetkan dapat terealisasi sesuai rencana guna merumuskan kesepakatan harga yang rasional serta saling menguntungkan (win-win solution), baik bagi keberlangsungan usaha para peternak rakyat maupun kelancaran rantai pasok hilir.

"Jadi, harus ada kalkulasi yang tepat dan adil saat pertemuan itu terjadi, di mama kita targetkan satu minggu sebelum hari ini sudah bisa terlaksana dan dapat tercapai kesepakatan di antara seluruh pihak," ucapnya.

Berikut tuntutan massa aksi Paguyuban Ternak Rakyat Indonesia (PATERAIN):

1. Penegakan Harga Acuan Pembelian (HAP)

Meminta pemerintah melalui Satgas Pangan Polri melakukan langkah nyata agar harga telur di tingkat peternak membaik sesuai surat edaran yang telah diterbitkan BAPANAS No.285/TS.02.02/K/2026 tanggal 9 Juni 2026 guna menjaga stabilitas harga dan melindungi peternak.

2. Transparansi Harga Pakan

Meminta adanya keterbukaan informasi mengenai:

a. Harga bahan baku pakan impor.

b. Mekanisme pembentukan harga pakan jadi.

c. Data impor bahan baku pakan.

d. Distribusi bahan baku dan pakan kepada peternak karena hingga saat ini peternak kecil hanya menjadi obyek penerima kenaikan harga pakan tanpa mengetahui dasar kenaikan dengan jelas.

3. Perlindungan Usaha Peternak Rakyat

a. Meminta DPRD Jawa Timur ikut memperjuangkan perlindungan usaha peternakan rakyat baik dari monopoli korporasi besar, hak atas pakan murah, telur sebagai pangan pokok sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 33 tentang sistem ekonomi Indonesia harus berbasis kekeluargaan, bukan kapitalisme murni yang membiarkan peternak kecil kalah telak dari korporasi raksasa.

b. Meminta pemerintah secepatnya mentapkan budidaya ayam ras petelur dalam Daftar Negatif Investasi (Investment Negative List) dan membatasi izin dan populasi budidaya ayam ras petelur, sesuai dengan surat Permohonan KEMENTAN No.B-132/PP.220.M/06/2026 tanggal 9 Juni 2026. Perlu pengaturan yang lebih tegas agar pemodal besar tidak melakukan ekspansi berlebihan pada sektor budidaya unggas agar tercipta iklim usaha yang lebih berkeadilan.

c. Penghapusan Peraturan Menteri Pertanian 10/2024 Pasal 24 huruf (c) yang berbunyi “paling tinggi 2% produksi DOC final stock (FS) dari pelaku usaha integrasi dan pembibitan parent stock (PS) dialokasikan untuk kepentingan sendiri dan atau peternak mitra guna pemenuhan kebutuhan dalam negeri”, kembalikan budidaya pada peternak rakyat.

4. Peningkatan Serapan Telur Peternak Rakyat

Mendorong pemerintah untuk memperluas penyerapan telur peternak rakyat dalam semua program pemerintah.

5. Menjaga Ketahanan Pangan Berbasis Peternakan Rakyat

Keberlangsungan usaha peternak rakyat merupakan bagian penting dari ketahanan pangan nasional dan tidak hanya diukur dari tersedianya pangan hari ini, tetapi juga dari kemampuan peternak rakyat untuk terus bertahan dan berproduksi. Apabila peternak rakyat terus mengalami kerugian dan berhenti berusaha, tentu akan mempengaruhi ketahanan pangan nasional.

Bisnis.com, SURABAYA – Ratusan peternak telur yang tergabung dalam Paguyuban Ternak Rakyat Indonesia (Paterain) mendesak agar Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat segera mengambil tindakan mengenai kebijakan harga acuan pembelian (HAP) sebesar Rp26.500 per kilogram yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman.

Diketahui, hal tersebut telah dituangkan Amran cum Menteri Pertanian RI dalam surat Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 285/TS.02.02/K/06/2026 tertanggal 9 Juni 2026 lalu untuk melindungi para peternak telur dalam negeri dari kerugian. Pengawasan ketat mengenai implementasi ketetapan tersebut melibatkan masing-masing jajaran pemerintah daerah di seluruh tingkatan administratif bersama Satuan Tugas Pangan Kepolisian Republik Indonesia (Satgas Pangan Polri).

Ketua Paterain Nur Muhammad Ali mengharapkan kepada Satgas Pangan Polri di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota untuk dapat bergegas melakukan penerapan kebijakan tersebut di lapangan. Pasalnya, para peternak semakin merugi akibat harga beli yang dibanderol semakin merosot di tingkat hulu, sementara harga jual di pasaran ternyata terlampau tinggi.

"Kita memberikan sejumlah beberapa opsi, di antaranya jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Namun, kami berfokus pada pelaksanaan solusi jangka pendek yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian lewat surat yang ditandatangani pada tanggal 9 Juni terkait pengawalan HAP (harga acuan pembelian) oleh Satgas Pangan Polri," ujar Nur pada sela-sela aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur, Jalan Indrapura, Surabaya, Senin (29/6/2026).

Ia mengaku harga jual komoditas telur di tingkat peternak hanya mencapai Rp16 ribu per kilogram. Sementara, harga pokok penjualan (HPP) telur sebelumnya sempat menyentuh nominal senilai Rp24 ribu per kilogram.

Tak hanya itu, Ali bahkan mengungkapkan harga jual dari telur diproduksi oleh para peternak tersebut juga mengalami penurunan senilai Rp300 hingga Rp500 setiap jamnya. Menurut dia, siklus tersebut telah berlangsung dan melanda para peternak lokal selama dua bulan terakhir.

"Selama dua bulan terakhir sampai hari ini, kondisi kami semakin parah. Kita sudah melakukan banyak usaha, baik surat-menyurat, diskusi, audiensi, tapi belum ada tindakan nyata yang kami rasakan atas berbagai upaya tersebut," ungkapnya.

Ali menyoroti liarnya informasi pergerakan harga komoditas tersebut di media sosial yang kian memperlemah posisi tawar (bargaining power) peternak rakyat di tingkat produksi.

Menurut dia, mata rantai distribusi saat ini sangat sensitif terhadap sirkulasi informasi digital yang bergulir dinamis, terutama terkait publikasi harga telur di sejumlah daerah sentra seperti Blitar, Magetan, dan Malang. Ironisnya, keterbukaan informasi tersebut justru kerap dijadikan senjata oleh para pembeli atau spekulan untuk menekan harga beli di tingkat hulu.

"Kami sangat tergantung oleh siaran-siaran harga yang ada di media sosial, khususnya terkait harga telur di Blitar, Magetan, Malang, di mana itu sangat berpengaruh karena siaran-siaran harga ini dipakai untuk menekan kami para peternak," ujarnya.

Di samping harga jual yang semakin merosot, Ali menyebut kendala lain yang juga tengah dihadapi para peternak telur saat ini adalah kondisi harga pakan yang terus naik. Apalagi pengawasan nyata oleh pemerintah maupun instansi terkait terhadap ledakan populasi ayam petelur juga lemah.

"Saat ini harga telur hancur, harga pakannya naik, lalu pengawasan dari pemerintah juga kurang terkait overpopulasi. Jadi, kita selalu dibenturkan masalah overpopulasi, sementara kita yang peternak kecil tidak mengerti dan tidak mengawasi masalah itu," tuturnya.

Oleh sebab itu, Paterain berharap supaya jajaran pemerintah daerah untuk dapat menelurkan kebijakan pro peternak dengan melakukan penyerapan telur secara masif di sejumlah daerah sentra, seperti memasukkan komoditas tersebut dalam instrumen Bantuan Pangan atau Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (Bansos PKH).

"Harapan kami terdapat program dari pemerintah yang solutif untuk menyerap telur. Misalnya, seperti sekarang yang sedang berjalan bantuan pangan berupa beras dan minyak. Bisa saja komoditas minyak itu disubtitusi dengan telur, yang lebih mudah," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan akan kembali menguji level 6.120 pada perdagangan Jumat (26/6/2026).

Berdasarkan data IDX Mobile, IHSG ditutup menguat 115,16 poin atau sebesar 1,96% ke level 5.999,04 pada penutupan perdagangan Kamis (25/6/2026). Sepanjang hari, indeks bergerak di rentang terendah 5.864 hingga tertinggi 6.056,20.

Dari sisi likuiditas, total nilai transaksi hari ini mencapai Rp13,63 triliun, dengan volume perdagangan sebanyak 20,9 miliar saham. Frekuensi transaksi tercatat sebanyak 1,66 juta kali.

Sebanyak 562 saham bergerak menghijau, 148 saham memerah, dan sisanya 249 saham cenderung stagnan.

Tim riset MNC Sekuritas mengatakan penguatan IHSG terjadi disertai dengan munculnya volume pembelian, penutupan IHSG pun mampu berada di atas MA20.

Saat ini, posisi IHSG diperkirakan masih berada pada bagian dari wave (b) dari wave [iv].

”Kami perkirakan, IHSG rawan melanjutkan koreksinya untuk menguji rentang area 5,723-5,847, adapun penguatan IHSG dalam jangka pendek kami perkirakan untuk menguji 6,060-6,120,” tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Jumat (26/6/2026).

Level support IHSG berada di level 5.784 dan 5.594, sedangkan level resisten di posisi 6.286 dan 6,459.

Berikut ini sejumlah saham rekomendasi MNC Sekuritas yang dapat menjadi perhatian pasar pada perdagangan hari ini:

MAPA — Buy on Weakness

MAPA menguat 5,83% ke Rp635 dan disertai dengan munculnya volume pembelian. Penguatannya pun mampu berada di atas MA60. Kami memperkirakan posisi MAPA saat ini sedang berada pada bagian dari wave (E) dari wave [B].

• Buy on Weakness: Rp595–Rp615
• Target Price: Rp670, Rp750
• Stop Loss: di bawah Rp570

MEDC — Buy on Weakness

MEDC menguat 0,47% ke Rp1.065 dan disertai dengan munculnya volume pembelian. Saat ini, posisi MEDC diperkirakan sedang berada pada bagian dari wave [v] dari wave C.

• Buy on Weakness: Rp980–Rp1.030
• Target Price: Rp1.220, Rp1.370
• Stop Loss: di bawah Rp955

UNTR — Buy on Weakness

UNTR menguat 2,27% ke Rp22.500 dan disertai dengan munculnya volume pembelian. Namun, penguatannya masih tertahan oleh MA20. Kami memperkirakan posisi UNTR saat ini sedang berada pada bagian dari wave B dari wave (4).

• Buy on Weakness: Rp21.350–Rp22.075
• Target Price: Rp23.850, Rp24.850
• Stop Loss: di bawah Rp20.875

UNVR — Buy on Weakness

UNVR menguat 2,97% ke Rp1.735 dan disertai dengan meningkatnya volume pembelian. Penguatannya pun mampu berada di atas MA60. Kami memperkirakan posisi UNVR sedang berada pada bagian awal dari wave [c] dari wave B.

• Buy on Weakness: Rp1.685–Rp1.730
• Target Price: Rp1.875, Rp2.000
• Stop Loss: di bawah Rp1.680

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Ada rencana PTPN nanti ke depan mungkin akan ada strategi melakukan pembelian kopi masyarakat seperti kalau sawit ada plasma, kemudian tebu rakyat, kemudian kalau karet ada bokar

Jakarta (ANTARA) - PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I menyiapkan skema pembelian kopi rakyat sebagai bagian dari strategi memperkuat kemitraan dengan petani sekaligus meningkatkan daya saing kopi Indonesia di pasar global.

Sekretaris Perusahaan PTPN I Aris Handoyo mengatakan pola kemitraan yang disiapkan mengadopsi konsep serupa dengan komoditas lain seperti sawit plasma, tebu rakyat, maupun bahan olah karet (bokar) yang telah berkembang.

"Ada rencana PTPN nanti ke depan mungkin akan ada strategi melakukan pembelian kopi masyarakat seperti kalau sawit ada plasma, kemudian ada tebu rakyat, kemudian kalau karet ada bokar (bahan olah karet)," kata Aris dalam bincang bersama awak media di Jakarta, Senin malam.

Melalui skema tersebut, PTPN I berpeluang membeli hasil produksi kopi masyarakat untuk kemudian diintegrasikan ke dalam rantai pasok dan pemasaran perusahaan secara berkelanjutan.

Selain itu, BUMN sektor perkebunan itu juga memperluas pembinaan kepada petani kopi yang berada di sekitar wilayah operasional perkebunan milik perusahaan.

"PTPN juga punya rencana untuk melakukan pembinaan terhadap petani-petani kopi yang ada di sekitarnya," ujarnya.

Aris menilai kopi merupakan salah satu komoditas strategis yang memiliki prospek cerah karena telah menjadi minuman yang dikonsumsi secara luas di berbagai negara.

Sebagai komoditas inti perusahaan, pengembangan kopi tetap menjadi prioritas meskipun tidak masuk dalam program hilirisasi yang saat ini didorong pemerintah pada sejumlah sektor.

PTPN I memiliki sejarah panjang dalam industri kopi, terutama di Jawa Timur melalui kawasan Ijen dan Banaran yang dikenal menghasilkan kopi berkualitas tinggi.

Kopi dari kawasan Ijen memiliki reputasi kuat di pasar internasional, termasuk produk Blue Fire Coffee yang selama ini banyak dipasarkan ke Italia dan sejumlah negara lainnya.

Selain memperluas kemitraan dengan petani, perusahaan juga terus melakukan peremajaan tanaman tua serta memanfaatkan lahan yang belum optimal untuk pengembangan kopi.

Aris menegaskan PTPN I akan terus menambah areal tanam Arabika maupun Robusta sesuai karakteristik lahan sekaligus memperkuat pembinaan masyarakat guna mendukung pertumbuhan industri kopi nasional.

Sebelumnya, Direktur Utama PTPN I Teddy Yunirman Danas, mengatakan integrasi rantai pasok dari sektor hulu hingga hilir menjadi strategi utama perusahaan dalam meningkatkan daya saing kopi Indonesia.

“Transformasi ini merupakan komitmen jangka panjang perusahaan untuk menghadirkan kopi Indonesia yang memiliki daya saing global melalui penguatan produktivitas kebun, efisiensi pengolahan, dan pengembangan produk bernilai tambah,” ujar Teddy dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (12/6).

Dalam pengembangan komoditas kopi, PTPN I fokus pada dua jenis utama, yakni kopi Arabika dan Robusta. Untuk Arabika, perusahaan mengembangkan varietas seperti Andung Sari 2 K, Gayo, dan Kamasti dengan potensi produktivitas hingga 850 kilogram per hektare.

Sementara untuk Robusta, PTPN I menggunakan sejumlah klon unggulan seperti BP 42, BP 409, BP 939, dan Tugusari 6 yang memiliki potensi produktivitas hingga 1.000 kilogram per hektare.

Pemilihan varietas tersebut dilakukan untuk menghasilkan kopi dengan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan pasar premium global, termasuk dari sisi cita rasa dan konsistensi produksi.

Penguatan rantai pasok kopi PTPN I didukung oleh integrasi antara kawasan perkebunan dan fasilitas pengolahan modern yang tersebar di sejumlah wilayah, termasuk Banyuwangi, Jember, dan Banaran.

Di Jawa Timur, PTPN I Regional 5 mengelola sejumlah kawasan produksi kopi robusta, antara lain Kebun Bangelan di Malang, Kebun Ngrangkah Pawon, Kebun Renteng, dan Kebun Silosanen. Perusahaan juga mengembangkan Java Coffee Estate (JCE) di kawasan lereng Gunung Ijen sebagai bagian dari pengembangan kopi premium.

Sementara itu, di Jawa Tengah, PTPN I Regional 3 mengoperasikan fasilitas pengolahan kopi di Kebun Banaran serta sejumlah wilayah produksi seperti Sukamangli, Ngobo, Getas dan Jolong.

Melalui penguatan proses hulu-hilir tersebut, produk kopi PTPN I tidak hanya menyasar pasar domestik melalui merek premium seperti Banaran Coffee, tetapi juga telah menembus pasar ekspor ke sejumlah negara dengan konsumsi kopi premium, seperti Jepang, Amerika Serikat, dan kawasan Uni Eropa.

PTPN I menargetkan penguatan ekosistem kopi nasional agar mampu meningkatkan nilai tambah komoditas sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu produsen kopi berkualitas di pasar dunia.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Entitas anak PT Putra Mandiri Jembar Tbk. (PMJS), PT Dipo Internasional Pahala Otomotif (DIPO), memperoleh fasilitas kredit senilai total Rp5 triliun dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) untuk mendukung kebutuhan modal kerja dan penerbitan garansi bank terkait proyek PT Agrinas Pangan Nusantara.

Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), fasilitas tersebut terdiri atas kredit modal kerja sebesar Rp1,8 triliun serta fasilitas penerbitan garansi bank senilai Rp3,2 triliun.

Perseroan menjelaskan fasilitas kredit modal kerja diberikan dalam skema revolving dengan tenor 12 bulan dan bunga sebesar 6,5% per tahun. Adapun fasilitas tersebut akan digunakan untuk tambahan modal kerja serta kebutuhan jaminan pembelian, pembayaran, dan jenis bank garansi lainnya yang berkaitan dengan proyek Agrinas.

“Fasilitas tersebut dapat digunakan untuk tambahan modal kerja dan untuk keperluan jaminan pembelian, pembayaran, dan jenis garansi bank lainnya yang bankable dan feasible atas kontrak/SPK/PO/invoice dari PT Krama Yudha Tiga Berlian dan PT Dipo Star Finance dalam rangka pengerjaan proyek dari PT Agrinas Pangan Nusantara,” tulis manajemen PMJS dalam keterbukaan informasi, dikutip Minggu (24/5/2026).

DIPO merupakan entitas anak yang dikendalikan langsung oleh PMJS dengan kepemilikan saham sebesar 82,64%. Perusahaan bergerak di bidang dealer resmi kendaraan bermotor dan berkedudukan di Medan.

Dalam transaksi tersebut, PMJS juga akan memberikan corporate guarantee atau jaminan perusahaan atas fasilitas kredit yang diperoleh DIPO. Selain itu, jaminan kredit mencakup tanah dan bangunan, deposito atau giro, persediaan proyek, hingga piutang proyek yang diikat secara fidusia.

Fasilitas garansi bank yang diperoleh DIPO sendiri mengalami penyesuaian plafon dari sebelumnya Rp3,5 triliun menjadi Rp3,2 triliun. Dengan tambahan fasilitas modal kerja Rp1,8 triliun, total fasilitas pembiayaan DIPO dari BNI mencapai Rp5 triliun.

Sebelumnya, DIPO telah mengantongi kontrak jumbo senilai Rp10,8 triliun dari Agrinas Pangan Nusantara untuk pengadaan 20.600 unit truk KopDes Merah Putih. Kontrak tersebut diteken pada April 2026 dan menjadi salah satu proyek terbesar perseroan di lini distribusi kendaraan.

Dalam proyek tersebut, DIPO bertindak sebagai dealer resmi yang ditunjuk PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors untuk menyediakan kendaraan truk beserta layanan purna jual.

Realisasi kontrak dilakukan setelah terpenuhinya sejumlah prasyarat, termasuk penerbitan bank garansi dari BNI dan pembayaran uang muka dari Agrinas kepada DIPO senilai Rp2,84 triliun.

Manajemen PMJS menilai proyek tersebut akan memberikan dampak positif terhadap operasional dan kinerja keuangan perseroan ke depan, seiring besarnya kebutuhan kendaraan untuk mendukung program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, MAKASSAR — Bank Indonesia (BI) meminta agar penukaran rupiah ke valuta asing (valas) utamanya dolar Amerika Serikat (AS) tidak didasari oleh spekulasi semata. Apalagi, bank sentral tengah mendorong berbagai upaya untuk kembali menstabilkan rupiah.

Untuk diketahui, BI telah memperketat persyaratannya dengan menurunkan ambang batas (threshold) pembelian valas tanpa underlying seperti bukti kegiatan ekspor-impor, faktur pajak, hingga tagihan dan kewajiban pembayaran. Sejak April 2026, threshold pembelian tanpa underlying diturunkan dari US$100.000 ke US$50.000 per hari per pelaku transaksi.

Mulai Juni 2026, BI turut berencana menurunkan lagi ambang batas tersebut ke US$25.000 per hari per pelaku transaksi. Hal ini dilakukan di tengah prakiraan permintaan dolar yang masih tinggi untuk repatriasi dividen hingga oleh jemaah haji.

"Kami tidak membatasi beli valas mau dolar, mau non-dolar, tetapi tolong kalau mau beli itu harus ada underlying-nya. Jadi tidak berupa spekulasi, itu message penting yang perlu kami tekankan kenapa kami kok turunin lagi [threshold]," ujar Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan BI Ruth A. Cussoy pada pelatihan wartawan, Makassar, Jumat (20/5/2026).

Ruth tidak menampik bahwa pergerakan harga suatu aset termasuk rupiah biasanya didasarkan pada ekspektasi tertentu. Oleh sebab itu, BI pun memutuskan untuk membatasi peluang terjadinya hal tersebut.

Namun, pengetatan penukaran valas ini dipastikan tidak berlaku umum. Pelaku transaksi baik individu maupun badan dengan dokumen underlying yang menunjukkan urgensi penukaran valas tidak dibatasi.

Sebenarnya, lanjut Ruth, 90% dari transaksi penukaran valas yang ada di Indonesia sudah disertai underlying.

Adapun penurunan threshold sampai US$25.000 mulai Juni nanti bukan yang pertama kalinya berlaku. Pada 2015, ketika terjadi taper tantrum, penurunan ambang batas penukaran tanpa underlying dari US$100.000 sampai US$25.000 sudah pernah dilakukan.

Otoritas moneter juga memastikan bahwa akan ada masa transisi juga untuk perbankan dalam memberlakukan kebijakan baru ini. Periodenya direncanakan selama satu bulan.

"Bagi bank yang misalnya butuh untuk penyesuaian itu ada [transisi] sampai tanggal 31 Juli nanti. Sesudah 31 Juli itu benar-benar udah berlaku ketentuan, bukan lagi masa transisi," tuturnya.

Kebijakan yang merupakan satu dari tujuh langkah BI dalam menstabilkan rupiah ini dipastikan turut dikomunikasikan ke publik. Harapannya, rupiah bisa kembali lagi ke rata-rata Rp16.500 per dolar AS. Saat ini, nilai tukar rupiah secara rata-rata tahun berjalan sudah sekitar Rp16.900.

"Kalau sudah tidak ada spekulasi, kami harapkan pasar mencerminkan pricing kurs yang fair, yang memang berdasarkan kebutuhan riil, mencerminkan fundamentalnya," ujar Ruth.

Adapun sampai dengan April-Mei 2026, kebijakan penurunan threshold dari US$100.000 ke US$50.000 sudah tercatat efektif. Usai implementasi Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No.7/2026, Ruth mengungkap nilai penukaran rupiah ke valas tanpa underlying di atas US$50.000 sudah turun dari total US$78 juta pada kuartal I/2026 ke US$62 juta rata-rata per hari (RRH).

"Jadi turun US$16 juta rata-rata harian selama April dan Mei. Itu sudah menunjukkan efektivitas. Karena kalau dikali 20 hari saja itu sudah [lewat] Rp1 miliar sendiri," jelasnya.

Data ini, lanjut Ruth, secara tidak langsung menunjukkan tingginya penukaran valas yang masih didasari oleh tren ekpektasi. Penurunan threshold dari US$50.000 ke US$25.000 mulai bulan depan diharapkan bisa semakin menurunkan rata-rata per hari penukaran valas tanpa underlying.

"Saat ini tuh RRH-nya, yang US$25.000 sampai US$50.000, kami lihat US$57 juta menurut hitungan kami. Nah, kami mengharapkan agar penurunan ini kembali menurunkan kebutuhan dolar sehingga menguatkan rupiah, sehingga transaksi yang menggunakan underlying itu akan lebih besar," pungkasnya.

Pertamina Patra Niaga menyatakan informasi yang beredar di media sosial mengenai pembatasan pembelian Pertalite untuk kendaraan tertentu mulai 1 Juni 2026 tidak benar. Sampai saat ini, skema pembelian masih tetap sama.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun mengatakan hingga saat ini belum ada, baik itu rencana ataupun arahan dari pemerintah terkait hal mengenai pembatasan Pertalite baik berdasarkan merk maupun kapasitas kendaraan.

"Informasi mengenai daftar merk kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari Pemerintah dan regulator," kata Roberth dalam keterangan tertulis, Sabtu (23/5).

Ia mengimbau masyarakat untuk tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi.

Roberth mengatakan Pertamina Patra Niaga dalam menjalankan mandat distribusi energi akan mengikuti kebijakan resmi Pemerintah.

"Sekali lagi kami tekankan, hingga saat ini tidak ada aturan atau arahan dari pemerintah terkait pembatasan Pertalite berdasarkan merk kendaraan tertentu maupun berdasarkan kapasitas mesin kendaraan," imbuhnya.

Saat ini, layanan distribusi dan penyaluran Pertalite tetap berjalan normal. Program Subsidi Tepat yang dijalankan merupakan bagian dari upaya mendukung tata kelola distribusi energi agar lebih tepat sasaran, dan tidak dapat disamakan dengan informasi viral berupa daftar kendaraan tertentu yang dilarang membeli BBM.Pertamina Patra Niaga mengimbau masyarakat untuk selalu memverifikasi informasi melalui kanal resmi pemerintah, regulator, maupun Pertamina sebelum membagikan ulang informasi di ruang digital agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya.

Sebelumnya, ramai di media sosial bakal ada pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan merk dan kapasitas mesin kendaraan mulai 1 Juni 2026.

Batas pembelian dolar yang semula 100.000 dolar AS menjadi 50.000 dolar AS mulai April, kami sampaikan nanti mulai Juni akan diturunkan menjadi 25.000 dolar AS

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) menyampaikan batas pembelian mata uang dolar AS tanpa underlying (dokumen pendukung) yang diperketat menjadi maksimal 25.000 dolar AS per pelaku per bulan akan mulai berlaku pada Juni 2026 guna memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah.

“Batas pembelian dolar yang semula 100.000 dolar AS menjadi 50.000 dolar AS mulai April, kami sampaikan nanti mulai Juni akan diturunkan menjadi 25.000 dolar AS,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin.

Kebijakan tersebut merupakan penguatan aturan transaksi pasar valuta asing (valas) yang telah berlaku sejak April 2026 melalui penyesuaian ambang batas (threshold) pembelian valas tanpa underlying dari sebelumnya 100.000 dolar AS menjadi 50.000 dolar AS per pelaku per bulan.

Perry menegaskan bahwa pembelian dolar tanpa underlying tetap diperbolehkan, namun penurunan batas dilakukan agar pembelian valas benar-benar didasarkan pada kebutuhan riil.

Ia mengungkapkan, rata-rata proporsi pembelian dolar tanpa underlying turun menjadi 6,5 persen setelah kebijakan penurunan batas menjadi 50.000 dolar AS yang berlaku sejak April 2026, dari sebelumnya 10,8 persen pada periode Januari-Maret 2026.

Adapun setelah batas kembali diturunkan menjadi 25.000 dolar AS mulai Juni 2026, rata-rata proporsi pembelian dolar tanpa underlying diproyeksikan turun menjadi sekitar 3,5 persen.

Merespons pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlangsung terutama sejak memanasnya perang di Timur Tengah pada Februari 2026, BI memperkuat efektivitas implementasi kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas rupiah melalui tujuh langkah, termasuk pengetatan batas pembelian dolar tanpa underlying.

Upaya tersebut juga di antaranya dilakukan melalui peningkatan intensitas stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak gejolak global melalui intervensi valas dalam jumlah besar di pasar domestik dan luar negeri dengan dukungan cadangan devisa yang dinilai memadai.

BI juga memperkuat struktur suku bunga instrumen moneter dengan mempertahankan BI-Rate di level 4,75 persen sejak Januari 2025 serta menaikkan imbal hasil Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) tenor 12 bulan menjadi 6,41 persen guna menarik aliran modal asing serta menjaga stabilitas rupiah dan inflasi.

Di sisi lain, pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder terus dilakukan untuk menjaga likuiditas, memperkuat stabilitas rupiah, dan mendukung koordinasi fiskal-moneter, dengan realisasi mencapai Rp133,39 triliun sejak awal tahun hingga Mei 2026 setelah sebesar Rp332,14 triliun sepanjang 2025.

Kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan turut dijaga melalui pertumbuhan uang primer (M0) double digit yang meningkat dari 11,8 persen pada Maret 2026 menjadi 14,1 persen pada akhir April 2026, sejalan dengan koordinasi fiskal dan moneter.

Selanjutnya, akselerasi pendalaman pasar valas dilakukan untuk mendukung stabilitas rupiah melalui perluasan transaksi Yuan dan Rupiah dalam skema local currency transaction (LCT) serta penguatan intervensi offshore non-deliverable forward (NDF) jual melalui penunjukan dealer utama.

Adapun langkah terakhir ditempuh bank sentral melalui peningkatan pengawasan terhadap bank dan korporasi yang melakukan transaksi pembelian dolar dalam jumlah besar.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SURABAYA – Ratusan pengemudi truk yang tergabung dalam aliansi Gerakan Sopir Truk Jawa Timur (GSJT) melakukan demonstrasi di Kantor PT. Pertamina (Persero) Marketing Operation Region V, Jalan Jagir Wonokromo, Surabaya, Rabu (29/4/2026).

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atas beberapa kebijakan perusahaan plat merah tersebut yang diklaim mereka merugikan konsumen pengguna bahan bakar minyak (BBM) solar bersubsidi, khususnya di sektor pengiriman barang atau logistik.

Koordinator GSJT Supriyono menjelaskan pihaknya mempersoalkan kebikakan pembelian BBM bersubsidi menggunakan kode batang (barcode) serta pembatasan pembelian harian yang disebutnya telah berlangsung selama dua tahun terakhir.

Menurutnya, kebijakan tersebut berdampak signifikan terhadap para sopir truk hingga distribusi komoditas-komoditas menjadi terhambat. Supriyono menyebut bila kode batang yang dikantongi para sopir tersebut terblokir, maka mereka harus membeli BBM non subsidi dengan harga yang terlampau tinggi.

"Sehingga kawan-kawan tidak mampu mendapatkan solar. Kalau toh ada itu akan berkurang, mulai jatah 200 liter tinggal 50 liter, tinggal 100 liter, dan itu mengganggu. Apalagi, hari ini kawan-kawan ketika trans (mengirim barang ke luar daerah), ke Kalimantan itu sangat-sangat susah kita mencari BBM," bebernya.

Supriyono menyebut pihaknya sudah mengonfirmasi langsung mengenai kebijakan pemblokiran kode batang tersebut kepada Pertamina. Padahal, ia menyatakan segenap sopir truk telah mengikuti seluruh aturan maupun kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dalam pembelian solar bersubsidi.

"Kami ini punya uang lho, kami tidak mau mencuri, kami juga mempunyai harga yang sama dengan orang-orang yang beli. Kenapa kami dipersulit? Ini kan tidak adil gitu lho. Kalau masih terindikasi, kenapa kami ditindak? Sehingga kami tidak dapat pekerja dan ini berpengaruh pada ekonomi kami di keluarga," ungkapnya.

Oleh sebab itu, Supriyono menegaskan sopir truk sebenarnya tidak mempersoalkan terkait kebijakan pembelian solar bersubsidi menggunakan kode batang yang telah berjalan. Namun, dengan catatan kebijakan tersebut tidak sampai mengganggu kuota BBM, mengingat jarak tempuh yang sampai luar daerah.

Lebih lanjut, dirinya mengungkapkan kebijakan pembatasan kuota solar bersubsidi 200 liter selama durasi 1x24 jam tersebut memperlambat distribusi barang. Supriyono mengungkapkan kebutuhan bahan bakar yang dibutuhkan truk dapat 300 hingga 400 liter.

"Kalau misalnya dari Banyuwangi kirim ke Jakarta itu kan juga satu kali berangkat gitu kan. Sedangkan batasan kami 1x24 jam. Jadi kami harus berhenti, tunggu hari berikutnya baru mengisi kembali. Itu kan mempersulit," ungkapnya.

Hingga hari ini, Supriyono juga menerangkan masih banyak sopir truk mengalami kendala imbas kebijakan pemblokiran kode batang yang digunakan untuk membeli bio solar. Akibatnya, mereka harus mengisi kendaraan mereka dengan BBM non-subsidi.

"Sampai hari ini kami banyak mengalami [pemblokiran]. Sedangkan ongkosan hari ini kan belum ada. Standar ongkosan dari pemerintah untuk kami kan nggak ada. Kami kalau mau beli BBM non-subsidi, jelas upah kami berkurang. Apa yang akan kami bawa pulang kalau ongkosannya tinggi? Itu kan problem. Kalau kawan-kawan ini nurut sebenarnya. Jangan batasi kami, biarkan kami beli. Kalau memang ada pencurian, kalau memang ada mafia BBM, tangkap," ucapnya.

Sembari menunggu pembukaan blokir kode batang pembelian BBM bersubsidi tersebut, Supriyono mengatakan proses verifikasi atau pembaruan lewat aplikasi MyPertamina disebut hanya menghabiskan waktu selama 2-3 jam. Namun, pada praktiknya para sopir truk tersebut mengaku harus menunggu selama sepekan bahkan enam bulan.

Oleh karena itu, GSJT meminta penghapusan kebijakan pembelian solar bersubsidi menggunakan kode batang secara nasional, hingga pendistribusian merata terhadap BBM di daerah luar Jawa karena terjadi kelangkaan di sejumlah jalur distribusi yang vital.

"Hapus barcode secara nasional, sehingga kami tidak terdampak apa pun. Kalaupun mau dibikin aturan, aturan yang cantik, yang di mana kami tidak dirugikan sistem. Yang ketiga berkaitan soal pemenuhan BBM di luar Jawa karena jalur-jalur distribusi kami tidak kekurangan BBM," jelasnya.

Sementara itu, Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi menegaskan kebijakan tersebut diterapkan pemerintah dalam memastikan penyaluran BBM bersubsidi baik Biosolar maupun Pertalite tepat sasaran.

"Pertamina sebagai pelaksana distribusi menjalankan penugasan dari pemerintah," tegas Ahad.

Terkait kebijakan pembelian BBM bersubsidi menggunakan kode batang, tutur dua, akan terdapat mekanisme pantauan data kendaraan yang didaftarkan dan pola penggunaan. Hal tersebut menjadi solusi bagi sopir truk yang mengalami kendala saat bertransaksi di SPBU.

Ia menjelaskan anomali yang ditemukan ketika transaksi, seperti misalnya pengisian volume besar pada waktu yang berdekatan hingga pengisian di beberapa SPBU yang berbeda di waktu yang berdekatan adalah beberapa dugaan kode batang tersebut telah disalahgunakan.

"Atau digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian perlu diverifikasi ulang," terangnya.

Guna melayani kebutuhan supir truk yang mengalami kendala untuk saat bertransaksi menggunakan kode batang, Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus telah membuka 87 helpdesk di seluruh wilayah Jawa Timur.

"Hal tersebut dimaksudkan guna mempercepat proses verifikasi ulang dan mengaktifkan kembali agar dapat digunakan untuk melakukan pembelian BBM bersubsidi di SPBU," pungkasnya.

Demonstrasi sopir truk di Kantor PT. Pertamina (Persero) Marketing Operation Region V, Jalan Jagir Wonokromo, Surabaya, Rabu (29/4/2026)./Bisnis-Julianus P.

Bisnis.com, JAKARTA — Langkah pemerintah menetapkan Harga Acuan Pembelian (HAP) terbaru untuk sapi hidup dinilai berisiko memberikan tekanan besar bagi pelaku usaha di sepanjang rantai pasok.

Keputusan menaikkan HAP sapi hidup menjadi Rp59.000 per kilogram, sembari menahan harga jual daging di tingkat konsumen pada kisaran Rp130.000–Rp140.000 per kilogram, memicu risiko kerugian massal.

Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menilai keputusan pemerintah menaikkan HAP sapi hidup jauh sebagai langkah kurang tepat.

“Langkah ini jauh dari menolong pelaku usaha untuk tetap bisa operasional berkelanjutan,” kata Khudori kepada Bisnis, Sabtu (25/4/2026).

Dia menyampaikan tekanan biaya di hulu sudah jauh lebih tinggi. Sapi bakalan impor dari Australia yang dibeli sekitar tiga bulan lalu dengan harga US$3,8 per kilogram, setelah digemukkan sekitar 100 hari, menghasilkan harga pokok penjualan (HPP) sekitar Rp65.000 per kilogram bobot hidup.

Bahkan, dengan kenaikan terbaru harga sapi bakalan yang menembus US$4,32 per kilogram dan tambahan biaya logistik serta karantina, HPP berpotensi melampaui Rp70.000 per kilogram.

Dalam kondisi tersebut, kewajiban menjual di kisaran Rp59.000 per kilogram membuat usaha penggemukan sapi terus merugi dalam beberapa bulan terakhir.

Menurut Khudori, tekanan ini memaksa pelaku usaha melakukan efisiensi, mulai dari pengurangan pakan hingga penyesuaian operasional. Namun, langkah tersebut berdampak pada penurunan kualitas, termasuk rendemen karkas yang kini hanya sekitar 50% dari bobot hidup, lebih rendah dari asumsi 55%, serta proporsi daging yang turun menjadi sekitar 65%–70% dari karkas.

Kondisi ini merambat ke seluruh rantai pasok. Selisih harga jual sapi hidup yang hanya naik tipis tidak mampu menutup biaya logistik, penyusutan bobot, hingga biaya penanganan sebelum pemotongan.

Di sisi lain, pedagang tetap harus menjual daging sesuai HAP Rp130.000–Rp140.000 per kilogram, sehingga margin tertekan dan kerugian terjadi dari tingkat feedlot, bandar, pemotong, hingga pengecer.

“Dengan kondisi seperti ini, pemotong dan pedagang daging sapi juga merugi. Pendek kata, pelaku usaha sepanjang rantai pasok, dari feedlot, bandar, pemotong sapi hingga pedagang daging sapi, dalam kondisi berdarah-darah. Ini sudah berlangsung berbulan-bulan,” ujarnya.

Lebih jauh, dia mengingatkan risiko ke depan semakin besar. Kenaikan harga sapi bakalan berpotensi berlanjut, yang bisa memicu banyak perusahaan penggemukan menghentikan usaha.

Di tengah kondisi tersebut, Khudori menilai justru importir daging sapi beku dan daging kerbau beku berpotensi diuntungkan karena tidak menanggung risiko penggemukan. Terlebih, harga acuan daging kerbau beku dinaikkan lebih signifikan dibandingkan sapi hidup, sementara di lapangan harga jualnya kerap melampaui ketentuan tanpa penegakan yang konsisten.

Menurutnya, pemerintah perlu segera mengumpulkan seluruh pemangku kepentingan industri daging sapi untuk merumuskan kebijakan yang lebih realistis dan berbasis data.

Perlu Intervensi

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti menilai kenaikan harga daging sapi dipicu oleh kombinasi tekanan global dan domestik yang saling berkelindan.

Dia menyebut lonjakan biaya energi, terutama harga gas dan BBM nonsubsidi, serta gangguan rantai pasok akibat dinamika geopolitik di Selat Hormuz yang kerap buka-tutup, membuat biaya produksi dan distribusi semakin mahal.

Di sisi hulu, Esther menyoroti harga sapi bakalan jantan dari Australia yang melonjak hingga US$4,56 per kilogram atau sekitar Rp86.139 per kilogram, jauh di atas asumsi normal, yang kemudian diperparah oleh penyesuaian kebijakan pemerintah melalui kenaikan harga acuan pembelian (HAP) sapi hidup di tingkat peternak menjadi Rp59.000 per kilogram.

Menurutnya, tekanan tersebut mulai terasa di tingkat konsumen. Hal ini tercermin dari daya beli yang melemah sehingga volume pembelian menyusut dari sekitar 1 kilogram menjadi seperempat kilogram atau bahkan lebih kecil, dengan sebagian konsumen mulai beralih ke alternatif yang lebih terjangkau.

“Konsumen mulai mencari alternatif sumber protein yang lebih murah atau beralih ke daging kerbau,” ujar Esther kepada Bisnis.

Lebih lanjut, dia menilai tekanan juga dirasakan pedagang daging sapi seiring turunnya permintaan akibat harga yang dianggap mahal, sementara ruang untuk menaikkan harga terbatas karena berisiko kehilangan pembeli, sehingga omzet dan margin tergerus.

Dampak ini turut menjalar ke sektor kuliner, di mana pelaku usaha seperti pedagang bakso, soto, hingga restoran menghadapi dilema antara menaikkan harga jual atau menurunkan porsi dan kualitas, yang pada akhirnya berpotensi melemahkan daya saing di tengah konsumsi yang lesu.

Secara lebih luas, Esther mengingatkan kenaikan harga daging sapi berpotensi mendorong inflasi, terutama di daerah, sekaligus mengganggu stabilitas rantai pasok akibat menurunnya ketersediaan sapi di pasar.

“Kenaikan harga pokok seperti daging sapi berpotensi memicu inflasi daerah dan lonjakan harga memicu alarm ekonomi karena berkurangnya ketersediaan sapi,” ujarnya.

Untuk meredam tekanan tersebut, dia menilai pemerintah perlu mengambil langkah terukur dalam jangka pendek dan panjang. Dalam jangka pendek, intervensi pasar melalui operasi pasar dan bantuan sosial diperlukan guna menjaga pasokan dan stabilitas harga, serta diversifikasi sumber impor dari negara alternatif seperti Meksiko serta peningkatan impor daging beku untuk menutup kekurangan pasokan.

Sementara itu, dalam jangka panjang, penguatan sektor hulu dinilai krusial melalui perlindungan sapi betina produktif, pengembangan sentra peternakan, serta kelanjutan program inseminasi buatan guna meningkatkan populasi ternak.

Di sisi hilir, Esther menambahkan perlunya perbaikan infrastruktur RPH serta peningkatan efisiensi distribusi untuk memangkas rantai pasok. Sementara dari sisi kebijakan, pengaturan tata niaga antar daerah, penyediaan pakan berkualitas, serta ketepatan waktu realisasi impor menjadi faktor penting guna menjaga keseimbangan antara pasokan dan harga di pasar domestik.

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berisiko lanjut melemah menuju level 7.245-7.354 pada perdagangan hari ini, Jumat (24/4/2026), setelah ditutup di zona merah pada sesi sebelumnya. Meski demikian, sejumlah saham seperti ADRO, INKP, hingga WIFI masih masuk dalam radar rekomendasi analis.

Tim analis MNC Sekuritas mencatat IHSG anjlok 2,16% ke level 7.378 pada perdagangan Kamis (23/4/2026) yang disertai dengan tingginya tekanan jual. MNC memperkirakan, posisi IHSG saat ini sedang berada di akhir wave [iv] pada label hitam atau alternatifnya di akhir wave [a] dari wave B pada label merah.

“Hal tersebut berarti, IHSG rawan bergerak terkoreksi dengan area koreksi terdekat diperkirakan akan menguji 7.245-7.354 sekaligus menutup beberapa area gap-nya,” tulis tim analis MNC Sekuritas dalam riset harian, Jumat (24/4/2026).

Adapun, untuk perdagangan hari ini, MNC memprediksi level support IHSG berada di 7.351 dan 7.238, sementara resistance di 7.578 dan 7.700 Adapun saham pilihan MNC Sekuritas meliputi ADRO, INKP, OASA, dan WIFI.

ADRO - Buy on Weakness

ADRO terkoreksi 0,40% ke 2,510 dan disertai dengan munculnya tekanan jual, namun koreksinya masih tertahan oleh MA20. Kami memperkirakan, posisi ADRO sedang berada pada bagian dari wave ii dari wave (v) dari wave [iii].

• Buy on Weakness: 2,440-2,500
• Target Price: 2,620, 2,700
• Stoploss: below 2,410

INKP - Buy on Weakness

INKP menguat 1,02% ke 9,925 dan disertai dengan munculnya volume pembelian. Kami memperkirakan, posisi INKP saat ini sedang berada pada bagian dari wave (ii) dari wave [c].

• Buy on Weakness: 9,275-9,725
• Target Price: 10,475, 11,075
• Stoploss: below 9,075

OASA - Spec Buy

OASA menguat 3,26% ke 380 dan disertai dengan adanya peningkatan volume pembelian. Saat ini, posisi OASA diperkirakan sedang berada pada bagian dari wave [v] dari wave C.

• Spec Buy: 368-380
• Target Price: 404, 434
• Stoploss: below 360

WIFI - Buy on Weakness

WIFI terkoreksi 5,14% ke 2,400 dan disertai dengan munculnya tekanan jual. Kami perkirakan, posisi WIFI saat ini sedang berada pada bagian dari wave (v) dari wave [i] dari wave C.

• Buy on Weakness: 2,320-2,380
• Target Price: 2,680, 2,780
• Stoploss: below 2,270

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.